Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
Rencana penyesuaian besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak tahun 2026 gagal terealisasi, besaran TPP Sekretaris Daerah (Sekda) Mahadar masih Rp1,005 miliar per tahun.

Padahal pada Agustus 2025 lalu, Bupati Siak Afni Zulkifli telah menginstruksikan untuk dilakukan penyesuaian terhadap besaran tunjangan dan akan diberlakukan pada 2026. Saat itu Afni mengatakan kebijakan itu adalah upaya mengatasi defisit anggaran, sebab postur APBD Siak setiap tahun tergerus oleh pembiayaan belanja pegawai yang menyerap hingga 45,42 persen dari APBD.

Tonton juga RiauOnline “
(RiauOnline)

#Riauonline #Riauonlinecoid #tunjanganASN #Bupatisiak

Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar dan share.

Tonton konten lainnya juga di YouTube Channel:
- Sisi Lain https://youtu.be/_TYOe2wDBl8
- Wamoi dan Riau https://youtu.be/roXyLa8aFLU

Jangan lupa subscribe yaa..

Follow Juga akun Sosial Media kami

https://www.facebook.com/RiauOnlin

https://twitter.com/red_riauonline

https://www.instagram.com/riauonline.co.id/?hl=id

https://www.tiktok.com/@riauonline1

https://s.helo-app.com/al/xvYZYpjbvR

https://sck.io/u/j3hlxrGg

Kategori

🗞
Berita
Transkrip
00:00Bupati Siak Batal Potong Tunjangan ASN 2026, TPP Sekda masih Rp1 miliar per tahun.
00:06Rencana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai, TPP, Aparatur Sipil Negara, ASN, di Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Siak tahun 2026 batal dilaksanakan.
00:18Akibatnya, besaran TPP Sekretaris Daerah, Sekda, Siak Mahadar tetap sebesar Rp1,005 miliar per tahun.
00:25Sebelumnya, pada Agustus 2025, Bupati Siak Afni Zulkifli menginstruksikan penyesuaian TPP sebagai upaya menekan belanja pegawai yang menyerap hingga 45,42 persen anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, Siak.
00:41Yang kita lakukan ini solusi menekan belanja pegawai yang meningkat signifikan.
00:45Saya tak mau Siak jatuh ke dalam lubang yang sama, katanya Afni, Agustus lalu.
00:50Kebijakan tersebut sempat dituangkan dalam Peraturan Bupati Siak No. 8 Tahun 2025 yang mengacu pada Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2025.
01:00Afni juga menyeroti besaran TPP Pejabat yang dinilai fantastis, salah satunya TPP Sekda yang mencapai sekitar Rp72 juta per bulan di luar tunjangan hari raya dan gaji 13.
01:10Namun, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Novit Rizal menyampaikan hingga kini TPP masih menggunakan standar lama.
01:18Kita masih pakai standar lama, sebab kalau pengajuan ulang besaran TPP apakah itu kenaikan atau penurunan harus melalui proses panjang, bisa sampai 2-3 bulan, jelas Novit, selasa 20 Januari 2026.
01:32Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak Raja Indor menegaskan, standar TPP merupakan nilai maksimal yang tidak harus dibayarkan penuh.
01:39Jadi besaran TPP itu nilai maksimalnya, bukan berarti kita harus bayar penuh.
01:45Kuncinya kita tidak memaksakan untuk membayar TPP full di 2026, katanya.
01:51Sementara itu, Sekda Siak Mahadar menyebut Pemkab lebih memprioritaskan pembayaran TPP yang masih tertunggak.
01:56Ini kita masih ada tunda bayar TPP 2024 dan 2025, mudah-mudahan dalam pekan ini atau setidaknya pekan depan kita bayarkan, katanya.
Komentar

Dianjurkan