00:00Ini menurut saya demi keterbukaan mestinya segera dijelaskan oleh KPK
00:04apakah sekarang ini dia ada nyatan memanggil ngeson,
00:11memeriksa ngeson, tapi mungkin, mungkin KPK bukan jere juga.
00:17Itu kan kalau menteri mungkin mau memberitahu presiden dulu.
00:22Mungkin ya, kalau zaman Pak SBI itu kan gitu.
00:25Menteri kalau tersangka itu tidak harus minta ijin presiden,
00:29tapi pada zaman Pak SBI jatuh agar presidennya tidak kaget
00:33dan menyiapkan langkah-langkah untuk mencari pengganti sementaranya
00:38supaya presiden diberitahu dulu.
00:41Mungkin ini sudah memberitahu presiden dan belum dapat jawaban.
00:45Karena hampir tidak masuk di akal publik yang begini ini tidak diperiksa.
00:50Tidak masuk akal, sudah disebut kok terang-terangan gitu ya.
00:54Ini menarik Prof.
00:56Sampai sekarang memang KPK belum memeriksa atau memanggil Nusron Wahid sebagai saksi,
01:01terutama dalam kelengkapan penyidikan begitu.
01:04Tapi kalau menurut Prof Mahfud dengan melihat penyidikan yang berjalan,
01:09ini KPK belum memeriksa Nusron karena kehati-hatian untuk membukul barang bukti
01:14atau justru memang ada pertimbangan lain?
01:17Istilahnya adalah tekanan politik karena Nusron ini merupakan pejabat politik.
01:22Dua-duanya mungkin.
01:24Satu, KPK ini jirih gitu.
01:27Jirih itu apa? Takut gitu ya.
01:29Mengungkap itu karena mungkin ini adalah anak buahnya presiden dan figur publik
01:35yang taruhlah dianggap kuat secara politik gitu ya.
01:41Kemudian yang kemungkinan yang kedua,
01:44dia dalam rangka sopan santun politik agar presiden diberitahu dulu.
01:50Seperti dulu zaman siapa? Imam Narawi, Idrus Marham.
01:54Kan presiden diberitahu dulu gitu.
01:56Ketika akan ditangkap gitu.
02:00Ketika akan dijadikan tersangkap.
02:01Mungkin ini juga begitu.
02:04Terbukti kan Nusron tidak membantah substansinya tadi.
02:07Hanya mengatakan kita hormati proses hukum kan gitu.
02:10Dia tidak menjelaskan bahwa dia tidak tahu.
02:15Apalagi terlibat gitu. Belum gitu.
02:17Tetapi menurut saya KPK akan menambah sejumlah pertanyaan gelap lagi
02:23kalau Nusron ini tidak dipanggil.
02:26Dan dijelaskan posisinya.
02:27Karena ini pejabat publik gitu.
02:30Kalau pejabat-pejabat kecil gitu.
02:33Tidak apa-apa posisinya tidak dijelaskan.
02:35Ini kan nomor satu, ini orang nomor satu.
02:37Di ATR BPN yang selama ini memang merupakan salah satu sentra korupsi.
02:44Jadi sentra korupsi itu ada di ATR BPN.
02:48Ada di pertambangan.
02:50Kemudian ada di pajak.
02:52Kemudian ada di cukak.
02:53Itu sentra korupsi sudah lama gitu.
02:55Dan sudah hampir menjadi teori itu.
02:58Sejak dulu.
02:59Nah ini kebetulan terjadi lagi seperti ini.
03:03Masalah pertahanan ini.
03:05Oke Prof.
03:06Lantas kalau begini dalam situasi yang seperti ini.
03:09Apa langkah sebaiknya yang harus diambil Presiden?
03:14Apakah perlu menunggu bukti status ditapkan oleh KPK terhadap Nusron Wahid?
03:19Atau memang sebenarnya Presiden punya wewenang untuk menonaktifkan sementara sebagai Menteri?
03:26Supaya penyidikannya itu tadi ya tidak ada kepentingan politik dalam prosesnya?
03:32Ya menurut saya dalam situasi begini.
03:37Di mana KPK itu tampak gireh.
03:41Ya tampak ragu dan agak takut gitu untuk menindak orang-orang tertentu.
03:47Meskipun ke beberapa daerah sudah berani termasuk ke tingkat yang sudah berani.
03:51Presiden harus menolong.
03:54Menolong kejiwaan KPKnya agar berani.
03:57Beri pernyataan silahkan periksa.
03:59Kalau memang diduga ada kaitan.
04:01Sebut aja Pak Nusron Wahid.
04:03Ketika si ini mau dipecat juga sama si dadang Hindayana itu.
04:10Dadang Hindayana kan juga sama.
04:13Presiden diberitahu dulu gitu.
04:16Oleh sebab itu malamnya dipanggil, besoknya diberhentikan lalu dijadikan tersangka.
04:21Akan begitu.
04:23Saya kira kalau Presiden bisa melakukan itu bagus gitu.
04:27Ya apalagi Presiden...
04:28Karena ini kan...
04:29Iya, iya.
04:30Apalagi Presiden pernah memandang bahwa kalau untuk penanganan korupsi tidak pandang bulu begitu ya Prof ya.
04:36Tapi kalau melihat daripada konstruksi perkara.
04:39Ada Fad Arafi, kemudian juga politisi Golkar di sini.
04:45Kemudian ini disebut sebagai orang dekat terhadap Menteri ATR Nusron begitu.
04:50Prof, melihatnya bagaimana hubungan Fad, Nusron, dan Golkar terutama dalam kasus ini?
04:58Tidak, saya kira kalau yang saya dengar, Nusron dengan Golkar itu ya resmenya Golkar.
05:05Tapi dia tidak harmonis kalau dengan DPP Golkar yang saya dengar.
05:10Dia sudah dianggap orang luar meskipun formalnya masih ya.
05:14Tetapi saya melihatnya ini lebih hubungan jabatan Nusron dengan para mafioso seperti Fad Arafiq yang juga Golkar.
05:26Tapi dia kan bukan pengurus juga.
05:27Dan mantan narapidana juga.
05:30Iya kan?
05:30Kemudian ini kaitannya dengan pejabat-pejabat struktural di BPN.
05:36Nah mestinya nih publik menjadi tidak percaya kalau ini tidak diklarifikasi secara terbuka juga ke publik.
05:45Apalagi pelakunya yang dicokok itu sudah mengatakan ini uang punya Pak Nusron.
05:51Meskipun kayaknya itu ya, yang bilang begitu itu dari 19 orang kan 1.
05:57Tapi ini kayaknya tidak masuk 8 yang tersangka.
06:00Itu bisa saja orang curiga.
06:01Nanti dikerjai di luar itu untuk mengubah keterangan dan sebagainya.
06:06Itu bisa saja terjadi.
06:08Yang namanya ini kerjaan-kerjaan mafia.
06:10Dan mafia itu punya kekuatan untuk nyelusup kemana-mana.
06:14Karena kalau mafia itu seumpanya nyelusup ke orang lalu gagal gitu.
06:18Tidak ditanggap, tidak tahu malu dia.
06:20Nanti nyelusup ke tempat lain.
06:23Nah itu yang sekarang harus diperhatikan kalau ingin memperbaiki hukum di negeri ini.
06:31Baik, kita nantikan seperti apa ketegasan KPK dan komitmen daripada Presiden.
06:36Termasuk juga Menteri yang tadi juga sudah berhasil di dosop.
06:39Dan akan mengikuti segala penyidikan yang akan dilakukan KPK dalam mengungkap kasus korupsi.
06:43Terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang.
06:47Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2019-2024 Prof. Mahfud MD.
06:53Terima kasih Prof. Salam sehat selalu.
06:55Terima kasih Valen.
Komentar