00:00Ini kemenangan publik, saya bilang terima kasih ke publik-publik yang rewel akan hak publiknya.
00:04Kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya, yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini.
00:13Upaya memperoleh salinan ijasa Presiden Ketujuh RI Joko Widodo oleh Bonatua Silalahi melalui proses panjang sengketa informasi publik di Komisi
00:22Informasi Pusat.
00:26Pada 3 Agustus 2025, Bonatua mengajukan permohonan informasi publik melalui email kepada Komisi Pemilihan Umum.
00:34Dokumen yang diminta meliputi salinan ijasa atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai syarat pencalonan Presiden RI periode 2014-2019,
00:44periode 2019-2024,
00:47serta berita acara penerimaan dokumen pencalonan beserta daftar dokumen yang diverifikasi KPU.
00:58Pada 24 November 2025, dalam sedang sengketa informasi, Majelis Komisioner menanyakan apakah dokumen yang telah diterima sudah sesuai dengan permohonan.
01:10Yang Majelis tanyakan terkait dengan berita acara yang saudara terima, gitu kan ya, yang sudah saudara terima itu,
01:18satu, apakah sudah sesuai dengan apa yang Anda inginkan?
01:23Kalau tadi ijasa kan sudah jelas, diserahkan, disjawab oleh Bapak siapa tadi, mohon maaf.
01:27Pak Al-Katiri.
01:28Pak Al-Katiri kan sudah dijawab.
01:30Ya kan ya, nah sekarang berkaitan dengan dokumen berita acara itu, apakah saudara sudah menerima?
01:37Nah, kalau sudah menerima, apakah itu sesuai dengan yang saudara inginkan?
01:42Ijin Komisioner, saya kan keberatan, pasti yang saya keberatkan adalah yang belum saya terima dan yang penghitaman.
01:50Yang sudah diberikan berita acara tahun 2019, saya tidak ada keberatan.
01:54Oke, jadi berita acara 2024, clear, tidak ada masalah, ya kan ya.
02:00Sekarang yang jadi problem adalah penghitaman informasi di dalam ijasa.
02:05Dan dokumen yang belum diberikan.
02:11Dalam akses awal, Bonatua menerima salinan ijasa, namun terdapat sekitar 9 item informasi yang disensor.
02:19Seperti nomor blanco, nomor induk mahasiswa, tanda tangan, dan tanggal legalisir.
02:25Ia menilai dokumen tersebut belum utuh.
02:28Maka saya tegaskan bahwa ini untuk publik, makanya saya menolak untuk berjanji secara pribadi ke PPID Kemendasmen.
02:34Saya tidak ingin melihat data itu sendiri, saya ingin publik yang menyaksikan.
02:38Makanya saya di sini melakukan gugatan untuk memastikan bahwa gerbang yang, pintu yang menghalangi yang dibuat oleh Kementerian Dasar dan
02:48Menengah itu ditutup, dibuka oleh KIP.
02:51Seperti itu.
02:55Pada 13 Januari 2026, Majelis Komisioner KIP memutuskan menerima permohonan Bonatua untuk seluruhnya.
03:03Dalam pertimbangannya, Majelis menyatakan salinan ijazah calon presiden merupakan informasi publik yang berkaitan langsung dengan jabatan publik dan tidak termasuk
03:13informasi yang dikecualikan.
03:15Part 56 Menimbang
03:17Bahwa yang dimohonkan pemohon adalah salinan ijazah calon presiden yang merupakan jabatan publik dan secara konstitusional sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan
03:31yang dalam penentuannya dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum.
03:35Yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
03:41Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa pemohon oleh pemohon terkait salinan ijazah berkaitan langsung dengan pengungkapan posisi seseorang dalam jabatan
03:54-jabatan publik
03:55Sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
04:01Dan karenanya tidak memerlukan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 2 huruf A Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
04:13Dengan demikian salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan presiden Republik Indonesia
04:23Periode 2014-2019 dan 2019-2024 tidak termasuk informasi yang dikecualikan
04:32Ini kemenangan publik, saya bilang terima kasih ke publik-publik yang rewel akan hak publiknya yang kemarin itu yang banyak
04:39mengkritik KPU akan proyek tahun 7.1
04:43Dan akhirnya juga walaupun memang perjuangan itu tidak langsung menang, 100 persen, dikasih tapi ditutupin
04:51Kita berjuang lagi dan akhirnya tercapailah yang namanya kita tunggu apakah dalam jangka 14 hari ini KPU akan melakukan banding
05:02ke petun
05:02Tapi saya ingatkan tolong KPU bahwa Anda jangan pakai dunia rakyat melawan publik, jangan pakai dunia publik melawan publik
05:10Tolong DPR awasin, jangan kasih mereka anggaran untuk melawan publik
05:15Terus terang, saya tidak akan mau melawan mereka di petun
05:19Biar publik akan menilai apakah mereka tidak punya empati memakai uang publik melawan publik
05:28Saya kan publik, ini untuk publik, ini nanti saya serahkan semua ke publik
05:32Saya tidak akan rahasiakan nanti yang disembunyikan itu, saya akan panggil teman-teman pers, saya akan kasih publik
05:41Pada 9 Februari 2026, Bonatua menunjukkan kepada publik salinan ijasa Jokowi dari KPU
05:48Yang telah dibuka tanpa sensor pada 9 item informasi sebelumnya
05:52Yang menyatakan dokumen tersebut akan dibagikan melalui media sosial agar masyarakat dapat menelaah secara langsung
05:59Dengan adanya ini, kita mencoba menawarkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris
06:08Karena saya peneliti, inilah hasil fakta empiris itu
06:12Jadi saya harap masyarakat yang terbelah, yang tadi tiga itu, kembali ke
06:17Jadi masyarakat ilmiah yang mari melihat ini semua sebagai alat sah untuk diteliti
06:26Ini tentunya sama-sama kita tahu bahwa proses ini kita mulai sejak 3 Agustus yang lalu
06:35Dengan proses yang panjang dari awal permintaan informasi
06:40Lalu KPU mengeluarkan keputusan 731 untuk mengatakan bahwa informasi saya ditolak
06:47Karena melanggar keputusan KPU 731
06:50Setelah itu publik marah
06:53Setelah publik marah, DPR juga ikut marah
06:56Komisi 2 ikut memanggil mereka
06:57Lalu setelah itu
06:59Saya juga mengiringkan keberatan
07:02Dan keberatan saya itu dijawab dengan
07:04Dicabutnya keputusan 731
07:07Dan disertai dengan diserahkan
07:09Diserahkan juga yang dua ini
07:11Tapi ya dengan 9 item yang disembunyikan
07:14Nah lantas saya tidak puas
07:189 item itu harus dibuka
07:20Karena ini dalam rangka demokrasi yaitu jendela keterbukaan informasi
07:25Akhirnya saya sidang sengketakan di Komisi Informasi Publik
07:29Dan sampai 6 kali sidang ya
07:33Sejak November ya
07:34Akhirnya keputusan KIP mengatakan bahwa saya menang
07:38Permintaan saya membuka 9 item diterima
07:41Setelah itu KPU dikasih kesempatan untuk banding ke Petun
07:49Relawan Jokowi David Pajung menilai pembukaan dokumen tersebut
07:53Membantah tuningan ijasa palsu
07:56Yang sebelumnya disampaikan oleh Kubu Roy Suryo
08:00Dengan kasus KIP ini sudah membuka ruang untuk melihat itu
08:04Lalu kemudian Bonatua bahkan pengacara Roy Suryo
08:08Teman-teman ya Sang Haji dan semua teman-teman pengacara Roy Suryo
08:11Ini membuktikan bahwa ketika statement Roy Suryo CES
08:14Mengatakan ijasa Jokowi itu palsu-palsu-palsu
08:1799,9% palsu
08:19Itu berarti kan membuktikan bahwa mereka enggak pegang bukti ketika itu
08:22Karena apa? Sekarang baru proses mencari bukti semua
08:25Mencari penguatan data apa segala macam
08:27Nah kesimpulan yang dinyatakan bahwa
08:29Satu tahun lalu bahwa ijasa Pak Jokowi itu palsu dari mana?
08:33Nah sekarang kan baru mencari-cari
08:34Baru mendapatkan dari KPUD
08:36Itu berarti statement bahwa beliau melakukan fitnah itu clear
08:39Terang benar
08:40Roy Suryo sendiri menyebut putusan KIP membuka data yang sebelumnya dihitamkan
08:46Dengan pengecualian pada informasi pribadi seperti NIK, NPWP, dan nilai akademik
08:52Jadi barusan tadi jam 11.45 tepat segerikan
08:57Komisioner di KIP, Komisi Informasi Pusat
08:59Sudah mengabulkan permintaan untuk membuka KPU
09:04Dan bukan hanya KPU Jakarta
09:06Tetapi juga KPU DKI dan juga KPU Surakarta
09:10UBM untuk membuka semua data yang dihitamkan
09:14Memang ada pengecualian
09:15Pengecualiannya yang diri-diri secara pribadi
09:17Misalnya NIK atau nomor KTP, NPWP, dan juga nilai
09:22Itu memang dikecualikan
09:23Gak apa-apa, itu memang dikecualikan
09:25Tapi itu semua dibuka
09:26Dan itu yang menarik
09:27Kronologi ini menjadi bagian penting dalam polemik panjang
09:31Terkait dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI
09:34Yang kini bergeser karena keterbukaan informasi publik
09:37Dan proses hukum lanjutan
09:46Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami
09:50Satu langkah lebih dekat
09:52Satu langkah lebih terpercaya
09:55Saksikan Sapa Indonesia Malam
09:57Di Kompas TV Channel 11
09:59Di televisi Anda
Komentar