Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 4 jam yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - CEO Danantara bilang kelanjutan pelimpahan utang proyek Whoosh akan dibahas pekan ini bersama menteri keuangan yang baru Suahasil Nazara.

Apakah akan ada perbedaan dengan pembahasan yang telah dilakukan dengan menkeu sebelumya. Kita langsung berbincang dengan Herry Gunawan, Pengamat BUMN & Direktur Next Indonesia Center.

Produser: Theo Reza

Video Editor: Novaltri Sarelpa

Baca Juga Kemenkeu Bicara Nasib Utang Kereta Cepat Whoosh Usai Pencopotan Purbaya di https://www.kompas.tv/nasional/691632/kemenkeu-bicara-nasib-utang-kereta-cepat-whoosh-usai-pencopotan-purbaya



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/ekonomi/691645/pengamat-soal-nasib-utang-whoosh-usai-pergantian-menkeu-apakah-ada-perubahan
Transkrip
00:09Intro
00:18Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, saudara bersama saya Ian Rahman.
00:22Saudara Menteri Keuangan Suhasil Nazara belum buka suara soal kelanjutan rencana penarikan dividen dari Badan Pengelola Investasi BPI
00:29Danantara sebesar 120 triliun rupiah yang sebelumnya dicanangkan oleh Purbaya Yudhisa Dewa.
00:37Usai menghadiri agenda rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana pada Rabu lalu,
00:42Suhasil ditanya mengenai nasib setoran dividen BPI Danantara sebesar 120 triliun rupiah kekas negara.
00:49Suhasil memilih tidak merespons pertanyaan seputar apakah rencana tersebut akan dilanjutkan kementerian keuangan
00:55hingga soal kabar bahwa rencana penarikan dividen tersebut mendapatkan protes dari Presiden.
01:19Sementara itu Saudara CEO Danantara, Rosan Roslani bilang,
01:22Pekan ini Danantara akan membahas rencana setoran dividen kekas negara bersama Menteri Keuangan Suhasil Nazara.
01:28Rosan bilang dirinya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Suhasil sebelum memastikan penyetoran dividen BUMN kekas negara.
01:37Menteri Keuangan sebelumnya Purbaya Yudhisa Dewa sempat bilang rencana Danantara menyetorkan sebagian dari dividen BUMN untuk APBN 2026.
01:46Totalnya mencapai 120 triliun rupiah.
01:52Tidak ada dengan Profesor Wazil, kita kan ada beberapa hal yang nanti kami judul dengan Profesor Wazil,
02:00ya semuanya akan kita disusikan gitu ya, rencananya juga akan segera bertemu,
02:06dan apa, tapi kita komunikasinya sangat-sangat baik dan saya yakin semuanya pasti akan, apa, ada selalu solusi yang terbaik
02:18gitu.
02:19Jadi dalam tahap pembahasan gitu?
02:21Iya, iya, iya. Nanti kita akan ketemu segera kok.
02:25Selain itu, Saudara CEO Danantara, Rosan Roslani memastikan pergantian Menteri Keuangan
02:30tidak akan menghambat proses pelimpahan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandungus yang tengah berjalan.
02:39Rosan mengungkap dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Suhasil setelah pelantikan dirinya sebagai Menteri Keuangan yang baru.
02:46Keduanya bahkan telah menjadwalkan pertemuan pada pekan ini untuk membahas sejumlah isu
02:50yang masih menjadi pekerjaan bersama antara Danantara dan Kementerian Keuangan.
02:56Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudhisa Dewa, sempat bilang
02:59pemerintah telah menyepakati restrukturisasi utang proyek Hus dengan tenor pembayaran hingga 80 tahun.
03:06Melalui skema ini, beban cicilan pemerintah disebut sekitar 1 triliun rupiah per tahun.
03:15Saya rasa tidak akan masalah karena pergantian tadi sempat bicara dengan Pak Suhasil
03:20semua program-program yang masih berjalan atau outstanding kita akan segera duduk bareng.
03:27Kita sudah janji akan bertemu hari Minggu ini, hari Kamis atau Jumat ini
03:32untuk menindak rajutis beberapa hal yang berhubungan baik di Danantara
03:37maupun juga dengan Kementerian Keuangan Investasi.
03:41Sehingga beliau juga bergerak cepat, jadi kita akan bertemu langsung dengan beliau.
03:46Saudara CEO Danantara bilang kelanjutan pelimpahan utang proyek Hus akan dibahas pada pekan ini
03:51bersama Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara.
03:54Apakah akan ada perbedaan dengan pembahasan yang telah dilakukan dengan Menteri Keuangan sebelumnya?
04:00Kita langsung berbincang dengan Heri Gunawan, pengamat BUMN sekaligus Direktur Next Indonesia Center.
04:05Pak Heri, apa kabar?
04:06Baik.
04:07Kita kembali bahas terkait dengan WUS.
04:10Kemarin kita bahas ketika Menterinya Purbaya Yudhisa Dewa.
04:13Sekarang sudah ada pergantian Menteri ke Suhasil Nazara.
04:16Menurut Anda, tadi CEO Danantara bilang bahwa akan ada pembahasan pada pekan ini.
04:21Apakah akan ada perbedaan pembahasan terkait WUS ini
04:23antara yang sebelumnya dilakukan oleh Purbaya Yudhisa Dewa ke Menteri Keuangan sekarang, Suhasil Nazara?
04:29Jadi kalau kita berbicara tentang WUS ini, menurut saya, perspektifnya adalah kita harus melihat soal keadilan antar generasi.
04:37Kan kalau memang sudah disampaikan oleh Pak Purbaya, pemerintah akan mengambil alih utang itu,
04:42kemudian sudah direkstrukturisasi menjadi 80 tahun.
04:4580 tahun itu kalau satu generasi adalah 20 tahun, berarti generasi kita, anak, cucu, dan cicit.
04:52Nah kalau manfaatnya hanya dirasakan oleh sekarang, oleh masyarakat yang kita ini sekarang,
04:57tapi justru bebannya nanti harus dibayar oleh anak, cucu, dan cicit, ini kan menjadi tidak fair.
05:05Makanya keadilan antar generasi itu harus menjadi pertimbangan.
05:09Nah karena itu, dalam konteks itu menurut saya, sebaiknya pemerintah itu tidak mengambil alih masalah WUS, beban WUS.
05:17Karena terlalu berat masalahnya WUS itu.
05:20Selain itu, kenapa pemerintah Bapak nggak perlu mengambil alih?
05:24Danantara ini, kalau menurut versinya Pak Doni Oskar ya, kan labanya 330 triliun.
05:30Nah katanya loh dikatakan Pak Doni, walaupun kalau menurut KPP cuma 145 triliun ya.
05:37Nah menurut saya, kalau memang labanya 330 triliun, mandat di undang-undang BUMN,
05:45maka Danantara harus menyetor sebagian labanya ke kas negara.
05:49Setelah dia memperhitungkan, apa namanya, pengelolaan potensi risiko dari investasi dan penambahan modalnya.
05:56Tapi kalau kira-kira dia bisa 100 triliun aja, bisa lah dia setor KPBN, kalau betul labanya 330 triliun.
06:03Ini kan seperti Temasek juga melakukan hal serupa.
06:06Ada yang namanya akunnya kalau Temasek itu di APBN-nya Singapura,
06:09namanya NIRC, Net Investment Return Contribution.
06:13Jadi kontribusi dari hasil investasi ke pengelolaan aset negara,
06:17itu masuk di dalam APBN-nya Singapura.
06:20Oke, kalau kita kembalikan lagi ke Utang Wus tadi, Pak Heri sempat bilang,
06:25sebaiknya pemerintah tidak ambil alih begitu,
06:26walaupun ini bahasanya adalah dilimpahkan dan antara ke pemerintah begitu.
06:30Memang ada bisa pilihan tersebut tidak mengambil alih setelah ada Menteri Keuangan yang baru?
06:35Bisa memilih poin ataupun opsi tersebut?
06:37Bisa. Sekarangnya sudah dikelola oleh BUMN.
06:41Oleh apa namanya, terutama lead konsorsiumnya itu adalah PT KAI.
06:47Nah, memang KAI sudah berat.
06:49KAI itu punya piutang ke PSBI,
06:52pilar sinergi BUMN Indonesia itu,
06:54yang menjadi pemegang saham dari PT KCIC,
06:57Kereta Cepat Indonesia-Cina,
06:58itu sudah 11,6 triliun.
07:02Piutangnya dia di situ.
07:04Yang 2 triliun, 1,7 triliun itu lancar.
07:079,9 triliun itu tidak lancar.
07:10Nah, makanya dan antara sebagai pemegang saham KAI,
07:14itu bisa juga kan injek modal KAI.
07:17100% sahamnya KAI itu milik negara.
07:1999% milik dan antara.
07:22Seri B, 1%nya milik pemerintah pusat.
07:25Jadi, kenapa mesti diambil alih oleh APBN,
07:28oleh APBN, dan juga oleh Kementerian Keuangan?
07:31Jadi, justru menurut saya ini tidak logis.
07:34Karena nanti kalau dikelola oleh badan usaha
07:37di bawah Kementerian Keuangan,
07:40yang sebenarnya mereka menjadi alat fiskal,
07:43ini kan rata-rata ada SMI,
07:46ada Eximbank, ada SMF,
07:49ini semuanya tidak punya pengalaman
07:50di dalam mengelola perusahaan transportasi.
07:52Hanya KAI yang punya kemampuan itu.
07:54Kalau memang ada opsi tersebut,
07:56kalau kita melihat gaya kepemimpinan
07:57dari Menteri Keuangan yang baru, Suhasio Nazara,
08:00karena memang sebelumnya juga dia sudah lama betul
08:01begitu di Kementerian Keuangan,
08:03Anda memprediksinya apakah akan nurut saja
08:06atau akan memilih opsi seperti yang Anda bilang tadi
08:08untuk menolak?
08:09Kalau harapan saya Pak Suha Hasil menolak.
08:12Tapi kelihatannya Pak Suha Hasil ini,
08:14ini kan relatif orang ini,
08:17apa namanya, kelihatannya itu nurut ya.
08:19Nurut, apalagi ketika pidato pertamanya dia,
08:21pernyataan pertamanya itu,
08:24APBN digunakan untuk mendukung
08:26proyek strategis pemerintah.
08:27Kan itu pernyataan pertamanya.
08:29Ini saya langsung was-was ketika dia membuat pernyataan itu.
08:32Nah, jadi menurut saya,
08:33peluangnya masih 50-50 nih.
08:36Mulanya 50-50 dan saya berharap
08:37Pak Suha Hasil itu bisa menyampaikan ke Presiden,
08:40Pak, ini tidak bisa kita ambil alih,
08:42karena nanti akan berisiko besar terhadap APBN.
08:44Jangan lupa loh,
08:46kuartal pertama,
08:48defisit kita 0,93 persen defisitnya.
08:51Nah, kalau itu terhadap APBN,
08:53kalau kita asumsikan defisit kuartal pertama,
08:56kedua dan ketiga keempat,
08:57itu sama dengan yang pertama,
08:59itu artinya sudah sampai 3,5 persen ke atas.
09:03Nah, itu sudah menabrak ketentuan peraturan perundang-undangan.
09:06Kalau menabrak peraturan perundang-undangan,
09:09artinya apa?
09:11Presiden bisa dimakzulkan.
09:13Ini risikonya terlalu tinggi gitu.
09:15Kalaupun mau dipaksakan membayar utang,
09:17jangan lupa tahun 2027,
09:20alokasi hanya untuk membayar bunga utang,
09:22itu sudah 650 triliun.
09:25Oke, Pak Heri, kemudian kan yang dikotak atik adalah
09:28gimana caranya agar ini tidak terlalu memberatkan,
09:31seperti yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan sebelumnya,
09:32Purbayo Yudhisa Dewa,
09:33terkait dengan skemanya.
09:34Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Heri,
09:36terkait dengan tenor 80 tahun dan cicilan 1 triliun per tahun.
09:41Apakah menurut Anda ini skema yang lebih baik dibandingkan skema yang sebelum restrukturisasi?
09:47Dan apakah Menteri Keuangan yang baru akan menerapkan hal yang sama?
09:51Karena memang dianggap win-win solution.
09:53Kalau ini kan tampaknya memang sudah deal ya,
09:56dengan apa namanya kreditur dari Cina.
09:58Bahwa itu skemanya 80 tahun, 1 tahun 1 triliun.
10:03Nah ini dari sisi kemampuan membayar,
10:05kan menjadi lebih ringan.
10:06Jadi kan pembayarannya seharusnya besar,
10:09kemudian menjadi kecil,
10:10tapi waktunya otomatis menjadi lebih panjang.
10:12Karena itu, lagi-lagi,
10:14dan antara kan untungnya gede nih.
10:16Kata Pak Doni itu 330 triliun.
10:19Nah kalau membayar cuma 1 triliun,
10:21dikelola oleh semua orang dan antara,
10:22kecil dong.
10:24Kenapa tidak dikelola dan antara aja?
10:25Karena memang pada dasarnya PSBI ini adalah BUMN.
10:28Berarti artinya Anda menyebutkan bahwa
10:30kalau dilimpahkan dan antara secara tidak langsung
10:34memberikan sinanya tidak mampu?
10:35Iya.
10:36Akhirnya kan jadi begitu.
10:37Dan antara untuk menunjukkan bahwa
10:39Gek tidak mampu.
10:40Pertanyaannya,
10:41apa yang membuat Anda tidak mampu?
10:43Kan Anda punya uang banyak.
10:44Oke.
10:46Juga ada pertanyaan terkait dengan Bunga Poko
10:48yang dijatuhkan ke pemerintah Indonesia
10:50sebesar 3 hingga 4 persen.
10:52Apakah menurut Anda ini rasional?
10:54Dan apakah harus ada negosiasi ulang
10:57antara Indonesia dengan Cina
10:59terkait dengan beban ini?
11:00Kita bahas saja, Pak Heri.
11:01Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis.
11:24Soal penimpahan utangus,
11:25kita kembali bahas bersama Heri Gunawan.
11:27Pengamat BUMN dan Direktur Next Indonesia Center.
11:31Pak Heri, kita lanjutkan perbincangan.
11:32Tadi pertanyaan terkait dengan Bunga Poko
11:34yang dijatuhkan ke pemerintah Indonesia
11:35ini sebesar 3 hingga 4 persen.
11:37Apakah menurut Anda ini rasional?
11:40Atau justru Indonesia perlu lagi
11:42bernegosiasi dengan Cina terkait beban ini?
11:44Itu kan sudah hasil negosiasi.
11:46Tapi yang utang itu kan bunganya dibagi dua.
11:48Yang utang yang pinjaman pertama itu kan 2 persen.
11:51Ketika ada cost of run itu, penambahan biaya,
11:55muncul tambahan kredit baru,
11:58nah itu yang menjadi 3,2.
11:59Jadi itu ada dibagi dua.
12:01Jadi ini sudah tidak bisa lagi dinegosiasikan.
12:04Apalagi sudah ada restrukturisasi menjadi 80 tahun.
12:07Nah itu artinya kan semuanya sudah sepakat,
12:09sehingga kita membayarnya fix 1 triliun per tahun.
12:13Nah jadi sekarang itulah bagaimana pemerintah bersiasat.
12:16Karena ini sebenarnya adalah bom waktu juga ya.
12:19Oke, kita sempat membahas kemarin
12:21ada dua lembaga yang ditunjuk SMV,
12:24cuman kemudian di koreksi,
12:26terakhir ada tetap dua lembaga,
12:29di SMV-nya ada di PT SMI,
12:31tapi juga menyodorkan INA,
12:34Indonesia Investment Authority.
12:36Ini kemudian seberapa besar dua lembaga ini
12:41akan menyempitkan ruang di dua lembaga ini
12:43kalau dibebankan utang usia?
12:44Ini kan dua-duanya adalah lembaga investasi ya.
12:48Kalau SMI itu lebih banyak memberikan pinjaman infrastruktur
12:51sebenarnya untuk pemerintah daerah dan lain-lain,
12:55INA ini kan sebenarnya adalah lembaga investasi.
12:58Jadi mereka itu adalah bukan lembaga,
13:01bukan ibaratnya gini loh,
13:02bukan holding operation.
13:04Kalau dia masuk ke situ,
13:05jadi dia tidak bisa mengoperasikan.
13:07Yang pengalamannya di sini itu minim.
13:10Yang pengalaman sangat besar itu kan KAI.
13:13Nah, resiko yang akan dihadapi terutama adalah resiko pada APBN.
13:17Jadi gini, transmisinya,
13:19SMI itu akan dilabakan menghadapi
13:23kondisi keuangan yang terjadi pada WUS.
13:26Begitu juga dengan INA.
13:27Selain masalah biaya operation,
13:29juga persoalan kerugian.
13:31Sampai semester pertama tahun 2026,
13:36itu PSBI, pemegang saham WUS itu,
13:39ruginya sudah 5 triliun.
13:41Nah, sementara tahun 2024,
13:44itu hanya 4 triliun.
13:45Eh, 2025 hanya 4 triliun.
13:47Jadi artinya ada kenaikan 2 kali lipat.
13:48Nah, inilah nanti beban ini akan ditanggung oleh
13:51INA maupun SMI.
13:53Jadi, karena kemampuan keuangan yang akan menurun,
13:56sehingga efeknya nanti kemampuan dia memberikan
13:58dividen kepada negara, kepada pemerintah.
14:01Dalam hal ini, kementerian keuangan tentu akan menurun.
14:04Ujung-ujungnya yang akan dikorbankan adalah APBN.
14:07Oke, kalau kita ngomong soal hitung-hitungan, Pak Heri,
14:10sebelumnya, Menteri Keuangan yang sebelumnya,
14:12bilang bahwa keuntungan dari perusahaan SMV,
14:14berarti dalam hal ini termasuk SMI dan juga SMF,
14:17ini pertahunnya itu dikisaran 3-4 triliun rupiah.
14:21Jadi terbilang aman dengan cicilan 1 triliun per tahunnya.
14:24Apa betul hitung-hitungannya sesederhana itu?
14:26Iya, nggak sesederhana itu.
14:28Memang betul, katakanlah SMI labanya sekitar 3 triliun pada tahun 2025.
14:33Tapi persoalannya, sekarang pinjaman SMI itu,
14:3785% itu disalurkannya ke Pemda.
14:40Oke.
14:40Nah, sekarang Pemda, sesak nafas,
14:43mereka DBH, apa, transfer daerah,
14:45tahun 2026, itu dikurangi 214 triliun.
14:49Di dalamnya ada dana bagi hasil.
14:51Yang dikurangi sehingga,
14:52kayak kemarin itu Mas Pram,
14:54Menteri, apa namanya,
14:55Guberudai Kai sempat ribut sama Pak Purbaya itu.
14:58Entah apa yang ada di kepalanya Pak Purbaya,
15:00karena memang daerah boleh menerbitkan surat utang.
15:04Nah, ketika daerah sedang mengalami masalah keuangan,
15:08artinya kan kemampuan membayar dia
15:10terhadap pinjaman yang diberikan oleh SMI,
15:13itu kan akan melemah.
15:14Artinya di situ risiko yang dihadapi oleh SMI semakin besar.
15:18Labanya tadi,
15:19ini laba ini bukannya uang yang jatuh dari langit.
15:21Laba itu yang nanti digunakan
15:23untuk mengelola misalnya pencadangan
15:25untuk risiko investasinya dia,
15:27risiko yang diopin jaman yang disalurkan,
15:29buat operasional, buat ekspansi, dan lain-lain.
15:32Jadi nggak sesederhana,
15:34untung 3 triliun, 1 triliun dipakai.
15:36Dikurangi 1 triliun, jadi gampang.
15:38Iya, gampang, nggak bisa begitu.
15:39Oke, kalau kita melihat PT SMI juga,
15:41ini Pak Heri sebagai badan dari SMV,
15:44ini tentu bekerja dalam bingkai pembiayaan
15:45yang berbeda dibandingkan dengan perbankan.
15:48Pendapatan PT SMI disetor KPBN dalam bentuk PNBP,
15:51seperti kita bahas sebelumnya.
15:53Artinya jika dibebankan utang WUS,
15:55ada beberapa risiko yang saya himpun begitu.
15:57Pertama, pemasukan negara ikut berkurang.
16:00Kedua adalah pembiayaan proyek infrastruktur bakal terjepit.
16:04Anda juga melihat hal yang sama,
16:05multi-peris di sini.
16:06Iya, multi-peris.
16:08SMI itu salah satu mandat utamanya adalah
16:11memberikan pembiayaan,
16:13terutama kepada PEMDA,
16:14itu untuk pembangunan infrastruktur di daerah.
16:16Nah, kalau dia kemudian dikasih beban baru,
16:19sekarang dengan beban WUS,
16:20maka yang terjadi adalah kemampuan SMI menyalurkan pinjaman,
16:24itu akan menurun.
16:26Nah, kalau sudah menurun,
16:27artinya infrastruktur di daerah,
16:29itu akan terhambat pembangunannya.
16:31Oke, bagaimana dengan Ina?
16:33Berarti kalau dibebankan cicilan utang WUS,
16:35artinya cash flow-nya akan terganggu?
16:37Pasti, terutama karena kan gini,
16:42ini investasi di tempat lain,
16:44dia tuh laba, positif ya,
16:46karena dapat margin.
16:47Tapi dia akan trade,
16:49duit yang dimasukkan ke WUS,
16:50itu akan sebagai dari investasinya yang rugi.
16:53Maka netnya itu akan semakin kecil kan?
16:55Nah, ketika netnya semakin kecil,
16:58hasil dari investasinya semakin kecil,
17:00maka labanya juga akan menurun,
17:02dan kemampuan dia memberikan kontribusi ke negara
17:05juga makin turun.
17:06Oke, pertanyaan terakhir, ini Pak Heri.
17:08Muncul pertanyaan sebetulnya.
17:09Jika apa-apa diserahkan kepada negara,
17:12tentunya ujung-ujungnya di beban APBN,
17:14jadi di sini apa,
17:16dan juga di mana fungsi danantara
17:18yang sebelumnya diharapkan
17:19menyihatkan proyek-proyek BUMN?
17:21Iya, itulah menurut saya.
17:23Kalau semua masalah BUMN itu diserahkan ke negara,
17:27sebaiknya danantara itu ditiadakan saja,
17:29menurut saya.
17:30Oke.
17:30Atau kalau ngomong kasarnya,
17:32bubarkan saja danantara.
17:33Kira-kira kasar gitu.
17:35Nah, sekarang gimana?
17:36Ini ada masalah di BUMN,
17:37kok diserahkannya ke negara?
17:39Ini kan BUMN nih, PSBI.
17:41Jangan-jangan nanti ada masalah di BUMN karya,
17:44itu juga diserahkan ke pemerintah.
17:48Jangan lupa loh,
17:49danantara itu,
17:50itu sekarang sudah mengambil alih
17:52seluruh dividen yang seharusnya dibayarkan ke negara,
17:55itu diambil oleh danantara.
17:57Nah, tapi ini juga nggak fair.
18:00BUMN kalau masih punya masalah keuangan,
18:03itu berhak minta penyertaan modal negara.
18:05Artinya bisa dikeluarkan dari APBN.
18:07Tapi kenapa dividennya tidak diserahkan ke negara,
18:10tidak dibagi jatahnya negara?
18:12Padahal menurut Pak Doni,
18:13itu 330 triliun lah banyak danantara.
18:16Oke.
18:16Itu dikekepin semua.
18:17Jadi menurut saya,
18:19danantara baik dan buruknya,
18:21BUMN diharus selesaikan.
18:24Oke.
18:25Kita tunggu saja bagaimana terobosan
18:26dari Menteri Keuangan yang baru,
18:28Suhasil Nazara.
18:29Apakah seperti prediksi,
18:30begitu akan tetap menerima
18:32limpahan dari BUMN,
18:34atau justru punya opini
18:36ataupun opsi tersendiri
18:37untuk menolak dari limpahan
18:40terkait dengan utang us ini.
18:41Baik, terima kasih.
18:42Dibatalkan ya.
18:43Baik.
18:43Terima kasih, Ari Gunawan,
18:45penggemar BUMN,
18:45sekaligus Direktur Next Indonesia Center
18:47atas waktunya bersama kami
18:48di Kompas Bisnis.
18:49Makasih, Mas Ian.
18:49Sehat selalu.
18:50Dan saudara-saudara,
Komentar

Dianjurkan