Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP, Charles Honoris, menyoroti kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, pada Kamis (3/9/2026).

"Ini beruntung dan bersyukur ya, orang-orang tua murid yang anaknya menjadi korban sepertinya baik-baik nih. Enggak ada yang gugat. Kalau saya, Pak, saya gugat, Pak," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.

"Saya gugat SPPG, saya gugat BGN, saya minta ganti kerugian. Bukan hanya karena masalah kesehatan yang sudah ditimbulkan, masalah emosional, masalah trauma, dan lain sebagainya," lanjutnya.

Baca Juga Terulang Lagi! Kasus Keracunan MBG di Sejumlah Daerah, Ada Salah Tata Kelola? | SAPA MALAM di https://www.kompas.tv/nasional/689031/terulang-lagi-kasus-keracunan-mbg-di-sejumlah-daerah-ada-salah-tata-kelola-sapa-malam

#dpr #kepalabgn #sudaryono #mbg

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/689043/dpr-singgung-kasus-keracunan-mbg-depan-sudaryono-orang-tua-korban-baik-kalau-saya-gugat-sppg-bgn
Transkrip
00:00Enggak ada yang bukan. Kalau saya, Pak, saya kibat, Pak. Saya kibat SPPG, saya kibat BGN, saya minta ganti kerugian.
00:05Sekarang ini izin-izin, Pak. Jadi, Pak Kepala tadi menyampaikan, Bapak punya anak, masih usia 13 dan 6, saya juga
00:11punya anak, usia 12 dan 10.
00:14Ini beruntung dan bersyukur ya, orang-orang pemurit yang menjadi anak medik korban, sepertinya baik-baik nih.
00:21Enggak ada yang bukan. Kalau saya, Pak, saya kibat, Pak. Saya kibat, Pak. Saya kibat SPPG, saya kibat BGN, saya
00:25minta ganti kerugian.
00:26Bukan hanya karena masalah kesehatan yang sudah ditimbulkan, masalah emosional, masalah terhormat, dan sebagainya.
00:33Jadi, mau dipikirkan ke depan, kalau terjadi seperti ini lagi, kompensasi apa yang diberikan kepada keluarga korban?
00:41Baik, kami berikan kami pertimbangan, Pak.
00:45Bisa kami lanjutkan, Pimpinan?
00:47Ya, silakan.
00:48Ya.
00:49Aturan yang keputusan yang kekal, kami adalah badan atau lembaga kementerian atau badan yang
00:56opasional.
00:57Jadi, intinya kami melaksanakan apapun keputusan dari pemerintah,
01:02anggaran diberikan, anggaran direncanakan, anggaran disetujui, anggaran diberikan,
01:07dan kemudian dengan anggaran itu kami laksanakan.
01:11Berikutnya terkait efisiensi.
01:13Jadi, kami juga telah menyisir sekolah-sekolah,
01:17semasa elit di seluruh Indonesia.
01:19Kemarin, minggu lalu, kami telah mengumumkan sekitar 83 yang kemudian kami exclude untuk mendapatkan makan berisi gratis.
01:28Dan terus kami sisir, sampai sehingga ini kami mendapatkan sekitar 276 sekolah.
01:37Nah, 276 sekolah yang kami exclude untuk kemudian mendapatkan MPG.
01:44Dan ini akan kami terus kami sisir.
01:47Pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana dengan sekolah negeri.
01:50Sesuai dengan hasil bersama yang kemudian kesepakatan juga dengan kementerian di GASMEN,
01:57sekolah negeri ini sifatnya adalah kalau setuju dapat-dapat semua,
02:04kalau tidak dapat, tidak dapat semua.
02:07Ya, jadi tidak bisa yang mau dapat, kemudian yang enggak mau enggak dapat itu kemudian di sekolah negeri akan menjadi
02:15suatu presiden buruklah dalam pendidikan karakter.
02:20Ya, ini masalah anak-anak ini kan.
02:22Kalau anak SMA sih saya kira mungkin sudah mulai.
02:25Ya, tapi kalau untuk di SD dan lain-lain nanti jadi suatu kesenjangan itu.
02:31Lain-lain, kemudian tadi disampaikan terkait anggaran di Sistapel,
02:35anggarannya bulat-bulat 500 dan seterusnya itu adalah anggaran terkait kita ini
02:40untuk bisa memutuskan satu sistem petaklumat yang prima,
02:45yang kira-kira sesuai,
02:47karena kami perlu untuk semacam mendapatkan kajian dari para ahli.
02:54Jadi, harus ada pertimbangan para ahli,
03:01maska akademik yang menjadi acuan kita.
03:03Jadi, enggak bisa maunya Pak Daryono.
03:06Walaupun kita punya kemauan,
03:08kita kemauan itu harus diwisi secara akademik.
03:12Apakah keinginan,
03:13apa-apa sistem,
03:15kemudian posisi yang kita ambil itu secara akademik,
03:18kajian dari para ahli benar atau tidak,
03:20maka itu kemudian di kedeputian sistem tata kewalahan
03:25dengan 26.500.000.000 itu kemudian sifatnya,
03:31ya harga satuannya,
03:33harga satuannya sebagaimana tadi kan disampaikan,
03:35kenapa kok anggaranya bulat-bulat kan itu tadi pertanyaannya kan.
03:38Ya, paham Pak, itu kan mekanisme yang ada lelang,
03:41ada PNP,
03:42ya paham Pak.
03:43Terima kasih.
03:43Saya cuman hanya itu,
03:44saya cuman hanya itu.
03:45Saya kira itu,
03:47ya,
03:48yang bisa,
03:48terkait BPOM,
03:49ya, setelah itu.
03:51Terkait BPOM,
03:52saya kira kami nanti akan koordinasi dengan BPOM,
03:55sejauh ini,
03:56sesuai dengan catrex yang ditangkap oleh Presiden terkait Satgas MBG,
04:02baik itu di pusat,
04:03sebandingan daerah,
04:04BPOM tidak termasuk menjadi amputar dari Satgas MBG,
04:09yang diketahui oleh Menko Panang.
04:11Maka kami akan coba nanti koordinasi,
04:13karena catering makanan yang bukan
04:18kesan itu dunia-nya kebenaran kesihatan.
04:21Terutama ini susu,
04:22ya,
04:22kalau susu itu memang,
04:24nah,
04:24nanti kami mau,
04:25kami belum ada update-nya,
04:27atau ada anggaran 50 miliar,
04:29itu bukan kami yang menitip anggaran ke sana,
04:32sehingga nanti kemudian,
04:34diantar bawah,
04:35kita menitip anggaran di BPOM,
04:37sebesar 500 miliar.
05:07iya.
05:08di TV kamu sekarang juga.
Komentar

Dianjurkan