REPUBLIK TRANSAKSIONAL: NEGARA SEBAGAI MESIN PERAMPOK DAN KANIBALISME EKONOMI RAKYAT
Indonesia saat ini bukan lagi dipimpin oleh pemerintahan yang berpihak pada rakyat, melainkan oleh sebuah entitas bisnis transaksional raksasa yang menggunakan instrumen hukum dan anggaran negara demi memperkaya kroni serta memuaskan syahwat ekonomi oligarki. Rakyat di akar rumput hanya dijadikan komoditas politik dan tumbal proyek melalui program-program yang cacat struktural sejak dalam pikiran
. Tragedi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengakibatkan puluhan ribu anak sekolah keracunan bakteri E. coli adalah bukti nyata bagaimana nyawa anak-anak ditumbalkan demi memperlebar margin keuntungan vendor yang terafiliasi secara politik.
Keserakahan rezim ini semakin vulgar melalui praktik pembajakan negara (State Capture). Kebijakan mandatori Biodiesel B50 hanyalah kedok untuk melakukan mekanisme transfer kekayaan publik secara masif ke kantong korporasi dan taipan sawit, yang di saat bersamaan merusak kendaraan rakyat dan memicu kenaikan harga minyak goreng. Puncak dari pengkhianatan ini adalah pembentukan 48 kementerian baru yang memicu perampokan dana APBD di daerah melalui skema refocusing; anggaran perbaikan jalan dan insentif guru honorer dipangkas habis hanya untuk membiayai fasilitas mewah birokrasi baru.
Dengan lembaga pengawas seperti DPR yang telah lumpuh menjadi stempel legalitas dan konsolidasi aset BUMN melalui Danantara yang berada di bawah kendali penuh presiden tanpa pengawasan, negara ini sedang dikelola layaknya perusahaan pribadi penguasa. Sudah saatnya rakyat membangun kesadaran kritis yang radikal untuk menolak tunduk pada narasi penyangkalan Istana dan menuntut audit total atas setiap rupiah uang rakyat yang dipertaruhkan di atas meja proyek politik.
Komentar