00:00KPK menangkap sejumlah pejabat kantor pajak di Kalimantan Selatan dalam operasi tangkap tangan 4 Februari lalu.
00:07Menteri Keuangan menyebut pihak yang melakukan kesalahan harus ditindak secara hukum.
00:12Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap sejumlah pejabat kantor pajak dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Rabu 4 Februari 2026.
00:22KPK bilang, OTT yang dilakukan di Kalimantan Selatan terkait dugaan korupsi proses restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN di sektor perkebunan di kantor pelayanan pajak KPP Madya Banjarmasin.
00:35Perpajakan yaitu dalam proses restitusi PPN atau pajak pertambahan nilai di sektor perkebunan yang berproses di KPP Madya Banjarmasin.
00:49Kemudian ada dugaan pengaturan dalam proses restitusi itu, kemudian ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di KPP Madya Banjarmasin.
01:04Kemudian KPK melakukan penangkapan kepada para pihak terduga pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan dalam peristiwa tersebut.
01:14KPK mengamankan sejumlah tiga orang, salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin.
01:25KPK juga melakukan operasi tangkap tangan pejabat di Direkturat Jenderal Beacukai Rawamangun, Jakarta terkait kasus impor barang dari luar negeri.
01:33Dalam OTT ini, KPK menangkap mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Beacukai di Lampung.
01:39Selain itu, KPK juga menangkap sejumlah pihak di Jakarta.
01:43Dari penangkapan ini, KPK menyita barang bukti uang miliaran rupiah dan emas seberat tiga kilogram.
01:49Menteri Keuangan Purwaya Yudhisa Dewa membiarkan KPK melakukan OTT terhadap anak buahnya.
01:54Namun Purwaya menegaskan tugas pajak yang terkena OTT akan mendapat pendampingan hukum, namun bukan dalam bentuk intervensi hukum.
02:01Ya, biar saja kita lihat apa hasilnya OTT itu.
02:05Kalau memang orang pajak yang baik cukai yang bersalah ya, harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan unang-unang yang berada.
02:13Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian.
02:18Begitu saja akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan.
02:23Tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum itu kira-kira.
02:28Kita temenin saja sampai prosesnya selesai.
02:33Sebelumnya dalam kasus korupsi pajak, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi pemeriksaan pada ditjen pajak periode 2021-2026 Januari lalu.
02:44Tiga tersangka di antaranya merupakan pejabat pajak di kantor pelayanan pajak Madia Jakarta Utara.
02:49Dalam kasus ini, KPK menyitat sejumlah barang bukti dengan total lebih dari 6 miliar rupiah, di antaranya uang tunai dan logam muria.
02:57Penangkapan sejumlah pejabat di lingkungan DJP menambah panjang daftar korupsi di sektor pajak.
03:03Publik berharap penegakan hukum yang tegas harus efektif, menutup celah korupsi di lingkungan pajak yang beragam dan sistemik.
03:10Tim Liputan, Kompas TV
03:11Informasi terkini dari gedung KPK akan disampaikan jurus Kompas TV Tifa Solesa dan jurukamera Andika Pratama.
03:20Tifa, kita mengetahui bahwa ini merupakan OTT Marathon dilakukan oleh KPK menangkap pejabat pajak dan juga pejabat biaya cukai.
03:27Lalu seperti apa perkembangan penyidikan terhadap para tersangka?
03:30Proses ini tampaknya baru akan dijelaskan detail nanti oleh Otoritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam keterangan pers.
03:41Informasi terakhir yang saya pahami sejauh ini ada rencana dari Otoritas KPK bakal menggelar konferensi pers sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Bagian Barat.
03:50Tetapi ini bergantung lagi pada dinamika yang berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi terutama dalam proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang ditangkap dalam dua operasi tangkap tangan untuk dua kasus berbeda.
04:02Untuk Banjarmasin ini kasusnya berkaitan langsung dengan pengaturan nilai restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN untuk sektor perkebunan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
04:12Di sana ada tiga pihak yang ditangkap, dua aparatur sipil negara dari kantor pelayanan pajak Madya Banjarmasin, sementara satu pihak lainnya adalah dari kalangan swasta.
04:21Sementara pada kasus lainnya operasi tangkap tangan di Jakarta dan Lampung ini berkaitan langsung dengan dugaan korupsi walaupun kemudian belum dijabarkan detail berapa banyak pihak yang ditangkap saat itu.
04:31Karena disebutnya ada beberapa pihak tapi berapa banyak pihak yang itu masih butuh konfirmasi lagi lebih detail dari otoritas KPK maupun juga peran-peran hingga sejauh mana perkembangan kasus ini dipantau ataupun juga ditelusuri oleh KPK.
04:46Tapi ini setidaknya menambah daftar kasus yang diusut oleh KPK di sektor atau di lingkungan kementerian keuangan.
04:52Kita perlu ingat lagi pada Januari lalu dalam rentang 9 hingga 10 Januari 2026 KPK pernah melakukan OTT di lingkungan kantor pajak di Jakarta Utara.
05:02Saat itu ada delapan orang yang ditangkap dengan kasus dugaan pengurangan nilai pajak bumi dan bangunan atau PBB terhadap pihak swasta.
05:10Dan saat itu dari delapan orang yang ditangkap dalam OTT, lima orang diantaranya sudah berstatus sebagai tersangka.
05:16Yakni salah satunya adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Dwi Budi.
05:21Yang dijelaskan oleh KPK saat itu kasusnya adalah pengurangan atau pengondisian nilai pajak bumi dan bangunan tahun 2023 untuk PT Wanatiara Persada
05:32yang harusnya membayar pajak saat itu sebesar 75 miliar rupiah namun dikondisikan hanya membayar sebesar 15,7 miliar rupiah.
05:40Sehingga dalam kasus yang diusut oleh KPK pada Januari lalu dalam operasi tangkap tangan nilai kerugian ditaksir mencapai 59 miliar rupiah.
05:49Apakah polanya akan sama permainan pengondisian nilai pajak ini dengan dua OTT terutama dalam OTT yang berlangsung di kantor pajak di Banjarmasin Kalimantan Selatan
05:58semuanya masih akan diketahui saat nanti KPK akan menjelaskan itu kepada publik lewat konferensi pers yang digelar sore nanti.
06:05Tapi yang dijamin oleh Kementerian Keuangan pihak pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyerahkan seluruh pengusutan kasus ini kepada otoritas KPK
06:15walaupun kemudian dari Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa para pihak atau setidaknya pegawai yang mendapatkan tindakan dari operasi tangkap tangan KPK ini
06:25disebut tidak akan dilepaskan anak buahnya sendirian. Itu pernyataan Purbaya kepada wartawan terakhir kali di Kompleks Parlamen Senenian Jakarta kemarin.
06:31Jadi akan ada pendampingan hukum kepada mereka meskipun kemudian ditegaskan tidak ada dalam bentuk intervensi.
06:38Pemberian pendampingan hukum kepada mereka bukan upaya dari otoritas pemerintah untuk ikut campur dalam pengusutan kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi.
06:45Ya Tifa yang juga menarik ada barang bukti penyintaan terkait dengan uang miliaran rupiah dan juga emas logam mulia 3 kg.
06:53Lalu seperti apa sebenarnya keterangan dari pihak KPK terkait dengan penyintaan barang bukti dari Ditjen Biacuka itu sendiri?
07:01Itu untuk nilai sitaan yang termasuk dalam hat ini logam mulia 3 kg itu sekitar 3 kg emas itu berhubungan langsung dengan operasi tangkap tangan di Jakarta dan Lampung.
07:18Tadi sempat saya singgung ada beberapa pihak yang ditangkap untuk konteks perkara itu tadi dugaannya adalah dugaan korupsi termasuk penindakan dilakukan saat itu di kantor pusat Biacukai Kementerian Keuangan.
07:28Ada pejabat yang ditangkap di sana kemudian ada uang sitaan juga nilainya miliaran rupiah dalam pecahan rupiah maupun juga pecahan mata uang asing ditambah dengan emas itu tadi dengan nilai besarannya lebih kurang 3 kg.
07:43Tapi tak banyak hal yang diungkap awalnya oleh jurubicara KPK Budi Prasetyo ini dalam konteks apa, pengondisian apa, dalam perkara apa, berapa lama permainan itu dilakukan dan seberapa besar nilai kerugian yang ditanggung akibat permainan yang dilakukan oleh pihak-pihak ini
07:58dan siapa kiranya pihak yang patut bertanggung jawab dan dinaikkan statusnya sebagai tersangka.
08:03Ini tampaknya publik perlu menunggu lagi sampai konferensi pers baru akan berlangsung sore nanti juga.
08:07Baik kita nantikan bagaimana konferensi pers yang akan dilakukan KPK untuk menjelaskan OTT KPK di dua lokasi baik di pejabat pajak dan juga pejabat biaya juga.
08:17Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalist Kompas TV, Teva Solisa dan Juru Kamera Andika Pratama dari Gedung KPK Jakarta.
Komentar