KOMPAS.TV - Dodik Ridho Nurrochmat, Guru Besar Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB sindir hambatan mitigasi bencana di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa ada logika briokrasi yang salah.
Dodik, "masing-masing instasi punya data sendiri. Egoisme sektoral dan kedaerahan sangat kuat."
Ia juga menambahkan saat ini harus berfokus pada penanganan bencana Sumatera terjadi. Namun demikian setelah itu, pemerintah wajib memperbaiki kebijakan yang ada, agar tidak terjadi kebijakan yang salah terus menerus.
Baca Juga BNPB Jelaskan Banjir dan Longsor di Sumatera Belum Jadi Bencana Nasional, Guru Besar IPB Soroti ini di https://www.kompas.tv/nasional/634952/bnpb-jelaskan-banjir-dan-longsor-di-sumatera-belum-jadi-bencana-nasional-guru-besar-ipb-soroti-ini
#ipb #bencana #banjirsumatera
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/634956/guru-besar-ipb-sindir-ego-sektoral-yang-hambat-mitigasi-bencana-di-indonesia
00:00Soal bencana yang terjadi di Sumatera bagian utara, tadi kan sebenarnya sudah ada early warning system, sudah ada peringatan dini, aksi dini dilakukan, tapi pada praktiknya tidak terjadi.
00:10Nah Pak Dodi melihatnya apa yang jadi hambatannya, apakah birokrasinya kah?
00:14Ya, jadi kadang-kadang memang logika birokrasi ini kadang-kadang berbeda dengan logika kedaruratan ya.
00:22Jadi kalau darurat itu mestinya akan terlepas dari itu semua. Nah termasuk juga sebetulnya dalam penyiapan tata kelola, kebijakannya, kan begitu.
00:33Jadi saya katakan selalu kadang-kadang dalam pengambilan kebijakan itu orang selalu terpaku pada data dan informasi resmi, karena memang itulah yang kemudian dipakai.
00:45Padahal yang data dan informasi resmi itu belum tentu data dan informasi benar.
00:50Jadi kalau data dan informasi benar, misalnya peta saja, peta kebencanaan.
00:55Peta yang benar itu peta dari citra lensa terbaru gitu ya.
00:59Tapi peta resmi itu bisa jadi, kalau saya di kerik hutanan gitu ya, peta kawasan hutan atau peta hutan itu bisa jadi peta yang ditandatangani basah oleh lima instansi berdasarkan tata guna hutan kesepakatan.
01:09Yang itu bisa jadi peta dasarnya sejak zaman Belanda Pak.
01:13Jadi bisa melengseng jauh.
01:14Kondisinya sudah berubah, tapi yang dipakainya tidak aktual gitu ya.
01:18Tapi kalau terjadi kasus, itu yang digunakan apa di pengadilan? Peta resmi atau peta benar?
01:23Pasti ya.
01:23Pasti peta resmi. Padahal peta resmi itu bukan peta benar.
01:27Peta benar itu outputnya adalah kebenaran, kalau peta resmi itu bukan benar tapi betul mbak.
01:31Jadi outputnya kebetulan.
01:33Kebetulan, iya iya.
01:34Kalau betul-betul.
01:34Hal-hal yang birokratis lah ya.
01:36Iya, kebetulan benar.
01:36Anggap betul.
01:37Iya, jadi belum tentu benar.
01:39Nah ini yang kadang-kadang membuat menjadi miss semua.
01:42Nah ini menjadi ada distorsi dalam pengambilan kebijakan.
01:46Ini juga sangat penting untuk kita garisbawahi.
01:49Tidak akan ketemu kalau mindsetnya kebencanaan dengan hal-hal yang birokratis.
01:54Pak Victor, dalam kondisi seperti ini sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan misalnya untuk mengingatkan daerah?
02:01Apa yang selama ini sudah disepakati antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah soal ini?
02:06Ya, dalam lima tahun terakhir ini kita sebenarnya sudah memang masih pilot tetapi ini sebetulnya bisa dipelajari namanya AMPD ya.
02:15Aksi merespon peringatan dini.
02:17Apa saja yang dilakukan.
02:19Dan itu memang knowledge ini ketika kita tahu kita hidup di daerah ron bencana dengan risiko bencana.
02:24Kita mindsetnya adalah pengurangan risiko bencana.
02:28Jadi memang pengurangan risiko bencana ini yang menjadi aspek pembangunan dari tata kelola menghadapi kebencanaan.
02:36Kalau kita hanya berpikir bahwa bencana itu direspon saja, kita akan kehilangan.
02:45Tapi kebencanaan itu justru itu makanya undang-undang nomor 24 itu dibuat dengan sebuah filosofi yang berbeda.
02:54Filosofinya adalah pengurangan risiko bencana.
02:56Makanya ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
03:00Dulunya masih bakornas, bakornas sifatnya ad hoc dan sifatnya juga hanya respon.
03:05Nah hal seperti inilah yang harusnya kita bersama-sama belajar.
03:09Turun ke bawah, ada BPBD Provinsi, ada BPBD Kabupaten Kota.
03:13Dimana tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Kota yang dalam undang-undang itu sebetulnya kepalanya itu adalah eselon 1 dalam hal ini sekda.
03:22Sekarang namanya kepala BPBD itu adalah kalak, kepala pelaksana.
03:27Artinya sekda mampu melakukan orkestrasi, koordinasi dan kemudian segala yang diperlukan oleh daerah untuk melihat kebencanaan.
03:36Kebencanaan bukan hanya BPBD.
03:37Kebencanaan itu adalah dinas-dinas terkait.
03:40Artinya tidak bisa hanya BPBD yang melakukan kebencanaan.
03:44Betul undang-undang mengatakan dalam tangkap darurat itu komando oleh BPBD.
03:49Dalam keadaan damai, dalam tanda kutip, itu koordinasi.
03:54Tetapi tugas-tugas pengelolaan kebencanaan, misalnya banjir itu kita tahu kita punya dinas PU.
04:02Katakan dengan lembaga vertikalnya dengan balai besar wilayah sungai.
04:06Lalu kemudian dengan isu-isu tadi Pak Dodi mungkin kehutanan, ada dinas kehutanan yang akan bertanggung jawab.
04:12Lalu sudah tentu kita juga berbicara tentang berbagai macam tanggung jawab OPD dalam hal ini.
04:20Untuk bisa melihat kebencanaan itu bukan hanya dengan satu peluru saja, yaitu hanya BPBD.
04:26BPBD melakukan koordinasi, BPBD melakukan komando, dan nanti ketika eskalasi ke atas BNPB.
04:32Tetapi di tingkat pusat, BNPB pun, mungkin saya perlu jelaskan.
04:36Kami mewakili unsur pengarah profesional, tetapi ada unsur pengarah yang mewakili kementerian lembaga.
04:42Karena di sini letaknya koordinasi ketika kita melihat bencana bukan hanya tanggung jawab BNPB.
04:49Tetapi Badan Nasional Penanggulan Bencana mengkoordinasi dengan semua kementerian lembaga.
04:55BMKG memberikan early warning system, kemudian juga kementerian kesehatan untuk pusat krisis,
05:01kementerian pendidikan untuk satuan pendidikan aman bencana,
05:03lalu kemudian PU untuk bicara tentang rehab-recon dan semuanya.
05:08Itu semua kita harus kerja bareng.
05:09Jadi negeri bencana ini didesain untuk bekerja bareng.
05:13Kita harus bekerja bersama dan juga database, based on data.
05:17Jadi ada data ditindaklanjuti dengan baik apa yang harus dilakukan.
05:21Nah sejauh ini kan kalau misalnya kita punya data soal kehutanan atau lingkungan yang baik,
05:26harusnya potensi bencana seperti ini bisa diantisipasi lebih awal, bisa dibaca lebih awal dong Pak Dodi.
05:32Ya memang seharusnya seperti itu, harusnya kita punya data yang sama.
05:37Tapi kita semua sama-sama tahu ya, bicara data itu kan masing-masing instansi punya data sendiri.
05:43Kadang-kadang juga tidak mudah juga untuk mengatasi karena egoisme sektoral itu sangat kuat,
05:49suka tidak suka, egoisme kedaerahan juga sangat kuat.
05:52Nah ini juga mungkin karena target-target nasional itu ada indikator kerja utama itu dibebankan kepada sektor
05:57atau pada daerah, mestinya kan semuanya untuk mendukung pembangunan nasional,
06:02mendukung kemaslahatan ya untuk masyarakat luas, itu kan yang harusnya kita gunakan.
06:07Nah oleh karena itu kalau saya mengusulkan, terlepas dari ini kan kondisi darurat.
06:11Oke kita tangani secara kedaruratan, tetapi pada saat kondisi normal kan kita tidak boleh mengulang lagi.
06:17Sehingga semuanya harus kita tata ulang, kita evaluasi ulang, mulai dari kenapa terjadi kegagalan kebijakan.
06:25Kenapa kebijakan tidak berjalan sebagai masyarakat.
06:28Nah ini bisa kita lihat dari yang pertama, itu dari substansi kebijakannya sendiri.
06:32Jadi kegagalan kebijakan bisa disebabkan tiga hal.
06:35Yang pertama bad policy, kebijakannya itu sendiri salah atau jelek.
06:39Yang kedua bad execution, mungkin kebijakannya substansinya baik,
06:42tetapi pelaksanaannya yang jelek, yang ketiga bad luck ya, nasib kebijakannya jelek.
06:47Nah kita tidak bicara masalah nasib lah.
06:49Tapi yang pertama dan yang kedua tadi yang sangat penting.
06:51Karena substansi kebijakan ini harus diperbaiki dulu.
06:54Kalau ada yang keliru, harus sama-sama kita betulkan, kita benarkan gitu.
06:58Supaya nantinya kita dilaksanakan itu bisa berjalan dengan baik.
07:02Karena substansi kebijakan yang salah, dilaksanakan dengan baik dan konsisten, hasilnya akan konsisten salah.
07:07Nah ini kan menjadi persoalan.
07:09Makanya sejak Allah harus betul dulu itu.
07:10Harus dibutuhin dulu, harus dibenarkan dulu.
07:13Nah kemudian ketika itu sudah benar, baru eksekusinya.
07:15Eksekusinya harus baik.
07:16Misalnya ada amdal, ya dilaksanakan kan gitu.
07:19Ada kajian lingkungan hidup strategis, ada RTRW.
07:23Kalau itu sudah RTW-nya sudah benar, tapi kalau dilanggar kan artinya bad execution itu.
07:27Ya, oke.
07:28Itu saya rasa.
07:29Soal penanganan ini saya juga sudah terhubung saat ini dengan Sugiyat Santoso,
07:34Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI.
07:37Selamat malam Pak Sugiyat.
07:40TV.
07:43Pak Sugiyat, selamat malam.
07:46Dengan Friska di sini, di Kompas TV.
07:50Baik, selamat malam.
07:51Mbak.
07:52Terima kasih sudah bergabung, Pak Sugiyat juga.
07:56Ini kan dapil Anda ya, Sumatera Utara 3.
07:58Dengan penanganan seperti ini bisa dijelaskan saat ini kondisinya seperti apa, Pak?
08:02Ya, kalau dari analisis dan pantauan kami selama beberapa hari di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara,
08:12memang mitigasi bencana dari mulai sebelum terjadinya bencana, ketika sedang terjadinya bencana,
08:18dan sekarang paska terjadi bencana memang pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat belum maksimal menangani persoalan bencana ini.
08:28Ada beberapa daerah yang sampai sekarang itu, misalnya di Tampeng Sibolga, akses jalan ke sana masih belum ada.
08:35Terus ada beberapa daerah, misalnya di Langkat, kemarin saya langsung terjun,
08:39ada sekitar 11 sampai 15 kecamatan yang masih rendam banjir dan belum dilakukan proses penanganan apapun,
08:46misalnya terkait dengan efekuasi korban.
08:495 hari atau 4 hari rumah mereka rendam banjir sampai ke atap,
08:53tapi tidak ada penanganan khusus bagaimana misalnya warga yang sudah tua, sudah jumpo itu bisa dibawa ke daerah atau ke daerah yang lebih aman,
09:02terus ditindaklanjuti persoalan kebutuhan pangan mereka, persoalan kesehatan dan sebagainya.
09:09Saya pikir ini menjadi problem kita bersamalah mengevaluasi bagaimana ke depannya terkait dengan mitigasi bencana,
09:16baik sebelum sedang maupun sedudah bencana itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi dan pusat.
09:22Ya, ini tentu evaluasi pasti harus dilakukan pasca ini, tapi untuk saat ini apa yang didorong oleh Pak Sugiyat dan juga kawan-kawan DPR
09:30untuk segera dibuka akses untuk warga, bantuan segera dilakukan, segera diberikan,
09:36pun evakuasi yang masih terhambat kondisi di sana juga bisa cepat dilakukan?
09:43Yang pertama pastinya bahwa sekarang kebutuhan warga terkait dengan kebutuhan pokok, kebutuhan pangan dan pakaian.
09:49Kalau pangan, saya berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota itu bisa memastikan
09:57seluruh warga yang sampai sekarang ini masih di daerah yang masing-masing belum terakses jalan bagaimanapun caranya
10:04supaya kebutuhan pangan ini bisa nyampe ke mereka.
10:08Misalnya ditapeng sebulga, saya mendapat informasi tadi dari beberapa kawan-kawan di sana sangat membutuhkan kebutuhan pangan.
10:14Kemarin kan sudah bisa kita lihat bersama-sama bahkan sampai terjadi penjarahan.
10:19Begitu juga dengan di daerah lain, misalnya di Langkat.
10:22Sampai sekarang juga di Langkat itu khusus juga itu mbak.
10:25Karena sampai sekarang masih beberapa daerah masih terendam banjir.
10:29Dan warga tidak bisa melakukan apapun, misalnya memasak tidak bisa.
10:33Saya pikir perlu atensi khusus dari segenap kita untuk memastikan kebutuhan pangannya terjamin.
10:39Begitu juga dengan kebutuhan pakaian.
10:41Kemarin kita keturun langsung, sudah beberapa hari warga yang selamat mengungsi di beberapa tempat,
10:47pakaiannya itu sudah berlumur-lumper tapi tidak diganti-ganti apalagi di daerah-daerah yang belum sempat melakukan pengungsian.
10:55Ya, dengan kondisi seperti ini tentu kebutuhan para korban yang harus diutamakan.
11:02Tadi ada kebutuhan pangan, lalu juga akses jalan ke sana masih sulit untuk distribusi bantuan,
11:08pakaian bahkan yang melekat di badan saja yang saat ini tersisa.
11:11Itu dengan kondisi seperti ini apa yang bisa dilakukan?
11:13Sementara akses kan terputus Pak.
11:15Ya, memang kalau berdasarkan textbook harusnya sudah ada tim reaksi cepat dari pemerintah daerah yang memberikan pelaporan.
11:24Artinya mereka punya data, tadi kita bicara data.
11:27Dan tim reaksi cepat inilah yang kemudian memberikan data kebutuhan.
11:31Nah memang yang harus kita bersama-sama, tadi Pak Sugiat mengatakan kita harus bersama, tidak bisa sendiri.
11:37Artinya dalam kondisi yang seperti ini BNPB melakukan pendampingan.
11:43Dan oleh karena itu pendampingan ini menolong setiap kabupaten kota untuk bisa bekerja lebih efektif.
11:48Pertama, mereka dalam kondisi yang panik.
11:50Kemungkinan keluarganya juga terdampak, kita harus mengaku itu.
11:53Yang kedua, sumber daya yang sangat terbatas.
11:58Dan oleh karena itu dari pusat Badan Nasional Pendanggulan Bencana berusaha untuk melakukan pendampingan.
12:03Tetapi juga sekarang yang sedang dikerahkan adalah relawan.
12:08Relawan itu sudah ribuan jumlahnya dan tinggal bagaimana disebar.
12:14Untuk kemudian bisa menolong dalam pengumpulan data.
12:19Artinya menolong untuk kaji cepat.
12:22Lalu kemudian menolong juga untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan awal, kebutuhan baku.
12:28Dan ketiga, bisa juga mendampingi.
12:30Mendampingi, saya katakan mendampingi karena yang tugas utama itu SAR untuk pencarian dan evakuasi.
12:37LSM atau apapun yang punya tim-tim yang untuk melakukan pencarian itu hanya pendampingan.
12:43Karena yang sebagai tugas pokok dan fungsinya adalah Basarnas.
12:48Dan Basarnas akan melakukan evakuasi dan juga upaya-upaya yang masih mencari korban yang hilang.
12:53Pak Sugiat, kalau dengan kondisi seperti ini kan tadi ada laporan juga.
12:57Tadi dari BNPB sudah menjelaskan bagaimana yang harus dilakukan koordinasi dengan tim reaksi cepat pemerintah daerah.
13:03Kalau dari DPR, apalagi di Dapil Bapak, saat ini kondisinya siapa yang bisa dikontak secara langsung,
13:11yang bisa membantu setidaknya proses komunikasi ini berjalan lancar?
13:15Karena kan sekarang kondisinya juga sulit sekali dihubungi.
13:18Berikutnya, agar pembukaan jalan, akses bantuan antara pemerintah daerah dan pusat juga berlangsung dengan baik Pak.
13:24Tapi dijawabnya Usai Jida, sesaat lagi di Sapa Indonesia malam.
Jadilah yang pertama berkomentar