- 6 jam yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026.
Kebijakan ini diambil untuk melakukan penataan ulang tata kelola program, efisiensi anggaran, serta evaluasi operasional ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Dalam konferensi pers, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut penghentian sementara MBG berpotensi menghemat anggaran hingga Rp3 triliun dari sisi insentif SPPG.
Selain itu, BGN juga mulai melakukan refocusing penerima manfaat dengan mengidentifikasi puluhan sekolah yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.
Anggaran yang dihemat nantinya akan dialihkan untuk kelompok yang lebih membutuhkan, seperti daerah 3T, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak dengan risiko kerentanan gizi lebih tinggi.
Produser: Prayogi
Editor: Novaltri
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/675668/bgn-hentikan-mbg-saat-libur-sekolah-klaim-hemat-rp3-triliun-76-sekolah-bakal-dicoret-dari-penerima
Kebijakan ini diambil untuk melakukan penataan ulang tata kelola program, efisiensi anggaran, serta evaluasi operasional ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Dalam konferensi pers, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut penghentian sementara MBG berpotensi menghemat anggaran hingga Rp3 triliun dari sisi insentif SPPG.
Selain itu, BGN juga mulai melakukan refocusing penerima manfaat dengan mengidentifikasi puluhan sekolah yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.
Anggaran yang dihemat nantinya akan dialihkan untuk kelompok yang lebih membutuhkan, seperti daerah 3T, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak dengan risiko kerentanan gizi lebih tinggi.
Produser: Prayogi
Editor: Novaltri
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/675668/bgn-hentikan-mbg-saat-libur-sekolah-klaim-hemat-rp3-triliun-76-sekolah-bakal-dicoret-dari-penerima
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:002026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur
00:06dalam rangka penyelenggaraan program MBK pada tahun anggaran 2026.
00:11Jadi memang surat edaran ini dikeluarkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional,
00:18efisiensi sumber daya, dan standarisasi program MBK pada SPPG.
00:23Nah ini ibu dan bapak, kebetulan kan memang libur sekolah ya secara formal dari Kementerian Pendidikan
00:31menetapkan liburan sekolah 22 Juni hingga 13 Juli 2026.
00:38Nah mungkin ibu dan bapak, rekan-rekan wartawan belum lupa ya waktu di periode yang dulu,
00:44itu di hari Ramadan, di saat libur pun ada sistem pemberian MBK, sistem bundling lah dan sebagainya ya.
00:56Nah untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBK
01:05dengan maksud tadi untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya,
01:13mungkin seperti yang ibu dan bapak juga tahu, saya sudah sampaikan pada saat doorstop lalu ya,
01:19kami BPN ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali,
01:26sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini.
01:29Dan di dalam SA tersebut, setiap SPPG yang selama ini ya, selama ini mendapat insentif sebesar 6 juta per hari,
01:43walaupun tidak melakukan operasionalisasi secara penuh,
01:47misalnya penerima manfaatnya tidak 3 ribu, lalu apa, belum beroperasi secara,
01:56maksudnya belum operasional secara penuh, karena tadi penerima manfaatnya belum mencapai 3 ribu,
02:03maka di dalam SA ini menegaskan bahwa dengan tidak didiskusikannya MBK,
02:08maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif.
02:14Nah itu yang garis bawah yang penting ya.
02:18Dan kalau kita melihat, angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820,
02:27dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari,
02:33maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar 3 triliun 4 miliar 560 juta,
02:44lumayan angkanya ya, dan selain upaya tersebut, kami juga melakukan upaya-upaya lain,
02:52seperti yang sudah kami sampaikan, kami melakukan refocusing penerima manfaat.
02:57Dan saat ini, sampai hari ini ya, nanti tolong diperhatikan betul nih kalau menulis ya,
03:03sampai dengan hari ini, tanggal hari ini, kami sudah melakukan pendataan,
03:08dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa,
03:14sementara ini ya, ibu dan bapak ya, nanti nulisnya, oh kok cuma segitu gitu,
03:18nanti ini lagi, sampai per hari ini, 76 sekolah di Pulau Jawa,
03:25dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa,
03:30itu juga akan kami efisienkan dengan memfokuskan nantinya anggaran yang tadinya untuk di situ,
03:39kita akan memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gisi.
03:48Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan, itu adalah kami anggap,
03:52berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun,
03:55mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gisi mereka,
04:00oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah.
04:04Nah, pemerintah mengalihkan ke sekolah lain,
04:08ya, ke tempat lain,
04:10ke daerah 3T,
04:13ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,
04:18nah, ibu dan bapak semuanya,
04:20angka di atas masih terus akan kami perbaharui,
04:24ya, tadi saya sudah katakan,
04:26angka itu sementara sampai dengan hari ini.
04:30Kami masih terus bekerja untuk memperbaharui kualitas data,
04:37ya, karena data itu sangat penting,
04:40untuk menjadi dasar bagi kami,
04:43membuat kebijakan tentang refocusing penerima manfaat.
04:47Jadi, saya baru menyampaikan per hari ini ya,
04:50nanti jangan ditulisnya, oh kok cuma segitu,
04:52enggak, per hari ini.
04:53Tapi masih akan terus,
04:56bisa jadi akan terus bertambah,
04:58karena memang kami melihat beberapa indikator, ya,
05:01ada kerentanan gisi,
05:03kondisi sosial ekonomi,
05:05akses terhadap pemenuhan gisi,
05:07dan sebagainya,
05:08itu nanti yang akan kami injek di dalam data-data yang kami sudah punya,
05:14agar pada akhirnya nanti kami benar bisa melakukan refocusing penerima manfaat,
05:20kepada rakyat di Indonesia ini,
05:25anak-anak Indonesia ini,
05:26yang benar-benar membutuhkan intervensi gisi dari pemerintah.
05:30bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gisinya,
05:37karena kondisi-kondisi yang tadi mungkin secara ekonomi berada di desil yang tinggi,
05:42itu maka tidak akan diberikan program makan bergisi gratis ini.
05:49Sekali lagi, hal ini kami lakukan agar program makan bergisi gratis ini benar-benar secara efektif,
05:57ya, efektif itu diberikan kepada memang yang tepat sasaran,
06:01dan efisien karena nanti angkanya yang akan digunakan APBN pun bisa lebih kita efisienkan,
06:09kita hemat.
06:10Mungkin itu yang pertama dari saya.
06:12Terima kasih.
06:13Baik, izin, ini langsung tanya jawab.
06:18Oh ya, jadi temanya hari ini tentang refocusing dan efisiensi APBN ya.
06:24Jadi teman-teman mohon, ini kalau terpertama ada tiga penanya,
06:28silahkan dari sisi sini satu, tengah satu, sana satu ya.
06:35Ini dulu tadi ya, Mas Maik ya.
06:37Silahkan.
06:38Sebutkan nama dan asal medianya.
06:48Ibu, saya Heru, Ibu, dari Radio El Sinta, Ibu.
06:51Ibu, tadi Ibu bilang nanti akan dihentikan sementara untuk MBG,
06:59yaitu untuk anak-anak sekolah di masa Ibor sekolah dari tanggal 22 sampai 13 Juli ya, Ibu.
07:04Nah, kira-kira, Ibu, itu bisa menghemat sampai berapa rupiah sih, Ibu, kasarnya bagi BGN sendiri.
07:13Terus yang kedua, Ibu, nantinya, Ibu, ada pengawasan nggak, Ibu, terhadap SPPG, SPPG ini, Ibu?
07:21Terima kasih, Ibu.
07:23Langsung ya, tadi kalau dari sisi insentif SPPG, kan selama ini yang sering rame di media ya, 6 juta per
07:34hari gitu kan,
07:35Nah, itu dari insentif itu sebesar 3 triliun sekian tadi yang saya sebutkan tadi, untuk penghematannya.
07:43Dengan tidak diberikannya MBG tadi itu untuk selama masa liburan sekolah.
07:49Jadi insentif yang 6 juta itu kan tidak diberikan.
07:53Jadi dari insentif itu angkanya 3 triliun sekian.
07:58Lalu, apa tadi ya?
08:00Pengawasan terhadap SPPG.
08:03Pengawasan, maksudnya pengawasan apa nih?
08:05Pengawasan SPPG, nanti kan pengawasan salah, ada pengawasan yang, yang tidak ada, SPPG baru kan sudah diisi kan?
08:15Ya, begini.
08:17Ada beberapa aplikasi yang digunakan di BGN.
08:21Ada portal mitra, kami sudah tutup.
08:23Jadi portal mitranya kami tutup.
08:25Artinya tidak ada lagi bisa orang akses untuk kapur baru.
08:30Jadi kita mengawasinya by system nih, gitu ya.
08:33Lalu untuk yang tadi, gimana caranya supaya virtual accountnya tidak kami kirimin?
08:41Jadi supaya memang tidak bisa operasional kan, karena uangnya tidak kami top up.
08:46Itu cara-cara kami, jadi tidak perlu yang pengawasan kita harus datang, itu nggak perlu.
08:50Jadi dengan kita tidak mengirimkan top up di dalam virtual account, itu otomatis SPPG tidak bisa beroperasional.
08:58Ya, jadi bukan pengawasan kita yang nanti akan ngecek satu-satu bener nggak beroperasi, nggak, itu nggak.
09:05Tapi dengan sistem yang ada.
09:07Oke, yang depan, mas yang tadi bilang duluan.
09:12Selamat sore menuju malam.
09:14Andi, Bu, dari Kata Data.
09:15Ada dua pertanyaan.
09:17Pertama, soal tadi Ibu bilang desil yang tinggi tidak akan mendapatkan MBG karena sudah mampu.
09:26Itu boleh diperjelas lagi nggak, Bu?
09:28Yang akan dapat MBG itu desil berapa aja jadinya?
09:31Satu, dua, tiga, empat, atau sepuluh nggak dapat.
09:33Yang kedua, tadi Ibu juga bilang bahwa penghentian MBG sementara itu untuk standarisasi tata kelola.
09:40Boleh dielaborasi sedikit nggak, Bu?
09:43Maksudnya standarisasi tata kelola ini apa?
09:45Apakah nanti jika setelah 13, saat 14 Juli semua beroperasi lagi,
09:51kalau ada SPPG yang tidak memenuhi standar, bakal cut permanen atau kayak gimana gitu?
09:57Terima kasih.
09:59Iya.
10:01Desil itu hanya salah satu indikator ya.
10:04Jadi nanti tadi saya sudah mengatakan ada kerentanan visi, kondisi sosial ekonomi
10:09yang tadi mungkin salah satu parameternya ada resil, kemudian akses terhadap pemenuhan visi.
10:15Nah itu masih kami olah, masih kami ramu kriteria yang tepat seperti apa.
10:22Dan indikator itu intinya memang akan membantu kami dalam membuat kebijakan.
10:29Tapi saya belum bisa membuat begini, karena anggaran yang ada itu nanti besok dan minggu depan
10:37masih akan kami bahas dengan kementerian keuangan juga.
10:40Jadi semaksimal berapa yang bisa kita lakukan efisiensi dengan tentu indikator-indikator tadi.
10:49Kalau memang dia berada di daerah yang rentan visi, kondisi sosial ekonomi yang diindikatorkan dengan desil,
10:58dan akses terhadap pemenuhan visi memang rentan, maka itu bisa menjadi pertimbangan bagi kami juga
11:04untuk melakukan efisiensi dengan melakukan refocusing kepada pihak lain yang lebih membutuhkan.
11:11Tapi kalau sekarang ditanya, bu, persisnya apa?
11:14Nah formula itu yang masih kami susun ya mas ya.
11:16Jadi ini mohon maaf nih karena kami juga baru ini ya, dan kami benar-benar mengejar untuk data dan sebagainya.
11:26Mungkin belum bisa se-ideal yang kami bayangkan, walaupun kami sudah punya gambaran,
11:31kira-kira nanti akan ada mekanisme untuk kita pilah seperti itu.
11:36Ada kerentanan visi, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap pemenuhan visi, dan seterusnya.
11:43Ya, yang kedua tadi standarisasi tata kelola, bu, setelah penghimpinan selama masa libur,
11:49kira-kira standarisasi tata kelola seperti apa?
11:51Ya, jadi teman-teman di BGN tuh sebenarnya selama ini sudah juga banyak memantau,
12:00ya bahkan mungkin sudah rame juga di medsos kan banyak dapur-dapur yang kurang sesuai dengan standar, ya.
12:07Nah, itu nanti kami akan evaluasi semua.
12:09Kalau yang benar-benar sangat tidak memungkinkan untuk beroperasi,
12:15sementara di situ memang kebetulan juga penerima manfaatnya tidak ada, gitu ya,
12:20atau mungkin bisa kita minimalkan, atau bisa kita alihkan ke SPPG terdekat yang memang lebih berkualitas,
12:28katakanlah begitu, itu nanti kami akan lakukan.
12:30Tapi sekali lagi, Mas, ini harus satu persatu nih, memang agak rumitnya ya,
12:35harus satu persatu dan kami berpatokan dulu, penerima manfaat dulu nih, gitu ya.
12:41Jadi, mungkin yang kemarin-kemarin, yang kemarin itu kan, ya mungkin teman-teman udah tahu lah ya,
12:48ada jual beli titik, sehingga yang menjadi fokus itu SPPG-nya, penerima manfaatnya,
12:54ya pokoknya nanti dicari terdekat di situ.
12:56Nah, kami tidak ingin seperti itu, maka sekarang pastikan dulu penerima manfaat,
13:02pastikan dia akan di, apa, supply gitu ya, diantar dari SPPG yang mana.
13:08Nah, itu baru nanti kita akan mengikuti proses efisiensinya.
13:14Agak rumit memang, karena memang harus satu persatu di antara tadi ya, 27.820.
13:21Tapi sebenarnya teman-teman di Kedeputian Tawas, Pemantuan Pengawasan, dan sebagainya,
13:26sebenarnya sudah punya data-data awal yang mungkin bisa menjadi fokus kami nanti,
13:32untuk kami cermati apakah SPPG itu memang masih bisa kita tingkatkan misalnya ya, secara kualitas.
13:40Atau memang benar-benar, jadi mungkin teman-teman tahu ya,
13:43kemarin kan sempat ada perubahan juknis, dari 400 luasan dapurnya diubahlah oleh kepala SPPGN yang dulu,
13:58menjadi 150, kayak gitu dong.
14:00Nah, itu kan yang seperti itu kan menyebabkan dapur-dapur kemudian menjadi tidak memenuhi standar
14:06untuk menghasilkan kualitas makanan yang baik.
14:09Nah, itu pas ya.
14:11Ya, memang agak ini harus pelan-pelan di cek satu persatu.
14:16Oke, yang dari sisi sana.
14:19Ini, Mbak.
14:22Selamat sore, Ibu Sarri. Saya Dela dari CNN Indonesia, Bu.
14:26Ibu, terakhir, kemarin Ibu itu di rapat tertutup di DPR itu menyampaikan
14:31kalau anggaran 2027 itu dipastikan berkurang ya, Bu, dari alokasi 2026 sebesar 268 triliun, Bu.
14:37Bu Nani juga sempat menyebut di istana kalau akan efisiensi ketiga, Bu, itu anggarannya.
14:42Pak Purbaya juga menyebut mau bertemu dengan Badan Gizi Nasional untuk membicarakan efisiensi gitu, Bu.
14:48Nah, ini angka yang diajukan untuk 2027 itu sebenarnya berapa?
14:522027 itu sekitar 270 triliun dengan asumsi penerima manfaat sekitar 81 juta.
15:00Tapi, sekali lagi, itu diajukan oleh masa dulu yang dulu.
15:04Sementara kami menganggap kalau kita melihat secara umum lah ya dari data yang ada
15:10atau kalau kita bandingkan dengan RPJMN, itu kalau dibandingkan dengan RPJMN sudah jauh sekali loh
15:16kalau RPJM itu tidak sampai segitu.
15:18Nah, itu yang kami besok Jumat sama minggu depan masih akan kami bahas sama Kementerian Keuangan.
15:24Kemarin di DPR itu adalah pembahasan pagu indikatif yang diusulkan oleh Pak Badan dan kawan-kawan dulu
15:36lalu diformalkan ada surat dari Kementerian Keuangan pada kami untuk menyusun pagu alokasi lebih lanjut di angka 270 dari asumsi
15:4881 juta.
15:49Nah, itu yang kami anggap bahwa angkanya sendiri itu masih terlalu besar.
15:54Karena kalau kita lihat acuan di 2026 saja, itu kan masih terlalu besar angkanya ya.
16:01Nah, itu yang kalau ditanya, bu, gimana? Udah nemu belum getilnya angkanya?
16:06Kemarin dengan DPR sudah sepakat kami diberi waktu satu bulan untuk kami susun pulang lagi.
16:12Nah, jadi besok kami bahas dengan Kementerian Keuangan Keuangan, lalu minggu depan juga kami bahas lagi.
16:20Jadi, kalau ditanya sekarang, berapa bu angka detailnya? Kami belum bisa menyampaikan.
16:24Tapi angka itu lahir dari asumsi 81 juta peningan manfaat 270.
16:30Itu masih, kami anggap masih terlalu besar.
16:34Ya, memang kalau kita bicara fiskal, ya samalah seperti kita ibu-ibu ya kalau dengan anggaran yang ada bisa lebih
16:47kita turangi,
16:49bisa kita efisienkan dari sisi mungkin tak di insentif, karena sebenarnya memang tidak tepat.
16:54Kita 6 juta per hari flat, padahal penerima manfaatnya ada yang 500, 1.500, ada yang 3.000, tapi disamakan
17:046 juta.
17:05Nah, itu beberapa hal yang nanti akan kami koreksi-koreksi lagi.
17:15Harus, mas.
17:17Karena itu kan siklus penetapan anggaran yang normal ya.
17:23Nanti ketika pidato sebelum 17 Agustus, kan sudah harus final doang kan.
17:30Ya, kami harus kerja keras untuk, tadi datanya kami pastikan lagi, dapur-dapurnya kami pastikan lagi.
17:40Ya, kalau enggak nanti kita ketinggalan kan tidak ada anggaranya.
17:43Jadi harus, harus mengikuti siklus anggaran.
17:46Nanti kan setelah pagu indikatif, kita alokasinya berapa.
17:50Mungkin dua lagi kali ya, Bu? Udah.
17:53Ya, maagret.
17:54Silahkan yang belakang sama yang telah.
18:02Baik, Ibu.
18:03Saya Maik dari Air Mall.
18:05Mau menanyakan soal ini, Bu.
18:07Kan kemarin ada wacana untuk BGN dapur, itu ada tiga klaster ya, Bu.
18:13A, B, dan C.
18:14Dan itu standarnya gimana ya, Bu?
18:16Untuk A, B, C itu, dapur-dapur itu.
18:18Kemudian soal ini, Bu.
18:21The Ombudsman sebelumnya bilang bahwasannya KSP itu bisa menjadi, mengoptimalkan untuk menjadi Dewan Pengawas BGN.
18:28Dari BGN sendiri atau apakah akan membentuk Dewan Pengawas untuk mengawasi BGN ini sendiri atau nanti koordinasi langsung dari KSP.
18:37Dan yang ketiga, soal dapur-dapur yang nantinya Ibu bilang tadi ada pemangkasan dan lain-lain, itu akan dilukur jadi
18:47satu.
18:47Atau dapur-dapur yang nanti akan ditutup, itu nanti akan dikembalikan soal investasinya.
18:52Begitu, Bu. Terima kasih.
18:54Ya.
18:56Salah satu opsi yang akan diambil memang seperti itu ya, klasterisasi dapur.
19:01Karena memang kalau kita mengaju mungkin daerah-daerah yang di 3T ya, itu kan mungkin jumlah penduduknya tidak sebanyak di
19:10Jawa.
19:11Nah, itu salah satu opsi klasterisasi yang akan kami exercise juga, Mas.
19:16Jadi, nanti tentu itu akan berbeda dengan yang di Jawa.
19:22Dapurnya dan sebagainya juga nanti akan berbeda.
19:25Karena memang sementara ini sudah ada tuh yang beberapa dapur yang masuk di 3T ya, walaupun belum beroperasi secara penuh
19:34lah.
19:35Tapi itu salah satu opsi yang memang nanti akan kami exercise untuk begini.
19:42Jadi, kalau sekarang kan semua sama rata, 6 juta per hari, walaupun penimanfaatnya 500, 1000, 1500, 3000, itu kan nggak
19:53fair sebenarnya ya.
19:54Nah, itu juga nanti penerima manfaatnya juga dipastikan dulu di situ ada berapa, gitu kan, di daerah yang akan dilayani.
20:02Jadi, itulah pentingnya kami menyusun data.
20:05Jadi, salah satu opsinya akan itu.
20:08Lalu, apa tadi ya?
20:14Dewan pengawas tapi, kalau di kita, di OTK kita ada Dewan Pengarah, tapi memang belum ditunjuk siapa orangnya.
20:22Tapi kalau terkait Dewan Pengawas yang dari KSP itu saya malah belum ini, Bu.
20:26Di dalam perpres tentang BGN, ini saya tolong koreksi ya, karena saya orang baru, baru-baru.
20:34Ada Dewan Pengarah namanya ya, Dewan Pengarah.
20:37Nah, beberapa akan kami isi dengan orang-orang yang paham soal gisi, orang-orang yang paham soal kesehatan masyarakat.
20:46Selama ini belum, selama ini masih kosong.
20:49Nah, itu nanti kami akan segera isi, supaya dari mereka lah akan lahir rekomendasi dan pemulasi bagi kami,
20:55apa yang seharusnya kami lakukan, mengintervensi visi dengan kondisi seperti ini.
21:00Nah, itu salah satu hal yang akan kami lakukan.
21:04Sementara ini memang belum pernah diisi ya, belum pernah ada.
21:08Belum ada, tapi strukturnya sebenarnya sudah ada, menurut perpres tentang BGN.
21:12Ya, perpres 82-2024, ada.
21:14Ada berapa posisi?
21:1583, isi.
21:16Ada berapa posisi di situ ya?
21:18Ada tujuh, Bu.
21:20Nah, itu teman-teman menjelaskan.
21:22Ada tujuh, itu nanti kami akan isi ya.
21:32Kami akan lihat anggaran yang ada ya.
21:36Nanti saya ngomong, Bu, Bu, Bu pakai anggaran apa?
21:39Kalau anggarannya belum ada.
21:42Kenapa?
21:45Belum tahu.
21:46Jangan tanya sekarang.
21:49Oke, terakhir dari Mas.
21:52Bu, saya Bayu dari Republika.
21:54Mau tanya terkait adanya SE nomor 12 tahun 2026 ini.
21:59Ini didasarkannya nanti libur pelayanan MBG itu pada hari libur nasional atau libur sekolah, Bu.
22:07Nanti kedepannya juga ketika naik semester gitu, semester baru, apakah akan libur juga?
22:13Biasanya kan dua minggu itu ya.
22:15Dan ini juga kan penerima manfaat MBG juga bukan hanya peserta didik ya, ada 3B juga.
22:22Itu apakah libur juga?
22:23Terus yang kedua, tadi juga ada beberapa mitra yang meminta BGN mencabut SE ini karena mereka berasumsi mereka tidak akan
22:36mendapat insentif.
22:37Dan banyak para relawan, ada sekitar 1,2 juta relawan yang menggantungkan hidupnya dengan insentif itu ketika tidak beroperasi, juga
22:47tidak dikasih gaji.
22:48Terus yang terakhir mungkin keluar dari isu ini sedikit, Bu, terkait motor listrik yang sekarang jadi kasus.
22:57Di luar tema, tolong yang itu enggak usah.
22:59Itu mungkin bisa kasih penjelasan akan digunakan oleh BGN atau tidak. Terima kasih.
23:05Tadi dipatasiin ya teman-teman. Kalau itu enggak dijawab enggak apa-apa loh ya.
23:10Monggo, Bu, yang terkait hari libur nasional, libur daerah, libur sekolah.
23:14Di SE penjelasannya sudah ada ya? Coba dibacain, Pak. Di SE itu sudah hari saya enggak hafal kalimat demi kalimatnya.
23:33Dalam rangka perbaikan pengelolaan MBG, maka pendistribusian pada saat hari libur,
23:39libur sekolah semester genap atau ganjil, hari libur nasional, hari libur keagamaan,
23:45hari libur khusus fakultatif pemerintah daerah, serta hari libur sabtu dan minggu.
23:51Itu ya. Nanti teman-teman bisa baca SE-nya.
23:553B-nya?
23:56D-J, D-I, Nanti, Bu.
23:59Yang 3B-nya libur dua rupu?
24:02Iya. Jadi itu penghitungannya untuk peserta didik maupun non-didik.
24:08Kalau 3B itu termasuk non-didik.
24:13Siapa lagi itu?
24:14Itu yang ditentukan dari Pak Mbak Mbak.
24:17Oh, ya sebuah kebijakan itu tidak mungkin menyenangkan semua pihak.
24:23Tapi kita melihat tujuan dari program itu apa.
24:27Kemudian kita melihat bagaimana efisiensi anggaran.
24:30Sesuatu yang mungkin lebih besar daripada kepentingan-kepentingan pihak tertentu yang kebetulan sudah menjadi mitra.
24:37Jadi, itu kan 18 hari ya.
24:42Sementara hari lain kan sebenarnya beroperasi.
24:44Jadi, rasanya fair ketika memang tidak beroperasi, tidak no service, ya no pay lah.
24:51Ibaratnya begitu ya.
24:52Itu kan sesuatu yang memang wajar.
24:56Nah, kalau konteksnya, oh kan kemarin di Juknisnya seperti ini.
25:01Nah, itu sekali lagi itu masuk ranah dari penyidikan kejaksaan.
25:05Itu ada jenis yang lahir seperti itu mungkin karena ada konteks kepentingan dari pihak-pihak tersebut
25:11yang kebetulan mereka-mereka punya SPPG juga kan gitu.
25:15Nah, itu yang secara kepentingan yang lebih besar yaitu efisiensi anggaran.
25:21Itu kan tidak masuk akal sesuatu yang 6 juta per hari padahal servisnya tidak diberikan.
25:28Itu saja mungkin ya.
25:30Tapi pasti ada lah yang pihaknya tidak menerima itu pasti ya.
25:38Cukup.
25:47Secara umum, saya menjawabnya selalu secara umum.
25:50Tidak satu demi satu barang ya.
25:53Jadi secara umum semua yang sudah dikeluarkan di tahun 2025
25:58sudah kami sisir satu demi satu ya.
26:02Kalau di 2026 ini ada belanja BGM yang outputnya kurang lebih sama dengan yang di 2025
26:14itu di 2026 tidak akan kami eksekusi.
26:18Itu salah satu tentu efisiensi juga.
26:20Nah, yang kemarin sudah 2025 bagaimana kami akan memanfaatkan secara maksimal ya.
26:26Satu demi satu barangnya apa dan sebagainya itu masih kami bahas lah dengan teman-teman yang lain.
26:37Apalagi masih dalam proses dikecaksaankan.
26:40Jadi seperti itu.
26:40Tapi prinsipnya kami tidak ingin mengulangi juga belanja yang kurang bermanfaat,
26:47bahkan tidak bermanfaat di masa yang 2025.
26:51Itu salah satu bentuk efisiensi anggaran.
26:53Dan secara angka-angka itu juga mungkin teman-teman bisa lihat juga ya.
26:57Di beberapa mata anggaran itu sudah dimasukkan oleh MNKU di dalam RO,
27:06rencana output yang masuk di BA BUN.
27:10Itu adalah bentuk blokir ya.
27:12Jadi diambil, tidak boleh dibelanjakan dulu oleh kami.
27:15Nanti kalau mau memakai ada prosedur-prosedur khusus itu,
27:19tidak bisa sembarangan kami.
27:20Itu angkanya sudah diambil.
27:23Bahkan ada yang sudah diambil juga di rencana output untuk direktif presiden.
27:28Itu malah izinnya harus ke segnet dan sebagainya.
27:31Jadi sekarang ini sudah ada angkanya yang memang sudah berkurang dari 268 itu sebenarnya.
27:37Bukan 268 lagi, sudah berkurang dari karena tadi sudah diagun.
27:41Ya teman-teman belajar mekanisme anggaran itu.
27:44Ya kan diambil oleh MNKU berarti.
27:47Disimpan sendiri.
27:48RO diagun sama RO Direktif Presiden.
27:53Tidak bisa kami eksekusi.
27:57Oke ya.
27:58Terima kasih.
27:59Saya rasa cukup teman-teman.
28:01Terima kasih atas kehadirannya.
28:03Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya.
28:06Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami.
28:08Terima kasih.
28:09Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
28:17Yang pagu awal 268, lalu untuk penajaman itu 38,25.
28:24Yang surat pertama, lalu ada lagi 1,37.
28:30Ini ya.
28:32Nah jadi sekarang tinggal sisa pasca penajaman 228,38.
28:40Iya, 2026.
28:43Oh, 222.
28:44Kan tadi saya bilang udah saja.
28:47Ya.
28:48Di tahun ini pokoknya sisa pasca penajaman 228,38 T.
28:54Nah ini nanti masih kami eksersis lagi.
28:57Seperti yang tadi kan, refocusing penerima manfaat.
29:00Itu mungkin bisa jadi akan berkurang lagi.
29:05Mudah-mudahan lah ya.
29:06Pokoknya doakan kami supaya...
29:10Mau ya?
29:14Oke ya.
29:15Makasih ya.
29:16Terima kasih.
Komentar