00:05Intro
00:10Mahkamah Agung menandatangani Nota Kesepahaman dengan BPJS Kesehatan
00:15sebagai bentuk penguatan sinergi antara kedua lembaga
00:19dalam mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
00:24Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dan BPJS Kesehatan
00:27digelar pada Rabu 11 Maret 2026 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat.
00:34Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Ketua MA, Sunarto,
00:37dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujo Waskito.
00:43Dalam konteks inilah, sinergi antara peradilan dan BPJS Kesehatan menjadi sangat strategis.
00:52Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai instrumen negara
00:58yang memikul tanggung jawab sosial di bidang kesehatan
01:02hadir untuk memastikan bahwa setiap warga negara
01:07termasuk hakim dan aparatur peradilan
01:10beserta keluarganya
01:13akan memperoleh kepastian perlindungan kesehatan
01:17secara layak dan memandai.
01:21Nota Kesepahaman meliputi
01:23lima ruang lingkup kerjasama
01:25diantaranya
01:27pembaruan data hakim dan ASN
01:29di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
01:32untuk menjamin
01:33kepastian kepesertaan program JKN.
01:36Lalu penandaan identitas hakim
01:38sebagai pejabat negara
01:39dalam database JKN.
01:41Sosialisasi program JKN
01:43pelaksanaan program promotif dan preventif
01:47serta penguatan sinergi
01:48dalam penyelenggaraan program JKN.
01:52Melalui penanda tanganan Nota Kesepahaman ini
01:54diharapkan sinergi kedua lembaga
01:56dapat terus diperkuat
01:58dalam mendukung penyelenggaraan program JKN.
02:01Tim Liputan Kompas TV
02:03JKN.
02:14ASSIPAN Kompas TV
Komentar