00:01Saudara Gubernur Maluku Utara, Sherly Chowanda menyebut pemerintah provinsi kini sudah tidak memiliki uang untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan
00:09perjanjian kerja atau P3K sampai akhir 2026.
00:14Keluhan Sherly disampaikan dalam rapat kerja komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri dan sejumlah kepala daerah Senin kemarin.
00:23Ia menjelaskan kondisi keuangan Maluku Utara saat ini bahwa dana alokasi umum atau DAU yang diterima provinsi lebih kecil daripada
00:34belanja pegawai.
00:35Meski Sherly mengaku memahami kondisi APBN yang juga sulit sehingga daerah harus melakukan inovasi.
00:47Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami
00:53sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun.
00:58Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum.
01:01Contoh seperti kita di Maluku Utara, DAU kita itu cuma 960 sekian miliar.
01:08Sedangkan belanja pegawai kita itu 1,1 triliun.
01:11Artinya belanja pegawai kita itu sudah melebihi DAU.
01:15Bahwa kemudian kita berimprovisasi dengan PAD dan DBH.
01:22Dan dana bagi hasil itu kan namanya juga dana bagi hasil dan kami ditahan 60%.
01:26Mungkin kami tidak meminta dari DAU, kami pun tidak meminta bahwa dibayar oleh APBN P3K.
01:31Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan.
01:35Jika itu dikembalikan kita kan mengambil jalan tengah.
01:38Maka kemudian itu sangat membantu.
01:46Agar kebijakan tiga...
01:48Ibu Sherry ada yang mau disampaikan?
01:50Di luar yang sudah disampaikan?
01:52Silahkan Bu.
01:55...dari Pak Mendagri dan Pak Bumen Pan-RB terkait relaksasi.
02:00Untuk itu kami akan mengambil jalan tengah.
02:04Terima kasih telah menonton!
Komentar