Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 4 menit yang lalu
Artikel terkait:
https://www.suara.com/bisnis/2026/05/22/103545/surat-kadin-china-ke-prabowo-jadi-alarm-keras-dpr-bongkar-banyaknya-biaya-siluman-investasi-ri

Surat resmi dari Kadin China kepada Presiden Prabowo Subianto memicu sorotan tajam terhadap iklim investasi di Indonesia. DPR RI bahkan menyebut surat tersebut sebagai alarm keras karena banyak investor mengeluhkan biaya siluman, pungutan liar, hingga intimidasi yang mengganggu dunia usaha.

Apa isi lengkap keluhan investor China? Dan bagaimana respons DPR serta pemerintah Indonesia? Simak selengkapnya dalam video berikut.

Creative/Video Editor: Zahwa/Vanya
===================================
Homepage: https://www.suara.com
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/suaradotcom
Instagram:https://www.instagram.com/suaradotcom/
Twitter: https://twitter.com/suaradotcom
Transkrip
00:00Surat Kadim Cina ke Prabowo bongkar biaya siluman investasi di RI.
00:05Kamar dagang Cina di Indonesia mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto
00:10dan menyoroti memburuknya iklim investasi di tanah air.
00:14Surat tersebut kemudian memicu reaksi keras dari DPR RI
00:18yang menyebut kondisi ini sebagai alarm serius bagi perekonomian nasional.
00:23Dalam surat itu, investor Cina mengeluhkan berbagai persoalan
00:27yang dinilai menghambat bisnis mereka di Indonesia.
00:30Mulai dari kenaikan pajak dan royalti mineral,
00:33aturan devisa hasil ekspor atau DHE,
00:36pengurangan kota biji nikel,
00:38hingga dugaan pemerasan dan penegakan hukum yang dianggap berlebihan.
00:43Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mengatakan
00:46keluhan tersebut tidak bisa dianggap sepele.
00:49Menurutnya pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh
00:53terhadap kebijakan investasi dan tata kelola di lapangan.
00:57Ya bahkan membongkar adanya biaya siluman
01:00yang kerap dibebankan kepada investor asing di daerah.
01:04Firman mengungkapkan perusahaan asing sering diminta memberikan bantuan
01:08untuk berbagai kegiatan non-bisnis,
01:10mulai dari acara perayaan lokal hingga kegiatan seremonial.
01:14Bahkan ada dugaan tekanan dari oknum tertentu
01:17yang mengatas namakan organisasi maupun aparat keamanan.
01:22Jika permintaan tersebut tidak dipenuhi,
01:24investor disebut kerap mendapat ancaman.
01:27DPR pun memperingatkan kondisi ini dapat membuat investor hengkang dari Indonesia
01:32apabila pemerintah tidak segera melakukan pembenahan.
01:36Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudisa Dewa
01:41menegaskan kebijakan seperti DHE SDA dan Royalty Mineral
01:45tetap dilakukan demi kepentingan nasional Indonesia.
01:56Terima kasih telah menonton!
Komentar

Dianjurkan