PRETORIANISME TERSELUBUNG: PASAR TARUHAN PANGLIMA DAN EKSEKUSI MATI SUPREMASI SIPIL
By Ipung Purwandono
"Pasar Taruhan Panglima" saat ini bukan sekadar rotasi rutin jabatan militer, melainkan sebuah perjudian politik tingkat tinggi yang menandai berakhirnya era reformasi TNI dan lahirnya kembali "Pretorianisme Terselubung". Di bawah doktrin "Militerisme Pembangunan Terintegrasi", militer tidak lagi diarahkan untuk kembali ke barak, melainkan ditarik secara sistematis ke dalam jantung urusan domestik sipil—mulai dari ketahanan pangan, pengadaan air, hingga tata kelola birokrasi daerah. Fenomena ini menciptakan "Halusinasi Pembangunan" di mana masyarakat dilatih untuk memaklumi kehadiran tentara di segala lini kehidupan publik, yang secara perlahan melumpuhkan legitimasi dan fungsi instansi sipil.
Secara sistematis, konsolidasi kekuasaan ini dilakukan melalui tiga jalur penghancuran supremasi sipil:
Personalisasi Komando dan "Loyalitas Ring 1": Penempatan perwira-perwira dengan kedekatan psikologis personal (mantan ajudan atau mantan pengawal) di posisi komando tempur utama—seperti Jenderal Maruli Simanjuntak (KSAD), Marsekal Tonny Harjono (KSAU), dan Mayjen Rudy Saladin (Pangdam Brawijaya)—menunjukkan bahwa kriteria utama bukan lagi senioritas murni, melainkan jaminan proteksi terhadap stabilitas rezim. Hal ini mengubah TNI dari alat negara menjadi instrumen politik pemukul milik penguasa.
Normalisasi Dwifungsi Gaya Baru: Melalui revisi UU TNI dan UU ASN, negara telah melegalkan perwira aktif untuk menduduki jabatan-jabatan sipil strategis. Keterlibatan tentara dalam sektor nonsis-hankam (seperti program pipanisasi dan cetak sawah) adalah bentuk "Kanibalisme Birokrasi" yang mengerdilkan peran kementerian sipil dan mengaburkan batas profesionalisme militer.
Ancaman "Model Myanmar": Kita sedang berada pada persimpangan berbahaya. Jika ketergantungan pada militer dalam urusan sipil terus dipelihara, Indonesia berisiko terjebak dalam kegagalan ekonomi sistematis seperti Junta Militer Myanmar yang mengelola negara berdasarkan loyalitas barak, bukan kompetensi teknokratis
. Keberhasilan ekonomi seharusnya dibangun melalui Supremasi Sipil-Teknokratis (seperti Vietnam), bukan melalui mobilisasi pasukan berbaju loreng ke wilayah publik.
Siapa pun yang terpilih dari "pasar taruhan" ini—apakah itu Jenderal Maruli yang menguasai supremasi struktural darat atau Mayjen Rudy Saladin sebagai rising star favorit Presiden—arahnya tetap sama: penyusutan ruang demokrasi. Pergantian Panglima TNI hanyalah rotasi figur penanggung jawab operasional, bukan perubahan ideologi; sebuah proses yang mengunci militer untuk tetap menjadi penjamin stabilitas ekonomi dan pengawal investasi di atas sisa-sisa hak asasi dan kedaulatan sipil.
Komentar