00:00Yang suka jadi pertanyaan berikutnya adalah makan bergizi gratis, Rp134,2 triliun selama 8 bulan pelaksanaan APBN 2026, track record
00:14pelaksanaannya bisa dilihat dari bulan Januari sampai dengan track record realisasi anggaran.
00:19Bisa dilihat dari Januari sampai dengan Agustus dan kita melihat bahwa program MBG ini saat ini semakin tepat sasaran didukung
00:29oleh reformasi badan gizi nasional yang secara gencar diumumkan dalam beberapa waktu terakhir.
00:36Karena itu kementerian keuangan itu mendukung sekali reformasi BGN, kepala BGN koordinasi sangat erat dengan kami karena BGN ketika melakukan
00:47reform itu ada hal-hal yang perlu kita setel.
00:50Tapi teman-teman saya rasa sudah meng-cover juga bahwa reformasi BGN yang terbaru itu termasuk adanya kewajiban sertifikat laik
01:00hijen sanitasi.
01:02Ada penutupan SPPG telah dilakukan, ada penataan wilayah 3T, SPPG di daerah 3T dengan stunting tinggi dan diprioritaskan untuk kelompok
01:153B,
01:16Balita, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui, dan Santri.
01:21Jadi penataan-penataan ini semua adalah reform yang sangat baik membuat menjadi lebih tepat sasaran termasuk yang terakhir target oleh
01:30BGN itu juga ada reformnya.
01:32Penentuan penerima manfaat ini sekarang dilakukan oleh BGN supaya lebih optimal.
01:38Jadi kita menyambut baik reform di BGN ini sehingga kita bisa melakukan lebih tepat sasaran uang rakyat yang dipakai untuk
01:47makan bergizi gratis menjadi betul-betul kena kepada yang membutuhkan.
01:53Berikutnya belanja TKD, teman-teman media semuanya, inerjanya adalah telah disalurkan 504,3 triliun rupiah kepada alokasi TKD.
02:08Teman-teman media memahami bahwa alokasi awal TKD kita di APBN yang awal adalah 693 triliun.
02:17Saat ini kita selalu mendengarkan apa yang aspirasi yang disampaikan oleh daerah.
02:24Ada bencana, tambah.
02:26Itu dilakukan di tambahan TKD 10,6 triliun.
02:31Sudah ada keputusan Menteri Keuangannya, sudah disalurkan, sudah ditransfer.
02:36Lalu kemudian sejumlah pemerintah daerah juga mengatakan ada beberapa kesulitan yang perlu ditangani.
02:42Maka ditambah lagi yang untuk non-bencana, 18,9 triliun.
02:48Sudah dikeluarkan keputusan Menteri Keuangannya, 198 tahun 2026.
02:54Karena itu sebenarnya alokasi TKD saat ini adalah 715,34 triliun.
03:00Ini yang akan kita lihat terus, kita salurkan secara tepat waktu sehingga pemerintah daerah bisa terus menjalankan kegiatan pemerintah daerah.
03:11Namun yang juga penting untuk kita pahami adalah bahwa penyaluran TKD itu adalah bagian dari strategi fiskal nasional.
03:20Karena yang namanya APBN dan APBD itu merupakan satu kesatuan upaya negara membangun daerah dan memberikan layanan publik.
03:31Jadi APBD yang dapat alokasi 504,3 triliun itu dari APBN.
03:41Karena itu cara pandang kita APBN dan APBD itu satu kesatuan.
03:45Nah, dengan demikian kita berharap bahwa yang disalurkan lewat TKD,
03:49dikoordinasikan oleh pemerintah daerah,
03:52yang dari APBN langsung in press jalan, in press jembatan,
03:57atau kegiatan lainnya termasuk MBG dan yang lain adalah langsung dari APBN.
04:01menjadi satu di perekonomian Indonesia demi masyarakat kita.
Komentar