Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan mengambil anggaran kementerian yang realisasi belanjanya belum optimal. Ia memberikan tenggat waktu hingga bulan Oktober.

Purbaya menyebut, dirinya akan ke kementerian-kementerian yang memiliki performa penyerapan anggaran kecil.

Ia memastikan akan membantu agar penyerapan anggaran maksimal.

Jika tetap belum optimal hingga bulan Oktober mendatang, ia menegaskan akan menarik anggaran kementerian tersebut.

Purbaya menekankan anggaran harus ditujukan ke program-program rakyat, untuk menghindari adanya anggaran "nganggur".

Setidaknya tiga gebrakan Menkeu Purbaya, yang sudah dilakukan maupun baru disampaikan ke publik.

Di antaranya, tebar likuiditas Rp200 triliun ke Himbara. Dana tersebut sudah disalurkan pada Jumat (12/9/2025) lalu dan diyakini bisa menggerakkan sektor riil.

Selanjutnya, Menkeu Purbaya akan membentuk tim pantau penyerapan anggaran untuk memonitor langsung penyerapan anggaran kementerian/lembaga.

Purbaya menyebut, penyerapan anggaran yang diakuinya masih lambat adalah Badan Gizi Nasional, yang merupakan pelaksana program makan bergizi gratis.

Gebrakan ketiga, Purbaya berencana untuk menaikkan anggaran transfer ke daerah atau TKD pada RAPBN 2026.

Hal ini untuk membantu para pemda agar tidak menaikkan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan secara besar-besaran.

Menkeu Purbaya memberi batas waktu hingga akhir Oktober 2025 kepada kementerian dan lembaga untuk memaksimalkan penyerapan anggarannya.

Bila tak maksimal, maka anggaran akan ditarik kembali. Lalu tepatkah strategi "menyerang" ala Purbaya untuk mengamankan ruang fiskal?

Kita bahas bersama Anggota DPR Fraksi Gerindra, Wihadi Wijanto dan juga Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Askar Wahyudi.

Baca Juga [FULL] Taktik 'Gaspol' Menkeu Purbaya, Tahan atau Malah Turunkan BI Rate? | SAPA PAGI di https://www.kompas.tv/ekonomi/617997/full-taktik-gaspol-menkeu-purbaya-tahan-atau-malah-turunkan-bi-rate-sapa-pagi

#menkeu #purbayayudhisadewa #menkeupurbaya
_

Sahabat KompasTV, apa pendapat kalian soal berita ini? Komentar di bawah ya!

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/618093/full-dpr-fraksi-gerindra-dan-celios-respons-ancaman-menkeu-purbaya-tarik-anggaran-kementerian
Transkrip
00:00Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengancam akan mengambil anggaran kementerian yang realisasi belanjanya belum optimal.
00:09Ia memberikan tenggat waktu hingga bulan Oktober.
00:12Purbaya menyebut ia akan ke kementerian-kementerian yang memiliki performa penyerapan anggaran kecil.
00:18Ia memastikan akan membantu agar penyerapan anggaran maksimal.
00:22Jika tetap belum optimal hingga bulan Oktober mendatang, Purbaya menegaskan akan menarik anggaran kementerian tersebut.
00:28Purbaya menekankan anggaran harus ditujukan ke program-program rakyat dan untuk menghindari adanya anggaran nganggur.
00:41Saya izin kepada Presiden bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar yang penyerapan anggarannya belum optimal.
00:50Kita akan coba lihat, kita akan bantu.
00:51Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober.
00:56Kalau mereka kita pergerakan nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya.
01:01Jadi, kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan bertambah keraka.
01:08Saya nggak mau uang anggur.
01:09Setidaknya, tiga gebrakan Menteri Keuangan Purbaya yang sudah dilakukan maupun baru disampaikan ke publik.
01:17Di antaranya adalah tebar likuiditas 200 triliun rupiah ke Himbara.
01:21Dana tersebut sudah disalurkan pada Jumat lalu.
01:24Dan diakini bisa menggerakkan sektor real.
01:27Kemudian ada Menkyu Purbaya yang akan membentuk tim pantau penyerapan anggaran
01:31untuk memonitor langsung penyerapan anggaran kementerian, lembaga.
01:35Purbaya menyebut penyerapan anggaran yang diakuinya masih lambat ini.
01:39Di antaranya adalah Badan Gizi Nasional yang merupakan pelaksana program makan bergizi gratis.
01:44Gebrakan ketiga, Purbaya berencana menaikkan anggaran transfer ke daerah atau TKD pada RAPBN 2026.
01:53Hal ini untuk membantu para pemerintah daerah agar tidak menaikkan pajak bumi, bangunan, perkotaan, dan pedesaan secara besar-besaran.
02:08Saudara Menteri Keuangan Purbaya memberi batas waktu hingga akhir Oktober 2025 kepada kementerian dan lembaga
02:15untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.
02:18Bila tak maksimal, maka anggaran akan ditarik kembali.
02:22Lalu pertanyaannya, tepatkah strategi menyerang ala Purbaya ini untuk mengamankan ruang fiskal?
02:28Kita bahas bersama anggota DPR dari fraksi Gerindra, Wihadi Wianto.
02:31Mal, selamat sore Pak Wihadi.
02:34Sore, sore.
02:35Dan ada juga Direktur Kebijakan Publik Selios, Media Askar Wayudwi.
02:38Mas Media, selamat sore.
02:40Selamat sore, Mbak.
02:41Saya mau nanya dulu ke Mas Media.
02:43Jadi menurut pandangan Mas Media, ini Menteri Keuangan Purbaya mengatakan bahwa saya sudah izin ke Presiden
02:50akan beredar ke kementerian dan juga lembaga untuk mengawasi penyerapan anggaran yang belum maksimal.
02:55Apakah ini langkah tepat seorang Menteri Keuangan Purbaya?
03:00Ini menarik sebetulnya.
03:02Bahkan Pak Menteri sampai memberikan deadline ya, Oktober.
03:06Memberikan tekanan kepada KL.
03:07Jadi supaya harapannya itu KL bisa mempercepat proses tender, kontrak, pencairan belanja.
03:14Di satu sisi memang ini menunjukkan setidaknya ada upaya melakukan disiplin secara fiskal.
03:22Sekaligus juga mungkin shock terapi ya kepada kementerian lembaga agar lebih serius untuk melakukan penyerapan anggaran.
03:28Tapi ada catatan tentu saja ya, bahwa memang kemudian ada masalah penyerapan anggaran
03:34tapi belum tentu bisa menyelesaikan persoalan struktural juga.
03:39Problemnya di banyak KL itu karena memang perencanaan anggarannya yang buruk.
03:44Jadi KL itu menyusun anggaran yang tidak realistis, pagunya sengaja dibikin tinggi,
03:49diajukan lebih tinggi dengan harapan untuk menjaga baseline tahun depan agar tidak dipotong.
03:54Jadi akhirnya kemudian anggaran tidak terserat.
03:58Dan ini belum tentu bisa mengatasi persoalan ini.
04:01Ini belum lagi soal hambatan teknis ya, karena banyak penyerapan anggaran itu karena masalah di e-procurement misalkan.
04:09Lelangnya gagal, sehingga tender nggak bisa dilakukan.
04:12Saya khawatirnya nanti kalau dipercepat, dipercepat, diburu-buru,
04:16maka yang terjadi malah penunjukan langsung atau mungkin rawan nepotisme dan korupsi.
04:21Jadi artinya adalah langkah yang kurang tepatnya di mana?
04:23Apakah tadi tenggat-tengatnya sebentar dari September ke Oktober
04:26atau mungkin ke kementerian lembaganya nih, seorang Menteri Keuangan?
04:31Ya itu satu hal.
04:33Memang Kementerian Keuangan punya ruang secara undang-undang
04:36untuk mengatur arus masuk dan tata kelola belanja ya.
04:39Tapi soal pelaksanaan dan penyerapan anggaran itu ada di Kementerian Teknis begitu.
04:44Dan satu lagi yang paling signifikan adalah tadi Pak Menteri menyampaikan
04:49anggarannya nanti akan digeser ke program untuk masyarakat begitu ya.
04:54Dan ini perlu dilihat lagi kejelasan arah realokasinya gitu ya.
05:00Apakah untuk program populis atau seperti MBG,
05:04kayak Kopdes Merah Putih misalkan.
05:06Dan ini juga perlu dilihat.
05:08Jangan sampai kemudian anggaran digeser,
05:10tapi juga alokasi anggaran yang baru itu juga tidak terserap.
05:14MBG misalkan itu juga baru terserap 13 riliun ya.
05:18Dan ini juga menjadi sorotannya Pak Menkyu ya, Mas Media.
05:22Nah kemudian kalau gitu Pak Wihadi,
05:24dari Badan Gisi Nasional ini yang disorot adalah oleh Pak Menteri Keuangan
05:28adalah soal Badan Gisi Nasional yang lembaganya ini,
05:32penyerapan anggarannya disorot karena masih lambat begitu.
05:35Nah kalau misalnya nanti sampai Oktober serapan anggarannya tidak maksimal,
05:39pertanyaannya apakah mungkin Menteri Keuangan akan menarik anggaran tersebut,
05:42kemudian bisa dialihkan ke tempat lain?
05:47Karena kan ini menjadi proyek andalannya atau program andalannya Pak Prabowo.
05:51Ya begini, kalau terkait dengan masalah BGN,
05:56itu kemudian dengan anggaran yang ada dan penyerapan hingga saat ini,
06:01nah tentunya ini tetap harus disesuaikan dengan proyeksi penggunaan
06:10daripada penyerapan BGN sampai dengan akhir tahun.
06:14Tentunya tidak bisa langsung begitu saja,
06:16kemudian dilakukan pemotongan,
06:19karena bagaimanapun juga penerima penambahan manfaat itu kan
06:24sudah bisa diprediksi sekian banyak penambahannya sampai dengan Desember.
06:31Nah tentunya ini akan selalu diperhitungkan.
06:35Jadi saya kira permasalahan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri itu memang patut kita dukung juga,
06:43karena bagaimanapun juga bahwa penyerapan anggaran tentunya justru akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi,
06:49karena bagaimanapun juga ini tentunya belanja negara ini menjadi sesuatu hal yang memang bisa menggerakkan roda perekonomian.
06:58Jadi semua segala sesuatunya pengalokasian di tempat-tempat yang nanti yang memang membutuhkan penambahan anggaran
07:06tentu pada saat nanti bulan Oktober yang disampaikan oleh Pak Menteri tentunya kita lihat program-program mana
07:13yang memang bisa diberikan untuk penambahan-penambahan itu.
07:17Artinya kalau ada kementerian atau lembaga yang ditemukan oleh Pak Menteri ini anggarannya belum terserat dengan baik,
07:23kemudian tidak langsung ditarik begitu ya, artinya kemudian tetap dikonsultasikan dulu ya Pak Wihadi gitu?
07:31Ya tentunya, karena semuanya ada mekanisme, mekanisme itu tentunya ada yang memang dilakukan optimalisasi.
07:38Nah disinilah kita melihat bahwa dengan optimalisasi itu program-program apa yang dilakukan optimalisasi,
07:44terus kemudian program apa yang mungkin perlu adanya suatu pergeseran daripada anggaran tersebut untuk dilakukan optimalisasi.
07:52Jadi ini memang tengah waktu sampai dengan Oktober itu memang sesuatu hal yang lumrah karena dibutuhkan waktu dalam pergeseran itu
08:00atau pemindahan itu dan juga ada optimalisasi yang bisa dilakukan sampai dengan akhir tahun.
08:05Oke, Mas Media ini gercepnya Pak Menki yang baru dilantik kemudian ada beberapa gebrakan.
08:10Sebelum ada gebrakan yang sekarang, ada lagi gebrakan sebelumnya adalah memberikan dana ya 200 triliun rupiah ke 6 bank BUMN.
08:18Nah sebenarnya kalau dilihat dari Mas Media sendiri, Pak Menki ini sedang gercepnya kemana nih?
08:23Iya, Pak Menteri mencoba melakukan syok terapi ya, pendekatan baru begitu.
08:30Tapi kalau saya lihat hari ini kita memang harus menunggu dampaknya,
08:34tapi lagi-lagi kalau bicara soal peran Kementerian Keuangan, fungsinya kan otoritas fiskal, bendahara negara.
08:41Masalahnya Menteri Keuangan ini kan bukan operator teknis.
08:44Jadi Kemenkeo bisa menentukan siapa yang dapat anggaran, besarnya berapa,
08:48tetapi bagaimana anggaran itu dipakai secara efektif dalam bentuk output dan outcome,
08:54itu bukan ranah Kemenkeo.
08:56Itu kenapa efektivitas dari sal yang kemudian digeser ke Bank Himbara ini lagi-lagi,
09:02domennya ada di Kementerian BUMN, pihak perbankan, termasuk juga Kementerian Teknis terkait,
09:08berkaitan dengan misalkan nanti kalau mau dialokasikan ke Kopdes Merah Putih,
09:13makan bergit-git gratis, dan program-program lainnya.
09:15Jadi menurut saya efektivitas ini hanya akan terjadi kalau Kementerian Teknisnya benar,
09:22kalau BGN-nya benar, kalau Kementerian BUMN-nya benar, dan Bank Himbaranya juga kuat.
09:27Ini PR berikutnya, jadi spotlight-nya menurut saya juga harus digeser ke menteri-menteri lain
09:33yang hari ini kinerjannya masih belum cukup baik, dan saya kira kita masih punya ruang untuk mengawasi itu semua.
09:41Nah, tapi kalau Pak Wihadi sendiri, Anda juga berada di Komisi 11,
09:45sebenarnya menyerangnya, gaya koboynya seorang Pak Menkyo Purbaya ini,
09:49apakah pertanyaannya itu memang yang dibutuhkan di situasi ekonomi kita sekarang,
09:54dan bagaimana mengawasi ini?
09:57Ya, saya kira begini ya, Pak Purbaya ini kan sebelum jadi Menkyo kan sudah menjadi ketua LPS ya,
10:03LPS ya, LPS ini kan lembaga penjamin ya, jadi memang sudah sangat paham sekali terhadap permasalahan perbankan.
10:12Jadi, permasalahan likuiditas yang mungkin tentunya Pak Menkyo juga paham bahwa perlu ada suatu dorongan likuiditas
10:19untuk usaha-usaha di luar usaha-usaha yang memang tidak mengandalkan daripada APBN.
10:25Nah, ini tentunya adalah sesuatu hal yang memang gerakan-gerakan daripada Pak Menteri Keuangan,
10:32yang dimana ini adalah merupakan perobosan yang mungkin bisa kita juga dukung,
10:38dan kita juga akan awasi bersama penggunaan-penggunaan daripada anggaran yang diberikan,
10:45ini sebenarnya anggaran SAL ya.
10:47SAL ini kan memang bisa ditempatkan,
10:49selama ini kan bisa ditempatkan di tempat-tempat yang memang bisa mendorong perekonomian.
10:57Saya kira ini adalah merupakan sesuatu dukungan juga yang kita harus berikan kepada Pak Menkyo,
11:02dan pengawasannya, tentunya pengawasan itu nanti DPR juga akan meminta daripada realisasi itu.
11:10Pak Wihidi, terima kasih. Mas Media, terima kasih. Selamat sore, Bapak-Bapak.
11:13Terima kasih.
11:13Terima kasih.

Dianjurkan