Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Ekonom Senior INDEF, Aviliani menilai kebijakan WFH hanya bersifat sementara dan tidak signifikan dalam menekan konsumsi energi.

Ia juga mengingatkan, kebijakan ini bisa berdampak pada kualitas layanan publik jika tidak disiapkan dengan baik.

Menurut Aviliani, pemerintah perlu memastikan kesiapan sistem sebelum menerapkan kebijakan tersebut.

Sementara itu, Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Jaleswari Pramodhawardani, menyoroti pentingnya transparansi pemerintah dalam menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada publik.

Ia mengingatkan, komunikasi yang tidak terbuka justru dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di tengah masyarakat.

"Ini bukan bicara soal informasi yang harus diterima masyarakat, tapi ini bicara soal kepercayaan. Jangan sampai rakyat itu merabah-rabah apa sebenarnya yang sedang terjadi," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa narasi yang menenangkan tanpa kesiapan justru bisa menjadi ancaman di kemudian hari. Menurut Jaleswari, dampak krisis energi global tidak bisa dihindari dan hanya tinggal menunggu waktu untuk dirasakan di dalam negeri.

Bagaimana menurut Anda?
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/9DI00APczvU



#iran #USA #indonesia

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/660836/wfh-tak-cukup-redam-krisis-energi-ekonom-pelayanan-publik-bisa-turun-rosi
Transkrip
00:00Selain subsidi, WFH saja untuk mengurangi konsumsi energi itu nggak cukup, hanya untuk pintu masuk saja.
00:05Betul, menurut saya kalau WFH ini kan inginnya untuk energi ya, tapi itu seberapa besar sih itu nggak terlalu besar
00:10menurut saya.
00:11Jadi juga sistemnya harus diberesin, kalau enggak, di satu sisi seolah-olah hemat, tapi pelayanan publiknya turun.
00:18Nah kalau pelayanan publik rendah, itu juga mempengaruhi ekonomi kan, nah mempengaruhi ekonomi juga mempengaruhi dari sisi pendanaan gitu.
00:25Nah ini menurut saya, apakah sudah siap dengan WFH? Jangan-jangan WFH itu tambah hari libur gitu ya.
00:30Padahal kan maksudnya pelayanan publik harus tetap ya, seperti seolah-olah masuk gitu.
00:35Jadi saya belum melihat kesiapan pemerintah gitu.
00:37Kalau swasta sih saya rasa mereka ambil keputusan belum tentu WFH, karena mereka masih melihat butuh orang untuk berdampingan.
00:45Cuman memang dari sisi transportasi umum yang menurut saya mungkin perlu diperbanyak ya,
00:49supaya masyarakat itu bisa paling tidak transportasi yang biayanya paling tinggi sebenarnya gitu.
00:54Nah kalau Bu Dhani, sebenarnya apa yang masyarakat harus diberitahu secara gamblang biar kita bekalnya cukup dibandingkan negara-negara Asia
01:02Tenggara yang kondisinya lebih baik saja,
01:04mereka sudah bersiap lebih awal.
01:06Saya rasa pemerintah mungkin perlu jujur untuk menyampaikan situasi kini yang harus dihadapi bangsa ini.
01:17Ini bukan bicara soal informasi yang harus diterima masyarakat, tapi ini bicara soal kepercayaan.
01:26Jadi jangan sampai rakyat itu meraba-raba apa yang sebenarnya sedang terjadi.
01:31Tiba-tiba untuk seminggu kemudian BBM main, itu saya rasa itu bukan hanya mengejutkan,
01:39tetapi buat masyarakat yang tidak memiliki kalkulasi sedetail itu dan merasa bahwa jaring pengaman itu ada karena pemerintah menjamin itu,
01:49karena berkali-kali selalu dikatakan tidak naik, bahkan Pak Purbaya mengatakan bahwa kita hebat, Indonesia masih ini.
01:57Itu kan kata-kata yang sebetulnya menenangkan, tetapi di dalamnya itu ada bara yang siap membakar kalau kita tidak hati
02:07-hati.
02:08Nah itu yang di dalam negeri, jadi domestik itu menjadi penting sekali karena konsekuensi dari krisis energi global ini akan
02:17datang ke Indonesia.
02:18Kapan itu, itu tergantung bagaimana pemerintah mengorkestrasi kebijakan untuk rakyat itu seperti apa.
02:28Dan kemudian kita juga penting untuk membereskan hal-hal yang tadi itu, yang membuat posisi Indonesia itu belum jelas.
02:35Daya tawarnya.
02:36Yang daya tawarnya itu belum jelas.
02:38Indonesia itu punya modal yang luar biasa, punya kapital yang luar biasa.
02:43Dia anggota G20, dia memiliki 280 juta penduduk dan lain, apa namanya, terletak di urat nadi perdagangan internasional dan lain
02:58-lain.
02:59Tetapi kita ini bukan kekurangan kapasitas, kita bukan kekurangan modal, tetapi kita belum memiliki kemampuan bagaimana kapasitas itu dioptimalkan.
03:10Nah, kalau Bu Afi, yang lebih sederhana lagi, dari rumah ke rumah, dari satu kepala keluarga ke kepala keluarga lain,
03:20apa yang harus disiapkan?
03:21Bekal apa sih yang harus ada di kantong dalam kondisi seperti itu?
03:23Ya, pertama adalah mungkin kita juga mesti melihat kembali kantong kita ya.
03:28Jadi artinya bahwa kita harus mulai bisa memanage keuangan kita ya.
03:32Kemudian yang kedua juga paling tidak sekarang ini kalau satu keluarga ya mungkin yang bekerja mungkin sekarang harus satu keluarga
03:40gitu ya.
03:40Jadi mulai memikirkan bagaimana skenario yang paling buruk kita tetap bisa survive gitu ya.
03:46Walaupun kita tidak perlu ketakutan tapi harus siap-siap lah gitu.
03:50Jadi saving harus ada ya.
03:52Kemudian ya BPJS kan semuanya sudah yang tidak mampu ada, tapi yang memang kelas menengah ini mungkin pemerintah perlu pikirkan
04:00mungkin dalam berapa bulan kalau ada masalah itu juga harus ada pembayaran kepada mereka misalnya untuk BPJS.
04:07Supaya kalau mereka sakit juga bisa ya.
04:09Kemudian kalau kita waktu COVID kan dalam tiga bulan mereka dapat misalnya uang saku.
04:14Nah saya rasa perlu dipikirkan jadi nanti juga harus siap-siap dengan perpu kalau seandainya dibutuhkan gitu ya.
04:20Nah paling enggak kalaupun enggak terjadi enggak apa-apa tapi paling enggak kita udah punya strategi gitu ya.
04:25Jadi kalau di dalam perbangga itu ada namanya manajemen resiko.
04:27Dalam manajemen resiko itu kita punya beberapa pilihan.
04:30Jadi kalau ada ini pilihannya ini.
04:32Kalau ada asumsi lain pilihannya yang lain.
04:34Nah kita ini belum punya itu.
04:35Selalu ketika ada sesuatu langsung statement pemerintah itu kayak seolah-olah ini bakal terjadi gitu ya.
04:41Nah harusnya tidak ketika itu belum terjadi kita sudah harus punya pilihan-pilihan kebijakan.
04:45Nah mungkin kita harus merubah pilihan kebijakan kita.
04:49Jadi nanti juga ke depan tidak kepada rule based tapi juga pada principle based.
04:53Jadi semua itu enggak diatur pada birokrasi.
04:55Tapi bagaimana bisa mengambil keputusan dengan cepat gitu.
04:58Kenapa kita bahas holistik dari sisi ekonomi, dari sisi juga keamanan, secara geopolitik.
05:03Agar judul kita ini semoga tanda tanyanya hilang.
05:07Bebak baru Amerika Serikat Israel versus Iran, Indonesia aman.
05:10Itu yang kita harapkan bersama.
05:12Kesiapan dari semua pihak.
05:13Dan ini masyarakat itu butuh kepastian.
05:16Kepastian.
05:16Jadi apa rencana pemerintah?
05:18Apa kebijakan yang dilakukan?
05:19Dan terutama komunikasi itu dilakukan secara ini.
05:24Bukan malah menciptakan persoalan baru lagi.
05:27Kepastian untuk semuanya agar Indonesia aman di tengah ketidakpastian global.
Komentar

Dianjurkan