Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan koperasi desa telah diberikan modal berupa bangunan, perlengkapan, hingga alat transportasi. Pemerintah berharap koperasi menjadi pusat perputaran uang di desa.

Ia menambahkan, bukan hanya modal operasional koperasi yang perlu diperkuat, tetapi juga Lembaga Pengelola Dana Bergulir dan lembaga-lembaga lain ikut mendukung pembiayaan bagi produk-produk lokal dari UMKM desa agar dapat berkembang melalui ekosistem koperasi.

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis sekaligus CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat, Suroto, menyebut ada persepsi di tingkat desa bahwa dana desa seakan-akan dipotong.

Namun menurutnya, dana tersebut bukan dipotong, melainkan diwujudkan dalam bentuk gedung dan peralatan koperasi.

Suroto menilai, yang perlu dilihat masyarakat dan perangkat desa adalah peluang percepatan ekonomi melalui koperasi desa.

Ia menyebut koperasi desa berpotensi menciptakan sumber pendapatan baru. Salah satu pembeda dengan outlet modern adalah fungsi koperasi sebagai penyalur barang publik yang memiliki margin keuntungan.

menurut Suroto, keuntungan tersebut selama ini dinikmati kartel. Jika koperasi desa mengambil peran itu, maka keuntungan bisa kembali ke desa dan bahkan mengembalikan dana desa melalui perputaran usaha koperasi.

Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/QrdLwfkqzuw



#koperasidesamerahputih #prabowo #menterikoperasi



Sahabat KompasTV, Mulai 1 Februari 2026 KompasTV pindah channel. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate KompasTV, di televisi Anda di Channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box. Satu Langkah Lebih Dekat, Satu Langkah Makin Terpercaya!



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/653622/koperasi-desa-lawan-kartel-ferry-juliantono-untungnya-harus-kembali-ke-desa-ini-strateginya-rosi
Transkrip
00:00Yang selama ini dianggap kurang tepat sasaran atau membuat mata rantai distribusi kepanjangan.
00:07Jadi di desa itu makin mahal, bukannya makin murah.
00:11Dan misalkan pupuk bersubsidi yang harusnya merupakan haknya kelompok tani itu muter-muter tuh.
00:18Gak tahu kemana. Kadang-kadang nyebrang ke kebun-kebun sawit.
00:22Gas LPG 3 kilo itu pun juga sebenarnya kan harusnya menjadi haknya pengguna rumah tangga yang ada di desa-desa
00:30gas LPG 3 kilo.
00:31Nah dengan adanya kooperasi desa yang salah satu fungsinya itu adalah untuk menyalurkan barang-barang bersubsidi termasuk barang kebutuhan pokok
00:38dan sehari-hari.
00:40Harusnya ini bisa jadi bangunan ekosistem.
00:43Satu grey retail modern ataupun kooperasi desa ini kan ada ribuan item barang.
00:51Ribuan item barang itu kan bisa kita dorong untuk supaya produk-produk lokal itu bisa memproduksi mulai dari ratusan item
01:02barang yang kita bisa produksi sendiri.
01:04Kita bisa bikin, saya sering ngomong di mana-mana, bikin kecap sendiri, bikin saus sendiri, bikin sambal sendiri, bikin roti
01:10sendiri, bikin sampo sendiri, bikin sabun.
01:13Apapun mulailah kita sekarang belajar produk dan pelaku-pelaku UMKM, Gen Z, Millennial sekalipun kita bahkan kita akan dorong.
01:23Kooperasi akan sangat bisa membantu apalagi kalau komunitas pelaku UMKM itu membentuk kooperasi kita akan bisa dampingi, kita bahkan bisa
01:32biayai.
01:32Dan produknya dijual lagi di grey-g grey kooperasi desa Keluran Merah Putih.
01:37Pak Lurah itu selama ini yang khawatir karena dana desa ini seakan-akan dipotong.
01:45Walaupun itu sebetulnya bukan dipotong tapi diwujudkan dalam bentuk gedung dan peralatan tadi.
01:51Nah sebetulnya yang harus dilihat oleh masyarakat dan juga perangkat desa itu adalah bahwa ini peluang masyarakat untuk mengakselerasi ekonomi
02:00yang ada di desa itu.
02:01Dan kemudian apa yang harus dilihat bahwa kooperasi desa ini adalah memberikan peluang untuk mengkreasi pendapatan.
02:11Pendapatannya dari mana pendapat yang paling minimal sebagai diferensiasi atau pembeda dengan outlet-outlet mini market modern ataupun toko yang
02:20lain adalah sebagai penyalur barang publik.
02:22Yang jelas itu ada uangnya ada keuntungannya yang selama ini dinikmati para kartel ini kan.
02:28Nah kalau itu terjadi mbak, dana desa itu akan bisa dikembalikan, yang di intercept itu bahkan bisa dikembalikan melalui keuntungan
02:37kooperasi tadi.
02:38Nah saya setuju, jadi kooperasi desa ini itu kan diberikan modal, bangunan, kelengkapan dan alat-alat transportasi tadi dan diharapkan
02:51ini akan menjadi tempat perputaran uang di desa.
02:54Jadi dalam periode tertentu malah bisa self-propelling growth gitu.
02:59Jadi dia akan menimbulkan kemandirian ekonomi di desa-desa dan akan menjadi sumber pendapatan dari desa itu sendiri.
03:07Jadi kalau 58% dipotong itu bukan berarti menghambat pembangunan desa menurut Anda?
03:11Enggak, kan kembali dalam bentuk yang natural dan itu akan menjadi modal yang bisa diputarkan di desa untuk menambah atau
03:19menjadi sumber alternatif pendapatan desa itu sendiri juga.
03:22Tapi kenapa pada praktiknya masih khawatir?
03:24Mbak Friska, karena sekarang ini kan belum operasional.
03:27Saya meminta kepada Pak Menteri, Pak Menteri kan punya lembaga itu yang namanya LPDB itu lembaga taktis di bawah Pak
03:32Menteri Kooperasi ini.
03:34Nah itu uangnya itu didukung untuk mendorong working capital atau modal kerjanya dari kooperasi ini kan baru modal.
03:40Saya malah lebih dari itu, Mbak Surato.
03:42Jadi bukan hanya untuk menjadi modal kerja dari operasional kooperasi desanya.
03:48Tadi lembaga pengelola dana bergulir atau kita harapkan juga lembaga keuangan yang lain akan ikut mendukung pembiayaan bagi munculnya produk
04:00-produk lokal yang berasal dari UMKM-UMKM lokal itu.
04:04Itu yang sebenarnya lebih keren lagi itu.
04:07Satu lagi Pak Menteri, saya berharap ini kan kemarin sudah ada wacana yang Pak Purbayak mau mengambil alih itu yang
04:12namanya PNM itu kembali sebagai vehicle lembaga taktisnya Kementerian Keuangan.
04:18Itu untuk apa? Menyelamatkan dana KUR.
04:20Kredit usaha rakyat selama ini kan tidak tepat sasaran Pak Menteri.
04:24Kenapa? Karena selain plafon-plafon yang sebenarnya tidak perlu disubsidi lagi sampai 1 miliar itu kan sudah berarti akses terhadap
04:31kredit komersial.
04:32Nah ini kenapa saya kira kalau misalnya KUR itu dijadikan dikonversi untuk mengakselerasi modal kerja kooperasi.
04:43Karena pertanyaannya setelah nanti peralatan dan gedungnya ada itu kan operasionalisasinya kan butuh modal kerja.
04:49Nah modal kerjanya adalah dari KUR dialihkan ke situ saja.
04:51Saya kira pas itu kalau misalnya Pak Purbayak bekerja sama dengan Pak Menteri Kooperasi untuk mengakselerasi.
04:56Ini Mbak Priska selama ini kelemahan dari KUR hanya bisa dicairkan ketika sudah ada kontrak.
05:02Padahal banyak sekali pelaku UMKM yang membutuhkan dana sebelum kontrak mereka dapat.
05:08Nah lembaga pengelola dana bergulir milik Kementerian Kooperasi ini bisa membantu manakala ada pelaku UMKM membentuk kooperasi.
05:17Kita bisa biayai mereka di awal yang mereka butuhkan tuh.
05:21Jadi saya sekarang menghimbau kepada teman-teman milenial Gen Z yang mau memproduksi barang-barang.
05:27Bikin kooperasi kita akan bantu dan nanti setelah dapat kontrak nanti kita bisa join financing KUR itu bisa baru bisa
05:36di sana.
05:36Jadi oleh karena itu nanti kita bisa rubah skemanya supaya bisa membantu.
05:40Tadi kan untuk membangun ini ada puluhan ribu targetnya dalam beberapa bulan ke depan.
05:45Tapi dalam pembangunannya ada kendala yang dihadapi.
05:48Nah ini bagaimana Menteri Kooperasi mengatasi ini?
05:51Tapi usah jidat kita akan bahas di Roshi sesaat lagi.
Komentar

Dianjurkan