- 10 jam yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy, menilai rencana pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebaiknya menjadi opsi terakhir yang ditempuh pemerintah.
Yusuf Rendy menjelaskan, pelebaran defisit berpotensi menimbulkan risiko terhadap kepercayaan investor, terutama jika lembaga pemeringkat memandang kebijakan fiskal Indonesia tidak lagi disiplin.
Baca Juga JK Respons Rencana Pemerintah Lebarkan Defisit APBN: Ada Risikonya, Cicilan dan Bunga Makin Tinggi di https://www.kompas.tv/ekonomi/657144/jk-respons-rencana-pemerintah-lebarkan-defisit-apbn-ada-risikonya-cicilan-dan-bunga-makin-tinggi
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/657242/batas-defisit-apbn-di-atas-3-ekonom-core-ingatkan-risiko-ke-pasar
Yusuf Rendy menjelaskan, pelebaran defisit berpotensi menimbulkan risiko terhadap kepercayaan investor, terutama jika lembaga pemeringkat memandang kebijakan fiskal Indonesia tidak lagi disiplin.
Baca Juga JK Respons Rencana Pemerintah Lebarkan Defisit APBN: Ada Risikonya, Cicilan dan Bunga Makin Tinggi di https://www.kompas.tv/ekonomi/657144/jk-respons-rencana-pemerintah-lebarkan-defisit-apbn-ada-risikonya-cicilan-dan-bunga-makin-tinggi
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/657242/batas-defisit-apbn-di-atas-3-ekonom-core-ingatkan-risiko-ke-pasar
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Sekali ini di Kompas Bisnis terkait yang ada di belakang saya ini
00:02soal Presiden Prabowo Subianto yang mempertimbangkan untuk menerabas batas defisit APBN 3%.
00:09Namun lebih lengkapnya Saudara Presiden Prabowo ini bilang bahwa
00:12pemerintah akan mempertimbangkan untuk menaikkan batas defisit APBN di atas 3% dari PDB.
00:18Hanya dalam situasi krisis atau darurat ini yang perlu digarisbawahi.
00:24Meski demikian Presiden optimistis pemerintahan dapat menjaga defisit APBN tetap terkendali
00:29pada batas 3%. Caranya melalui penghematan belanja serta penutupan celah kebocoran anggaran.
00:36Prabowo melihat kondisi fiskal Indonesia berpotensi semakin kuat dalam 3 tahun mendatang.
00:42Ia bahkan menargetkan kondisi ideal ketika APBN dapat berada pada posisi anggaran berimbang.
00:49Kita dengarkan bersama pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto.
00:53Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan.
01:01Saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi.
01:06Dengan demikian, kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa kita defisit kita tidak tambah.
01:19Bahkan cita-cita kita adalah, kalau bisa kita tidak punya defisit.
01:26Sasaran kita adalah APBN kita harus balance budget, itu paling ideal.
01:33Dan itu saya kira kita bisa lakukan.
01:37Bahwa kita harus selalu ingat bahwa kita masih menghadapi masalah-masalah kebocoran,
01:50tidak efisien, masalah-masalah under-invoicing, under-counting, manipulasi administratif, dan sebagainya.
02:03Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengusulkan opsi peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU terkait APBN 2026.
02:13Erlangga memaparkan berbagai skenario yang telah disimulasikan yang mengarah bahwa defisit APBN bisa tembus batas maksimal dalam undang-undang keuangan
02:23negara,
02:23yakni 3% dari PDB.
02:26Erlangga bilang, skenario yang diambil menghitung risiko konflik Timur Tengah jika berlangsung selama 6 hingga 10 bulan
02:35dengan harga rata-rata minyak mentah dunia naik menjadi 97 hingga 115 dolar AS per barel.
02:44Nah, kalau kita mengambil beberapa asumsi perang, katakanlah 5 bulan, 6 bulan, dan 10 bulan dengan masing-masing kenaikan harga
02:56BBM, Pak,
02:57yang sampai 107, kemudian 6 bulan, 107-nya 6 bulan, kemudian menurun lagi, kemudian yang 10 bulan,
03:06itu menaik sampai 130 sampai akhir Desember 125.
03:12Nah, pembelian kita di bulan Januari-Februari itu angkanya 64,41 dolar dan 68,79.
03:19Ini realisasi, Pak. Jadi realisasi di bawah APBN yang 70.
03:24Nah, kalau kita buat skenario yang tadi, 6 bulan itu kita rata-rata menjadi 90 dolar per barrel,
03:32kemudian yang LN 5 bulan, yang 6 bulan 97, dan 10 bulan 115, Pak Presiden.
03:39Nah, kalau ini kita masukkan terhadap APBN kita, Pak, yang sekarang.
03:43Ini skenario pertama, ICP-nya di 86, kursnya di 17 ribu, Pak.
03:50APBN kita kursnya 16.500.
03:54Kemudian, dengan growth kita pertahankan, Pak.
03:56Jadi ini yang kita pertahankan, growth di 5,3.
04:00Surat berharga negaranya, angkanya lebih tinggi, Pak, 6,8 persen.
04:05Maka, defisitnya adalah 3,18 persen.
04:10Kemudian, kalau skenario moderat kedua, dengan harga minyaknya 97,
04:15kursnya 17.300,
04:17growthnya di 5,2.
04:19Surat berharga negaranya lebih tinggi lagi di 7,2 persen.
04:23Nah, defisitnya itu mencapai 3,53 persen.
04:29Nah, kemudian kalau skenario terburuk, yang pesimis,
04:33itu dengan harga 115,
04:36kurs rupiah kita 17.500,
04:39growthnya 5.200,
04:41surat berharganya 7,2,
04:43defisitnya 4,06 persen.
04:47Jadi, artinya dengan berbagai skenario ini,
04:51defisit yang 3 persen itu sulit kita pertahankan,
04:56kecuali kita mau memotong belanja,
04:59dan memotong pertumbuhan, Pak Presiden.
05:03Nah, ini beberapa skenario yang mungkin perlu kita rapatkan secara terbatas.
05:09Nah, selanjutnya dalam slide berikut,
05:12kita pernah melakukan perpu, Pak Presiden.
05:15Itu pada saat COVID.
05:17Nah, ini beberapa faktor yang perlu mungkin masuk di dalam perpu yang kita persiapkan,
05:23mengenai timing tentu keputusan politik, Pak Presiden.
05:29Kemudian, Saudara, dari mana dasar hukum soal batas maksimal defisit APBN?
05:34Kita lihat.
05:36Dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 17 tahun 2003
05:40tentang keuangan negara pasal 12 ayat 3 yang berisi.
05:45Dalam hal anggaran, diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan
05:50untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN.
05:54Dijelaskan lebih lanjut soal pasal 12 ini adalah
05:57defisit anggaran yang dimaksud dibatasi maksimal 3% dari produk domestik bruto atau PDB
06:04dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB.
06:09Lalu, seberapa besar asumsi defisit APBN tahun ini dibandingkan tahun lalu?
06:15Kita lihat ke data berikutnya.
06:18Nah, ini dia asumsi defisit APBN dibandingkan dengan tahun lalu.
06:23Asumsi defisit APBN tahun 2026 adalah 2,68% terhadap PDB atau sebesar Rp689 triliun.
06:33Kita bandingkan dengan target defisit APBN di tahun 2025,
06:38saudara, ya ini 2,78% terhadap PDB atau sebesar Rp662 triliun.
06:44Kalau melihat asumsi ini masih terjaga di bawah batas 3%.
06:48Lalu, bagaimana dengan realisasi defisit APBN di tahun-tahun sebelumnya?
06:53Kita lihat ke data berikutnya.
06:55Nah, kalau tadi asumsi, kalau ini defisit APBN.
06:59Kita melihat sejarah, saudara.
07:00Defisit APBN Indonesia pernah melampaui 3%,
07:04yakni di tahun 2021 dan juga 2022.
07:08Di tahun 2021, saudara, ini defisit sebesar 5,70% dengan nilai Rp1.006,4 triliun.
07:20Kemudian, di tahun 2022, ini sebesar defisitnya sebesar 4,50% dengan angka Rp840,2 triliun.
07:30Namun, hal ini yang perlu digarisbawahi dengan catatan karena tahun-tahun tersebut masih dalam kondisi kedaruratan pandemi COVID-19.
07:40Jadi, masih bisa dimaklumi.
07:42Setelah pandemi berakhir, defisit APBN kembali didisiplinkan di bawah 3% sejak tahun 2023 ketika pandemi COVID-19 berakhir.
07:53Di tahun 2023, kita lihat defisit APBN sebesar 2,27% atau senilai Rp479,9 triliun.
08:03Di tahun 2024, sebesar 2,29% defisit APBN dengan angka Rp522,8 triliun.
08:11Dan di tahun 2025, ini masih terjaga sesuai undang-undang di bawah 3%,
08:17yaitu 2,92% dengan nilai ataupun angka Rp695,1 triliun.
08:25Sehingga pertanyaannya, Saudara, apabila ada opsi melebarkan defisit APBN di atas 3% pada tahun ini,
08:32seberapa mendesak dan apakah kedaruratannya sama seperti masa pandemi?
08:38Sekali lagi, Saudara, Presiden Prabowo bilang bahwa pemerintah hanya akan mempertimbangkan
08:43untuk menaikkan batas defisit APBN di atas 3% dari PDB hanya dalam situasi krisis atau darurat.
08:52Presiden optimistis APBN tetap terkendali pada batas 3% melalui penghematan belanja
08:58serta penutupan celah kebocoran anggaran.
09:01Bagaimana caranya?
09:02Kompas Bisnis akan membahasnya susah jeda.
09:04Tetaplah bersama kami.
09:06Saudara, hanya dalam kondisi darurat dan juga krisis,
09:10Presiden Prabowo Subianto bilang akan mempertimbangkan untuk menaikkan batas defisit APBN di atas 3% dari PDB.
09:17Presiden tetap optimistis, APBN tetap terkendali pada batas 3% melalui penghematan belanja
09:24serta penutupan celah kebocoran anggaran.
09:27Strategi apa saja yang bisa ditempuh?
09:29Kita tanya Yusuf Ren di Manilat, Strategic Research Manager Core.
09:33Mas Yusuf, selamat pagi.
09:35Selamat pagi, Mas Ia.
09:37Mas Yusuf, ini kan kemarin Presiden bilang menaikkan defisit APBN di atas 3% hanya dalam kondisi krisis dan darurat.
09:45Itu yang digarisbawahi.
09:46Apa saja risikonya bila pelebaran defisit APBN dilakukan, Mas?
09:51Ya, saya kira memang cukup tepat ketika pemerintah ataupun Pak Presiden menyampaikan bahwa
09:57respon pemerintah untuk menaikkan defisit anggaran itu adalah respon yang kesekian gitu ya, bukanlah respon pertama.
10:03Karena kalau kita perhatikan ada beberapa alasan kenapa respon untuk tidak menaikkan batas defisit anggaran itu menjadi tepat.
10:14Yang pertama, kalau kita ingat ya beberapa minggu yang lalu,
10:19pemerintah menerima semacam peringatan ya dari lembaga pemeringkatan rating terkait peningkatan defisit anggaran yang terjadi saat ini.
10:28Ketika itu memang situasinya belum ada konflik geopolitik, situasinya masih tenang,
10:34tetapi setidaknya pesan yang disampaikan oleh lembaga rating adanya resiko yang bisa muncul
10:38ketika pemerintah mengeksekusi kondisi anggaran sekarang, yaitu resiko pelebaran defisit anggaran.
10:45Jadi ketika lembaga rating meningkatkan outlooknya atau mengubah outlooknya,
10:52kita melihat ada persepsi yang berubah dari investor yang kemudian itu terlihat dari capital outflow ya yang terjadi pada kondisi
11:01tersebut.
11:01Jadi ketika misalnya pemerintah mengambil opsi untuk tidak melebarkan defisit anggaran,
11:07saya kira itu tepat karena ketika kondisinya diberkebalikan,
11:11artinya pemerintah mengambil opsi pelebaran defisit anggaran,
11:13ini akan semakin mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh lembaga rating bahwa terjadi pelebaran defisit
11:22dan akhirnya itu akan menciptakan kepanikan pasar
11:25dan pada akhirnya ini akan menciptakan capital outflow dan menekan nilai tukar rupiah kita
11:31yang ujung-ujungnya sebenarnya juga akan memberikan dampak terhadap anggaran kita.
11:36Itu alasan pertama.
11:37Kemudian yang kedua, sebenarnya pemerintah punya cara lain untuk tidak melebarkan defisit anggaran di atas 3% rasionya
11:45dengan cara melakukan penghematan, melakukan refokusi dan realokasi anggaran kembali.
11:52Ada beberapa pos anggaran yang saya kira cukup strategis,
11:56terutama program-program flagship itu bisa dieksekusi kemudian
11:59agar tidak menyebabkan kenaikan batasan defisit melalui peningkatan belanja yang sangat besar.
12:06Jadi alasan itu sebenarnya yang menjadi dasar kami,
12:09menjadi tepat kenapa pemerintah harus tetap mempertahankan batasan defisit anggaran
12:14karena ada disiplin fiskal yang harus dijaga,
12:17ada cara-cara lain yang sebenarnya juga bisa ditempu oleh pemerintah
12:21untuk menjaga kesehatan anggaran tidak hanya pada saat ini
12:25tetapi juga kita bicara bagaimana nanti ya dalam jangka menengah hingga panjang
12:30dampak dari krisis saat ini ke APBN kita.
12:34Oke oke, kalau kita juga dengarkan tadi dari Presiden Prabowo
12:39bahwa memang pelebaran defisit ini opsi yang kesekian begitu.
12:43Yang dikedepankan adalah penghematan dan juga efisiensi.
12:46Seperti yang Anda sebutkan tadi, bahwa penghematan yang disebutkan tidak dirinci secara detail.
12:52Rekomendasi dari KOR sebetulnya penghematan seperti apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah?
12:56Ya kalau kami melihatnya misalnya program fleksi seperti MBG,
13:02kemudian Koperasi Desa Mara Putih yang tahun ini itu memakan anggaran sekitar 400 triliun,
13:08itu sangat memungkinkan untuk direalokasi ataupun direfokusin kembali.
13:13Dengan asumsi kata kalah misalnya harga minyak sekitar 80 hingga 90 USD per barel,
13:22kemudian nilai tukarnya itu sekitar 16.800,
13:25pemerintah itu butuh tambahan subsidi sekitar 200 triliun atau sampai 300 triliun.
13:31Kebutuhan penambahan anggaran subsidi itu, itu bisa diambil tadi dari melakukan refokusi program-program fleksi MBG
13:39dan juga Koperasi Desa Mara Putih.
13:43Dan saya kira momentumnya juga cukup tepat mengingat saat ini kan kita masih berada di tahun awal anggaran
13:49sehingga eksekusi dari anggaran program-program tersebut juga belum sepuduhnya berjalan gitu ya.
13:54Sehingga nantinya pemerintah bisa mengambil alokasi dari sana.
14:01Nah selain dari program-program flagship,
14:03kami kira juga pemerintah bisa mengambil opsi untuk melakukan penghematan dari sisi gaji
14:10ataupun tunjangan pejabat-pejabat tinggi negara.
14:14Kalau kita lihat memang alokasi ini tidak sebesar dengan refokusi program-program flagship,
14:21tapi setidaknya ini memberikan opsi agar pemerintah bisa menjaga ya batasan defisit.
14:28Dan yang terakhir juga sebenarnya juga ditempu ya negara lain,
14:33langkah penghematan bisa dilakukan dengan cara membatasi perjalanan terutama untuk aktivitas pemerintahan.
14:40Dan opsi ini saya kira banyak ditempu di beberapa negara lain
14:44untuk merespon kondisi krisis saat ini.
14:47Jadi saya kira kombinasi dari beberapa pilihan yang tadi kita diskusikan
14:52bisa ditempu untuk setidaknya menjaga batasan defisit anggaran kita
14:56tidak melebih angka 3 persen, Mas Ian.
14:59Oke, salah satu cara yang ditempu sejumlah negara
15:02seperti yang Anda sebutkan tadi adalah dengan menghemat BBM
15:05dengan salah satunya juga menginstruksikan WFH bagi pekerja.
15:09Akan seberapa efisien jika ini dilakukan, Mas?
15:14Ya, tentu kalau WFH itu memang akan memberikan dampak
15:19tergantung dari seberapa besar ya cakupan WFH yang akan diberikan oleh pemerintah.
15:25Apakah WFH ini hanya dianjurkan ke pegawai pemerintahan saja
15:30atau dianjurkan ke pegawai swasta juga.
15:34Kalau menurut kami, kalau misalnya imbauannya itu hanya terbatas kepada pegawai pemerintahan
15:41memang ini akan cukup minimal dampaknya
15:44karena kan proporsi dari pegawai pemerintahan terhadap total pekerja itu juga relatif tidak begitu besar gitu ya
15:50sehingga cakupannya itu memang harus dilebarkan untuk imbauannya ke pegawai swasta juga.
15:57Namun kalau menurut kami, imbauan WFH untuk pegawai swasta juga bisa dipilah-pilah lagi ya
16:04artinya tidak dipukur rata ke semua daerah.
16:07Misalnya kita menjalankan kebijakan tersebut kepada daerah yang punya proporsi kendaraan cukup banyak misalnya
16:14misalnya DKI Jakarta ya
16:15dan di saat yang bersamaan kan sebenarnya DKI Jakarta ini bisa menjalankan kebijakan untuk penghematan BBM
16:24mengingat secara infrastruktur transportasi publiknya juga cukup relatif sudah baik gitu
16:30artinya bisa digunakan tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi.
16:33Hal yang berbeda mungkin akan terjadi kalau misalnya kita menjalankan
16:37atau pemerintah menjalankan kebijakan penghematan penggunaan BBM
16:40di daerah yang transportasi publiknya belum terbangun.
16:43Jadi ya itu bisa dilakukan tetapi memang harus ada semacam penyesuaian-penyesuaian
16:50yang dilakukan pemerintah tergantung dari kondisi di masing-masing daerah
16:54agar kombinasi itu tidak kemudian kembali menekan masyarakat untuk menjalankan kebijakan tersebut.
17:02Oke ini jangan kembali menekan masyarakat kecil begitu.
17:05Yang turut menjadi sorotan ini Mas Yusuf adalah pernyataan dari Menkop Perekonomian Erlangga Hartarto
17:11yang bilang kalau defisit APBN sulit ditahan di 3% dan merekomendasikan Presiden untuk menyiapkan perpu.
17:18Menurut Anda apakah justru memang kondisinya sedarurat itu untuk menerbitkan perpu?
17:24Ya kalau misalnya kita landasi definisi dari krisis yang biasanya mendorong pemerintah
17:36untuk melakukan perpu berdasarkan kondisi di covid saya kira memang saat ini belum separah itu gitu ya
17:43meskipun memang kondisinya relatif tidak terlalu baik terutama untuk kondisi anggaran kita
17:52dan kalau kita lihat saat ini kan sebenarnya kondisi dari di luar ya faktor risiko geopolitik itu
18:00tidak terlalu memberikan dampak maksud saya ketika covid memang ada pembatasan aktivitas yang sangat ekstrim
18:08sehingga ini kemudian memberikan efek terhadap penurunan aktivitas ekonomi
18:13dan akhirnya mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi ke level negatif bahkan ketika itu.
18:17Tetapi saat ini kan kondisi ekonomi kita masih relatif berjalan gitu ya
18:21indikator-indikator utama ekonomi kita terutama di 2 bulan pertama tahun ini juga
18:27sebenarnya masih relatif baik keyakinan konsumen kita masih berada di atas level confidence
18:33kemudian PMI manufaktur kita juga masih berada di level yang baik
18:37artinya aktivitas ekonomi kita sebenarnya masih jalan
18:41hanya memang perpu ini saya kira yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri
18:45menyasar kepada upaya untuk merespon krisis ataupun dampak geopolitik
18:51nah hanya yang tidak terlalu banyak dielaborasi oleh Pak Menteri Air Langga
18:56ada masalah opsi-opsi lain yang sebenarnya bisa ditempu juga oleh pemerintah
19:02seperti yang kita diskusikan sebelumnya gitu ya
19:04misalnya tadi ada penghematan belanja pos tertentu
19:08kemudian juga yang tidak kalah penting sebenarnya
19:11pemerintah juga tidak hanya melihat dari sisi belanja
19:15kan opsi dari sisi pajaknya juga sebenarnya bisa diutak-atik
19:19misalnya pemerintah mengubah untuk sementara waktu tarif pajak PPH 21
19:26untuk kelompok katakala pendapatan di atas 500 juta misalnya ya
19:31jadi ini bisa dijadikan sebagai solusi jangka pendek
19:36agar tadi pemerintah juga masih bisa mengambil pun di penerimaan
19:40agar defisitnya itu tidak terlalu besar mengingat kebutuhan belanjanya yang banyak
19:45jadi opsi-opsi dari sisi belanja kemudian dari sisi penerimaan juga
19:49sebenarnya masih bisa diutak-atik oleh pemerintah
19:52agar bisa sekali lagi menjaga disiplin fiskal kita ya
19:57tidak melebihi angka rasio di atas 3% Mas Ian
20:02oke banyak sekali opsi-opsi yang bisa diutak-atik begitu ya
20:05baik solusi jangka pendek maupun jangka panjang
20:07namun kalau kita kembali ke pernyataan pada saat ratas kemerin
20:11ada juga dari Menteri Keuangan yang selalu bilang begitu
20:14kalau ekonomi kita kuat dan juga baik-baik saja jauh dari kata krisis
20:18apakah Anda melihat ada kontradiktif dari klaim soal data ekonomi
20:23dengan skenario fiskal yang diungkap oleh Menko Perekonomian
20:26sederhananya jika ekonomi kita kuat
20:28mengapa harus ada opsi skenario pelebaran defisit APBN begitu?
20:32ya tentu itu yang tadi kita diskusikan adalah
20:36ketika data-data terutama di awal bulan ya yang cukup baik
20:40harusnya itu bisa menjadi semacam modal awal
20:45untuk menjaga kesehatan anggaran kita
20:49tanpa melanggar disiplin fiskal yang selama ini sudah dijalankan ya
20:54dan yang juga sebenarnya kita perlu terus dorong adalah
20:58pembatasan ataupun penghematan belanja pemerintah pada fokus
21:03yang sebenarnya masih bisa dihemat ya
21:06artinya masih bisa dijalankan
21:08jangan dilupakan juga bahwa di kuartal pertama ini
21:11kita juga punya modal momentum ya
21:14faktor momentum hari besar keagamaan, ramadhan, dan hidup fitri
21:18yang biasanya itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita
21:22pertumbuhan ekonomi kita ketika dia bisa terdorong
21:25itu sebenarnya bisa memberikan efek pengganda ke aspek-aspek lain
21:29termasuk di dalam misalnya aspek ke penerimaan negara kita
21:32biasanya ketika penerimaan negara kita tumbuh
21:36pertumbuhan ekonomi kita juga berada pada kondisi yang cukup bagus
21:39jadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan
21:43bahwa kondisi awal atau ekonomi kita sedang cukup baik
21:47sebenarnya itu harusnya konsisten dengan
21:50apa yang disampaikan oleh Pak Kemenko ya
21:53Pak Erlangga bahwa karena kondisinya membaik
21:57maka seharusnya pilihan untuk merespon krisis kebijakan saat ini
22:04bukan pilihan pertama yang bukan pada tadi
22:07kenaikan batas defisit anggaran tetapi memanfaatkan faktor-faktor
22:11yang bisa mendukung agar pemerintah bisa tetap menjaga disiplin fiskal kita
22:15seperti itu Mas Ian
22:16oke Mas Yusuf tadi kita sempat membahas juga soal penerimaan negara
22:20kalau kita bisa elaborasi lagi apalagi sih yang bisa digenjot
22:23dari penerimaan negara
22:25upaya apa yang harus dilakukan untuk menutup kebocoran penerimaan
22:30ya tentu kalau kita bicara solusi jangka pendek
22:33salah satu cara yang paling mudah adalah
22:36melakukan penyesuaian tarif
22:39baik itu tarif untuk karyawan, perusahaan
22:43terutama karyawan yang pendapatannya cukup besar ya
22:46dengan penyesuaian tarif tersebut
22:49harapannya pemerintah bisa menarik jumlah pajak yang sedikit lebih banyak ya
22:56setidaknya untuk menutupi kebutuhan atau mengakomodasi kebutuhan belanja
23:01yang berpotensi mengalami kenaikan
23:04di saat yang bersamaan
23:06belatasan ataupun pungutan tarif juga bisa diberlakukan pada lapangan usaha yang
23:13kondisinya masih relatif baik
23:14sekali lagi saya perlu tegaskan
23:16ini dilakukan pada lapangan usaha yang kondisinya masih relatif baik
23:22plus kita juga bisa menjalankan atau melakukan penyesuaian pada
23:27pungutan ekspor komoditas yang mengalami kenaikan harga saat ini
23:32bagaimanapun juga kalau kita lihat kenaikan harga minyak yang terjadi saat ini
23:37itu juga memberikan aspek ataupun efek positif ke kenaikan harga komoditas lain
23:44misalnya kalau kita lihat kenaikan harga batubara itu juga terjadi di awal tahun
23:50seingrin dengan kenaikan harga minyak
23:52dan beberapa harga komoditas lain
23:54jadi saya kira pemerintah sudah punya kerangka regulasinya
23:58dimana ketika harga komoditas mengalami peningkatan pada titik tertentu
24:04itu pemerintah bisa melakukan penyesuaian harga
24:06jadi dengan penyesuaian harga itu nantinya pemerintah juga bisa menerima
24:11pundi yang bisa digunakan untuk tadi ya
24:16mengkompensasi kebutuhan penambahan belanja
24:19di saat yang bersamaan saya kira upaya untuk melakukan pemeriksaan ya
24:24intensifikasi dari wajib pajak juga perlu ditinjau kembali
24:29apakah kemudian wajib pajak itu melaporkan pajaknya dengan baik dan benar
24:34seperti itu
24:35baik beberapa hal yang bisa ditekankan disini terkait juga dengan penerimaan
24:39termasuk diantaranya adalah penyesuaian tarif
24:41di sektor pajak juga ada pengutuhan ekspor komoditas
24:44terima kasih telah bergabung bersama kami
24:46Yusuf Randy Manilet
24:48Strategic Research Manager Core
24:50atas waktunya di Kompas Bisnis
24:51sehat selalu
24:53terima kasih
Komentar