00:00...operasi politik untuk mendowngrade reputasi politik, seseorang.
00:08Bapak atau Mas Gimurang kita maksudnya?
00:10Ya, dua-duanya bisa.
00:12Yang mempertimbangkan usulan hak angkat dalam polem Mas Wapres terkait Pak Mak Zilani itu mungkin tanggapan Bapak seperti apa Pak?
00:19Ya, itu hak konstitusional dari semua partai yang ada di DPR.
00:28DPR, dari semua fraksi yang ada di DPR.
00:31Itu hak konstitusional yang sudah diatur oleh konstitusi kita.
00:38Pak, dengan munculnya tuduhan ijazah palsu yang beri mulai Pak Jokowi terus sekarang ke Mas Gimurang,
00:44ini apakah ada satu rangkaian terkait gerakan yang dulu Pak sempat bilang adanya orang besar gitu Pak?
00:49Ya, kan sudah saya sampaikan sejak awal.
00:52Ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi menjadi ramai sekali.
01:01Tapi ya, buat saya biasa saja.
01:06Ini membuat isu-isu yang penting menjadi teropaknya itu atau seperti itu Pak?
01:12Ya, bisa saja seperti itu. Bisa saja memang sekali lagi operasi politik untuk mendowngrade reputasi politik seseorang.
01:28Bapak atau Mas Gimurang kita maksudnya?
01:30Ya, dua-duanya bisa.
01:32Pak, ini kan setelah muncul, pemanggulan kan muncul apa namanya, dukungan terkait partai politik di DPRES 2019,
01:41di mana PAN, PKB, dan BOKAR sepertinya isyarat ke Pak Prabowo di DPRES Manti Pak, mungkin tanggapannya seperti apa,
01:47sedangkan belum menentukan wakil presidennya.
01:50Itu hak internal partai masing-masing, yang harus juga kita hormati.
01:57Karena itu adalah hak konstitusional setiap partai.
02:01Dan kita nggak mau mencampuri urusan internal partai.
02:08Dan kemarin sempat pernyataan Bapak terkait Prabowo di DPRES Manti Pak,
02:12dia mulai berbeda, Pak. Mungkin maknanya seperti apa sih, Pak?
02:15Yang dulu mungkin mendukung, terus kemarin pemilu masih jauh.
02:19Ya memang pemilukan masih jauh.
02:23Kita urusin yang deket-deket dulu.
02:26Ya?
02:27Terima kasih.
02:55Berhormati ya.
02:55Setiap upaya hukum, proses hukum yang dilakukan oleh warga negara,
03:00karena kita ini kan negara hukum, ruangnya tersedia, silakan diproses.
03:05Tapi yang jelas, kita tinggal lihat mekanismenya nanti seperti apa.
03:10Saat ini Komisi 2 melalui panja yang dibentuk terkait dengan Revisi Undang-Undang No. 7 2017
03:17tentang kepemiluan, kita menangkap apa yang menjadi putusan MK,
03:24amar pertimbangan, kemudian fakta persidangan,
03:27sebagai highlight yang sifatnya substansial dan strategis
03:30untuk melengkapi yang sudah berjalan di panja RUU.
03:37Tujuannya apa?
03:39Satu.
03:39Agar di kemudian hari hal-hal yang serupa tidak terulang lagi.
03:43Jadi norma hukum itu harus sifatnya proper dan tunggal.
03:49Tidak boleh ada ruang dispute,
03:51tidak boleh ada ruang multitafsir.
03:53Seperti itu.
03:54Gus, kalau dari PKB sendiri ini ada terkait wacana pemutukan Pansus Ijazah Gibran,
04:00apakah PKB ikut mendukung,
04:02ikut dukung menggalang pemaksudan Gibran?
04:04Belum.
04:05Sampai sejauh ini PKB belum bersikap secara resmi
04:09karena kita masih mengkaji dan mengkalkulasi salinan putusan secara lengkap.
04:15Ini kan baru tiga hari yang lalu.
04:16Bahkan secara resmi pun baik kelembagaan partai,
04:20Komisi 2 dan DPR RI,
04:22kemarin sudah ada pernyataan dari Wakil Ketua DPR,
04:26Pak Subni Dasko Ahmad,
04:27kita sedang menunggu salinan resminya,
04:30putusannya untuk dilakukan kajian dan kalkulasi.
04:34Terakhir, Gus.
04:34Ini masih berkaitan dengan polemik Mas Gibran.
04:38Ini kalau dari PKB gimana nih, Gus?
04:41Karena kemarin ini setelah polemik ini,
04:44Pak Jokowi terlihat tidak lagi tegas mendukung Prabu Gibran
04:47dua periode seperti sebelum sebelumnya.
04:49Kalau dari PKB sendiri, terlalu mungkin.
04:51Kalau itu kan subjektifitas penilaian lah ya.
04:56Kita nggak bisa kemudian,
04:57oh ini tegas, ini tidak tegas.
04:59Silahkan saja, media bisa menyikapi itu.
05:02Tapi yang jelas bagi PKB,
05:04sampai dengan 2029,
05:06pemerintahan Prabowo Gibran ini harus berjalan secara sukses,
05:10berjalan sesuai dengan apa yang sudah dikomitmenkan
05:13melalui janji politik dan astacitanya,
05:16PKB berkepentingan untuk memastikan roda pemerintahan ini
05:19berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh warga negara Indonesia.
05:23Bahwa kemudian nanti ada aspirasi dan ada ruang yang tersedia,
05:28ini akan dikembalikan ke masing-masing pimpinan partai dan lembaga DPR.
05:32Kalau tanya apakah memungkinkan untuk dibentuk pansus,
05:37secara regulasi kan sudah disampaikan oleh MK,
05:40memungkinkan.
05:40Tapi apakah jalan itu diambil?
05:43Nah ini tinggal tunggu, time will tell lah,
05:45waktu yang akan menjawab.
05:47Oke?
05:48Dicicil jangan semuanya nih.
06:13Selesai, kamu bisa menonton video pilihan editorial Kompas TV.
06:18Download Kompas TV Apps di TV kamu sekarang juga!
