PGRI Harap RUU Perlindungan Guru Masuk Prolegnas 2026

Seorang guru honorer bernama Indah Permata Sari tak kuasa menahan tangis saat melakukan audiensi dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/2).

Guru dari SDN Wanasari 01 Cibitung, Kabupaten Bekasi, itu menceritakan sulitnya bertahan hidup di tengah ketidakpastian status kepegawaian. Dia mengaku tak mengetahui nasibnya ke depan karena namanya tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

"Saya yang namanya terdata di 265 itu yang belum masuk data pendidikan, Pak. Padahal saya sudah memenuhi masa kerja tapi sulitnya untuk masuk data pendidikan atau dapodik itu sulitnya luar biasa pak," ujar Indah dalam rapat, Senin.

​Selain itu, Indah mengungkapkan bahwa hal ini diperparah dengan alur informasi yang tersumbat. Dia mengaku seringkali tak mendapatkan informasi terkait tes dan harus mengalami keterlambatan.

"Kemarin ada tes PPPK, tapi karena kita tidak masuk dalam Dapodik, kita semua tidak bisa, Pak. Tertinggal," tambahnya.

Indah kemudian menyinggung realita ekonomi yang dihadapinya. Dia berharap, ke depan status kepegawaian dirinya dan guru lain bisa segera mendapatkan kepastian.

"Itu paling sedih sih, Pak. Harapan saya dan teman-teman tenaga pendidik dan guru yang lain, bisa ikut PPPK penuh waktu, paling itu sih pak," katanya.

"Karena saya juga seperti yang tadu bapak bilang, pulang mengajar jadi antar jemput laundry, Pak," sambungnya sambil menangis.

Dalam rapat ini, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) meminta Badan Legislasi DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Guru dapat masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.

Mereka meminta agar RUU tersebut setidaknya masuk dalam daftar panjang Prolegnas periode 2024–2029.

Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Muhammad Fadli Rizal
Produser: Zulfa
#TirtoRecap