[FULL] Bonatua usai Sidang KIP Sengketa Informasi Ijazah Jokowi Terkait Gugatan ke Pemprov DKI

KompasTV

JAKARTA, KOMPAS.TV  Bonatua Silalahi buka suara usai sidang KIP terkait Sengketa Informasi Ijazah Jokowi dengan gugatan ke Pemprov DKI Jakarta pada Rabu (13/3/2025).    "Saya hanya butuh dokumen yang terautentikasi, karena yang bisa mengautentikasi hanya ANRI (Arsip Nasional RI) atau LKD (Lembaga Kearsipan Daerah)," ujar Bonatua Silalahi.    "Setidaknya publik tahu masalah yang terjadi adalah ketidakpatuhan penyerahan arsip ke LKD, ketidakpatuhan penyerahan arsip ke ANRI," lanjutnya.    Baca Juga Alasan UGM saat Dicecar Ketua Sidang KIP soal Uji Konsekuensi Ijazah Jokowi Tak Libatkan Pihak Luar di https://www.kompas.tv/nasional/635014/alasan-ugm-saat-dicecar-ketua-sidang-kip-soal-uji-konsekuensi-ijazah-jokowi-tak-libatkan-pihak-luar    #ijazahjokowi #bonatuasilalahi #breakingnews     Artikel ini bisa dilihat di :  https://www.kompas.tv/nasional/635020/full-bonatua-usai-sidang-kip-sengketa-informasi-ijazah-jokowi-terkait-gugatan-ke-pemprov-dki

Transcript

00:00Jadi hari ini kelanjutan sidang di Komisi Informasi DKI Jakarta

00:05Agendanya adalah pemeriksaan ahli

00:08Tadi ahli yang diperiksa adalah ahli yang dihadirkan oleh pemohon

00:11Dan ahli yang dihadirkan tadi kompetensinya adalah menjelaskan

00:15Secara gamblang undang-undang keterbukaan informasi publik

00:19Dari fakta persidangan tadi berdasarkan apa yang disampaikan ahli

00:22Hal yang pertama adalah berdasarkan keterangan ahli

00:26Bahwa ijazah Pak Jokowi Dodo yang beliau gunakan untuk mendapatkan jabatan

00:30Gubernur DKI Jakarta itu berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik

00:36Khususnya diatur dalam pasal 18 ayat 2

00:38Itu tidak termasuk informasi publik yang dikecualikan

00:42Jadi kalau ada pihak-pihak yang selama ini mengatakan bahwa

00:46Ijazah Pak Jokowi Dodo baik digunakan untuk kepentingan

00:50Mendapatkan jabatan gubernur, mendapatkan jabatan presiden

00:54Dan mendapatkan jabatan wali kota adalah informasi yang tidak boleh diketahui oleh publik

00:59Maka berdasarkan keterangan ahli tadi

01:01Yang punya kompetensi dan pengalaman juga

01:04Karena beliau adalah mantan komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta

01:08Beliau katakan bahwa informasi terkait dengan data ijazah Pak Jokowi Dodo

01:12Bukanlah informasi publik yang dikecualikan

01:15Itu hal yang pertama

01:16Hal yang kedua adalah

01:18Terkait dengan ketentuan pasal 17 huruf C

01:23Terkait dengan identitas seorang warga negara

01:27Itu tidak akan dikecualikan ketika seseorang itu tidak menggunakan untuk kepentingan mendapatkan jabatan publik

01:36Dikecualikan untuk diakses oleh publik ketika data tersebut tidak digunakan untuk kepentingan publik

01:44Tapi karena Pak Jokowi Dodo kemudian menggunakan data ijazah itu untuk mendapatkan jabatan publik

01:49Maka berdasarkan keterangan ahli itu termasuk informasi yang tidak dikecualikan

01:54Artinya ketika tidak dikecualikan

01:56Maka publik mempunyai hak untuk mendapatkan akses informasi tersebut

02:00Kemudian yang ketiga

02:01Terkait dengan data pribadi

02:03Data pribadi Pak Jokowi Dodo sebagai pejabat publik pada saat mencalonkan diri sebagai gubernur

02:08Ini harus kita bagi menjadi dua data

02:10Yaitu data pribadi yang bersifat umum

02:12Dan data pribadi yang bersifat khusus

02:14Data pribadi yang bersifat umum seperti ijazah

02:17Itu tidak dikecualikan

02:19Kecuali data pribadi yang bersifat khusus

02:22Misalnya

02:22Data yang berhubungan dengan data kesehatan

02:25Data biometrik

02:26Itu memang tidak boleh diserahkan kepada publik

02:28Karena itu data pribadi yang bersifat khusus

02:30Itu yang ketiga

02:31Dan yang terakhir adalah

02:33Komisi

02:35Sorry

02:36Lembaga Kearsipan

02:38Kearsipan Daerah

02:40LKD

02:41Di bawah

02:42Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

02:44Memang berdasarkan persidangan hari ini

02:47Mengatakan bahwa

02:48Ijazah Pak Jokowi Dodo itu

02:50Belum diserahkan oleh KPU

02:52Kepada Lembaga Kearsipan Daerah

02:54Sehingga

02:55Ijazah Pak Jokowi Dodo itu

02:57Belum ada jejaknya

02:58Di Lembaga Kearsipan

03:00Sehingga ini belum masuk di dalam lembaga

03:02Belum masuk sebagai dokumen kearsipan

03:04Padahal menurut ahli

03:06Dokumen yang sangat penting dan strategis itu

03:10Wajib diserahkan oleh KPU DKI

03:12Kepada Lembaga Kearsipan Daerah

03:15Karena ini adalah bagian dari perjalanan sejarah bangsa

03:19Dan karena ingatan manusia itu sifatnya pendek

03:22Maka untuk mengingat kembali

03:24Memori sejarah yang pernah kita lalui bersama

03:27Yaitu warga DKI pernah memilih gubernur secara langsung

03:30Pada pemilu tahun 2017

03:32Itu harus ada

03:33Data arsipnya

03:35Sebagai bagian dari

03:37Perjalanan sejarah bangsa Indonesia

03:40Yang nanti ke depan

03:41Akan dibuka

03:42Akan diketahui oleh

03:44Anak cucu kita ke depan

03:45Tetapi kemudian karena tidak diserahkan

03:47Maka berdasarkan keterangan ahli tadi

03:49Itu adalah pelanggaran hukum

03:52Dan berdasarkan kasus ijazah Pak Jokowi Dodo tadi

03:55Maka ahli menyarankan

03:57Agar supaya ke depan

03:59Semua lembaga-lembaga kearsipan

04:01Baik di tingkat daerah

04:03Mau di tingkat nasional

04:05Harus sudah melakukan mitigasi risiko

04:07Karena keingin tahuan publik

04:10Ini pasti akan lebih tinggi lagi ke depan

04:13Bukan hanya terbatas pada Pak Jokowi Dodo

04:15Tetapi mungkin juga

04:17Akan dilakukan

04:19Bukan oleh hanya Pak Bonatua

04:21Tetapi akan dilakukan oleh siapa saja

04:24Di pemilu-pemilu berikutnya

04:26Untuk mendapatkan kejelasan

04:28Terkait dengan penggunaan data-data pribadi

04:30Untuk mendapatkan debatan publik

04:32Jadi hari ini terkonfirmasi berdasarkan fakta persidangan

04:34Bahwa KPU DKI Jakarta

04:36Telah melakukan pelanggaran hukum yang serius

04:38Berdasarkan undang-undang

04:41Kearsipan

04:41Karena pemerintah DKI

04:43Belum menyerahkan

04:44Ijazah Pak Jokowi Dodo

04:47Yang masa retensinya sebenarnya sudah selesai

04:49Kepada lembaga kearsipan daerah

04:51Dan ini pelanggaran juga yang dilakukan oleh lembaga kearsipan daerah

04:55Mungkin itu dari saya

04:56Selanjutnya Pak Bonatua

04:58Kemudian ada Bang Mul

04:59Silahkan Bang Mul

05:00Kalau ada yang mau ditambahkan

05:01Sedikit saya mencambungkan dengan adanya rekan saya

05:08Pada dasarnya undang-undang kearsipan tahun

05:11Pasal

05:13Part 3

05:142009

05:16Tentang kearsipan itu

05:18Apabila kearsipan itu tidak ada dokumentasinya

05:22Maka ada sanksi pidananya disitu ada

05:24Ada unsur sanksi pidananya

05:28Maka kita lihat disini

05:29Seharusnya KPU DKI ini

05:32Menyelenggarakan atau memberikan kepada

05:34LKD untuk mendokumentasikan kearsipan tersebut

05:40Agar bisa terus rentan terus

05:44Dan ini adalah sebagai sejarah bangsa

05:49Bahwa ada pemerintah

05:51Ada pemimpin pemerintah ini

05:53Ada dokumentasinya di arsip tersebut

05:56Agar kita mengerti dan paham

05:58Siapa yang pemerintah pemimpin-pemimpin kita dahulu

06:03Yang telah mempunyai track record yang baik

06:07Untuk menyelenggarakan

06:09Menyelenggarakan

06:11Kepemiluan ini

06:14Itu dari saya

06:16Mungkin dari

06:16Ini ada ahli

06:18Silahkan ahli

06:19Baik

06:22Ini memang sengketa informasi publik

06:24Tetapi karena disengketakan adalah

06:27Lembaga kearsipan daerah

06:31Maka bukan cuma sekedar

06:33Undang-undang nomor 14 tahun 2008

06:35Tentang ketepukan informasi publik

06:36Tetapi ini berkaitan juga dengan

06:39Satu undang-undang kearsipan

06:41Ya kan

06:42Undang-undang nomor 43

06:43Selain itu juga undang-undang

06:45Mengenai administrasi

06:46Karena di dalam undang-undang

06:48Administrasi

06:50Itu jelas menyebutkan bahwa

06:52Lembaga di bawah pemerintahan daerah itu

06:55Itu merupakan badan publik yang harus melakukan

07:08Pengelolaan dan melayani

07:10Setiap informasi publik

07:11Bahkan waktunya lebih pendek

07:14Kalau kita bicara soal itu

07:15Lima hari setelah ada pemohonan informasi

07:18Di lembaga kearsipan itu harus merespon

07:20Setelah direspon ditambah lagi lima hari

07:22Lebih pendek sebetulnya

07:23Tetapi nampaknya kebiasaan di lembaga

07:26Atau di badan publik kita

07:28Agak abai pada persoalan-persoalan ini

07:30Hal ini juga terjadi di LKD ini kan

07:33Dia abai terhadap

07:35Tupoksinya

07:36Salah satu tupoksinya dia jelas adalah

07:39Dia harus melaksanakan pengelolaan arsip

07:42Kemudian arsip yang mempunyai nilai guna sejarah

07:45Mempunyai nilai kestrategisan bagi

07:47Perjalanan bangsa ini

07:48Itu harusnya dia proaktif

07:51Dan membuat DPA

07:52Selama ini kan kita gak pernah tahu

07:54Makanya ketika sidang di Kiprusan

07:56Sumpah saya tanya

07:57Apa Anri gak bikin DPA?

08:00Cuman gak boleh dijawab

08:02Karena pertanyaan sebagai hal ini gak boleh tanya

08:03Persoalannya adalah

08:05Di lembaga kearsipan itu

08:07Tidak mau membuat DPA

08:09Daftar pencarian arsip

08:10Artinya dia hanya sekedar bisnis as usual

08:14Duduk terima gaji

08:15Padahal kan yang diperlukan adalah

08:17Dia kemudian bekerja

08:18Mengelola kearsipan

08:20Memilah kearsipan

08:21Mana yang sifat-sifat yang sifat-sifat strategis

08:23Buat perjalanan bangsa ini

08:25Dia simpan

08:26Habis itu dia melakukan pelayanan publik

08:30Terhadap permintaan informasi

08:31Jadi kalau jawaban

08:32Menyatakan arsip belum dikuasai

08:34Dan itu sudah 2012 kejadiannya

08:37Ini kan bukan cuman abai lagi ini

08:39Emang gak kerja gitu

08:41Nah makanya

08:42Pada sidang ini semuanya terbuka

08:44Inilah pembelajaran bagi kita semua

08:46Agar kita bisa kemudian melakukan tekanan

08:49Kepada badan publik

08:50Agar bekerja sesuai dengan tupuksinya

08:52Saya rasa itu

08:53Saya memang gak akan bicara lebih detail

08:55Pada persoalan pasal-pasalnya

08:56Tapi lebih menekankan

08:58Tupuksi itu harus dijalankan secara baik dan benar

09:00Ini yang terjadi kan selama ini enggak

09:02Bahkan badan publik punya kesan

09:04Mengkhianati publiknya

09:06Pada persoalan-persoalan seperti ini

09:09Saya rasa itu

09:09Terima kasih

09:10Itu tidak bisa menghilangkan

09:12Jadi rumah keasipan

09:14Harus membuat

09:15Data-data

09:16Menyimpan data-data itu

09:18Dan tidak boleh data-data

09:19Dibusta atau dihilangkan

09:21Itu tercantung di dalam

09:22Masa 52

09:23Undang-undang keasipan nomor 43

09:25Ini sampai saat ini pun

09:29LKD tidak mempunyai

09:30Gimana

09:31Gitu loh

09:32Apalagi itu

09:33Merupakan satu sejarah

09:35Yang dikatakan rekan kita tadi

09:36Itu akan dikenal

09:38Dan tetap akan

09:39Ada

09:40Di LKD Provinsi

09:42Walaupun di

09:44Andri

09:45Untuk tingkat

09:46Nasional

09:47Gitu loh

09:48Tidak boleh dihilangkan

09:50Atau di

09:51Dimusnahkan

09:53Gak boleh

09:53Itu ada

09:54Ada di pasalnya tertentu

09:56Dan di pasal 52

09:59Sudah ditastikan

10:00Dan

10:00Ditekankan

10:03Bahwa itu adalah

10:04Tidak boleh dimustahkan

10:06Atau dihilangkan

10:07Ya kami pikir memang

10:17KPU perlu dihadirkan ya

10:19Karena

10:20Pokok persoalan di dalam

10:22Sengketa informasi publik ini adalah

10:24Ketika

10:26KPU tidak menyerahkan

10:28Salinan

10:28Ijazah Pak Jokowi

10:29Bodo

10:30Pada saat

10:31Pemilu Gubernur DKI Jakarta

10:322017

10:33Ke lembaga

10:34Kearsipan Daerah

10:35Jadi saya pikir

10:36Tadi kami usulkan ya

10:38Karena

10:39Pertimbangannya adalah

10:40Kami ingin tahu

10:42Sebenarnya

10:43Apa alasannya

10:44KPU tidak menyerahkan itu

10:45Kepada lembaga

10:46Kearsipan Daerah

10:47Gitu

10:47Karena kan yang

10:48Punya kewenangan

10:49Menyerahkan itu kan adalah

10:50KPU

10:51KPU itu sebagai

10:51Lembaga pencipta arsip

10:53Nah sebagai lembaga pencipta arsip

10:55Berdasarkan undang-undang

10:5743.2009

10:58Terkait dengan kearsipan

11:00Pencipta arsip

11:02Mempunyai kewajiban

11:03Untuk menyerahkan

11:04Dokumen

11:06Kepada lembaga kearsipan daerah

11:09Sebagai bagian dari

11:10Merawat

11:11Memori bangsa ini

11:13Jadi kuncinya sebetulnya disitu

11:15Nah

11:15Tapi karena

11:17Belum ada jawaban apapun

11:19Dari pihak KPU

11:20Ya tentu kami minta

11:21Supaya KPU bisa dihadirkan

11:22Itu satu

11:23Satu strategi yang kami lakukan

11:25Tapi tentu

11:26Dikembalikan kepada

11:27Majelis Hakim

11:28Tapi yang kemudian

11:29Yang kedua adalah

11:29Kami mungkin bisa saja

11:31Kembali ke depan

11:32Akan membuka

11:33Satu sengketa informasi publik baru

11:36Terkait dengan

11:37Keengganan

11:40KPU

11:40DKI Jakarta

11:42Untuk tidak menyerahkan

11:44Untuk tidak menyerahkan

11:45Dokumen

11:47Ijazah Pak Joko Widodo

11:48Yang

11:49Dipotokopi

11:50Terlegalisir

11:50Sebagai persyaratan presiden

11:52Itu mungkin

11:53Akan kami pertimbangkan juga

11:54Tentu masih dalam

11:55Pertimbangan dan kajian

11:56Ya

11:57Mungkin

11:58Terima kasih ya

12:03Saya sebagai

12:04Prinsipal

12:05Kebetulan

12:07Harus disampaikan juga nih

12:09Tadi

12:10Sidang kita yang di

12:12KIP

12:14Itu hasilnya ditolak ya

12:17Memang

12:18Yang kita mohon itu

12:19Andri

12:20Dalam hal ini

12:21Saya menang sebenarnya

12:23Karena memang

12:24Andri itu

12:26Dari sedari awal

12:27Memang tidak menguasai

12:28Saya hanya butuh

12:30Pernyataan

12:31Tercatat

12:32Di

12:33Komisi Informasi Pusat

12:35Lembaga Negara

12:35Bahwa

12:36Andri tidak menguasai

12:38Dan sudah ada

12:38Pengakuan dari KPU sendiri

12:40Waktu itu dipanggil

12:41Saksi

12:42Dan ini akan

12:44Berita caranya ya

12:46Apa

12:46Kutusannya akan kita jadikan

12:49Landasan hukum

12:51Untuk

12:51Melakukan

12:53Pelaporan

12:54Pencarian arsif

12:55Atau

12:56Tindak pindahan arsif

12:57Seperti itu

12:58Nah

12:58Terkait yang ini

12:59Menyambung tadi pertanyaan KPU

13:01Ini kan

13:02Ada Andri

13:04Di tingkat pusat

13:04Ada KPU

13:05Di tingkat pusat

13:06Ada LKD

13:08Karsipan DKI

13:09Di tingkat daerah DKI

13:10Ada

13:10KPUD

13:12DKI

13:13Nah KPUD

13:15DKI juga sebenarnya

13:16Sudah kita sidangkan

13:17Di sini

13:17Nanti tinggal menunggu

13:18Waktunya

13:18Sudah kita ini

13:20Dia sudah mengasih

13:21Tadi kan sudah terungkap

13:22Dia sudah ngasih

13:23Ijajah

13:24Sudah dikasih

13:24Ijajah itu

13:25Cuman

13:26Saya akan bilang

13:27Sama seperti kasusnya

13:29Di KPU

13:29Pusat

13:31Terhadap Andri

13:32Kenapa saya

13:33Kenapa

13:33Mahkamah

13:35Komisi itu

13:36Tidak bertanya

13:37Kenapa

13:37Diminta lagi

13:39Yang Andri

13:40Ini pertanyaan

13:42Kenapa diminta lagi

13:43Ke LKD

13:44Kan sudah dikasih

13:45KPUD

13:45Saya hanya butuhkan

13:47Dokumen yang

13:49Terautentikasi

13:50Karena yang

13:51Lakukan autentikasi

13:52Itu hanya

13:53Kak Andri

13:54Atau LKD

13:55Seperti itu

13:56Nah di sini juga

13:58Nanti kita

13:59Akan

13:59Berproses

14:00Saya yakin nanti

14:02Ya hasil-hasilnya

14:03Tidak akan jauh-jauh

14:03LKD

14:04Seperti tadi kan

14:05Pembinanya LKD

14:07Kan Andri

14:07Pembinanya KPUD

14:09Kan KPU

14:10Nah ini pasti

14:11Tidak akan jauh-jauh

14:12Beda

14:12Piling kita

14:13Tapi

14:14Setidaknya publik

14:16Tahu

14:16Masalah yang terjadi

14:17Adalah

14:18Bahwa

14:19Adanya

14:20Ketidak

14:21Ketidak

14:22Patuan penyerahan

14:23Arsip

14:23Ke LKD

14:24Ketidak patuan penyerahan

14:25Arsip

14:26Ke Andri

14:27Nah di sini nanti

14:28Sudah

14:30Kayaknya

14:30Minggu ini ya

14:31Akan ada

14:31Sidon lagi

14:32Untuk KPUDKI

14:33Meskipun tadi

14:35Tadi kan disempat juga

14:36Disempat

14:37Disebut

14:37Komisioner ya

14:38Tapi itu kan lagi

14:39Terpohon juga

14:40Ya saya termohonkan juga

14:41Seperti itu

14:42Terima kasih ya

Kategori

Transkrip

Jadilah yang pertama berkomentar

Dianjurkan