Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
Komisi III DPR RI memutuskan sebanyak 13 tindak pidana masuk dalam daftar yang dapat dikenai Perampasan Aset.

"Dalam penyusunan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana, Komisi III DPR RI saat ini telah memasukkan dalam daftar mengenai tindak pidana yang dapat dikenai Perampasan Aset," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam keterangannya.

Tonton juga RiauOnline “
(RiauOnline)

#Riauonline #Riauonlinecoid #RUUPerampasanaset

Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar dan share.

Tonton konten lainnya juga di YouTube Channel:
- Sisi Lain https://youtu.be/_TYOe2wDBl8
- Wamoi dan Riau https://youtu.be/roXyLa8aFLU

Jangan lupa subscribe yaa..

Follow Juga akun Sosial Media kami

https://www.facebook.com/RiauOnlin

https://twitter.com/red_riauonline

https://www.instagram.com/riauonline.co.id/?hl=id

https://www.tiktok.com/@riauonline1

https://s.helo-app.com/al/xvYZYpjbvR

https://sck.io/u/j3hlxrGg

Kategori

🗞
Berita
Transkrip
00:00Tak cuma korupsi, sederet daftar tindap pidana ini bakal masuk RUU perampasan aset.
00:05Komisi 3 DPR RI memutuskan sebanyak 13 tindap pidana masuk dalam daftar yang dapat dikenai perampasan aset.
00:12Dalam penyusunan RUU perampasan aset terkait tindap pidana,
00:15Komisi 3 DPR RI saat ini telah memasukkan dalam daftar mengenai tindap pidana yang dapat dikenai perampasan aset,
00:21kata Ketua Komisi 3 DPR Habibu Rohman dalam keterangannya, Minggu, 30 Agustus 2026.
00:26Berikut 13 jenis tindap pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset.
00:321. Tindak pidana korupsi
00:342. Tindak pidana narkotika dan psikotropika
00:383. Tindak pidana terorisme
00:404. Tindak pidana penyelundupan manusia
00:435. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya
00:496. Tindak pidana di bidang kehutanan
00:527. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup
00:558. Tindak pidana di bidang perpajakan
00:589. Tindak pidana di bidang perbankan
01:0210. Tindak pidana di bidang perasuransian
01:0511. Tindak pidana di bidang pertambangan
01:0912. Tindak pidana di bidang kelawutan dan perikanan
01:1313. Tindak pidana perdagangan orang
01:16Habibur Rahman menegaskan 13 jenis tersebut ditetapkan setelah mempertimbangkan masukan para ahli mengenai perlunya pembatasan perkara yang dapat dikenai mekanisme
01:24perampasan aset tanpa putusan pidana.
01:25Para ahli hukum menyampaikan bahwa tindak pidana yang diatur sebaiknya merupakan tindak pidana yang bermotif ekonomi, merugikan negara dan masyarakat
01:33luas, atau memiliki tingkat keseriusan tinggi dan berdampak pada publik secara ekonomi, jelas dia.
01:38Terima kasih telah menonton!
Komentar

Dianjurkan