Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KOMPAS.TV - Ambisi pemerintah lewat Program Makan Bergizi Gratis tercoreng kasus keracunan di berbagai daerah yang menyingkap lemahnya koordinasi antar-lembaga.

Pusat menyalahkan pelaksana, daerah menyoroti minimnya pengawasan, hingga muncul inisiatif pembentukan satgas di tingkat provinsi.

Baca Juga Ditunggu Segera! Hasil Evaluasi MBG di https://www.kompas.tv/regional/620791/ditunggu-segera-hasil-evaluasi-mbg

Meski Presiden Prabowo mengakui kekurangan dan berkomitmen melanjutkan program, pakar menegaskan bahwa setiap kelalaian pangan massal adalah pertaruhan nyawa.

#mbg #keracunan #prabowo

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/621814/benang-kusut-mbg
Transkrip
00:00Intro
00:00Program Makan Bergisi Gratis atau MBG
00:20yang menjadi ambisi besar pemerintah
00:23untuk menjamin gizi anak Indonesia
00:25kini menginjak usia 11 sebulan.
00:28Namun janji ini ternodai oleh realita pahit di lapangan.
00:33Bukannya gizi, ancaman keracunan justru mengintai nyawa para penerima manfaat.
00:40Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional atau BGN
00:44berdali standar operasional prosedur sudah jelas
00:48dan masalah terjadi karena kelalaian pelaksana di lapangan.
00:53Namun suara dari daerah berbicara lain,
00:56Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
00:58yang menjadi lokasi insiden keracunan massal terbesar
01:02mengindikasikan adanya kekosongan pengawasan dari pusat.
01:06Mereka terpaksa bergerak reaktif
01:08menutup dapur setelah korban berjatuhan.
01:11Peristiwa ini melibatkan 3 SPPG
01:14yaitu 2 dapur di wilayah Cipongkor
01:17dan 1 dapur di wilayah Cihamplas.
01:20Saat ini ketiga dapur tersebut masih ditutup sementara
01:23untuk kepentingan investigasi.
01:26Pemerintah daerah juga mendorong dan berkoordinasi dengan BGN
01:29agar ketiga SPPG ini dilakukan evaluasi.
01:34Akar masalahnya diduga terletak pada benang kusut koordinasi antar lembaga.
01:40Di atas kertas, peran setiap pihak sebenarnya jelas.
01:44Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana,
01:46Kementerian Kesehatan sebagai penerbit sertifikat light hygiene sanitasi,
01:50dan Kementerian Dalam Negeri sebagai jembatan ke pemerintah daerah.
01:55Namun dalam praktiknya, koordinasi kewenangan ini terbukti rapuh.
02:02Langkah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi
02:04seolah menegaskan adanya kekosongan pengawasan itu.
02:08Ia bertindak cepat membentuk satuan tugasnya sendiri di tingkat provinsi.
02:13Sebuah langkah cepat yang seharusnya diantisipasi oleh pusat sejak awal.
02:18Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membentuk tim evaluasi
02:22sebelum satgas yang dibentuk oleh pemerintah pusat nanti diterbitkan.
02:26Nah tugasnya adalah mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan.
02:31Dari penyiapan bahan baku sampai mencicipi.
02:35Yang mencicipi adalah tim yang melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan bahan pangan yang disiapkan.
02:42Nanti ada tim yang dibentuk oleh bupatinya untuk menerima aduan makanan yang disiapkan di sekolah.
02:49Nanti guru atau siswa boleh mengadukan tentang satu kualitas makanan, dua kuantitas makanan atau porsinya.
02:57Ironisnya, pengakuan dari kepala BGN sendiri mengonfirmasi instruksi pembentukan satgas tersebut baru digencarkan belakangan.
03:10Sebuah bukti lambannya komunikasi dan koordinasi antar pusat dan daerah.
03:15Dua bulan terakhir kami kan sudah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri
03:20dan kemudian Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan instruksi untuk membentukan satgas MBG di masing-masing daerah.
03:28Dan fungsinya ada dua. Satgas ini akan menjadi satuan tugas yang mengawasi,
03:36mengevapuasi seluruh SIPG aglomerasi yang dibangun berbasis kemitraan.
03:42Satgas ini juga tugas untuk menentukan SPPG-SPPG terkencil,
03:50yang itu tidak berbasis kemitraan dengan investor, tapi juga dengan pemerintah daerah.
03:57Merespons banyaknya kasus keracunan MBG,
04:00pemerintah memutuskan menutup dapur MBG yang bermasalah untuk dievaluasi.
04:05Di puncak pimpinan, Presiden Prabowo mengakui adanya kekurangan,
04:10tetapi tetap berkomitmen dalam melanjutkan program.
04:15Sudah menjelang 30 juta penerima manfaat, 30 juta anak dan ibu-ibu hamil,
04:24tiap hari menerima makanan.
04:26Bahwa ada kekurangan? Iya.
04:29Ada keracunan makan? Iya.
04:32Kita hitung dari semua makanan yang keluar penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017 persen.
04:45Namun, ahli gizi dokter Tan menegaskan, dalam urusan pangan masal,
04:53miskoordinasi bukan sekedar kesalahan administrasi, tetapi pertaruhan nyawa.
05:00Saya minta maaf bahwa isilah keracunan dalam toksikologi itu tidak sama dengan kontaminasi makanan oleh bakteri-bakteri,
05:07sehingga kita harus melihatnya dari sudut pandang epidemiologi.
05:10Kita nggak bisa ngebandingin 10 juta porsi makanan yang disajikan,
05:15lalu kemudian 400-nya terkontaminasi.
05:17Kita nggak bisa mengecilkan, kan 400 dibandingkan dengan sekian juta? Nggak bisa.
05:21Karena dalam epidemiologi ini kita bicara tentang masalah kesehatan.
05:24Jadi ini memang suatu masalah yang sangat krusial untuk bisa dipahami bahwa satu nyawa itu berharga.
05:30Kini, berbagai solusi reaktif digulirkan, mulai dari percepatan sertifikasi hingga pembentukan satgas darurat.
05:41Presiden Prabowo pun bersiap menerbitkan perpres tata kelola program makan bergizi gratis.
05:47Pertanyaannya kini bukan lagi sekedar menambah lubang yang ada,
05:51namun bersediakah pemerintah membongkar dan memperbaiki sistem koordinasi yang rapuh dari akarnya?
05:58Sebab, jika tidak, janji gisi untuk anak bangsa akan terus terancam resiko keselamatan akibat kelalaian birokrasi.
06:07Terima kasih telah menonton!

Dianjurkan