PARADOKS KEKUASAAN: ANATOMI EROSI DEMOKRASI DAN HEGEMONI KAPITALISME BERSENJATA
by Ipung Purwandono
Fenomena "Paradoks Indonesia" kini telah bertransformasi dari sekadar kritik intelektual menjadi realitas politik yang mengkhawatirkan, di mana sang pengkritik sistem oligarki justru menjadi pelestari utama sistem tersebut melalui kebijakan yang kontradiktif. Secara sistematis, rezim ini menjalankan agenda "Kapitalisme Bersenjata" (Armed Capitalism), sebuah persenyawaan antara kekuatan modal besar dan instrumen kekuasaan negara yang menjamin proteksi bagi investasi ekstraktif sekaligus mengamankan logistik politik bagi aparat.
Ketidakkonsistenan ini terlihat dalam tiga dimensi struktural yang saling berkelindan:
Kanibalisme Fiskal dan Ekonomi Komando: Program populis berskala masif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu risiko fiskal serius akibat realokasi anggaran dari sektor fundamental seperti pendidikan dan kesehatan. Upaya sentralisasi kekayaan negara melalui badan Danantara tanpa pengawasan publik yang independen mencerminkan pola manajemen ekonomi komando yang rentan terhadap inefisiensi sistemis, mirip dengan model Vierjahresplan pada era otoriter.
Militerisasi Jabatan Sipil: Ekspansi personel militer aktif ke pos jabatan sipil dan pembentukan institusi pendidikan doktriner seperti Universitas Republik Indonesia (URI) menandai kembalinya corak supremasi militer. Hal ini menciptakan fenomena democratic backsliding, di mana nilai-nilai demokrasi dilemahkan dari dalam melalui instrumen legal yang seolah-olah konstitusional.
Autokrasi Legalistik dan Represi Selektif: Negara menunjukkan wajah ganda dengan membiarkan kritik dari kalangan elit akademisi sebagai kosmetik demokrasi, namun melakukan represi total terhadap gerakan rakyat di jalanan
,
. Dengan catatan 703 tahanan politik dalam waktu kurang dari dua tahun, rezim ini menggunakan "Autokrasi Legalistik"—pemanfaatan pasal-pasal karet dalam KUHP dan UU ITE—untuk memenjarakan oposisi akar rumput melalui proses peradilan yang terlihat sah secara formal.
Pada akhirnya, ancaman terhadap masa depan bangsa tidak lagi datang dari kudeta terbuka, melainkan dari erosi sistematis institusi negara yang menumbalkan kesejahteraan rakyat demi stabilitas semu dan kepentingan koalisi elit. Di tengah manipulasi narasi diplomasi global, realitas domestik justru diwarnai oleh gelombang PHK massal dan polarisasi sosial yang sengaja dipelihara sebagai alat kontrol politik.
Komentar