Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026, termasuk tambahan biaya penerbangan dan distribusi koper jemaah.

Komisi VIII DPR menanggapi usulan penambahan biaya haji sebesar Rp1,77 triliun akibat kenaikan harga avtur untuk penerbangan haji, dampak dari perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Kementerian Haji dan Umrah mengusulkan penambahan biaya haji diambil dari Badan Pengelola Keuangan Haji ataupun dari APBN.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menjelaskan biaya avtur untuk penerbangan haji melonjak buntut perang AS-Israel versus Iran. Pemerintah membutuhkan tambahan dana Rp1,77 triliun untuk penerbangan haji.

Dalam rapat kerja di Komisi VIII DPR, Irfan Yusuf mengatakan biaya penerbangan meningkat dari semula Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun, sesuai usulan kenaikan biaya operasional dari Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.

Menhaj mengaku pemerintah saat ini sedang berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk membahas sumber pembiayaan dan legalitasnya.

Namun, pemerintah memastikan tambahan biaya operasional sudah disiapkan dari Badan Pengelola Keuangan Haji ataupun dari APBN dan tidak dibebankan kepada jemaah haji.

Sahabat KompasTV, Mulai 1 Februari 2026 KompasTV pindah channel. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate KompasTV, di televisi anda di Channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box. Satu Langkah lebih dekat, satu Langkah makin terpercaya!

Baca Juga Ketua Komisi VIII Mengaku Tak Setuju Skema War Ticket Haji: Lebih Adil Daftar Tunggu, Bukan Diundi di https://www.kompas.tv/nasional/662873/ketua-komisi-viii-mengaku-tak-setuju-skema-war-ticket-haji-lebih-adil-daftar-tunggu-bukan-diundi

#dpr #kemenhaj #haji #biayahaji

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/662925/rapat-dengan-dpr-kemenhaj-minta-tambahan-biaya-penerbangan-haji-rp-1-77-t-akibat-avtur-naik
Transkrip
00:00Saudara Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umroh.
00:06Dalam rapat ini dibahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 termasuk tambahan biaya penerbangan dan distribusi koper jemaah.
00:14Komisi 8 DPR menanggapi usulan penambahan biaya haji sebesar 1,77 triliun rupiah
00:20akibat harga aftur untuk penerbangan haji naik dampak dari perang Amerika Serikatan Israel melawan Iran.
00:28Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan penambahan biaya haji diambil dari Badan Pengelola Keuangan Haji ataupun dari APBN.
00:45Fokus pembahasan hari ini kaitan dengan rekomendasi Komisi 8 menyangkut dengan penetapan penambahan anggaran
00:56khususnya di komponen penerbangan karena Kementerian Haji menginginkan adanya persetujuan untuk penambahan anggaran sebesar 1,7 triliun.
01:12Menteri Haji dan Umroh menjelaskan biaya aftur untuk penerbangan haji melonjak kebuntut perang AS Israel versus Iran.
01:19Pemerintah membutuhkan 1,77 triliun rupiah dana tambahan untuk penerbangan haji.
01:24Dalam rapat kerja di Komisi 8 DPR, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf bilang
01:29biaya penerbangan meningkat dari semula 6,69 triliun rupiah menjadi 8,46 triliun rupiah
01:37sesuai usul kenaikan biaya operasional dari maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines.
01:43Menhaj mengaku pemerintah saat ini sedang berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung
01:48membahas sumber pembiayaan dan legalitasnya.
01:52Namun pemerintah memastikan tambahan biaya operasional sudah disiapkan
01:56dari Badan Pengelola Keuangan Haji ataupun dari APBN
02:00dan tidak dibebankan kepada Jumaat Haji.
02:07Jadi anggaran tambahan itu baik dari APBN maupun dari PKA
02:13Insya Allah keduanya siap kita hanya mencari landasan hukum yang akan kita lakukan.
Komentar

Dianjurkan