Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, para anggota dewan menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menekankan bahwa pelaksanaan MBG harus dilihat secara menyeluruh, terutama dari sisi keadilan sosial dan dampaknya bagi masyarakat miskin. Ia menyoroti distribusi program yang dinilai belum merata, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Sampai saat ini hanya melihat media sosial pembagian MBG orang-orang di kota. Sementara dia hanya bisa melihat saja. Ini nggak adil, Pak,” tegasnya.
Isu ketenagakerjaan turut menjadi perhatian. Edy mengapresiasi langkah BGN yang membuka peluang pengangkatan tenaga seperti ahli gizi, akuntan, dan SPPI melalui skema P3K. Namun, ia menilai masih ada ketimpangan perlakuan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang telah lama mengabdi.
Ia menyinggung munculnya protes terkait perbandingan gaji sopir pengantar MBG yang dinilai lebih tinggi dibandingkan sebagian guru dan tenaga kesehatan.
“Sopir MBG yang mengantar gajinya lebih tinggi dari guru yang selama ini mendidik anak-anak. Ini menjadi tidak adil,” ujarnya.
Edy menegaskan bahwa Komisi IX DPR mendukung program MBG sebagai kebijakan pro-rakyat, namun tetap akan melakukan pengawasan terhadap aspek teknis dan keselamatan, termasuk laporan insiden keracunan dalam pelaksanaannya.
“Bagi kami ini program kerakyatan yang harus didukung, tapi tata kelola teknis yang terus akan kita pantau,” pungkasnya.
Penulis: Anisah Aulia
Video editor: Marwah Alkhanza
Produser: Dena Novita R
#TirtoRecap
