00:00DPR tekan pemerintah segera tarik Indonesia dari Port of Peace
00:03dinilai langgar amanat konstitusi.
00:06Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, TB Hasanuddin,
00:11mendesak pemerintah Indonesia keluar dari Port of Peace.
00:14Ternyataan itu disampaikan di Jakarta pada Selasa 3 Maret 2026.
00:19Ia menilai keanggotaan Indonesia di BOP
00:22bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.
00:27Hasanuddin memaparkan lima alasan krusial mengapa Indonesia harus mundur.
00:32Pertama, keikut sertaan dinilai melukai mandat konstitusi
00:36menjaga perdamaian dunia secara objektif.
00:39Kedua, sikap pemerintah dianggap tidak tegas
00:42sehingga memunculkan kesan keberpihakan dalam konflik global.
00:46Ketiga, kondisi ini dikhawatirkan merusak hubungan diplomatik
00:50termasuk dengan Palestina
00:52serta memicu penolakan terhadap rencana pengerahan TNI dalam skema BOP.
00:58Keempat, alokasi anggaran untuk keterlibatan internasional
01:01dinilai membebani fiskal negara.
01:04Kelima, Indonesia beresiko terseret kepentingan politik negara tertentu
01:09yang dapat merugikan citra dan independensi bangsa.
01:12Karena itu, Hasanuddin meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret
01:17agar kebijakan luar negeri Indonesia tetap konsisten, bebas, dan aktif.
Komentar