Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KOMPAS.TV - Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar voting terkait rancangan resolusi perdamaian Gaza versi Donald Trump.

Salah satu isi resolusi yang dibahas adalah terkait pembentukan pasukan stabilitas internasional di Gaza.

Sepenting apa voting yang akan membahas resolusi perdamaian untuk Gaza?

Kita akan bahas bersama pakar Hukum Hubungan Internasional, Hikmahanto Juwana.

Baca Juga TNI AL Siap Berangkatkan Personel Perdamaian Gaza, Wakasal: Tunggu Perintah Presiden | SAPA MALAM di https://www.kompas.tv/internasional/631403/tni-al-siap-berangkatkan-personel-perdamaian-gaza-wakasal-tunggu-perintah-presiden-sapa-malam

#gaza #pbb #donaldtrump #breakingnews

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/internasional/631421/analisis-pakar-hi-soal-dk-pbb-voting-resolusi-gaza-versi-donald-trump-seberapa-dampaknya
Transkrip
00:00Saudara PBB akan menggelar voting membahas resolusi perdamaian untuk Gaza.
00:04Kita akan bahas hal ini bersama pakar hukum hubungan internasional Hikmah Hanto Juwana.
00:10Saat malam Prof Hik.
00:12Ya, saat malam Mas Witing.
00:13Baik.
00:14Prof, sepenting apa sebenarnya voting yang akan membahas resolusi damai Gaza ini sih sebenarnya?
00:19Sebenarnya penting ya, karena memang ini akan menjadi mandat dari perserikatan bangsa-bangsa
00:25melalui Dewan Keamanan untuk hadirnya pasukan perdamaian
00:29dan kemudian juga tentang rencana 20 poin yang disampaikan oleh Presiden Trump
00:37untuk menjadi bagian dari PBB dan penganggarannya mungkin juga dari perserikatan bangsa-bangsa.
00:44Namun demikian harus saya katakan bahwa ada kemungkinan resolusi ini tidak akan terwujud.
00:51Kenapa?
00:52Karena yang saya dengar dari berbagai berita, Rusia dan Cina akan abstain.
00:58Ya, betul.
00:59Akan abstain.
01:00Sehingga pak, ini kan kalau ada negara yang tidak sepakat dari 5 negara P5
01:07atau negara anggota yang tetap, maka resolusi ini tidak akan jadi.
01:13Nah, kalau tidak akan jadi berarti bagaimana nasib selanjutnya?
01:18Kalau menurut saya, tetap ini bisa dijalankan, tapi tanpa mandat PBB.
01:25Dan pasukan penjaga perdamaian masih tetap bisa dilakukan.
01:29Oke.
01:29Ingat, pada waktu Bush Senior, dia melakukan serangan ke Irak, itu divetu oleh Perancis.
01:39Sehingga resolusi Dewan Keamanan tidak ada.
01:42Tetapi kemudian, Amerika Serikat membuat apa yang disebut sebagai coalition of the willing.
01:48Jadi, koalisi dari negara-negara yang mau melakukan serangan ke Irak.
01:55Nah, ini bukannya tidak mungkin.
01:56Kita juga, Amerika Serikat akan membuat coalition of the willing dari grup of New York.
02:02Jadi, waktu di New York, pertemuan di PBB, itu Presiden Trump menginisiasi dengan ada Mesir dan Turki dan lain sebagainya itu untuk pertemuan.
02:13Di situ, Presiden kita diundang, Presiden Prabowo.
02:17Demikian juga di Mesir juga dilakukan itu.
02:19Jadi, ini ada coalition of the willing.
02:21Yang intinya adalah bukan melakukan serangan, tetapi menjaga gencatan senjata.
02:30Karena sampai hari ini, gencatan senjata itu kerap dilanggar oleh Israel dan Hamas tidak melakukan perlawanan.
02:39Nah, yang repot itu adalah serangan-serangan Israel kemarin-kemarin ini, itu ditujukan juga ke rakyat sipil.
02:47Nah, jadi kebutuhan untuk terbentuknya ISF ini sangat-sangat urgen.
02:54International Stabilization Force.
02:57Dan ini tujuannya adalah menjaga perdamaian, menjaga gencatan senjata, dan harus menjadi, ya sebenarnya kayak taming manusia ya.
03:07Supaya Israel itu tidak langsung menyerang kepada rakyat sipil.
03:11Oke, begini Prof. Tadi Anda sudah menyinggung soal potensi veto yang mungkin dilakukan Rusia dan juga Tiongkok begitu.
03:19Mengingat ISF atau International Stabilization Force ini melibatkan negara-negara non-PBB.
03:24Nah, pertanyaan saya, bagaimana legalitas draft resolusi Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB di bawah piagam PBB?
03:30Khususnya pasal 42 tentang tindakan paksa untuk menjaga perdamaian.
03:34Kalau tadi disinggung situasinya kurang lebih mirip, saya akan lebih spesifik lagi.
03:38Legalitasnya bagaimana, Prof?
03:39Ya, legalitasnya ya tentu serangan atau tugas yang diemban di Gaza nantinya itu tidak memiliki legalitas dalam konteks perserikatan bangsa-bangsa.
03:54Memang tidak.
03:54Tapi bukan berarti tidak pernah ada di luar konteks PBB yang katakanlah terbentuknya suatu koalisi.
04:07Nah, catatannya adalah, jangan itu dilakukan secara unilateral, tapi harus dilakukan secara multilateral.
04:15Maka ada yang namanya koalisi of the willing.
04:18Nah, kalau dulu koalisi of the willing to attack Iraq, sekarang koalisi of the willing to preserve truth in Gaza.
04:28Seperti itu.
04:30Oke.
04:31Nah, saya masuk ke rencana Indonesia yang juga akan mengirim sekitar 2.000 pasukan perdamaian katanya ke jalur Gaza.
04:38Sebagai nominasi, apa namanya, International Law Commission ya, ILC.
04:45Itu menurut Anda dari Indonesia, bagaimana pandangan Anda tentang rencana pengiriman pasukan ini?
04:49Kalau menurut saya, sah-sah saja.
04:53Oke.
04:53Jadi kalau misalnya Presiden Trump nanti menghadapi permasalahan, resolusinya tidak diterima,
04:58karena resolusi itu sebenarnya tidak hanya bicara soal ISF,
05:03tapi ada pemerintahan sementara yang akan penasehatnya diketuai oleh Presiden Trump,
05:09yang itu tidak sangat disetujui oleh Rusia.
05:12Dan kemudian juga tidak setujui mungkin juga oleh China.
05:15Ya, dengan dia membuat abstain gitu ya.
05:18Tapi kalau terhadap gencatan senjatanya itu, mereka mengapresiasi.
05:22Terhadap ISF itu, mereka mengapresiasi.
05:26Artinya, Trump bisa saja dia bilang,
05:29oke, kita akan buat koalisi untuk to, apa namanya, preserve the truth in Gaza,
05:37di mana Indonesia akan diajak.
05:39Nah, yang jadi tantangan bagi Indonesia sekarang itu adalah Israel kemarin membuat persyaratan.
05:44Boleh kamu masuk ke ISF ini, tapi terhadap negara-negara yang sudah mengakui kami sebagai sebuah negara.
05:53Nah, nanti saya berharap Bapak Presiden bisa berkontak dengan Presiden Trump
05:58ataupun ke Raja Yordania untuk mengatakan bahwa syarat seperti itu tidak adil.
06:05Karena apa? Hamas itu tidak boleh ikut cawe-cawe dalam pemerintahan transisi,
06:12bahkan mereka harus dilucuti, ya.
06:14Tapi apa sekarang haknya Israel untuk berbicara?
06:17Karena Israel tidak ada di dalam group of New York itu.
06:21Israel hanya diserahkan proposal oleh Presiden Trump untuk kemudian setuju atau tidak setuju.
06:26Dan kemudian dia menyetujui.
06:28Tidak ada peran dari Israel.
06:29Jadi pemerintah harus keras mengenai masalah ini
06:33dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menhan baru-baru ini
06:36bahwa tidak harus dengan mandat dari persyaratan bangsa-bangsa
06:41pasukan kita bisa berkontribusi untuk menjaga gejatan senjata yang ada di Gaza saat sekarang.
06:48Oke, saya masuk ke voting Dewan Keamanan PBB yang hari ini akan dilakukan.
06:52Kira-kira bagaimana Indonesia sebaiknya memposisikan diri dalam voting itu?
06:57Mengingat juga tadi kalau kita lihat ada potensi abstain atau veto dari Rusia dan Tiongkok
07:03dan Indonesia juga punya hubungan yang sepertinya cukup ingin dijaga terhadap kedua negara tersebut, Prof.
07:11Intinya Indonesia tidak bisa melakukan apapun terhadap voting itu.
07:15Karena Indonesia bukan anggota dari Dewan Keamanan PBB.
07:18Namun demikian, kalau misalnya masih memungkinkan Indonesia bisa melakukan lobby
07:24kepada pemerintah Rusia dan kemudian ke pemerintah Cina
07:29untuk supaya bisa memahami kenapa kita perlu yang namanya ISF ini.
07:35Ya, terlepas dari Presiden Trump mau jadi penasehat,
07:38sudah lah, terima aja itu.
07:39Itu kan keinginan Trump gitu ya, belum tentu juga akan efektif.
07:42Nah, yang penting adalah ISF dan pemerintahan transisi yang akan melakukan rekonstruksi terhadap Gaza.
07:51Nah, dengan adanya ISF, maka Israel tidak bisa sembarangan dia melakukan serangan ke Gaza.
07:59Tapi sebaliknya juga, kita harus memastikan bahwa dari Gaza tidak akan ada serangan ke Israel.
08:04Seperti yang dijadikan oleh Presiden Trump mau ketika di Majelis Umum PBB,
08:09bahwa yang menjamin keamanan dari Israel adalah masyarakat internasional, termasuk Indonesia.
08:14Maka kita willing, kita bersedia untuk mengirim sampai dengan 20 ribu pasukan.
08:1920 ribu itu besar.
08:21Ya, sama besar.
08:21Amerika Serikat kemarin bilang cuma 200 orang, mungkin negara-negara timur tengah juga berapa.
08:27Belum lagi nanti dari Turki juga berapa gitu ya.
08:30Tapi Indonesia ini yang paling besar nih, 20 ribu.
08:33Ya, nah bicara soal norma hukum internasional,
08:37apakah partisipasi Indonesia dalam ISF misalnya bisa memperkuat norma itu?
08:41Dari perspektif Global South atau berisiko menjadikan Gaza sebagai laboratorium
08:46untuk intervensi barat mirip kekhawatiran atas relokasi Palestina, Prof?
08:51Begini, jadi selama ini saya harus akui bahwa ketika kita mengirim pasukan
08:58untuk peacekeeping operation, itu selalu berada di bawah mandat PBB.
09:03Namun, demi kemanusiaan dan demi rakyat Palestina yang ada di Gaza
09:11untuk tidak diserang oleh pihak Israel,
09:17maka Bapak Presiden harus berani mengambil keputusan.
09:19Karena ini merupakan sejarah, ya.
09:23Dan kita tentu tidak akan berpihak ke misalnya Amerika Serikat
09:28untuk menyerang, apa namanya, Hamas misalnya.
09:32Kita juga tidak mau melakukan penyerangan terhadap Israel,
09:36meskipun itu yang dikhawatirkan oleh Israel
09:38dengan adanya pasukan 20 ribu dari Indonesia.
09:41Karena Israel tahu bahwa Indonesia ini sangat berada di belakang Palestina.
09:48Tugas kita adalah menjaga gencatan senjata yang selama ini sudah dibangun di sana
09:55dan kita tidak mau bahwa gencatan senjata ini akhirnya rapuh dan kemudian tidak berjalan.
10:02Dan kemudian Bapak Presiden harus juga membicarakan tentang
10:06siapa yang harus menjadi pemimpin dari pemerintahan transisi
10:10walaupun penasihatnya boleh Trump.
10:12Tetapi di lapangan, kalau bisa, itu adalah warga negara Indonesia.
10:17Ya, kalau bisa, warga negara Indonesia terlibat langsung
10:19dalam proses transisi pemerintahan di jelur Gaza.
10:22Terima kasih Prof. Hikmahanto Juana telah berbagi perspektifnya malam hari ini
10:27di Sapa Indonesia Malam.
10:27Kita jumpa lain waktu, Prof. Selamat malam.

Dianjurkan