00:00Kita kesorotan lain, saudara, penonaktifan masal BPJS warga tak mampu di sejumlah daerah menimbulkan kebingungan di masyarakat.
00:08Sebagian warga kurang mampu mengaku sempat kehilangan akses layanan kesehatan,
00:13namun pemerintah pusat dan daerah menyiapkan langkah penanganan, termasuk reaktivasi dan jaminan layanan kesehatan gratis.
00:24Dinasosial Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mencatat sekitar 26 ribu warga Kabupaten Madiun dinonaktifkan sebagai penerima BPJS kesehatan warga tidak mampu.
00:34Warga Kabupaten Madiun yang dinonaktifkan kini mulai bisa melakukan reaktivasi dengan datang ke layanan pengaduan di kantor dinasosial maupun di
00:43mal pelayanan publik Kabupaten Madiun.
00:45Rata-rata per hari, pengajuan reaktivasi mencapai 20-25 warga.
00:50Pada proses ini, petugas sistem layanan dan rujukan terpadu melakukan klarifikasi memastikan warga yang mengajukan benar-benar layak mendapat bantuan
00:59atau tidak.
01:01Kebijakan Kementerian Sosial pada awal Februari membuat warga bingung dan panik.
01:06Salah satunya yaitu Ika Triratnasari.
01:08Warga Kota Kediri itu mengaku kesulitan membawa ayahnya berobat karena kartu jaminan kesehatan mereka mendadak mati.
01:17Setiap bulannya kartu BPJS milik ayahnya digunakan untuk melakukan pengobatan rutin di rumah sakit.
01:23Lantaran ayahnya mengalami sakit kanker prostat, hernia, dan vertigo.
01:29Akibatnya pengobatan rutin ayahnya sempat terhambat karena masih mengurus administrasi reaktivasi kartu BPJS di kantor dinasos.
01:37Perempuan 32 tahun itu menyayangkan kebijakan pemerintah yang sempat membuat bingung.
01:43Bapak prostat, kanker prostat, hernia, sama vertigo.
01:49Kalau mau perubahan data tolong yang benar-benar yang membutuhkan tolong diperbaruinya baik.
01:56Yang nggak membutuhkan ya emang harus diteliti lagi karena yang mendapatkan banyak yang nggak membutuhkan.
02:04Penonaktifan masal peserta BPJS Kesehatan Warga tak mampu oleh pemerintah pusat per 1 Februari 2026
02:10memicu kekhawatiran di tengah masyarakat tak terkecuali Sumatera Selatan.
02:15Hal ini ditanggapi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru
02:18usai menghadiri gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera wilayah Sumatera.
02:23Dirinya menyampaikan, bagi masyarakat Sumsel yang terdampak pemutusan iuran ini
02:29segera melapor kepada pemerintah Kabupaten Kota untuk memanfaatkan program Sumsel berkat.
02:36Untuk masyarakat yang mungkin terkena dampak penghapusan dari pusat itu
02:41yang tergolong dalam 11 juta itu
02:44kalau ada, kalaupun ada di Sumatera Selatan
02:47segera melapor
02:50segera melapor
02:53di pemerintah daerah masing-masing
02:56ke pemerintah kota, kita juga ke provinsi
02:57kita cover dengan sumsel berkat.
03:00Sementara itu pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan
03:03pelayanan kesehatan untuk masyarakat tetap berjalan meski status
03:07kepesertaan BPJS non-aktif.
03:10Masyarakat Bengkulu tak perlu cemas
03:12jika BPJS tak aktif
03:14karena tetap bisa mendatangi fasilitas kesehatan
03:16baik pusat semas dan rumah sakit
03:18dengan pelayanan yang baik oleh petugas kesehatan.
03:22Selain itu, pelayanan bagi pasien dengan penyakit kronis
03:25juga akan diprioritaskan
03:26dan mendapatkan pelayanan dengan baik.
03:29Hal ini sejalan dengan program pemerintah Provinsi Bengkulu
03:32yang ingin menyejahterakan warganya.
03:37Tim Liputan, Kompas TV
03:40Terima kasih.
03:40Terima kasih.
03:40Terima kasih.
Komentar