Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Ekonom Senior INDEF, Aviliani, mengatakan kelas menengah menjadi kelompok paling tertekan karena tidak mendapatkan subsidi, namun juga belum tergolong kelompok mampu.

Padahal, kelompok ini memiliki peran penting dalam mendorong konsumsi nasional.

Dengan jumlah mencapai sekitar 70 juta orang, tekanan terhadap kelas menengah dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi.

Di sisi lain, Aviliani menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan anggaran dan mengalihkan fokus pada program yang mampu menjaga daya beli masyarakat.

Ia juga mendorong agar belanja negara lebih diarahkan pada kebutuhan jangka pendek masyarakat.

Menurutnya, ada beberapa langkah baik untuk mengevaluasi berbagai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang sebenarnya belum perlu saat ini.

"Anggaran ketahanan misalnya, apakah sudah perlu sekarang bisa disubsidikan ke sana? MBG apakah perlu sebesar itu? Saya rasa perlu dievaluasi," ungkapnya.



Bagaimana menurut Anda?
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/9DI00APczvU



#iran #USA #indonesia

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/660835/kelas-menengah-terjepit-indef-sudah-sulit-sebelum-perang-kini-kian-tertekan-rosi
Transkrip
00:00Soal ini, kalangan menengah sebelum ada krisis ini saja, sebelum ada perang ini saja sudah sulit.
00:06Rombongan hanya nanya, Rohana, rombongan jarang beli, Rojali, itu sudah kita lihat fenomenanya apalagi sekarang.
00:14Sebenarnya yang terdampak kan kalangan menengah juga, ibaratnya tidak dapat subsidi tapi dibilang kaya juga enggak.
00:21Nah apa-apa sebenarnya yang harus perhatian lebih soal ini?
00:24Karena kan konsumsi kita kurang lebih, jika salah 30% itu kan dari situ daya beli, konsumsi itu dari kalangan
00:31menengah.
00:31Jadi kalau dibagi menjadi tiga segmen ya, segmen menengah atas itu cenderung mereka itu punya kontribusi 70%.
00:38Jadi artinya apa orang yang kaya ini tidak punya pengaruh terhadap inflasi tadi.
00:43Tapi yang kelas menengah tadi yang bermasalah itu jumlahnya hampir sekitar 70 jutaan, tapi mereka itu kontribusinya cuma 17%.
00:50Memang kecil, tapi kan itu menjadi kesenjangannya makin tinggi.
00:54Nah sedangkan yang bawah sisanya itu adalah sekitar 17 juga, itu adalah orang yang dapat subsidi dari BPJS-nya maupun
01:01makannya.
01:02Jadi itu enggak masalah, itu hanya 25 juta.
01:04Nah artinya yang ini menjadi problem utama sekarang.
01:08Nah oleh karena itu tadi saya mau melihatnya adalah sekarang ini kan ada misalnya kayak program prakerja ya.
01:15Terus ada lagi program training-training gitu ya.
01:17Nah menurut saya ini bisa juga dilibatkan untuk sektor-sektor swasta menyerap tenaga kerja tapi pemerintah memberikan subsidi misalnya gitu.
01:25Nah itu kan lebih bagus subsidinya untuk itu.
01:27Untuk apa? Meningkatkan daya beli.
01:29Karena sekarang ini supply terhadap tenaga kerja itu besar.
01:32Sehingga apa? Orang yang punya skill aja harganya bisa murah.
01:35Bisa dibawa OMR sekarang gitu loh.
01:37Karena apa? Banyakan supply.
01:39Nah oleh karena itu mungkin alangkah baiknya untuk mengevaluasi berbagai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang sebenarnya belum perlu saat ini.
01:46Kan kita banyak dong anggaran ketahanan misalnya apakah sudah perlu sekarang bisa disubsidikan ke sana.
01:53MBG apakah perlu sebesar itu.
01:55Saya rasa perlu dievaluasi untuk apa? Bumper perut orang dulu nih gitu loh.
01:59Nah kalau itu sudah dilakukan baru sisanya untuk yang lain yang sebenarnya sifatnya lebih long term.
02:05Nah yang penting ini adalah jangka pendek gitu.
02:07Jadi saya belum melihat adalah untuk kelas menengah ini apa sih programnya.
02:11Itu belum terlihat.
02:12Nah saya rasa itu paling penting untuk menghadapi situasi saat ini.
02:15Sementara yang dihindari tadi Bu Afi juga sudah mention jangan sampai ada gejolak sosial, social unrest dengan kondisi seperti ini.
02:23Bu Dhani bagaimana kita membacanya apa yang harus diantisipasi agar jangan ada gejolak sosial.
02:28Karena kalau sudah bicara meja makan, kalau sudah bicara perut soal penghasilan isi dompet itu pasti akan sangat sensitif untuk
02:35masyarakat.
02:36Karena berdampak pada kehidupan, roda kehidupan.
02:38Ya saya rasa ini bukan langkah tunggal yang harus dilakukan.
02:44Tetapi ini pertama kita harus benahi dulu di domestik.
02:50Sembari kita juga mempertanyakan kembali apa sebetulnya manfaat kita masuk ke dalam BOP itu.
02:57Kenapa ini menjadi penting karena ini saya mencoba memahami bahwa ketika Pak Prabowo Presiden memutuskan untuk menjadi anggota BOP itu
03:10pasti punya pertimbangan untuk kepentingan yang lebih besar kepentingan nasional Indonesia dan lain-lain.
03:16Mungkin waktu itu Trump dengan tarifnya, tarif Trump yang begitu besar untuk Indonesia dan negara-negara lain akhirnya Indonesia mungkin
03:30ingin mendekat kepada Amerika untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan yang terkait dengan tarif itu sendiri.
03:44Tapi pada kenyataannya toh kita juga tetap 19 persen misalnya seperti itu.
03:48Dan kemudian apa manfaat ketika kita masuk BOP dalam kaitannya dengan konflik ini.
03:56Ini kan kita tahu bahwa konflik ini kita tidak bisa memastikan sebulan dua bulan terjadi.
04:03Karena kalau melihat eskalasinya kita tahu bahwa sampai Trump 34 hari kemudian dia mengubah empat kali ancamannya terhadap Iran itu
04:15kan menunjukkan sesuatu.
04:17Dan kalkulasi Trump dalam perang ini itu juga ekonomi karena dia juga latar belakangnya pebisnis.
04:23Lihat saja ketika dia mengancam selat hormus 48 jam akan diserang dan lain-lain ternyata mundur lagi.
04:31Dan itu langsung harga minyak turun kan.
04:36Jadi dia memperhitungkan itu betul gitu.
04:38Jadi idiosinkratif Trump itu memang motif ekonomi gitu ya.
04:42Nah kita gimana melihat ini?
04:45Bagaimana kita memanfaatkan keanggotaan kita di BOP ini?
04:49Apakah dalam hari ini itu masih relevan?
04:53Ataukah kita perlu untuk mengevaluasi?
04:57Hal-hal seperti ini ingin dilihat masyarakat.
05:01Lalu posisi tawar apa yang bisa kita lakukan untuk berjuang juga demi kebijakan di dalam negeri,
05:06untuk kebijakan ekonomi di dalam negeri agar tidak ada gejolak sosial tadi?
05:12Ya sebetulnya kalau kita melihat tiga cabang kekuasaan ini
05:18harusnya kita DPR juga harus bergerak.
05:21Ini bukan sekedar masalah pemerintah saja.
05:24Ini masalah bangsa.
05:25Ini punya efek domino jangka panjang.
05:30Pertanyaannya adalah apakah ketika kita memutuskan
05:34arsitektur kebijakan yang terkait dengan Indonesia di dunia internasional
05:39itu kita memikirkan enggak jangka menengah atau panjangnya?
05:44Karena kalau jangka pendek bayangkan kita sembilan hari setelah itu perang terjadi
05:50dan kita di posisi yang menginvasi yang pro terhadap itu.
05:57Kita dibaca seperti itu.
05:59Setidaknya Iran melihat kita seperti itu.
06:01Sehingga sampai hari ini kita tidak ada dalam meja perundingan itu.
06:05Dan pertanyaannya apakah bagaimana kita menciptakan mekanisme itu?
06:11Nah harusnya pemerintah memberikan itu menjadi wacana yang terus dilipat gandakan
06:18untuk mungkin di-share ke publik, ke para akademisi, media, dan lain-lain.
06:25Ini masalah bersama.
06:27Bukan hanya masalah pemerintah saja.
06:29Masalah DPR, masalah yudikat, masalah masyarakat perlu tahu.
06:35Jadi strategi kelangsungan hidup ini harus milik bersama.
06:40Nah kalau kita tanya apa yang harus kita lakukan?
06:44Saya rasa ini karena ini adalah sebuah kebijakan ya harus pemerintah.
06:48Nah pemerintah harus menyampaikan.
06:51Dan bagaimana juga pemerintah menyampaikan ini ke masyarakat?
06:56Di awal tadi sudah kita bahas.
06:58Jangan sampai didinabobokan masyarakat, oke gak ada apa-apa di luar
07:02tapi negara-negara tetangga kita sudah lebih dahulu menyiapkan bekal.
07:07Nah bekal yang kita siapkan sudah siap atau belum?
07:10Misalnya WFH.
07:11Apakah itu sudah bisa jadi satu kebijakan pintu masuk?
07:15Atau kita butuh kebijakan holistik?
07:17Apa sih sebenarnya untuk menghadapi kondisi perang yang tidak jelas kapan berakhirnya?
Komentar

Dianjurkan