00:00Berita berikutnya, sehari usai KPK membongkar suap perusahaan untuk pegawai pajak,
00:05siang tadi Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menggelar sidak ke perusahaan baja asal Tiongkok di Cikupatangerang, Banten,
00:11yang diduga melakukan praktik jual-beli langsung dengan pembayaran tunai atau cash ke klien tanpa pemotongan pajak pertambahan nilai atau PPN.
00:30Menko Purbaya menyatakan sekitar 40 perusahaan diduga menggunakan modus serupa untuk menghindari pembayaran pajak dengan melakukan pembayaran cash atau tunai.
00:40Pembayaran itu, saya koreksi maksud saya Purbaya bilang, pemerintah tidak akan main-main menindak pengusaha yang melakukan upaya melawan ketentuan dengan tidak membayar pajak.
00:50Menko menegaskan pihaknya tidak akan memberi ampun bagi pelanggar pajak jika hal ini terulang,
00:55pemerintah memastikan akan menangkap pengusaha yang melakukan praktik tidak membayar PPN.
01:11Jangan main-main dengan Indonesia maksudnya.
01:14Jadi kita akan biarkan proses berjalan, nanti staff saya akan manggil yang punya.
01:19Saya dengar yang punya sudah di BAP berkali-kali.
01:22Yang penting nanti mesejnya harus sampai ke mereka dan ke teman-teman pelaku bisnis sejenis bahwa kita tidak main-main.
01:30Pesan saya ke industri bajak yang sejenis, ini kan ada banyak, ada 40 atau lebih.
01:37Jangan lagi lakukan praktik-praktik seperti ini.
01:41Membypass penjualan dengan membypass pembayaran PPN.
01:45Atau dengan cara membayar, menjual secara cash base.
01:50Karena akan kita kejar dan kalau saya tidak ampun, kalau diproses ngelawan ya kita tangkap.
01:58Pada Rabu kemarin 4 Februari, sejumlah pejabat kantor pajak dan bea cukai Kementerian Keuangan ditangkap KPK.
02:05Penangkapan dalam rangkaian operasi tangkap tangan di sejumlah daerah.
02:08Dalam OTT itu KPK menyita uang miliaran rupiah serta emas seberat 3 kilogram.
02:14Jurubicara KPK Budi Prasetyo mengungkap operasi dilakukan penyidik di Kalimantan Selatan.
02:19OTT itu terkait dengan dugaan korupsi proses restitusi pajak pertambahan nilai
02:24atau PPN di sektor perkebunan yang berproses di kantor pelayanan pajak.
02:28Madia Banjarmasi.
02:29Berjabat eselon 2 di Bia Cukai.
02:38Sebenarnya sudah mantan ya, mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan.
02:44Itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung.
02:48Baik rupiah maupun mata uang asing dan juga logam mulia untuk uang senilai miliaran rupiah.
02:56Kemudian logam mulia itu ada mungkin sekitar 3 kilogram emas.
03:07Pada Maret 2010, kasus yang mendapat sorotan publik, KPK menangkap pegawai negeri sipil Gayus Tambunan
03:14dalam kasus mafia pajak.
03:17KPK saat itu mengungkap rekening Gayus mencapai 25 miliar rupiah,
03:22tidak sebanding dengan gajinya saat itu sebesar 12,1 juta rupiah per bulan.
03:28Uang dalam rekeningnya berasal dari suap dan gratifikasi.
03:31Usai KPK melakukan operasi tangkap tangan kemarin di dua titik,
03:41KPP Banjarmasin dan Bia Cukai Jakarta.
03:44Menteri Keuangan Purbaya Yudisa Dewa buka suara.
03:47Ia menegaskan, jika anak buahnya terbukti bersalah,
03:50maka harus diproses dan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.
03:54Purbaya memastikan tidak ada upaya intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
03:58Ya biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu.
04:06Kalau memang orang pajak dan Bia Cukai yang bersalah ya,
04:09harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan orang-orang yang berada.
04:13Tapi gini, saya kan tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian.
04:18Begitu aja akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan.
04:23Tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum itu kira-kira.
04:29Kita temenin aja sampai prosesnya selesai.
04:35Sejumlah pejabat, kantor pajak, dan Bia Cukai Kementerian Keuangan ditangkap KPK.
04:41Penangkapan dilakukan dalam rangkaian operasi tangkap tangan di sejumlah daerah.
04:47Banjarmasin dan Jakarta.
04:49Apa yang ingin didalami KPK untuk OTT kali ini?
04:52Lebih lengkap kita tanya ke mantan penyidik senior KPK, Praswat Nugraha.
04:57Selamat sore Mas Praswat.
04:59Kalau OTT di dua tempat KPP Banjarmasin dan juga Bia Cukai Jakarta,
05:04apa sebenarnya menurut Anda selaku mantan penyidik KPK yang ingin didalami oleh KPK saat ini?
05:11Ya, tentu saja kita harus garis bawahi bahwa khusus untuk yang pajak ya Mbak Sintia,
05:18untuk pajak ini KPK belum bulat satu bulan nih, tanggal 9, 10, 11 Januari.
05:27Kemarin terakhir melakukan operasi tangkap tangan di kantor KPK pajak Jakarta Utara.
05:33Dan hari ini, tanggal 4 kemarin, kita lihat bersama-sama KPK kembali lagi melaksanakan operasi tangkap tangan di kantor pendidik pajak di Kalimantan Selatan.
05:46Nah, ini dari sini kan sinyalnya jelas, artinya bahkan dalam jarak waktu tiga minggu berselang,
05:52sudah terjadi OTT di dua provinsi, di dua tempat KPK pajak, kantor perwakilan pajak,
05:58yang tentu saja ini menandakan bahwa ada kerusakan sistemik di dalam internal direktur pajak.
06:05Ini bukan oknum, atau kan biasanya kan kita, oh ada oknum, oh ada oknum.
06:10Menurut saya enggak, ini satu puncak gunung es saja gitu loh.
06:16Bahkan menurut saya malah sebenarnya di dalam, di dasar lautnya, atau di bawah permukaan air,
06:23ini sebenarnya lebih brutal lagi mungkin saja gitu ya Mbak.
06:27Ya, tapi sepertinya kalau sudah dalam waktu tiga minggu, artinya kan tidak ada efek jerahnya itu,
06:32tidak, detrans efek yang ditimbulkan oleh OTT itu kan biasanya sangat, sangat membuat orang traumatik ya.
06:40Jadi ketika misalnya salah satu, salah satu petugas pajak, atau petugas pajak misalnya ditangkep,
06:46itu kan mereka punya semacam paguyuban atau grup bareng gitu ya, itu pasti langsung nerem lah gitu.
06:52Ini enggak, dalam waktu tiga minggu langsung, itu yang pertama.
06:56Yang kedua Mbak, ini PIA Cukai ini, kan ini pendapatan negara non pajak.
07:02Sedangkan yang pajak itu seperti kita tahu, ini kan kasusnya restitusi ya.
07:06Jadi kayak misalnya ada pengurangan pajak, atau ada klaim PPN yang kelebihan dan lain-lain.
07:12Jadi ada dua sektor pendapatan negara yang utama dari dua lini, yaitu satu sektor pajak, satu sektor non pajak.
07:20Dan hari ini, hari ini itu semuanya dua-duanya di OTT.
07:25Oke, apakah ini artinya yang salah memang sistem seperti yang Anda sebutkan tadi,
07:31atau memang dari hulunya sudah harus dilakukan perombakan dan juga perbaikan total?
07:37Jadi bukan sistem, tapi sistemik Mbak.
07:41Jadi sudah kayak memang sudah rusak itu dari segala lini, kalau sistemik itu Mbak.
07:47Bukan hanya sistemnya atau orangnya baik, tapi sistemnya buruk atau sistemnya buruk,
07:51bisa dibuat sistem yang baru, pencegahan dan lain-lain.
07:54Nanti narasinya miring lagi nih.
07:57Oh ini kurang pencegahan, oh sebaiknya kita ngadain seminar.
08:01Foto-foto bareng, di upload di Instagram, selesai.
08:05Oke, ini enggak. Jadi mau sejuta seminar pun kita lakukan,
08:09Direkturat Pencegahan atau Deputi Pencegahan di KPK itu sudah berkali-kali,
08:14bahkan mungkin Pak Menteri juga Pak Purbayo sudah berkali-kali.
08:17Ini juga enggak menjadi solusi.
08:19Memang saya pikir kalau memang perlu dirombak total atau diganti,
08:24di switch misalnya ya, itu kan banyak dirjen-dirjen yang lain tuh di Kementerian Keuangan.
08:29Itu juga bisa jadi satu ide yang revolusioner.
08:34Orangnya itu harus diganti, tidak boleh terlalu lama bercokol di situ.
08:37Karena kalau sudah terlalu lama, dia membangun satu klaster dan satu kartel yang enggak bisa dirubah lagi.
08:46Sudah terlalu lama mereka.
08:47Artinya sudah terlalu kuat fondasinya.
08:50Sudah terlalu kuat fondasinya.
08:52Seperti itu untuk melakukan kejahatan ya.
08:53Mas Pras.
08:54Dan sudah terlalu luas jaringan mereka dengan wajib pajak, wajib pajak nakal itu.
08:58Jadi memang kolaboratifnya itu sudah sempurna.
09:00Oke, Mas Pras, tapi kalau Anda menyebutkan ini sebuah sistemik,
09:06dan semua lini sudah rusak dalam tanda kutip,
09:09bagaimana setidaknya Komisi Pemberantasan Korupsi bisa melakukan penelusuran secara lengkap
09:16sehingga semuanya ini bisa dibongkar,
09:19dan mungkin saja ada efek jerah jika semuanya bisa dibongkar.
09:24Jadi, bulan lalu itu saya sudah usulkan ke teman-teman KPK
09:27untuk membuat satu Satgas khusus yang terkait dengan pajak.
09:30Karena seperti kita tahu bersama, Mbak,
09:32ini kan kita punya target 6 persen peningkatan ekonomi.
09:37Angka ekonomi kita meningkat 6 persen atau 5,8 lah.
09:4056, 58, 6 persen kalau mudah-mudahan bisa sampai meningkatnya ekonomi.
09:45Nah, sementara dua sektor ini, pendapatan negara,
09:49sektor pajak maupun non-pajak, pendapatan negara pajak maupun non-pajak,
09:53PNBP, itu semuanya dikorupsi.
09:55Nah, ini memang harus, saya pikir KPK harus mungkin bisa membentuk satu Satgas khusus
10:02atau bahkan mungkin subdirektorat gitu ya,
10:05untuk pajak di Kedeputian Penindakan atau Direkturat Penyidikan
10:09yang memang konsentrasi di pajak.
10:12Karena mau nggak mau, seberapa besar pun,
10:15ini fakta yang sangat menyakitkan sebenarnya,
10:18seberapa besar pun negara kita bersusah payah
10:21untuk membangun ekonomi kita menjadi jatuh rakan rakyat,
10:24tapi kalau uang pajaknya, uang pembangunannya ini dicuri
10:28dan selalu becuri itu nggak ada gunanya, Mbak.
10:30Apapun itu, seperti menyiram air ke pasir,
10:33tidak akan ada gunanya sama sekali.
10:35Mas Pres, kalau Menteri Keuangan Purbaya kan juga sempat menegaskan,
10:39jika anak buahnya terbukti bersalah,
10:41maka harus diproses, ditindak, tidak akan ada intervensi.
10:45Apakah menurut Anda ini hal yang serius,
10:49yang bisa dijadikan dasar bagi anak buahnya di bawah Kementerian Keuangan ini,
10:54tidak lagi melakukan tindakan-tindakan merugikan bagi negara?
10:58Saya pikir, statement Pak Menteri tentu saja itu statement yang normatif ya, Mbak Sintia.
11:04Pasti kalau misalnya ada, kan sudah berlaku lah,
11:08asas equality before the law gitu ya,
11:11seluruh warga negara diperlakukan sama di depan hukum.
11:16Nah itu menurut saya itu nggak perlu di-statementkan lagi,
11:19karena itu nggak usah dijelaskan memang pasti,
11:21siapapun warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan harus diproses.
11:25Jadi nggak boleh ada keistimewaan, tapi yang lebih dalam lagi,
11:29teman-teman KPK akan terus melakukan penindakan pastinya,
11:32karena itu tugas undang-undang.
11:34Tapi yang harus kita, yang ditunggu publik ini kan,
11:37apa yang akan dilakukan oleh Pak Menteri,
11:38apa yang akan dilakukan oleh Pak Urbaya misalnya,
11:41revolusi apa, atau agrakan yang radikal seperti apa untuk beliau,
11:46agar menghentikan, menghentikan atau mengurangi secara revolusioner gitu.
11:52Ini menurut saya harus di-rolling total,
11:56Direkturat Jenderal Pajak,
11:58pegawainya minimal,
12:00misalnya 1, 2, 3, 4 gitu.
12:03Itu rolling total,
12:06lalu kemudian di-switch dari dirjen-dirjen yang lain,
12:09di Kementerian Keuangan,
12:10karena Kementerian Keuangan ini bahkan ribuan ya,
12:13ini yang harus diputus mata rantainya,
12:17kalau tidak mereka akan terlalu nyaman,
12:19dan apalagi sudah mengakar ya,
12:22wajib-wajib pajak itu sudah punya channelnya sendiri,
12:25sudah punya kartelnya sendiri.
12:26Oke, lalu resolusi paling cepat,
12:30paling memungkinkan,
12:31kalau tadi Anda sudah menyarankan mungkin harusnya ada Satgas,
12:36apalagi hal lain yang sekiranya realistis lah,
12:38untuk kita bisa benar-benar menjadikan pajak ini sumber negara yang bisa dikembalikan kepada rakyat.
12:46Ya, pertama pasti KPK harus melakukan operasi tangkap tangan fokus ya mbak ya,
12:51jadi mungkin Presiden bisa menginstruksikan langsung ke KPK,
12:55dan lebih kolaboratif itu ke teman-teman Kementerian Keuangan,
13:00misalnya aktif,
13:01Kementerian Keuangan punya inspektorat sendiri,
13:03untuk Kementerian Keuangan,
13:04di level Kementerian,
13:05bukan di level pajak.
13:06Nah, itu bisa langsung kita gencarkan operasi bersama,
13:10itu konkret,
13:11bisa dilakukan minggu depan,
13:12bahkan besok pun bisa,
13:14teman-teman KPK bisa bareng,
13:15operasi bareng,
13:16sama seluruh wilayah Direkturat Pajak yang ada di Indonesia,
13:21bekerjasama dengan APB,
13:23dan ini sudah sering kita lakukan.
13:24Dulu juga bareng-bareng kami nangkep penyidik pajak di bandara,
13:28dulu ya Terminal 3,
13:29kasusnya Master Seal,
13:30saya penyidiknya kebetulan,
13:32nah, itu juga kita kolaborasi terus,
13:34dan sudah sering sekali kita laksanakan kolaborasi ini.
13:37Dan ini terus-terusan kita lakukan,
13:38itu satu dari sisi KPK,
13:39kedua dari sisi Pak Menteri,
13:41rolling,
13:42ya total,
13:43kita putus generasi,
13:44harus dipotong generasinya,
13:46jadi tidak boleh lagi ada orang-orang yang sudah terlalu lama gitu ya,
13:49ada di pajak,
13:50kita rolling misalnya ke Direkturat Bias Cukai,
13:52Bias Cukai ke pajak,
13:53itu kan switch gitu ya.
13:55Nah,
13:56ini harus dilakukan,
13:57itu yang kedua.
13:57Yang ketiga mbak,
13:58yang ketiga ya saya pikir,
14:00enggak ada jalan lain ya mbak ya,
14:05teman-teman yang sudah,
14:08ini kan ada,
14:10pada saat OTT ini,
14:11biasanya KPK akan menetapkan satu atau dua atau tiga orang yang tersangka.
14:14Ini pasti.
14:15Tapi yang lain-lainnya ini,
14:17ini sebenarnya,
14:19namun tidak ditetapkan tersangka.
14:22Nah, ini juga harus ditangkap.
14:23Artinya selain merombak secara menyeluruh,
14:26dan juga harus ada kinerja yang benar-benar serius untuk penanganan ini.
14:30Terima kasih,
14:30Mas Praswat Mugraha,
14:32mantan penyidiki KPK,
14:33sudah berberi perspektif di Kompas Petang.
14:35Selamat sore.
14:36Terima kasih,
14:37Mbak Sintia.
Komentar