- 2 jam yang lalu
- #nusronwahid
- #korupsi
- #kpk
- #golkar
- #atrbpn
JAKARTA, KOMPAS.TV - KPK telah menetapkan dan menahan 8 tersangka kasus korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan atau HGB PT Summarecon di Kabupaten Bogor.
Di antara para tersangka tersebut terdapat 4 orang yang disebut KPK sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Adanya 4 orang kepercayaan Nusron memicu spekulasi mengenai sejauh mana keterlibatan sang menteri dalam kasus ini.
Pengamat politik lainnya berharap, untuk menjaga kepercayaan publik, pihak Istana memberikan pernyataan tegas mendukung KPK mengusut tuntas kasus korupsi di Kementerian ATR/BPN ini.
Publik kini berharap KPK menerapkan metode penyidikan follow the money untuk mengungkap tuntas semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi HGB Summarecon ini.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid telah mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Golkar. Pengunduran diri Nusron tersebut dibenarkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Pengunduran diri Nusron dari kepengurusan DPP Golkar sudah diajukan sejak beberapa bulan lalu.
Apakah ini juga bisa menjadi momentum untuk mempercepat pengusutan kasus korupsi tersebut?
Kita ulas bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, dan Komisioner KPK 20152019, Laode M. Syarif.
Baca Juga Denny Indrayana: Anies-Muhaimin, Ganjar-Mahfud Dikelabui, Tak Tahu Gibran Tak Punya Dokumen di https://www.kompas.tv/nasional/691766/denny-indrayana-anies-muhaimin-ganjar-mahfud-dikelabui-tak-tahu-gibran-tak-punya-dokumen
#nusronwahid #korupsi #kpk #golkar #atrbpn
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/691770/full-laode-m-syarif-ahmad-doli-soal-mundurnya-nusron-dari-dpp-golkar-imbas-kasus-atr-bpn
Di antara para tersangka tersebut terdapat 4 orang yang disebut KPK sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Adanya 4 orang kepercayaan Nusron memicu spekulasi mengenai sejauh mana keterlibatan sang menteri dalam kasus ini.
Pengamat politik lainnya berharap, untuk menjaga kepercayaan publik, pihak Istana memberikan pernyataan tegas mendukung KPK mengusut tuntas kasus korupsi di Kementerian ATR/BPN ini.
Publik kini berharap KPK menerapkan metode penyidikan follow the money untuk mengungkap tuntas semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi HGB Summarecon ini.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid telah mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Golkar. Pengunduran diri Nusron tersebut dibenarkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Pengunduran diri Nusron dari kepengurusan DPP Golkar sudah diajukan sejak beberapa bulan lalu.
Apakah ini juga bisa menjadi momentum untuk mempercepat pengusutan kasus korupsi tersebut?
Kita ulas bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, dan Komisioner KPK 20152019, Laode M. Syarif.
Baca Juga Denny Indrayana: Anies-Muhaimin, Ganjar-Mahfud Dikelabui, Tak Tahu Gibran Tak Punya Dokumen di https://www.kompas.tv/nasional/691766/denny-indrayana-anies-muhaimin-ganjar-mahfud-dikelabui-tak-tahu-gibran-tak-punya-dokumen
#nusronwahid #korupsi #kpk #golkar #atrbpn
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/691770/full-laode-m-syarif-ahmad-doli-soal-mundurnya-nusron-dari-dpp-golkar-imbas-kasus-atr-bpn
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:01KPK telah menetapkan dan menahan delapan tersangka kasus korupsi pengurusan hak guna barunan atau HGB PT Sumarekon Kabupaten Bogor.
00:12Di antara para tersangka tersebut, terdapat empat orang yang disebut KPK sebagai Orang Kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
00:22Adanya empat orang kepercayaan Nusron memicu spekulasi mengenai sejauh mana keterlibatan sang menteri dalam kasus ini.
00:30Impossible ya, impossible bahwa kasus ini tidak punya keterkaitan dengan menteri itu nggak mungkin sama sekali menurut saya.
00:39Bahwa ada lima orang kepercayaan menteri, satu pejabat esolon satu, ada duit seratus miliar lebih.
00:47Ini sudah bisa dipastikan bahwa sebenarnya ada keterkaitan dengan pejabat yang sifatnya high profile dalam hal ini menteri.
00:57Oleh karena itu, sebenarnya kalau KPK berani atau KPK bisa lebih progresif, maka sebenarnya yang harus dilakukan dia harus melakukan
01:08juga penggeledahan di ruangan menteri.
01:13Itu yang harus dilakukan.
01:14Kemudian yang kedua, harus ditingkatkan dan dikembangkan lagi agar supaya Menteri Nusron ini paling tidak, menurut saya paling tidak, sesegera
01:24mungkin untuk dipanggil, diperiksa sebagai saksi.
01:27Paling tidak.
01:28Sehingga kita tahu betul apa perannya.
01:32Sementara pengamat politik berharap Bia Istana memberikan pernyataan tegas, mendukung KPK, mengusut tuntas kasus korupsi di kementerian ATR BPN ini
01:43demi menjaga kepercayaan publik.
01:46Ya Presiden atau Juru Bicara Kepresidenan atau Mensesnek gitu kan Mas, yang menurut saya harusnya secara tegas dan cepat itu
01:55menyelamatkan reputasi pemerintahan ini gitu.
01:58Ya kan, bahwa mereka harus mengeluarkan pernyataan resmi, mendukung penuh langkah KPK, jadi KPK enggak, enggak apa ya.
02:07Publik tidak melihat bahwa langkah KPK ini tersandar secara politik atau kemudian ada intervensi politik dalam proses hukum gitu.
02:16Menurut saya, strategi yang enak mungkin mendorong pengunduran diri yang lebih elegan terhadap Pak Nusron.
02:24Dan ini kan juga harus dikomunikasikan secara politik dengan Partai Golkar.
02:32Publik kini berharap KPK menerapkan metode penyidikan follow the money untuk mengungkap tuntas semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi
02:41HKB Sumarekon ini.
02:44Pindu Putan, Kompas TV
02:50Melalui pesan tertulis ke Kompas TV, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Tuli Kurnia menyatakan benar,
02:57Saudara Nusron sudah menganjukan pengunduran diri dari kepengurusan DPP Partai Golkar sejak beberapa bulan lalu.
03:25Saudara Partai Golkar menyatakan Nusron Wahid sudah mundur dari kepengurusan Partai Golkar.
03:31Nah, apakah ini terkait kasus korupsi di Kementerian ATR BPN?
03:35Apakah ini juga bisa menjadi momentum untuk mempercepat pengusutan kasus korupsi tersebut?
03:39Kita ulas bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Tuli Kurnia dan Komisioner KPK periode 2015-2019, Laude M. Sharif.
03:49Selamat malam Pak Laude, Bang Doli.
03:51Selamat malam, Selamat malam Mas.
03:53Selamat malam.
03:54Assalamualaikum Wr. Wb.
03:55Waalaikumsalam Wr. Wb.
03:57Saya ke Bang Doli dulu, tadi kan kalau di pesan singkat kepada kami Bang Doli bilang katanya sudah mundur beberapa
04:01bulan yang lalu Pak Nusron ini.
04:03Apa alasannya mundur pada saat itu Pak Doli?
04:08Ya, kami waktu itu mendapatkan informasi dari Ketua Umum dan Pak Sekjen ya, Sekjen Departai Golkar
04:16yang waktu itu menyampaikan bahwa Saudara Nusron sudah bertemu dengan Ketua Umum
04:23dan menyatakan pengenduran diri ya dari kepengurusan Departai Golkar.
04:30Nah, posisi Pak Nusron kan sampai saat ini sebetulnya karena memang proses revitalisasi penyegaran pengurusnya belum diterbitkan
04:40sebagai ketua, salah satu ketua ya, yaitu tepatnya ketua bidang keagamaan dan keorhanian.
04:46Nah, alasannya tidak tahu persis ya, tapi waktu itu yang kami dapatkan informasi karena itu pernah juga disampaikan dalam rapat
04:56harian terbatas ya,
04:57bahwa beliau punya aktivitas lain ya, dan kemudian tetap berkomitmen untuk membantu Partai Golkar.
05:10Nah, waktu itu sih banyak teman-teman yang, apa namanya, berspekulasi ya, atau kemudian menekan-nerkalah.
05:20Pak Nusron ini mungkin akan aktif di organisasi kemasyarakatan agama yang di mana tempat dia selamanya juga aktif ya,
05:31yaitu di PBNU.
05:32Bahkan kan isunya waktu itu kan sempat beredar, ingin mencalonkan diri sebagai ketua umum, kemudian atau menjadi sekjen gitu.
05:43Dan kita juga tahu informasinya bahwa beberapa waktu yang lalu pada saat muktamar PBNU kan sangat aktif ya,
05:53aktif sekali, bahkan beredar sebagai tim utama dari pemenangan ketua umum PBNU yang sekarang gitu.
06:03Nah, mungkin waktu itu teman-teman menganggapnya seperti itu.
06:09Tapi itu dugaan-dugaan beberapa teman-teman di Golkar yang mendengarkan informasi bahwa
06:15Saudara Nusron mengundurkan diri dari pengurusan di Partai Golkar.
06:18Oke, itu sudah ditandatangani oleh ketua umum dan partai dan sudah ada dokumennya ya, Bung Doli ya?
06:27Kami kan juga punya mekanisme ya, jadi setiap pergantian pengurusan itu kan itu akan berpengaruh pada secara lengkap.
06:37Jadi memang ketua umum atau DPP itu diberi kewenangan untuk melakukan proses penyegaran ya,
06:44atau revitalisasi kepengurusan yang memang bisa sewaktu-waktu di, apa namanya, dilakukan.
06:53Tetapi kan untuk supaya lebih efektif kan tidak mungkin misalnya satu kepengurus,
06:59satu orang mundur atau kemudian satu orang berhalangan tetap, besok kemudian kita ganti kan tidak.
07:06Jadi itu biasanya secara periodik, ya enam bulan, satu tahun, gitu loh.
07:11Bung Doli, kalau di Golkar itu biasanya diumumkan atau bagaimana?
07:14Karena kan kok sudah berbulan-bulan, kok baru diumumkan sekarang begitu kan?
07:17Ada pertanyaan publik juga seperti itu.
07:20Ya, kita kan tidak mengumumkan.
07:22Kan kita cuma ditanya, kita jauh hal begitu ya.
07:26Apa namanya?
07:27Nah, pergantian itu tadi saya katakan, saya sambung ya.
07:29Itu akan terlihat di dalam SK yang baru pada saat ketua umum itu menatangani dan sejen tentang pengurusan hasil revitalisasi
07:38atau pergantian terwaktu.
07:40Jadi, dan memang dalam waktu dekat ini, ketua umum dan sejen akan mengumumkan, memang menerbitkan SK baru tentang kepengurusan DPP
07:52yang baru hasil revitalisasi.
07:54Nah, nanti kita lihat apakah kemudian nama Saudara Nusron masih ada, ya.
08:01Kalau masih ada berarti pengurusan dirinya tidak diterima.
08:04Tidak diterima.
08:04Kalau misalnya sudah tidak ada, berarti pengurusan diterima diterima oleh betul umum.
08:10Kira-kira begitu.
08:11Saya ke Pak Laude dulu kalau gitu.
08:13Ini kan Pak Nusron sudah mundur katanya dari kepengurusan Partai Golkar beberapa bulan lalu.
08:17Nah, ini apakah tandanya ini bisa mengurangi tekanan politik pada KPK, Pak Laude?
08:23Sehingga, tadi kalau kata Pak Abram Samad, bisa segera dipanggil, diperiksa minimal sebagai saksi dulu.
08:30Bagaimana Pak Laude?
08:32Ya, sebenarnya tekanan politik itu tidak perlu ada seharusnya.
08:37Dan maksudnya kalau KPK bekerja secara profesional, tekanan-tekanan seperti itu tidak perlu ada.
08:46Itu nomor satu.
08:47Nomor dua, untuk dipanggil dan tidak dipanggil itu kan pasti apakah ada bukti-bukti awal tentang keterkaitan beliau dengan kasus
09:00ini.
09:00Seperti itu.
09:01Jadi kita profesional saja.
09:03Nomor tiga, saya lihat kan KPK sudah menggeledah termasuk ruang kerja beliau seperti itu.
09:12Jadi sebenarnya saya melihatnya bahwa ini adalah sesuatu yang harusnya normal saja sebagai penegakan hukum.
09:21Dan saya melihat juga komentar dari DPP Partai Golkar mengatakan ini akan diserahkan sesuai proses hukum yang berjalan.
09:33Kurang tahu, kayaknya seperti itu Pak Doli ya, seperti itu dikatakan.
09:36Jadi kalau seperti itu kenyataannya, seharusnya KPK juga tidak perlu mersasungkan.
09:44Dan tidak perlu juga ada, ya kan kita jalankan saja sesuai prinsip hukum, equality before the law.
09:51Dan KPK di zaman saya juga waktu itu kan pernah juga ada petinggi-petinggi partai, bahkan ketua partai sekalipun.
09:59Ya maksudnya ini adalah suatu pekerjaan yang normal seharusnya.
10:04Jadi seharusnya tekanan-tekanan politik itu harus dikesampingkan selama KPK bekerja sesuai dengan relnya seperti itu.
10:17Sesuai dengan relnya.
10:18Jadi pekerjaan normal menurut Anda.
10:19Tapi sampai detik ini bahkan pemeriksaan ataupun pemanggilan terhadap panusuran ini belum dilakukan.
10:26Bahkan juga penelusuran mungkin di kantor ATRBPN terhadap ruangan-ruangan yang ada di sana termasuk ruangan panusuran juga belum dilakukan.
10:32Menurut Anda kenapa KPK belum melakukan hal itu?
10:36Ya saya kurang tahu persis ya.
10:38Tetapi seharusnya memang karena banyak dihubung-hubungkan dengan beliau.
10:45Seharusnya salah satu yang diperiksa itu adalah ya beliau.
10:51Kapan akan diperiksa itu kita serahkan kepada KPK.
10:56Dan seharusnya memang kalau penggeledahan itu menurut pengalaman sebaiknya segera.
11:04Setelah penangkapan semua objek-objek yang dianggap menyimpan informasi tentang itu langsung segera.
11:12Kalau belum apa namanya.
11:14Kalau seandainya belum bisa karena kekurangan anggota sekurang-kurangnya disegel.
11:19Siapa ruangan mana yang disegel kira-kira di mana saja.
11:22Ya KPK ini kan sudah memberikan teaser lah ibaratnya ya.
11:27Ini ada orang dekat yang diperiksa begitu.
11:29Ini melibatkan orang dekat Nusron Wahid sebagai Menteri ATR BPN.
11:34Tapi sampai sekarang itu tadi.
11:36KPK belum juga meriksa yang disebut KPK sendiri bahwa itu orang dekat Menteri.
11:43Nah apakah tidak ada kekhawatiran sebenarnya dari KPK.
11:45Ini saya melihat perspektif Anda dulu sebagai komisioner KPK begitu ya.
11:49Saya khawatiran bahwa ada penghilangan barang bukti atau apa pengerusakan barang bukti itu segala macam.
11:55Sehingga jadi kasusnya menjadi kabur nanti di kemudian hari.
11:58Ya seharusnya secara profesional harusnya memang segera.
12:02Segerakan kalau misalnya saya dekat dengan seseorang.
12:07Berarti ketika ada kedekatan-kedekatan itu maka perlu diperiksa segera.
12:11Termasuk penggeledahan ruang-ruangan yang dicurigai akan mendapatkan bukti-bukti yang ada di situ.
12:19Namun demikian kan biasanya bukannya saya belain KPK.
12:25KPK itu kan ini KPK dulu ya bukan KPK.
12:29Sekarang saya nggak tahu bagaimana bekerjanya.
12:31KPK dulu bahwa biasanya yang kita cepat amankan itu adalah kira-kira tempat di mana akan ada barang bukti.
12:41Oke.
12:42Saya ke Bung Doli lagi.
12:44Bung Doli saya ingin bertanya bagaimana sikap resmi sebenarnya dari Partai Golkar terhadap fakta yang disebutkan oleh KPK juga.
12:51Bahwa ada empat tersangka dalam kasus OTT-ATR BPN ini disebut KPK sebagai orang kepercayaannya Ruswan Wahid.
12:56Termasuk salah satunya yang merupakan pengurus DPP Partai Golkar juga Fad Elfos ya.
13:00Nah apakah Golkar juga akan melakukan evaluasi internal bersih-bersih atau bagaimana?
13:05Ya pertama saya kira sebetulnya kami posisinya jelas ya.
13:13Partai Golkar ini termasuk partai yang berkomitmen untuk melakukan pemberatasan korupsi.
13:20Kami tahu persis Pak Prabowo Presiden kita sangat committed ya dengan itu.
13:26Beberapa kali pidatonya juga sangat keras terhadap para koruptor-koruptor itu.
13:33Jadi standing position Golkar jelas.
13:34Dan itu saya kira harus dilaksanakan ya tanpa pandang bulu ya.
13:40Siapapun saya kira belatar belakang apapun.
13:44Kalau memang terbukti salah ya kita harus apa namanya memprosesnya.
13:49Nah termasuk dalam kasus ini saya kira DPP Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada KPK ya.
13:56Kami percaya KPK adalah lembaga yang independen, yang kredibel, yang profesional untuk kemudian bisa memproses ini.
14:07Nah walaupun sebetulnya ya apa namanya saya kira memang harus clear betul ya.
14:14Kami juga kaget kemarin ya kami juga kaget ketika misalnya ada sekian orang yang ditangkap tetapi nama kader kami disebut
14:25-sebut gitu ya.
14:26Misalnya tadi misalnya ada empat orang yang statusnya kan disebutkan ya sebagai orang percayaan saudara Nusron.
14:36Nah harusnya kan kalau memang belum ada bukti, belum ada apa namanya ya tidak ditemukan keterkaitan langsung ya seharusnya tidak
14:49perlu disebut gitu ya.
14:51Ini kan yang menyebutkan pertama kali nama Nusron Wahid atau Menteri ATBPN itu kan justru KPK.
14:57Nah dan apa namanya ya bagaimanapun sekalipun misalnya saudara Nusron itu pernah mengajukan pengunduran diri ya Nusron Wahid itu kan
15:08adalah kader Partai Golkar.
15:10Sampai sekarang tetap menjadi kader Partai Golkar bagian dari keluarga kami, teman kami, teman saya gitu ya.
15:18Nah jadi kalau misalnya belum didapatkan bukti atau keterkaitan seharusnya sih tidak.
15:25Nah sekarang kalau memang tidak ada ya segera diklarifikasi saja ya supaya tidak ada spekulasi lagi berkembang kemana-mana gitu
15:36ya.
15:36Kalau memang tidak ada ya jelaskan saja memang tidak ada.
15:39Sehingga orang kan tidak, karena ini nanti akan juga menyangkut kepada citra kami gitu ya.
15:45Menyangkut juga kepada citra, mungkin citra pemerintah juga gitu ya.
15:49Nah soal tadi bagaimana treatment kita terhadap kader ya, kami juga tentu ini menjadi pelajaran buat kami ya pengalaman yang
15:58setengah berharga.
15:59Tentu nanti ke depan akan kita evaluasi ya mekanisme atau pola rekrutan kita baik itu pola rekrutan pengurus atau juga
16:07kader.
16:09Itu sudah juga berapa hari ini sudah kami jadikan bahan rapat ya dalam pengurusan DPP agar ke depan betul-betul
16:19lebih selektif loh kira-kira begitu.
16:20Nah saya balik ke Pak Leode lagi kalau gitu.
16:23Tadi disebut Bung Doli bahwa menyebut empat nama yang disebut KPK sendiri.
16:29Ini adalah orang terdekat, orang kepercayaan Yunus Ron Wahid begitu ya.
16:32Tapi belum ada bukti yang kuat menunjukkan bahwa yang ditangkap ini adalah orang dekat gitu.
16:38Nah kira-kira apa maksud KPK dengan belum menyodorkan bukti kuat bahwa ini orang kepercayaan Yunus Ron Wahid tapi sudah
16:45memunculkan nama Yunus Ron Wahid.
16:47Apakah ini kode atau apa yang mana? Apakah KPK juga terbiasa dengan bekerja dengan kode-kode seperti ini itu bagaimana
16:53Pak Leode?
16:55Seharusnya ya seharusnya, ini kalau secara profesional, seharusnya orang yang terlibat itu tidak boleh disebut-sebut langsung seperti itu.
17:06Jadi itu misalnya ini kalau misalnya sudah di kode terlebih dahulu dia bisa hilangkan bukti seperti itu.
17:13Jadi itu kalau itu salah.
17:15Tetapi ada yang saya ingin tambahkan mengapa kasus ini unik.
17:18Nomor satu karena kasus ini adalah kasus terbesar dari OTT KPK, seumur-umur KPK.
17:26Karena di zaman saya bukan sering sekali OTT.
17:30Tapi barang bukti yang kami dapat itu hanya 40 miliar lebih.
17:35Saya masih ingat itu adalah dirjen perhubungan laut.
17:41Di rumahnya itu beberapa ransel cash dan di mana-mana ada.
17:46Di tempat tidur, di ruang makan, banyak banget ya.
17:4840 miliar ya?
17:50Ya 40 miliar lebih.
17:51Ini lebih 100 miliar.
17:53Kalau lebih 100 miliar, kira-kira orang seperti apa yang seperti itu?
18:00Dia kan kekuasaan seperti apa.
18:02Jadi mungkin itu yang saya bisa berikan kepada para pemirsa seperti itu.
18:08Karena ini berarti magnitudenya lumayan besar.
18:12Lumayan besar.
18:14Dan kalau misalnya dikatakan ada beberapa orang dekat, ya mungkin saja KPK ada arah ke arah sana.
18:21Tetapi kan saya tidak berbicara dengan KPK.
18:24Tapi memang saya setuju dengan Pak Doli tadi itu bahwa kalau terlibat sebaiknya dipercepat.
18:31Kalau tidak sebaiknya juga dijelasin agar tidak menjadi keriuhan.
18:39Keriuhan dan spekulasi-spekulasi liar begitu.
18:41Pak Laude tadi Anda mengatakan ini besar sekali begitu ya.
18:45OTT besar sekali.
18:46Bahkan di era Anda juga 40 miliar itu sudah besar Anda melilai.
18:49Sekarang 100 miliar.
18:50Dan ada penyebutan dari KPK tadi orang terdekat.
18:54Dan magnitudenya juga cukup besar.
18:56Nah kalau begitu Anda ingin mengatakan bahwa seolah-olah ini sebetulnya pasti ada magnitudenya dengan orang yang punya posisi pengaruh
19:06lebih besar di kementerian.
19:07Dalam hal ini menterinya sendiri atau bagaimana?
19:10Kalau besar biasanya kan melibatkan kekuasaan yang lebih besar.
19:14Itu cirinya.
19:15Tetapi kan saya juga tidak mau menuduh ya.
19:17Tidak mau menuduh saya seperti itu.
19:20Silahkanlah diartikan sebagai apa gitu.
19:22Tetapi kita berharap KPK itu adalah serius.
19:26Kalau betul-betul ini adalah melibatkan orang dekat.
19:29Berarti akan ada pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan.
19:33Singkat Bung Doli terakhir.
19:35Tadi Anda mengatakan bahwa struktur baru akan diumumkan oleh Partai Gulkar.
19:37Kira-kira kapan akan diumumkan oleh pengurus Partai Gulkar yang baru oleh Ketua Umum dan Sekjen?
19:42Ya itu kewenangan Ketua Umum ya.
19:45Ya sebetulnya sudah banyak juga kan sudah ada yang turun ke daerah menjadi pengurus di daerah.
19:53Sebetulnya memang sudah waktunya untuk direvitalisasi.
19:56Ya tunggu aja dalam mungkin seminggu, dua minggu ini.
19:59Minggu, dua minggu ke depan.
20:00Baik.
20:00Terima kasih Wakil Ketua Umum Partai Gulkar Ahmad Doli Kurnia dan Komisioner KPK 2015-2019.
20:06Laode Muhammad Syarif telah berbagi perspektifnya dan informasinya di Sapa Indonesia malam hari ini.
20:10Selamat malam. Sampai jumpa lagi.
20:12Terima kasih Pak Doli.
20:13Terima kasih.
20:13Terima kasih.
Komentar