Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 22 jam yang lalu
Pengamat Minta Komisi IV Panggil Mantan Menhut Zulkifli Hasan Terkait Banjir Sumatera

Link terkait:
http://suara.com/news/2025/12/07/180500/banjir-sumatera-pengamat-desak-komisi-iv-panggil-mantan-menhut-zulkifli-hasan#google_vignette

Investigasi penyebab banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera terus meluas.

Setelah Kementerian Kehutanan memulai penindakan terhadap perusahaan dan individu yang diduga merusak kawasan hutan, kini muncul desakan agar DPR RI mengambil langkah lebih jauh dengan menelusuri akar kebijakan yang memungkinkan perambahan hutan terjadi selama bertahun-tahun.

Akademisi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Fernando Emas menegaskan, bencana ekologis di Sumatera tidak bisa hanya dilihat sebagai kesalahan pelaku lapangan.

#zulkiflihasan #banjir #banjirbandang #tanahlongsor #FernandoEmas

Host/Video Editor: Talita/Mutiara
===================================
Homepage: https://www.suara.com
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/suaradotcom
Instagram:https://www.instagram.com/suaradotcom/
Twitter: https://twitter.com/suaradotcom
Transkrip
00:00Pengamat minta komisi 4 panggil mandan Menkut, Julkifli Hasan, terkait banjir Sumatera.
00:07Investigasi penyebab banjir bandang dan lonsor di Sumatera terus melebar.
00:12Dan setelah Kementerian Kehutanan menindak pihak yang diduga merusak hutan,
00:17muncul desakan agar DPR RI menelurusui akal kebijakan yang memungkinkan perambahan hutan terjadi bertahun-tahun.
00:25Akademisi Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, Fernando Emas menilai bencana ekologis ini
00:35merupakan konsekuensi kebijakan panjang di sektor kehutanan, bukan sekadar kesalahan pelaku lapangan.
00:43Ia menyampaikan pada minggu 7 Desember 2025 bahwa DPR melalui Komisi 4
00:50perlu memanggil jajaran mandan Menteri Kehutanan.
00:53Dari MS Kaben, Julkifli Hasan, Siti Nurbaya, hingga Raja Juli Antoni
00:59untuk membuka data seluruh izin pemanfaatan hutan
01:03agar publik mengetahui kontribusi kebijakan masa lalu terhadap kerusakan ekosistem.
01:09Fernando juga menekankan perlunya penyelidikan aparat penegak hukum
01:14terhadap potensi pelanggaran dalam penerbitan izin.
01:17Baik oleh kementerian maupun perusahaan penerima izin,
01:21ia menilai transparansi dan penegak hukum menyeluruh sangat penting untuk memberikan efek jerah
01:27dan mencegah bencana serupa terulang.
Jadilah yang pertama berkomentar
Tambahkan komentar Anda

Dianjurkan