Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Menko Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menanggapi wacana kepala daerah dipilih lewat DPRD.

Ia menilai pilkada langsung memiliki banyak risiko seperti potensi konflik daerah hingga biaya politik besar, sehingga tidak sehat bagi demokrasi.

"Kalau saya berpendapat bahwa memang Pilkada langsung itu banyak sekali risikonya ya. Karena pertama sekali itu menimbulkan ketegangan, potensi konflik terjadi di daerah-daerah. Kedua juga biaya pemilu yang sangat besar," ujar Yusril ditemui di Jakarta, pada Rabu (14/1/2026).

Meski begitu, Yusril mengatakan pemerintah tengah mengkaji kelebihan dan kekurangan sistem Pilkada langsung maupun melalui DPRD.

Baca Juga Yusril: Pilkada Langsung Banyak Sekali Risikonya di https://www.kompas.tv/nasional/643830/yusril-pilkada-langsung-banyak-sekali-risikonya

#yusril #pilkada #dprd

Video Editor: Galih

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/643847/menko-yusril-tanggapi-wacana-kepala-daerah-dipilih-lewat-dprd-pilkada-langsung-banyak-risiko
Transkrip
00:00Kalau Mahkamah Konstitusi itu kan hanya membagi pemilu itu di pemilu daerah dan pemilu pusat.
00:09Tapi kalau berkaitan dengan pemilihan kepala daerah apakah akan dilakukan pemilihan langsung
00:14atau akan melalui DPRD, itu masalah itu sedang dibahas dan banyak sekali usulan-usulan
00:19yang ditujukan kepada pemerintah maupun juga ditujukan kepada DPR.
00:24Dan nanti kalau akan dibahas kita akan lihat kemana yang akan disediui.
00:30Sebenarnya dua-duanya itu adalah demokratis dan sah menurut UD45
00:34karena Pasal 18 itu hanya mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara demokratis.
00:42Jadi bisa langsung, bisa juga tidak langsung.
00:45Nah kita sudah pernah melaksanakan pemilihan tidak langsung lama sekali pada masa pemerintahan Orde Baru dahulu
00:51dan kemudian kita pernah mulai juga melaksanakan pemilihan langsung
00:55dalam beberapa kali pilkada selama era reformasi sekarang.
01:00Nah sekarang tinggal dipilih saja di mana kelemahan-kelemahannya untuk diperbaiki.
01:05Kalau saya berpendapat bahwa memang pilkada langsung itu banyak sekali risikonya ya
01:10karena pertama sekali itu menimbulkan ketegangan, potensi konflik terjadi di daerah-daerah.
01:17Kedua juga biaya pemilu yang sangat besar dan kecenderungan makin membesarnya kemungkinan terjadinya manipolitik.
01:27Dan ini sebenarnya tidak sehat bagi pertumbuhan demokrasi karena para calon kepala daerah itu
01:33ya tentu yang terpilih nanti yang populer, yang banyak uangnya begitu.
01:38Sementara mereka yang betul-betul punya potensi memimpin itu tidak dapat maju ke dalam pemilihan
01:45karena mereka sendiri mengkali tidak punya dana atau mereka juga mengkali tidak populer
01:52dalam artian seperti seorang selebriti atau artis begitu.
01:58Nah sementara kita mengambilasi juga pemilihan-pemilihan kepala daerah
02:02yang sudah didaksanakan selama ini dan menimbulkan banyak permasalahan di daerah
02:08seperti konflik antara kepada daerah dan wakilnya dan sebagainya.
02:14Nah itu kadang-kadang seperti itu memang harus kita pertimbangkan dengan sebaik-baiknya
02:18apakah kita akan memilih pelaksanaan pilkada secara tidak langsung.
02:24Memang pilkada secara tidak langsung itu tidak terlalu banyak masalahnya
02:29karena ini dipilih oleh DPRD dan pengawasan terhadap anggota DPRD yang melakukan pemilihan itu kan
02:34sangat sedikit jumlahnya.
02:36Ada saja anggota DPRD itu yang hanya 20 orang, ada yang 30-35 orang.
02:41Yang kalau terjadi emangnya politik lebih mudah mengawasi yang 20-30 orang itu
02:46daripada mengawasi orang sekabupaten atau orang seprovinsi.
02:50Dan mereka yang punya potensi jadi pemimpin tapi tidak populer seperti
02:56karena dia bukan selebriti atau mungkin juga bukan orang yang memiliki modal yang cukup besar
03:01itu kemungkinan terpilih akan lebih baik, lebih besar dibandingkan dengan
03:06diadakan pemilihan secara langsung.
03:08Tapi apapun yang nanti akan dipilih, kita serahkan kepada pemberita dan DPR nanti
03:14dan pilihan apapun yang dilakukan itu adalah sah dan konstitusional.
03:19Jadi baik langsung maupun tidak langsung,
03:21dudukannya itu adalah sejalan dengan konstitusi kita UD45.
03:38Terima kasih telah menonton!
Komentar

Dianjurkan