Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KOMPAS.TV Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi protes sejumlah serikat buruh terkait pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Para buruh meminta pemerintah merevisi kebijakan tersebut, bahkan mengusulkan agar tarif pajaknya dinolkan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Purbaya menyatakan pemerintah akan meninjau lebih lanjut aturan yang berlaku sebelum mengambil keputusan. Ia juga memastikan akan membandingkan kebijakan perpajakan atas manfaat JHT dengan praktik yang diterapkan di sejumlah negara lain.

Selain itu, pemerintah akan mengkaji kelompok pekerja yang selama ini terdampak oleh pengenaan PPh atas pencairan JHT. Menurut Purbaya, evaluasi tersebut penting agar perubahan kebijakan benar-benar tepat sasaran.

Purbaya menegaskan pemerintah tidak ingin kebijakan penghapusan PPh atas manfaat JHT justru lebih banyak menguntungkan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Karena itu, kajian menyeluruh akan dilakukan sebelum pemerintah memutuskan apakah aturan tersebut perlu direvisi.

#PurbayaYudhiSadewa #PajakJHT #BPJSKetenagakerjaan

Baca Juga Purbaya ke Ketua Banggar: Serius Enggak Nih? saat Bahas Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun di https://www.kompas.tv/nasional/677866/purbaya-ke-ketua-banggar-serius-enggak-nih-saat-bahas-komitmen-wajib-belajar-13-tahun

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/678098/pph-jht-bpjs-diprotes-buruh-purbaya-pastikan-pemerintah-kaji-aturan-yang-berlaku-kompas-petang
Transkrip
00:00Kami lanjutkan lagi kompas petang, Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara terkait protes sejumlah serikat buruh mengenai pengenaan
00:08pajak penghasilan atau PPH atas pencairan jaminan hari tua, JHT, BPJS Keterangga Kerjaan.
00:15Mereka meminta agar kebijakan itu direvisi alias dinolkan.
00:19Purbaya mengatakan akan meninjau lebih jauh mengenai aturan tersebut dan membandingkannya dengan kebijakan yang ada di negara lain.
00:26Ia mengaku akan melihat seberapa banyak pekerja yang terkena PPH atas manfaat JHT, jangan sampai yang terdampak selama ini justru
00:34orang kaya yang kemudian diuntungkan jika kebijakan tersebut dihapus.
00:40Belum, nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa.
00:48Jadi bisa dikasih bisa nggak tergantung hasil ini kita, tapi rasanya sih untuk fairness semuanya kan bayar.
00:55Dan kita akan cek itu yang, itu kan sampai 50 juta ya, 0.000.000. Kita akan lihat yang bayar
01:04di atas 50 juta berapa sih.
01:06Jangan-jangan nanti saya kasih untuk orang yang kaya A aja. Jadi saya akan investigasi lebih lanjut.
01:11Itu kan udah dipotong tersebut, tapi totalnya karena 50 juta kan nggak bayar.
01:17Ya, yang di atas itu maksudnya kan dipotongnya sudah dari sebelumnya, tapi ujungnya malah dipotong juga gitu.
01:22Itu kan aturan undang-undang yang ada kan, kita lihat.
01:24Tapi gini, jangan sampai saya ocak potong yang dapet yang untung orang kaya, nanti saya dimakai-makai lagi gue.
01:28Ya.
01:29Ya.
Komentar

Dianjurkan