KOMPAS.TV - KPK menyebut ada empat orang dekat Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang jadi tersangka suap Hak Guna Bangunan. Penyebutan soal orang dekat, apakah menjadi sinyal KPK akan mengejar Menteri Nusron?
Lalu, bagaimana pengaruh kasus ini terhadap citra Kabinet Prabowo Subianto? Kita akan bahas bersama pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasih, dan Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.
#menteriATR/BPN #KPK #nusron
Baca Juga [FULL] Mahfud MD Soroti Orang Kepercayaan Nusron Jadi Tersangka Kasus Suap HGB | KOMPAS PETANG di https://www.kompas.tv/nasional/691470/full-mahfud-md-soroti-orang-kepercayaan-nusron-jadi-tersangka-kasus-suap-hgb-kompas-petang
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/691471/full-pakar-hukum-charta-politika-bahas-kasus-dugaan-suap-di-atr-bpn-apa-peran-nusron
Lalu, bagaimana pengaruh kasus ini terhadap citra Kabinet Prabowo Subianto? Kita akan bahas bersama pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasih, dan Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.
#menteriATR/BPN #KPK #nusron
Baca Juga [FULL] Mahfud MD Soroti Orang Kepercayaan Nusron Jadi Tersangka Kasus Suap HGB | KOMPAS PETANG di https://www.kompas.tv/nasional/691470/full-mahfud-md-soroti-orang-kepercayaan-nusron-jadi-tersangka-kasus-suap-hgb-kompas-petang
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/691471/full-pakar-hukum-charta-politika-bahas-kasus-dugaan-suap-di-atr-bpn-apa-peran-nusron
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Komisi Pemerantasan Korupsi menyebut 4 orang dekat Menteri ATR sekaligus Kepala BPN Nusron Wahid
00:06jadi tersangka atas dugaan suap hak guna bangunan.
00:09Nah, soal penyebutan istilah orang dekat ini, apakah ini menjadi sinyal KPK akan mengejar Menteri Nusron?
00:16Lalu bagaimana pula pengaruh kasus ini terhadap citra Kabinet Prabowo Subianto?
00:20Bergabung untuk diskusi kami malam hari ini, Pakar Hukum Pidana Pencucian Uang Hinti Garnasi
00:25dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya.
00:29Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini.
00:32Selamat malam, Mas Tifal.
00:34Terima kasih semua sudah bergabung dan meluangkan waktu berbicara bersama kami.
00:38Bu Yenti, ini kan walaupun KPK di satu sisi bilang belum ada arah keterlibatan Nusron dalam perkara suap HGB Ibtu
00:46tapi yang menjadi menarik adalah penggunaan istilah orang kepercayaan, orang dekat Nusron dalam kasus suap hak guna bangunan.
00:55Sejauh mana kita bisa menangkap batasan dari orang kepercayaan dalam perkara ini menurut Anda, Bu?
01:00Ya, orang kepercayaan dan itu peranannya adalah perantara itu kan berarti kan dia broker kan
01:07kalau dikatakan brokernya itu adalah kaitannya dengan menteri dan ini OTT loh ya
01:11OTT itu bukan sesuatu yang tidak dipelajari sejak awal
01:15OTT itu sudah dipetakan sejak awal sehingga tepat
01:18dimana yang didatangi di itu sehingga ada uang terbesar dalam OTT 106M itu untuk hari itu ya
01:25untuk hari itu beda dengan penggeledahan setelahnya nanti ada penggeledahan.
01:29Nah, kalau sudah mengatakan orang terdekat dan kemudian kemarin sudah menggeledah
01:33tiga ruangan diri jen karena ternyata bukan sekedar langsung mafia tanah saja
01:38tapi juga melalui mekanisme atau mekanisme modus yang lain yaitu mungkin ya
01:43ini ada penyuapan gratifikasi berkaitan penempatan-penempatan itu rotasi, mutasi, mutasi jabatan dan promosi
01:51Nah, kita harusnya lihat yang dipromosikan ke sana, dimutasikan ke sana, dipromosikan, dirotasi itu
01:58adakah orang-orang yang memang juga pesanan yang tiga orang ini gitu kan
02:02supaya nanti bisa mempermudah pengizinan atau menyerobot tanah rakyat yang sudah ada
02:08adakah yang sebagian besar kan seperti itu
02:11artinya dengan penyebutan orang dalam, orang dekatnya
02:15tapi sudah datang ke kementerian malah ruang menterinya tidak digeledah itu gimana ceritanya gitu kan
02:20rasanya nggak masuk akal sama sekali kalau sampai rotasi, promosi dan
02:24itu yang menyampaikan KPK sendiri ya kaitannya dengan tiga diri jen itu ya
02:28yang tiga ruangan diri jen itu
02:30terus kemudian tidak ada keterkaitannya dengan menteri
02:34nah, ini saya selalu mengatakan
02:36karena KPK ini menurut saya kok seperti benar-benar kayak kita-kita yang
02:40pre-Samsung-peminesen, enggak dong
02:42KPK itu pre-Samsung-peminesen, dia punya traduga bersalah
02:47makanya dia mempunyai upaya paksa, menggeledah, menangkap, menahan
02:52jadi kalau KPK juga pre-Samsung-peminesen, ya susah kita ya kan
02:57sehingga sederhananya menurut Anda, sorry Bu
02:58sehingga menurut Anda kalau kemudian keluar istilah orang kepercayaan
03:02serta-merta itu pasti ada ikatan si Nusron ini terhadap kasus ini begitu?
03:07itu yang akan dicari buktinya aja
03:09udah sampai menyampaikan seperti itu
03:11dia cari dong buktinya orang dekat itu apa ya kan
03:14orang dekat, paling tidak kalau sampai ada koper yang di
03:18beberapa koper yang diambil dari ruangan dirjen-dirjen itu
03:22itu berarti kan dokumen
03:23apa iya dokumen itu enggak ada kaitannya dengan di ruangan menterinya
03:28gitu ya
03:28ya harusnya kan kesana
03:30sudah dia sendiri yang mengatakan itu orang dekatnya menteri
03:33kenapa orang dekat itu
03:34orang dekat itu tidak
03:35tidak didalami dalam
03:37pempantaan dimana dia akan
03:39kan ini akan ada penyerahan nih
03:42maka namanya OTT kan gitu ya
03:44bukan pengembangan
03:44tapi nanti pengembangan
03:46kalau sekarang OTTnya seperti itu
03:48harusnya dalam hal untuk mengembangkan itu
03:50untuk menjawab
03:52untuk membersamai penyataan mereka
03:56pernyataan bahwa ini orang dekatnya menteri
03:59dan ini orang partai politik gitu ya
04:01mestinya itu ada
04:05ya emang dugaan
04:07dugaan bahwa menterinya terlibat gitu ya
04:09emang dugaan gitu loh
04:10nah dugaan itu harus ditindak lanjuti
04:13dengan langkah-langkah
04:14upaya hukum tadi
04:15harusnya sekaligus
04:16digeledah juga ruangan menterinya
04:19kan sudah ada beberapa menteri begitu
04:21kenapa ada tebang pilih seperti ini
04:23menteri YSL
04:25kemudian menteri komdigi juga sudah ada
04:28banyak kan
04:29ini apakah menjawab
04:31tuduhan masyarakat
04:33bahwa memang
04:34penegakan hukum tebang pilih
04:36terutama kalau ada
04:37ada dinamika partai yang mempengaruhi
04:40dalam hal penegakan hukum itu
04:42jadi penegakan hukum itu seperti agak takut gitu ya
04:45nah Mas Toto Anda melihat ada dinamika itu juga
04:48dari segi politiknya dari kasus ini
04:49mengingat kalau kita runutkan kronologinya
04:52tadi kita juga sempat
04:53tayangkan di berita di sesi sebelumnya
04:55Ahmad Doli Kurnia mewakili Golkar
04:58meminta Nusron muncul
05:00pada akhirnya hari ini
05:01kemudian muncul dan menyatakan
05:03akan mengikuti proses hukum ini
05:04kalau Anda membaca runutannya
05:05saat OTT diumumkan oleh KPK
05:08kemudian Nusron hari ini
05:09muncul ke publik untuk menjelaskan
05:11posisinya dalam perkara
05:12suap HGB ini
05:14sejauh mana Anda mencermati dari kacamata politik
05:17pertama Mas Tifal
05:19saya terima kasih Kompas
05:20tidak menggunakan judul yang benar
05:22beberapa media itu menurut saya salah
05:24dalam memposisikan kasus ini
05:26kasus suap Sumarekon
05:28kasus ini jauh lebih besar
05:30dibanding sekedar masalah Sumarekon
05:32saya lebih tepat menggunakan istilahnya
05:34skandal di kementerian ATR BPN
05:36karena logika sederhana aja Mas Tifal
05:39kalau kita lihat penjelasan dari judul KPK
05:43yang menjadi penyuapan dari Sumarekon
05:45itu 1,5 miliar
05:47uang yang ditemukan 106 miliar
05:50disitu kata kuncinya
05:51bagaimana kita kemudian bisa masuk kepada
05:54hal-hal yang sifatnya juga politik ya
05:56pertama KPK harus menjelaskan
05:58bukan hanya dalam konteks kasus Sumarekon
06:00beberapa sudah dijelaskan
06:02ada 2,5 miliar
06:05ada transaksi dari orang-orang dekat menteri
06:08tapi karena itu belum menjelaskan
06:10106 miliar itu gak main-main loh
06:12itu harus jadi tanggung jawab KPK
06:14menjelaskan apa yang sedang terjadi
06:17uang itu dari mana
06:18untuk siapa dari
06:19dan itu menjelaskan
06:21modus operandi yang selama ini terjadi
06:24apakah ada di level
06:26hanya orang-orang swasta yang menjadi broker
06:28apakah melibatkan hanya satu dirjen
06:30yang sudah jadi tersangka
06:31atau jangan-jangan ada dirjen lain
06:33atau ada atasan dirjen
06:35yang juga kemudian terlibat
06:36dari situ kita kemudian
06:38baru bisa melihat ini secara utuh
06:39artinya apa
06:41sebenarnya dalam konteks ini pun
06:43menurut saya Pak Nusron
06:44harus diperiksa
06:45dengan asumsi tidak bersalah pun
06:48tetapi kasus ini jelas
06:50melibatkan 4 orang kepercayaannya
06:521 orang dirjen
06:54ini sistematis terjadi di kementeriannya
06:56minimal dia harus dipanggil sebagai saksi
06:58tapi kalau secara politik
07:00menurut Anda efek yang sudah terlihat
07:02atau sudah terasa di Golkar apa
07:03sampai-sampai Ahmad Doli Kurnia meminta
07:05dia muncul ke publik dulu
07:06menjelaskan posisi
07:08saya begini
07:09saya melihatnya lebih jauh
07:10apakah sudah ada niatan
07:12dari parpol-parpol
07:13termasuk Golkar
07:14untuk berbicara mengenai integritas
07:16enggak
07:17kalau kita lihat kan ada satu nama
07:20yang masih menjadi kader parpol
07:22Golkar
07:23padahal sudah sebelumnya
07:25dua kali kena kasus korupsi
07:26dari situ aja simple gitu Mas Tifal
07:28dan kita harus akui juga
07:30sepertinya apakah mereka kapok
07:31enggak juga
07:32ini problem bernegara ya
07:34bahwa partai ada yang bahkan dulu
07:36dianggap sangat korup
07:37ketua umumnya pun kena
07:38tapi kemudian partainya tetap dipilih
07:40ini memang problem yang jauh lebih besar
07:42dibanding sekedar kasus ini
07:44ini masalah penyadaran pada masyarakat
07:45pendidikan politik dan lain-lain juga
07:47tapi saya berharapnya
07:49sebetulnya Mas Tifal adalah
07:50bagaimana ini bisa dijadikan contoh oleh Presiden
07:54bukan hanya kepada partai Golkar ya
07:56dalam kasus ini kita lihat nih
07:58apakah Presiden mendorong KPK untuk kemudian
08:00tidak usah terlalu berhati-hati
08:03dan menjalankan tugasnya saja
08:05tidak usah takut dengan tembok politik
08:07bisa dilihat dari simbolisasi komunikasi
08:09saya berharap Presiden bisa mendorong
08:11mengatakan KPK jangan takut
08:13itu pertama
08:15yang kedua
08:15kalaupun tidak kemudian
08:17mengundurkan diri
08:19supaya memudahkan pemeriksaan
08:21langkah baiknya
08:23dinonaktifkan misalnya
08:24itu akan kemudian bisa memudahkan
08:27kasus ini terbuka
08:27baik juga buat Mas Nusron
08:29kalau dia merasa tidak bersalah
08:30supaya proses ini kan terbuka ya
08:32maksud saya seperti itu
08:33oke
08:33nah
08:34catatan juga Mas Tifal ya
08:36secara politik
08:36ini menunjukkan loh
08:38dari zaman Jokowi sampai Prabowo
08:40ada catatan saya ada 9 menteri
08:43yang kena kasus hukum
08:457 diantaranya adalah
08:47menteri dari Parpol
08:482 yang tidak dari Parpol itu
08:50Tom Lembong
08:51Nadiem Makarin
08:52dua-duanya ini kontroversial
08:53bahkan Tom Lembong lepas karena abolisi
08:55Nadiem juga sekarang masih kontroversial
08:57dianggap sebagian pihak tidak bermasalah
08:59artinya apa
09:01harusnya ini jadi catatan buat Presiden
09:03udahlah
09:04jangan reshuffle
09:05jangan yang namanya pembentukan kabinet
09:08itu logikanya dengan logika
09:10bagi-bagi jatah politik
09:12hutang budi politik
09:13karena fakta empirisnya
09:15oke
09:15itu menimbulkan rempe
09:17yang kemudian akan membuat image
09:20dari pemerintah
09:21atau Presiden terpilih siapapun
09:23mau teriak seperti apapun
09:24tentang korupsi
09:25akhirnya akan menjadi mentah
09:27terakhir Mas Tifal
09:28dalam konteks ini
09:29saya menggarisbawahi
09:30ketika Presiden dan Pemerintah Pusat
09:32seringkali mengatakan
09:34bahwa korupsi terjadi di pemerintahan daerah
09:36dan itu menjadi alasan dari pemotongan TKD
09:39ini tamparan keras
09:41ternyata korupsi juga terjadi
09:43di lingkaran pemerintahan pusat
09:44jadi sangat tidak adil
09:46ketika efisiensi anggaran
09:47disalahkan
09:48hanya kepada korupsi
09:50yang terjadi di daerah
09:51kita akan elaborasi itu
09:52di sesi berikutnya
09:53tetapi yang juga menarik
09:54di cermatnya adalah
09:54batas untuk pemeriksaan
09:56terhadap Nusron
09:56kalau kemudian
09:57dia akan diperiksa oleh KPK
09:58apalagi Nusron sudah
10:00menyatakan komitmen
10:00akan mengikuti proses hukum
10:01yang berjalan
10:02untuk pengusutan kasus ini
10:03Bu Yenti
10:03sampai mana kira-kira
10:05Nusron harus didalami
10:06keterangannya oleh penyidik KPK
10:07kita jawab itu nanti ya
10:08kita jadah sebentar saudara
10:11Bu Yenti
10:12kalau menurut Anda
10:14Nusron ini perlu
10:16untuk diperiksa
10:16didalami keterangannya
10:17oleh KPK
10:18terlebih mereka yang bilang juga
10:19bahwa para tersangka
10:20sebagian tersangka adalah
10:21orang kepercayaan Nusron
10:22maka batasnya harus
10:23sampai mana Bu
10:24sederhananya
10:25ya logikanya ya
10:27logikanya sebagai
10:27penanggung jawab tertinggi
10:29untuk kementerian itu
10:30kan ya menterinya
10:30ya kan
10:31terlepas dia terlibat
10:32patinya harus dimintai
10:33keterangan gitu kan
10:34apalagi kalau misalnya
10:36disebutkan orang terdekat
10:38orang dekatnya itu
10:39apa maksudnya
10:40apakah ini sudah terjadi
10:41sekian lama
10:42kan sudah sekian lama
10:43April sudah ada
10:43dan sebagainya
10:44apa menteri ini
10:45walaupun mungkin
10:47tidak terlibat
10:48dalam hal ini
10:49tetapi kenapa
10:50membiarkan
10:50kenapa
10:51kenapa dibiarkan
10:52dibiarkan itu dalam artian
10:54pemikiran
10:54penegakan hukum
10:55itu ya
10:56jangan-jangan menterinya itu
10:57diam saja
10:57karena menerima
10:58itu ya harusnya
10:59dikembangkan seperti itu
11:00karena modus-modus
11:01kejahatan itu apapun
11:02itu harus
11:03harus dikembangkan
11:04nah itu
11:04dengan OTT
11:05sebetulnya
11:06itu sudah
11:07bisa dipaparkan
11:08itu sebetulnya
11:09jadi sudah ada
11:10penerimaan 36
11:11ada perannya
11:13ex-bupati kebumen
11:14dan kemudian
11:15ke dia
11:15penampungan
11:16dan kemudian
11:17mengalirkan
11:18bahkan
11:18disebutkan bahwa
11:19ada kaitannya
11:20dengan muktamar
11:21dan sebagainya
11:22kalau itu betul
11:23ini benar-benar
11:24hancur
11:24dari negara ini
11:25sampai muktamar pun
11:26kok kenapa
11:27harus sampai
11:28ada dugaan
11:29didanai oleh hasil
11:31gratifikasi
11:32hasil swap
11:32artinya
11:33kalau itu sampai terjadi
11:34berarti
11:35muktamar
11:36kegiatan-kegiatan
11:37bahkan mungkin
11:38pemilu itu adalah
11:39sebagai sarana
11:40TPPU
11:40itu jadi
11:41TPPU itu bisa
11:43kemana-mana
11:43tanpa tersentuh
11:44jadinya
11:45sehingga uang yang 100
11:46emil lebih
11:47yang sudah pernah
11:48ditunjukkan juga
11:49oleh KPK kemarin itu
11:50menurut Anda
11:51itu tidak hanya
11:51terbatas pada satu
11:52kasus ya
11:54tidak
11:54tidak
11:55kan ada disebutkan
11:55tadi itu kan bahwa
11:56promosi dan sebagainya
11:58itu kasusnya banyak
11:58ternyata bukan
11:59bukan untuk kasus ini
12:00saja
12:01untuk mafia tanah lah
12:02pada akhirnya
12:03untuk menempatkan ini
12:04orang ini nanti
12:05bisa memudahkan
12:06untuk perizinan ini
12:07untuk hak ini
12:08seperti itu
12:09nampaknya
12:09nampaknya
12:10seperti itu
12:11nampaknya
12:11ini ada sedikit
12:12sedikit rumit
12:14sedikit rumit
12:15dalam artian
12:16sangat
12:17sangat jahat ya
12:18karena
12:19memberikan struktur
12:20di luar Pak
12:21dia bikin struktur
12:23di luar
12:23sehingga
12:24seolah-olah
12:26kementerian ini
12:27karena kan
12:28formalitas saja
12:29tapi yang menjalankan
12:30orang-orang ya
12:30yang sebetulnya
12:31undang-undang korupsi sendiri
12:33harusnya dirubah
12:33harus memasukkan
12:34trading influencer
12:35menjadi perantara
12:37itu dan kemudian
12:38harusnya ya
12:39Mas Nijaya ya
12:40ini
12:41mestinya partai ini ya
12:43kalau orang sudah
12:44pernah terlibat
12:45korupsi
12:46kayak orang banyak
12:47gitu
12:47jangan lagi dong
12:49diatur itu undang-undang
12:50jangan lagi
12:50boleh mencalonkan
12:51ya baik itu
12:52sebagai anggota kader
12:54ataukah
12:54itu di dalam
12:55undang-undang pemilunya
12:56kita kok
12:57gak mau ya
12:58jadi
12:59boleh gak kita
13:00mengatakan bahwa
13:01sebetulnya korupsi yang
13:02Indonesia
13:02satu setengah bulan
13:03yang lalu adalah
13:04mempunyai peringkat
13:05terburuk ya
13:06korupsinya di Asia
13:07boleh gak
13:08kalau kita menyampaikan
13:08bahwa
13:09biangkla di
13:10korupsi di Indonesia
13:11itu adalah
13:11keterlibatan politisi
13:13dalam
13:14karena memang
13:14kiprahnya politisi
13:15dimana-mana
13:16bahkan
13:17untuk jadi hakim
13:18agung aja
13:18harus lewat
13:19DPR
13:20nah ini
13:21ini harus dilihat ya
13:22jadi
13:22ini membuat
13:23apa ya
13:24membuat
13:24tidak leluasa
13:25penegak hukum
13:26nah ini harusnya
13:27itu tadi Presiden
13:28mengatakan
13:29ini ketua partainya
13:30harusnya minta maaf
13:31gitu ya
13:31ketua partainya
13:32gitu ya
13:33minta maaf bahwa
13:33bukan sekedar
13:34Pak Kurnia aja
13:35minta maaf bahwa
13:36ini kadernya
13:37sudah tiga kali
13:38gitu ya
13:39itu yang kita harapkan
13:40gitu dan Pak Prabowo
13:41silahkan dilihat
13:42bahwa partainya
13:43ketua partai
13:45dari kabinetnya
13:46bahwa
13:46menteri yang ada
13:47di kabinetnya
13:48seperti ini
13:49gitu
13:49oke
13:50Mas Soto
13:50merespon soal itu
13:52masalah singgungan politik
13:53lagi ditambah
13:54tidak hanya Nusron yang disebut-sebut
13:56namanya dalam perkara ini
13:57Fad Arafik itu
13:59sudah tiga kali juga
14:00kena kasus swap
14:01berurusan dengan KPK
14:04iya
14:05ini
14:05ini kan masalah
14:07klasik ya
14:09kita terus
14:10berulang
14:11membahas hal yang sama
14:12lalu kemudian
14:14beberapa tahun lagi
14:14ada menteri yang kena lagi
14:16menterinya
14:17kebanyakan juga
14:18dari parpol
14:18tapi yang kita lihat
14:19kemudian
14:20siapapun Presiden terpilih
14:22lebih suka dengan
14:22menteri parpol juga
14:23gitu
14:24dan kemudian
14:25memberikan cek kosong
14:26seakan-akan
14:27siapapun kemudian
14:28yang ditunjuk oleh
14:29ketua umumnya
14:30akan diberikan
14:30gak ada tuh
14:31filtering yang namanya
14:32masalah integritas
14:34gak ada tuh filtering
14:35yang namanya kompetensi
14:36dan lain-lain
14:37dan inilah yang kemudian
14:38terjadi dalam
14:39minimal
14:40kalau kita tarik tadi
14:41saya bilang
14:42ada tujuh menteri
14:42dari parpol
14:43yang udah kena gitu ya
14:44Mas
14:44dan
14:45menurut saya
14:46ini sebuah kotak Pandora
14:48bagaimana KPK
14:49ketika berani
14:50membuka kasus ini
14:51seterang-terangnya
14:53itu juga akan memberikan
14:54tamparan secara politik
14:56sehingga kita kemudian
14:57bisa bicara
14:57hal-hal yang
14:58lebih sistematis
15:00dan kemudian bisa
15:01diatur dalam aturan
15:02contoh tadi Mbak Yati katakan
15:03selama ini kan
15:04partai selalu berlindung
15:06kalau tidak ada keputusan
15:07pengadilan yang mengatakan
15:08misalnya bahwa hak politik
15:10dihilangkan
15:10yaudah
15:11kemudian udah kena kasus korupsi
15:13dia bisa jadi
15:14pimpinan DPP lagi
15:16jadi DPR lagi
15:17dan lain-lain
15:18itu yang seharusnya
15:19diatur di dalam
15:20undang-undang parpol kita
15:21undang-undang MD3 kita
15:23dan undang-undang
15:24politik yang lain
15:25malah sekarang
15:26parpol kan
15:27fokusnya pada
15:285%
15:29parentary threshold
15:30presidential threshold
15:31hal-hal yang gak ada
15:32kaitannya dengan
15:33peningkatan kualitas
15:34dari
15:35partai gitu
15:36Mas Tifal
15:37itu yang menurut saya
15:38seharusnya jadi
15:39tamparan
15:40yang selain itu
15:42begini Mas Tifal
15:43yang paling penting
15:44menurut saya ini
15:44bisa dibuka
15:45seterang-terang
15:46nanti bagaimana
15:47penjelasan dari
15:47106 miliar ya
15:49makanya saya tidak ingin
15:49mengatakan ini hanya
15:50kasus penyuapan sumarekon
15:51106 miliar ini kan
15:53macam-macam
15:53ada jual-beli jabatan
15:55kalau terkait dengan
15:56misalnya penerbitan
15:57sertifikat
15:58HGB
15:58pembukaan blokir tanah
16:00artinya ini melibatkan
16:02nanti mungkin banyak
16:02pihak swasta
16:03melibatkan juga
16:04jangan-jangan
16:05birokrat yang lain
16:06yang sering jadi
16:07pertanyaan sebenarnya
16:08adalah
16:08apakah ini
16:09sekedar penyuapan
16:10atau modus
16:11pemerasan
16:12yang sifatnya
16:13sistematis
16:14kalau itu
16:15yang terjadi
16:16jangan-jangan
16:17memang ini bukan
16:18hanya terjadi
16:19di kementerian ini
16:19ini udah menjadi
16:21sebuah budaya
16:22bangsa kita loh
16:23dan ini gak mengherankan
16:24kalau kemudian
16:25investasi susah
16:26masuk
16:27asing juga
16:28semakin anti
16:29dan ini yang menurut saya
16:31harus dibuka seterang-terangnya
16:32karena ini sedang berbicara
16:34mengenai integritas
16:35sistem dari
16:36kebangsaan kita
16:37pemerintah kita
16:38di tengah
16:39Pak Prabowo
16:40sebenarnya sering sekali
16:41teriak mengenai
16:41anti korupsi
16:42tapi yang terjadi adalah
16:44bahkan
16:44di lingkaran
16:45kekuasaan
16:46pemerintah pusat
16:47dia terjadi pada
16:48skala lebih masif
16:49dibandingkan dengan
16:50yang terjadi di
16:51pemerintah daerah
16:51baik
16:52Mas Toto
16:53Bu Yenti
16:53terima kasih banyak
16:54sudah berdiskusi
16:55dan berbagi perspektif
16:56bersama kami
16:56sehat selalu untuk
16:57Anda berdua
16:57selamat malam
16:59terima kasih
16:59Bayan di Mas Tifal
17:01terima kasih
17:01terima kasih
Komentar