00:00Saudara, Hamas menolak segala bentuk perwalian atau pengawasan dari pihak manapun atas Gaza.
00:06Apa maksud dari pertanyaan itu dan sejauh mana peran Indonesia akan berjalan dalam misi perdamaian di Gaza?
00:13Kita bahas bersama dengan Syamsu Rizal, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB,
00:19dan Prof. Hikmahan Tojuwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia.
00:24Selamat malam Prof. Hik juga.
00:27Selamat malam.
00:28Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
00:32Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
00:34Saya ke Prof. Hik dulu.
00:35Bagaimana memaknai pernyataan dari Hamas menolak segala perwalian atas Gaza?
00:42Sebenarnya mungkin penolakan itu sumbernya adalah board office ini.
00:47Karena memang board office kalau kita lihat dalam resolusi 2803 itu disebut sebagai pemerintahan transisi.
00:55atau transisi administratif.
00:59Nah jadi mungkin itu yang akan ditolak.
01:02Terutama sekali penolakan itu apabila ada upaya untuk melakukan perlucutan senjata terhadap Hamas.
01:09Karena dari pihak Israel mungkin yang dimonitor oleh pihak Hamas bahwa mereka akan melakukan rekonstruksi terhadap Gaza apabila Hamas itu
01:21sudah diluciti persenjataannya.
01:23Jadi dalam konteks itu seolah-olah BOP ini menjadi mandat ya.
01:29Ada tindakan mandat untuk melakukan pemerintahan sementara.
01:34Mungkin ini yang tidak disetujui oleh Hamas ya.
01:36Seperti itu.
01:37Nah yang jadi concern adalah karena Indonesia juga kan bersiap akan mengirimkan pasukan.
01:42Sudah bersiap untuk mengirimkan pasukan jika dibutuhkan.
01:45Bagaimana Indonesia harus hati-hati.
01:46Jangan sampai misalnya kita masuk ke Gaza tapi malah ada konflik antara Israel maupun dengan Hamas.
01:55Ini saya barusan mendapat rilis dari Kementerian Luar Negeri yang mengatakan bahwa pasukan kita kalaupun nanti akan ada di Gaza
02:06maka itu harus didasarkan pada mandat perserikatan bangsa-bangsa.
02:10Tentu ini bukan berarti ingin mendikti Bapak Presiden ya.
02:14Karena Bapak Presiden kan baru bertemu dengan Presiden Trump tanggal 19 Februari.
02:20Tapi ini merupakan pedoman delegasi Indonesia yang saat ini nantinya akan dipimpin oleh Bapak Presiden
02:26bahwa Indonesia akan baru mau mengirim pasukan kita sepanjang ada mandat dari perserikatan bangsa-bangsa.
02:33Nah oleh karena itu disini pentingnya pemerintah kita untuk pergi ke Dewan Keamanan
02:40untuk memastikan bahwa ini harus ada mandat dari perserikatan bangsa-bangsa.
02:44Yang kita tidak inginkan adalah kalau mandat itu, itu dari Board of Peace.
02:50Tetapi Board of Peace dan kemudian karena Israel ada di Board of Peace maka suara Israel akan lebih dominan gitu.
03:00Terutama sekali karena Presiden Trump punya hubungan baik dengan Netanyahu.
03:04Nah tapi yang kita harapkan adalah ini mandat dari PBB.
03:09Yang kedua kita juga sudah mendengar dan tadi sudah disampaikan siapa dari Hamas
03:16yang mengatakan kalaupun mau dikirim silahkan tapi tidak boleh di dalam Gaza.
03:21Jadi harus cuma di perbatasan saja.
03:23Artinya apa yang harus kita kirim ke sana itu sebenarnya kemarin kita dengar tentara pasukan kita
03:32yang sudah punya pengalaman di UN ya, Univill dan lain sebagainya.
03:36Tetapi juga kemudian yang penting adalah bukan Zeni menurut saya.
03:40Kalau Zeni ada mungkin boleh.
03:42Tetapi yang penting juga dari infantry.
03:44Karena menjaga perbatasan ya, memastikan bahwa tidak ada serangan.
03:49Lalu kemudian yang berikutnya adalah mereka yang dari teritorial.
03:54Jadi kalau yang teritorial ini kan biasanya mereka akan menguatkan masyarakat yang ada di sekitar perbatasan itu.
04:04Dan ini penting sekali menurut saya kalau memang akan dikirim.
04:09Jadi seperti itu.
04:10Tadi penting sekali yang disampaikan oleh Prof Hick bahwa kita harus tahu legal standing kita saat mengirimkan pasukan
04:17dan di mana kita harus menempatkan pasukan jika lo dibutuhkan.
04:21Nah bagaimana DPR mendesak pemerintah atau mendorong pemerintah agar betul-betul saat dikirimkan mandatnya jelas
04:28dan tugasnya di mana?
04:30Ya, betul mbak.
04:33Dan memang catatan kita memang sudah fix bahwa semua yang dilakukan oleh Indonesia termasuk pengiriman pasukan itu
04:44harus memiliki guidance yang jelas, SOP yang jelas, dan mandat yang jelas.
04:51Bahkan kita minta untuk memastikan wilayah kerja.
04:54Nah, apa saja dalam bentuk teritori dan dalam bentuk sementasi apa.
04:59Termasuk kualifikasi yang dibutuhkan di sana itu.
05:02Dan kita juga mengirimkan lesson of facial ke sana untuk mencoba berkomunikasi
05:07dan sesuai dengan survei di lapangan seperti apa yang dibutuhkan.
05:11Dan alhamdulillah katanya dari laporan teman-teman dari TNI itu juga sudah menyampaikan
05:15bahwa dari sana sudah ada laporan teknis juga dan kita sudah menyiapkan pasukan kita di Sentul.
05:22Bukan sebenarnya yang dominan tetap adalah Zeni dan Zipur dan Medis.
05:27Tetapi kita juga siap untuk pasukan yang lain atau kualifikasi yang lain.
05:32Tetapi yang paling penting itu adalah komunikasi dengan pihak Hamas
05:37dengan beberapa vaksi yang ada di Palestine itu juga penting.
05:41karena Palestine Authority juga sudah menyatakan bahwa kalau Indonesia mereka sangat welcome
05:47dan mereka sangat percaya dengan kredibilitas dan dukungan dari Indonesia itu.
05:52Tetapi ada satu catatan penting bahwa mereka tidak diinginkan
05:56atau semua pasukan termasuk Indonesia juga tidak diinginkan berada di wilayah Gaza.
06:02Jadi adanya di perbatasan.
06:04Bahkan mereka minta untuk kalau memungkinkan Indonesia khusus untuk ditempatkan di daerah yellow line.
06:11Supaya mereka menjadi ganda terdepan untuk mengurangi mobilisasi di luar
06:17atau memasuki yellow line tadi.
06:20Nah ini yang penting untuk kita pahami bahwa ada aspirasi juga
06:23yang akan diolah oleh pemerintah Republik Indonesia ini
06:26sehingga nanti pada saat sebelum rangkat itu sudah clear dan clean
06:30apa saja tugasnya sampai di mana demarkasi yang mereka punya tugas
06:36dan sejauh mana kewenangan atau otoritas situasional yang mereka boleh respon.
06:41Oke. Singkat saja, Profik.
06:42Jadi apa yang harus Indonesia sekarang manfaatkan momentumnya
06:45agar upaya perdamaian bisa maksimal dilakukan
06:48tapi tetap berhati-hati dan sesuai dengan koridor hukum internasional?
06:52Ya, yang dapat dimanfaatkan adalah
06:54kita tentu mendengar apa yang diinginkan, diharapkan oleh Palestina, Hamas.
07:00Dan kita sudah mengatakan dalam rilis saya melihat bahwa Kementerian Luar Negeri
07:05akan meminta sebagai persyaratan bahwa otoritas Palestina memang menerima kita.
07:11Itu jadi hal yang sangat penting.
07:13Dan tentunya ini kan masalahnya yang komplikasi itu
07:18wilayah Gaza sekarang ini masih dikuasai dianggap sebagai wilayahnya Israel.
07:22Dan Israel mungkin mengatakan bahwa oh ini tidak.
07:24Nah ini yang harus menjadi misi dari Presiden Prabowo ketika bertemu tanggal 19 Februari
07:33mungkin di situ akan ada pertentangan pemikiran gitu.
07:37Di mana Israel tentu ingin agar tugasnya adalah tertentu
07:42tapi sementara kita mandatnya tidak mau kalau misalnya kita melakukan
07:46perlucutan senjata terhadap Hamas.
07:48Karena kalau perlucutan senjata terhadap Hamas itu berarti
07:51kita ini sebagai orang yang dipakai tangannya.
07:54Kalau bahasa Jawa itu nabok nyilih tangan.
07:57Jadi kita apa namanya Israel mau melucuti senjata
08:00tapi menggunakan tentara-tentara kita untuk melakukan hal itu.
08:04Itu tidak boleh.
08:05Jadi ini sudah clear dari Kementerian Luar Negeri dari rilisnya
08:08dan ini yang harus kemudian menjadi pedoman ketika Bapak Presiden
08:11akan bernegosiasi atau membicarkan masalah ini dengan BOP.
08:16Jadi mandatnya harus jelas tidak dari BOP tapi dari PBB.
08:21Dan yang kedua adalah tugasnya di perbatasan
08:24dan tentu untuk memastikan bahwa tadi seperti yang mulia Iqcal
08:31mengatakan bahwa menjaga garis kuning dan lain sebagainya.
08:35Karena di situ seringkali terjadi serangan dari pihak Israel
08:39dan palestinam dan Hamas dan itu dianggap sebagai
08:44dimulainya kejatan senjata itu rapuh gitu ya.
08:47Clean and clear.
08:48Jadi harus jelas mandatnya keselamatan prajurit kita juga harus dijaga
08:52dan di mana wilayah kerjanya itu yang harus dijaminkan.
08:55Terima kasih Deng Ishal Syamsur Izzal,
08:57anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi PKB.
09:00Terima kasih Prof. Hikmahantoy.
09:02Terima kasih.
09:02Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia.
09:05Selamat malam.
Komentar