Bukan Hasil Efisiensi, PDIP Bongkar MBG Ambil Anggaran Pos Pendidikan Rp 223 T

Suaradotcom

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) buka-bukaan soal sumber dana program Makan Bergizi Gratis (MBG).  PDIP memaparkan bahwa anggaran MBG juga bersumber dari anggaran pos Pendidikan yang nilainya Rp 769 triliun. Di mana sebesar Rp 223 triliun dipakai untuk mendanai MBG.  Politisi PDIP Adian Napitupulu menjelaskan di dalam Undang-Undang dan diperkuat lewat Peraturan Presiden alokasi anggaran pendidikan salah satunya diperuntukan untuk membiayai makan bergizi.  "Ternyata MBG memang diambil dari anggaran pendidikan. Menurut Undang-Undang demikian, menurut Peraturan Presiden juga demikian. Ada angkanya," ujar Adian di Sekolah Partai PDIP di Jakarta Selatan, Rabu (25/2).  #PDIP #MBG #makanbergizigratis #anggaran #suaradotcom

Transcript

00:00Emang diambil dari anggaran pendidikan?

00:03Apa yang disampaikan oleh beberapa pejabat negara

00:05seolah-olah anggaran MBG ini merupakan buah dari efisiensi

00:10bukan diambil dari anggaran pendidikan

00:13dalam faktanya, menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2025

00:18tentang APBN 2026, Pasal 22

00:22bagian penjelasan disebutkan dengan jelas bahwa

00:26Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang No. 17 tahun 2025

00:30Undang-Undang ya

00:31Pendanaan Operasional Penyelenggaran Pendidikan

00:34termasuk program makan bergisi pada lembaga yang berkaitan

00:37dengan penyelenggaran pendidikan baik umum maupun keagaman

00:39Penjelasannya demikian

00:41Penjelasan ini kemudian dikuatkan oleh Peraturan Presiden

00:45No. 118 tahun 2025 tentang rencian APBN tahun 2026

00:52dan disitu disebutkan untuk Badan Gizi Nasional 223 558 960 490

01:00jadi 223 triliun

01:03kita menghormati DPR dan pemerintah

01:06karena itu kita luruskan

01:07oh enggak ternyata

01:09emang diambil dari Anggara Pendidikan

01:12menurut Undang-Undang demikian

01:14menurut Peraturan Presiden juga demikian

01:16ada angkanya

01:18nah ini harus kita luruskan

01:20agar rakyat semakin memahami

01:23agar publik tahu bahwa kita menghormati Undang-Undang dan Peraturan Presiden

01:28terima kasih

Kategori

Transkrip

Komentar

Dianjurkan