Pengamat pemerintahan, Zainuddin, menyoroti langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam menyikapi polemik izin operasional tempat hiburan malam (THM) HW Livehouse di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru.
Ia menilai, evaluasi yang dilakukan pemerintah seharusnya berfokus pada kebijakan, bukan pada pergantian pejabat yang mengeluarkan rekomendasi izin.
Menurut Zainuddin, langkah mengganti pejabat bukanlah solusi dalam menyelesaikan persoalan izin yang telah dikeluarkan oleh instansi terkait.
00:00Sindir Pemprov Riau, pengamat, evaluasi izin HW Livehose, bukan ganti pejabat.
00:06Pengamat pemerintahan, Zainuddin, menyoroti langkah pemerintah provinsi, Pemprov, Riau dalam menyikapi polemik izin operasional tempat hiburan malam, THM, HW Livehose di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru.
00:20Ia menilai, evaluasi yang dilakukan pemerintah seharusnya berfokus pada kebijakan, bukan pada pergantian pejabat yang mengeluarkan rekomendasi izin.
00:27Menurut Zainuddin, langkah mengganti pejabat bukanlah solusi dalam menyelesaikan persoalan izin yang telah dikeluarkan oleh instansi terkait.
00:36Evaluasi itu tidak perlu ganti-mengganti, evaluasi itu adalah tarik-menarik.
00:40Kalau PLT Kepala Dinas Pariwisata Riau, Ade Yudhistira, dan PLT Kepala DPM PTSP Riau, Devi Rizaldi, mengeluarkan izin untuk HW Livehose, maka yang dievaluasi adalah izinnya, bukan orangnya, ujarnya, Jumat 10 Oktober 2025.
00:57Zainuddin menilai, kebijakan perizinan yang sudah dikeluarkan tetap bisa ditinjau ulang tanpa harus mengganti pejabat yang menandatangani izin tersebut.
01:06Kalau mengganti orang, itu bukan evaluasi.
01:09Yang dievaluasi itu kebijakannya, bukan orangnya.
01:13Kalau sudah keluar izin Livehose, lalu Kepala Dinasnya diganti, apakah masalahnya selesai?
01:19Tidak juga, tegasnya.
01:21Ia menyebut, langkah mengganti pejabat justru bisa diartikan sebagai upaya Gubernur Riau, Abdul Wahid untuk menghindari tanggung jawab dari permasalahan yang muncul di publik.
01:31Jadi Gubernur tidak menyelesaikan masalah, tapi mencuci tangan dari persoalan ini, katanya.
01:37Lebih lanjut, Zainuddin menegaskan dalam tata kelola pemerintahan, setiap kebijakan memiliki dua unsur penting, yaitu objek kebijakan dan pelaku pembuat kebijakan.
01:45Dalam hal ini, tanggung jawab tetap berada di tangan Gubernur sebagai pemegang keputusan tertinggi di tingkat provinsi.
01:53Ini kebijakan pemerintah atas nama Gubernur.
01:56Jadi yang harus dievaluasi bukan pelakunya, tapi kebijakannya.
02:01Karena kebijakan itu bisa ditarik kembali, tutupnya.
02:05Langkah Pemprov Riau terhadap izin operasional HW Livehosekini menjadi sorotan publik,
02:09terutama setelah sejumlah warga mengeluhkan aktivitas hiburan malam tersebut yang dinilai mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.
Jadilah yang pertama berkomentar