00:00Saya ke Prof. Sulis, beberapa waktu lalu Prof. Sulis dan kawan-kawan guru besar juga menyampaikan manifesto
00:09yang kira-kira intinya adalah memberikan masukan, mengingatkan jalannya pemerintahan
00:13supaya kembali lagi kepada sandaran moral kerakyatan.
00:17Anda melihat fenomena yang tadi saya sampaikan, ada muncul tiba-tiba informasinya masih dalam konfirmasi
00:26apakah benar atau tidak akan ada gerakan besar mulai dari masyarakat pati, mulai dari beberapa daerah.
00:32Anda melihat apakah ini sesuatu yang memang diorkestasi atau memang ini ada kaitannya dengan
00:38ya akumulasi dari apa yang Anda sampaikan di forum intelektual antar disiplin itu.
00:45Terima kasih Mas Yogi. Jadi sebagai warga masyarakat yang kompeten artinya yang mengerti hak-haknya,
00:52mengerti persoalan-persoalan yang terjadi di sekitarnya, mereka tentu bisa merespon dalam bentuk apa saja
01:01tergantung kemampuan, kapasitas ya dan juga apa namanya kapitalnya ya, kapital sosial dalam hal ini.
01:14Nah, kaum intelektual itu merasa harus berkontribusi apabila terjadi krisis yang berat gitu.
01:25Jadi dipikirkan harus dilakukan kajian-kajian, mengumpulkan segala macam data, referensi untuk bidang-bidang yang
01:36apa nih yang genting, krisis ekonomi, pangan, energi, sumber daya alam, kesehatan, pendidikan, hukum, politik,
01:45macam-macam dan mereka itu seratusan orang berkumpul.
01:49Dan intelektual itu tidak harus gelarnya berderet-deret, tetapi adalah mereka yang terus-menerus berfikir
01:58dan mencari mengapa ini terjadi dan solusinya seperti apa, jadi juga mereka yang resah itulah baru intelektual.
02:06Dan mereka dari berbagai universitas, lalu juga intelektual publik yang ada di masyarakat ya, berkumpul seratusan orang,
02:17lalu mereka bersama-sama melakukan kerja-kerja panjang sebenarnya dan senyap, sunyi karena dilakukan di dua,
02:29jadi fokal poinnya Universitas Indonesia dan UGM, mereka melakukan FGD, disitu dilakukan diskusi-diskusi,
02:40lalu dituliskan policy brief-nya dan kemudian di debat-debatkan di dalam berbagai macam bentuk sehingga lahirlah.
02:49Dan itu juga di review, dibuat proofread-nya sampai menemukan bentuk yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
02:57Lalu abstraksinya dibuat di dalam suatu manifesto desakan-desakan yang kami bacakan di Taman Ismail Marjuki.
03:08Dan itu inti pesannya adalah memberikan catatan dan mengingatkan jalannya pemerintahan kan tidak ada tujuan lain untuk perbaikan bangsa.
03:16Ya dan kami merasa itu adalah mandat dari kaum intelektual, karena di Universitas itu dinyatakan oleh makna carta universitatum,
03:30tugas kami itu bukan hanya memproduksi ilmu pengetahuan, tapi juga membangun budaya akademik.
03:36Harus memastikan bahwa masyarakat itu bisa berpikir dan bertindak rasional dan kalau kami menyatakan sesuatu,
03:44kami bukan sedang melakukan gerakan politik tetapi kami sedang melakukan gerakan moral, gerakan pemikiran.
03:50Gerakan moral dari guru besar.
03:52Bung Kurnia, pasti juga istana mendengar, memantau apa yang terjadi di lapangan, di masyarakat akan ada gerakan besar dari berbagai
04:01elemen termasuk gerakan mahasiswa.
04:02Desaks itu pasti sampai dan sampai kita tahu semualah, ada beberapa mungkin itu antisipasi atau mitigasi.
04:10Salah satunya yang mencuat ke publik dan mendapat reaksi, reaksi negatif terutama adalah ketika ada pemblokiran rekening dari bank pemerintah.
04:19Sebetulnya istana melihat situasi seperti ini seperti apa, karena pasti istana sudah mengantisipasi menjelang dua tahun,
04:26mengantisipasi informasi yang beredar dan sudah tahu persis apa yang harus dijawab supaya,
04:30tidak, satu menjaga ketertiban, yang kedua jalannya kebebasan berpendapat tetap dilindungi karena itu bagian dari undang-undang
04:38seperti yang saya sampaikan tadi, berulang kali Presiden Prabowo menyampaikan itu.
04:42Mas Yogi, tugas pemerintah itu satu Mas Yogi, taat dan tunduk terhadap peraturan perundang-undang.
04:50Hak untuk menyatakan pendapat itu tertuang pada peraturan hukum tertinggi di dalam konstitusi.
04:58Turunannya ada banyak Mas Yogi, ada undang-undang hak asasi manusia bahkan di dalam kitab undang-undang hukum pidana baru,
05:07kalau pemirsa melihat aturan itu dan mencari kata demokrasi maka tercantum di sana.
05:15Demokrasi adalah hak kebebasan berpendapat warga untuk mengkritik, memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah,
05:24tindakan Presiden dan atau Wakil Presiden.
05:28Maka dari itu konteks peraturan perundang-undangan itu pemerintah menghargai dan menghormati setiap pendapat masyarakat.
05:37Misalnya tadi ada rencana demonstrasi tanggal 27 Agustus, kapanpun demonstrasi itu dilakukan Mas Yogi, tugas pemerintah itu dua.
05:48Satu memastikan kebebasan berpendapat itu dapat dilakukan, kemudian yang kedua terpenting Mas Yogi, ketika sekumpulan orang menyatakan pendapat maka ada
06:02hak warga lain.
06:03Yang mungkin atau barangkali misalnya tidak bisa lewat jalan tersebut, maka tugas negara di sana adalah memastikan orang-orang yang
06:12menyatakan pendapat dapat disalurkan dan hak-hak warga lain tidak terganggu Mas Yogi.
06:20Jadi dalam konteks itu pemerintah melihat ketika tuntutan yang disampaikan oleh misalnya yang ramai sekarang terkait dengan penegakan hukum, aturan
06:32pemberantasan korupsi, bagaimana komitmen negara dalam memberantas korupsi, tentu pemerintah sejalan dengan tuntutan itu.
06:40Karena sejauh ini, misalnya Mas Yogi soal perampasan aset saya rasa sudah berulang kali disampaikan oleh Presiden dan faktualnya hari
06:48ini sudah berjalan prosesnya di DPR.
06:51Jadi siapapun Mas Yogi, kanal apapun yang digunakan dalam menyatakan pendapat maka pemerintah mendengar pernyataan itu.
07:00Apalagi Mas Yogi yang menyampaikan rekan-rekan guru besar.
07:03Tentu bukan kapasitas pemerintah menilai itu.
07:07Karena memang tadi Prof. Suli sampaikan ada tanggung jawab intelektual, pendidikan dan lain sebagainya.
07:13Justru masukan-masukan itu amat sangat berguna bagi pemerintah sebab bisa saja Mas Yogi ada hal-hal yang terlewat dari
07:20pemerintah.
07:21Dan Presiden juga menyampaikan setiap pemimpin harus siap untuk dikritik karena kritik itu adalah multivitamin bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan
07:31dari sudut pandang-sudut pandang.
07:33Yang lain.
07:34Oke.
Komentar