Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah memastikan tidak akan melanjutkan pengadaan sepeda motor listrik untuk Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2026, setelah sebelumnya pembelian dilakukan menggunakan anggaran tahun 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pengadaan kendaraan operasional tersebut tidak lagi masuk dalam alokasi belanja tahun berjalan.

"Iya anggaran tahun lalu, tahun ini enggak ada. Kita pastikan enggak ada, tahun lalu. Waktu itu mungkin keburu lewat itu maka kita berhentiin," ujar Purbaya di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengadaan sepeda motor listrik tersebut memiliki tujuan operasional, khususnya untuk mendukung distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional," ujar Dadan di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Video editor: Joshua

#purbaya #kepalabgn #motorlistrik #mbg

Baca Juga Kepala BGN Pesan Motor Listrik untuk Kepala SPPG, Purbaya: Tahun Lalu Sempat Saya Tolak di https://www.kompas.tv/nasional/661553/kepala-bgn-pesan-motor-listrik-untuk-kepala-sppg-purbaya-tahun-lalu-sempat-saya-tolak



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/661879/soal-pembelian-motor-listrik-operasional-mbg-purbaya-potong-anggaran-dadan-ungkap-alasannya
Transkrip
00:00Tanya ke Pak Ketua BGN deh
00:02Tapi yang jelas tahun ini gak ada
00:03Barusan saya cek lagi
00:30Kita hanya bisa elektrikkan Rp21.600an
00:34Dan itu sudah masuk dalam agaran Rp22.600an
00:37Itu benar Pak? Satu motornya katanya Rp58.000.000 satu unit motornya?
00:42Harga pasaran Rp52.000.000
00:44Kita beli kalau gak salah Rp42.000.000
00:48Itu dibawah harga pasaran
00:49Itu pemakaian motornya itu buat kepala SPPG?
00:53Ya kita akan distribusikan nanti untuk rasional
00:56Seluruh orang yang ada di SPPG
00:59Terutama di daerah-daerah yang sulit
01:01Ini kan juga ramai Pak katanya
01:02Pertanyaan perubensi ini apa sih Pak?
01:05Perubensi ini kan menjangkau daerah-daerah nanti akan sangat sulit
01:09Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang memang tidak mau dikisahkan apa
01:14Akhirnya itu untuk menunjukkan operasional
01:16Artinya akan ada penambahan lagi atau seperti apa Pak Pak?
01:18Untuk sementara kita cukupkan dulu setiap
01:20Karena ini agaran Rp22.000.000
01:23Di Rp2026.000 tidak ada perancaran lagi
01:27Terima kasih Pak
01:52Terima kasih Pak Kepala
01:57Kita baru taruh belakangan
01:58Jadi dipotong habis itu dipotong kalau nggak salah
02:00Saya harus tanya diri jenanggaran lagi
02:01Tapi setuju nggak ya Pak?
02:03Sudah kembar belanja kalau nggak salah
02:05Sambil jalan ya
02:06Saya nggak tahu yang jelas yang kita tahu kita potong lebihnya
02:09Presiden mengetahui itu nggak sih Pak?
02:11Saya nggak tahu
02:11Pertanyaan ini Rp21.000.000 lebih loh Pak
02:14Bahkan dipasihkan Rp25.000.000
02:40Rp40.000.000 loh Pak
02:41Tapi ini baru lewat tuh
02:42Abis itu nggak berhentiin
02:44Tapi karena unang-unang-unangnya udah ada terus gimana dong Pak?
02:46Ya tanang-anang-anang
02:47Mesti udah bayar mereka itu
02:48Datang aja sekarang kali
02:49Tanya ke Pak itu Ketua BGN
02:52Gimana statusnya
02:53Jadi tetap boleh dibagiin ke Pak ke Kepala SPD?
02:56Ah nggak ada udah keluar
02:57Saya nggak tahu
02:58Bagaimana Pak?
03:03Melihat fakta secara utuh
03:05Menelusuri yang tak terlihat
03:06Satu langkah lebih dekat
03:08Satu langkah lebih mendalam
03:10Saksikan di Poinvestigasi di Kompas TV Channel 11 di Televisialnya
Komentar

Dianjurkan