Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Aktivis 98 Budi Arie Setiadi menyinggung narasi yang dinilainya berupaya membenturkan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Ia meminta agar perbedaan pendapat tidak selalu dipandang sebagai pertentangan.

Sementara itu, Deputi III Bakom RI Kurnia Ramadhana menilai pemerintah tetap perlu menjaga ruang penyampaian kritik masyarakat, termasuk aksi demonstrasi.

Namun, Kurnia mengatakan pemerintah juga harus mengantisipasi adanya pihak yang menunggangi aksi demonstrasi dengan agenda lain, termasuk membawa senjata tajam hingga melakukan tindak pidana.

Kurnia juga menilai pemerintah telah merespons berbagai kritik publik. Salah satunya terkait program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Ia menyebut sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah, termasuk menutup dapur yang bermasalah, memberhentikan pegawai yang melanggar hukum, hingga mengembalikan uang yang dinilai bermasalah.

Kurnia juga menyebut adanya efisiensi anggaran dalam program MBG. Kurnia menegaskan, kritik masyarakat menurutnya tidak diabaikan pemerintah.

Pandangan berbeda disampaikan Prof. Sulistyowati Irianto dari Forum Intelektual Antardisiplin atau FIAD.

Menurut Sulistyowati, persoalan MBG seharusnya menjadi pintu masuk untuk melihat persoalan yang lebih mendasar, terutama terkait perumusan kebijakan dan tata kelola.

Sulistyowati mempertanyakan landasan ilmiah dan perencanaan program tersebut, termasuk mengenai kelompok masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan makan dari pemerintah.

Ia juga menyoroti penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG. Menurutnya, pemerintah perlu melihat persoalan pendidikan yang lebih mendasar, seperti kualitas kurikulum dan guru.

Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar.

#prabowo #jokowi #mbg



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/687584/budi-arie-sebut-ada-upaya-membenturkan-jokowi-dan-prabowo-tapi-satu-meja
Transkrip
00:00Masih di satu pejabat forum saya ke Bung Kurnia.
00:02Bung, kalau tadi mungkin menyimak yang saya sampaikan dengan Mas Budi itu,
00:08ya itu tadi. Saya melihat ya wajar kalau ada yang khawatir,
00:12karena tiba-tiba bicara soal percepatan pemilu di tengah situasi sekarang.
00:16Sebetulnya saya ingin melihat kalau dari perspektif pemerintah sejauh mana,
00:22namanya pemerintahan mewasa di makar pasti dengan cara, dengan instrumen yang baik,
00:26tapi juga harus menjaga demokrasi itu sendiri.
00:29Anda melihat sebetulnya sejauh mana sih pemerintah itu melihat pendapat, kritik,
00:36terus gimana sih cara menyampaikan yang benar gitu?
00:39Karena kan seringkali yang bertemukan di lapangan itu tadi,
00:42ada penangkapan, ada pembatasan, apa yang ini Anda sampaikan?
00:47Sampai otoritas keamanan itu melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dilakukan.
00:51Iya Mas Yogi, saya tentu tahu betul bahwa masyarakat bergerak,
00:59aksi, turun ke jalan, para dosen, akademisi, mahasiswa,
01:05pasti punya keresahan tersendiri.
01:07Dengan setumpuk argumentasi, dengan setumpuk analisa yang mereka bawa.
01:13Namun Mas Yogi, kita kan tidak bisa melihat ini hanya dalam konteks satu persoalan hak menyatakan pendapat.
01:24Toh Mas Yogi, kalau dicari di internet misalnya, ada banyak penyelundup dalam aksi demonstrasi.
01:34Ada yang membawa senjata tajam.
01:37Mudah dilihat, di pemberitaan internet tersebar, barang bukti diperlihatkan.
01:42Hal-hal seperti ini, itulah yang dijaga oleh pemerintah.
01:47Agar apa? Agar suara-suara kritik dari masyarakat tidak ternodai dengan agenda-agenda terselubung.
01:57Karena ketika itu dilakukan, terjadi riuh rendah yang mengakibatkan kericuhan, kerusuhan, ada tindak pidana,
02:07maka mereka yang ingin menyalurkan pendapat akan tersumbat.
02:11Maka dari itu preventif yang digunakan atau dalam mindset aparat penegak hukum,
02:17itu yang barangkali sekarang sedang dilakukan.
02:21Tentu kita ingat, memori tahun lalu misalnya, ketika ada penjarahan.
02:26Kan siapapun mas Yogi, dalam tingkat kapasitas pendidikan apapun,
02:32tentu tidak membenarkan tindakan penjarahan seperti itu.
02:37Ini adalah oknum yang berusaha menunggangi aksi-aksi demonstrasi yang sebenarnya itu adalah hal yang lumrah,
02:45hal yang biasa, bahkan saya tingkatkan mas Yogi, hal yang dibutuhkan oleh pemerintah.
02:50Itu satu mas Yogi. Kemudian yang kedua, saya masuk pada pertanyaan mas Yogi.
02:53Lalu bagaimana pemerintah selama ini mendengar kritik?
02:58Saya sering menyampaikan contoh mas Yogi.
03:00Selama ini salah satu program yang paling sering diberikan masukan oleh masyarakat,
03:04itu kan makan bergizi gratis.
03:06Di seluruh platform media sosial.
03:09Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah di sana,
03:12saya rasa dengan pergantian kepala BGN baru-baru ini,
03:15Pak Sudaryono ada banyak aksi-aksi konkretnya.
03:18Misalnya mas Yogi, menutup 833 dapur yang bermasalah secara permanen.
03:25Kemudian yang kedua, memecat, memberhentikan pegawai-pegawai non-PNS yang melanggar hukum.
03:32Yang ketiga mas Yogi, mengembalikan uang 311 miliar
03:37karena berdasarkan investigasi ada hal-hal yang bermasalah dari kepemimpinan yang lama.
03:42Dan juga, ini yang terpenting mas Yogi, ada efisiensi anggaran sebesar 37 triliun rupiah
03:50dari program MBG dari awalnya 268 triliun menjadi 229 triliun.
03:57Apa yang ingin saya sampaikan mas Yogi?
03:59Masukan-masukan masyarakat ini bukan diabaikan oleh pemerintah.
04:04Ya, Anda tadi memang katakan bahwa direspon ya?
04:06Direspon, didengar, dipertimbangkan, dan dikeluarkan dalam kebijakan-kebijakan.
04:12Dan mas Yogi, 14 Agustus kemarin, ketika Presiden pidato di gedung paripurna DPR-MPR,
04:21di sana Presiden menunjukkan, ini kerja-kerja pemerintah selama ini.
04:26Bukan atas nama Jumawa atau kesombongan, tapi dalam konteks transparansi.
04:31Jadi, uang rakyat itu digunakan oleh pemerintah untuk membenahi banyak sektor dalam pidato Presiden,
04:38baik pidato pagi maupun pidato sore.
04:40Oke.
04:41Prof. Sulis, kalau dari penjelasan Bung Kurnia kan sebenarnya beberapa direspon ya.
04:45Memang nggak semuanya memang, tetapi paling tidak soal MBG yang menjadi sorotan luas,
04:50dicopotlah pimpinannya, kemudian diubah semua mekanismenya, tadi ada penutupan SPPG.
04:55Sebetulnya kan ada juga yang dijawab.
04:57Tapi kalau dari perspektif Prof. Sulis, mungkin adakah hal-hal yang belum tersentuh?
05:01Memang ini sudah ada ya kan, tetapi ada yang lebih substansi lagi terkait dengan manifesto misalnya.
05:08Ya, kalau soalnya MBG mungkin ini adalah suatu ilustrasi, suatu jendela untuk melihat persoalan-persoalan yang lebih mendasar.
05:17Di dalam negara hukum, setiap prosedur perumusan hukum, kebijakan itu harus melalui konsen publik,
05:27harus ada landasan ilmiahnya.
05:29Siapa sih sebenarnya yang membutuhkan dukungan dari pemerintah bantuan makan itu?
05:36Apakah semua anak sekolah, wilayah-wilayah yang mana gitu kan?
05:42Kemudian juga landasan ilmiahnya gak ada, perencanaannya juga tidak terpublikasi kepada masyarakat.
05:52Dan tata kelolanya yang sangat dipersoalkan oleh banyak kelompok dalam masyarakat ya.
05:58Tata kelola yang memberi celah-celah kepada terjadinya penyalahgunaan, penggunaan dana yang begitu besar.
06:06Kemudian juga mengambil bagian dari dana pendidikan.
06:12Padahal banyak rakyat mengatakan yang kami butuhkan adalah pendidikan gratis.
06:17Karena apakah mengentaskan kemiskinan itu bisa diselesaikan dengan makan siang
06:22atau membuat orang-orangnya pintar sehingga mereka bisa mandiri mencari penghidupan sendiri.
06:30Tadi disampaikan oleh Bung Kurnia, sebagian sudah dilakukan kan, sudah direspon.
06:34Tapi banyak yang belum dijawab mas. Itu banyak sekali persoalannya.
06:38Misalnya apa pro? Selain MBG apa catatan pro?
06:41Menggunakan dana pendidikan saja menyebabkan beberapa organisasi masyarakat
06:47membawanya ke makamah konstitusi kan.
06:49Dan kemudian jawaban dari putusan itu adalah ditunda sampai 2028 baru.
06:57Kenapa harus semacam itu? Apakah tidak ada sensitivitas dari hakim?
07:02Ini saya tulsi kompas juga.
07:03Yang dikeluhkan oleh anak-anak Indonesia adalah setiap tahun mereka direnking oleh ranking PISA sebagai anak yang tidak mampu
07:12bermatematika, berbahasa, sains dan lain-lain.
07:15Itu bagaimana kurikulum pendidikan, kualitas guru-gurunya, kesejahteraan guru-gurunya itu yang harusnya prioritas.
07:22Bukan makan siangnya gitu.
07:24Kalau melihat begini kan mungkin soal waktu saja.
07:27Pro? Masih melihat soal waktu atau memang ini sudah ada kebentuan yang tidak akan didengar?
07:31Karena kan satu menyampaikan, masukkan, kritik satu hal, tapi juga direspon juga akan hal lain.
07:37Karena bagaimanapun perintah juga banyak prioritas.
07:39Anda melihat atau berharap seperti apa sebetulnya?
07:42Saya tuh sebagai guru ya, itu setiap tahun sedih.
07:46Kalau tiap kali ada ranking PISA keluar, kita tuh direnking, anak-anak kita tuh direnking sebagai anak-anak bodoh loh.
07:54Hanya setingkat atau sama kategorinya dengan Laos, negara Laos gitu kan.
08:00Itu kan sudah bertahun-tahun seperti itu.
08:02Mengapa tidak melihat?
08:03Bagaimana guru-guru yang membuat anak-anak Indonesia pintar itu tidak pernah dihargai di negeri ini.
08:10Tidak pernah dihargai.
08:11Dan itu yang akan terus Anda suarakan, akan sampaikan kepada pemerintah.
08:16Agar hal-hal yang dikhawatirkan tadi kaitannya dengan anak-anak Indonesia itu paling tidak tidak terjadi.
08:23Dan bisa ada solusi yang real dari pemerintah.
08:26Iya.
08:26Kualitas kurikulum, kualitas guru itu menjadi menurut saya tidak mendapat perhatian.
08:32Oke.
08:33Saya ke Mas Budi.
08:34Mas Budi, tadi kan jelas dari Bakom mengatakan bahwa respon cepat.
08:39Soal MBG misalnya yang jadi sorotan banyak, diganti, diubah dan sebagainya.
08:44Tapi kenapa Anda tadi masih menyampaikan bahwa ini adalah indikator hal-hal yang kira-kira bisa berpotensi.
08:50Membuat masyarakat kecewa dan berakumulasi yang tadi Anda sebut ada patahan sejarah mempercepat pemilu lebih awal.
08:56Bahwa pemerintah melakukan percepatan atau melakukan perubahan-perubahan respon harus kita akui.
09:02Responnya juga cepat.
09:03Lalu bagian mana yang Anda belum tangkap?
09:05Tapi persoalannya ekspektasi masyarakat sangat tinggi.
09:09Mungkin kecepatannya sudah cukup ternyata masyarakat mau minta lebih cepat lagi.
09:12Kalau boleh tahu apa yang Anda maca misalnya yang belum direspon?
09:16Misalnya begini.
09:16Apa misalnya?
09:17Ini dunia bukan teknologi digital, dunia semakin terbuka.
09:22Bayangkan masyarakat tiap hari bisa ngitungin pakai kalkulator, ini makanan sekian-sekian nilainya di upload.
09:27Jadi praktek-praktek KKN atau korupsi yang di depan mata mereka, mereka tidak bisa terima.
09:38Nah kita mendukung pemerintahan Prabowo Gibran untuk melakukan pemberantasan korupsi.
09:44Sampai akar-karnanya.
09:46Dan itu harus diwujudkan secara konsisten.
09:50Karena saya lihat Pak Presiden bikin Satgas PKH, pemusatan ekspor, barang-barang strategis, lewat desi dan sebagainya.
10:03Termasuk juga pemberantasan korupsi di berbagai sektor.
10:08Nah yang pasti kita juga berharap, masyarakat juga berharap bahwa pemberantasan korupsi itu juga jangan memberantas korupsi.
10:16Tapi sapunya masih kotor kanan-kiri gitu loh.
10:18Sapunya masih kotor?
10:19Tanan-kirinya kok masih ada masalah-masalah.
10:21Terutama yang menyangkut program-program strategis Pak Presiden.
10:26Karena itu, ini kan soal harapan masyarakat.
10:29Harapan masyarakat tinggi, nggak bisa disalahin.
10:32Oke.
10:33Iya kan?
10:33Tetapi masyarakat juga menuntut respon yang jauh lebih cepat dari yang dilakukan pemerintah.
10:40Saya nggak bilang pemerintah nggak ada progres.
10:41Ada respon, ada progres.
10:43Kenapa saya harus bertanya ini kepada Anda Mas Budi?
10:46Kenapa? Karena ini kan kaitannya, ini sekaligus ruang gratifikasi.
10:49Ada kaitannya bahwa sudah mulai ada ketidakcocokan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo.
10:56Dan Anda ini kan representasinya dari Pak Jokowi dalam konteks ini.
10:59Ketika menyoal bahwa ada hal-hal yang belum bisa dipenuhi oleh pemerintahan ini terhadap ekspektasi publik.
11:05Nah, untuk itu kan kemudian mesti dikelirkan.
11:08Karena kalau itu nuansanya adalah apapun yang Anda sampaikan akan dibaca sebagai gerakan politik.
11:16Bahwa ada upaya-upaya untuk membenturkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo terlihat kasat mata.
11:23Apa contohnya?
11:24Ya, berbagai skenario lah.
11:27Termasuk narasi-narasi yang ingin membenturkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo.
11:32Yang menurut Hemat Kaji itu sangat tidak produktif.
11:35Karena kita membutuhkan persatuan nasional.
11:38Bukan hanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang harus bersatu, tapi juga semua pemimpin bangsa.
11:43Karena negara ini membutuhkan persatuan.
11:46Bahwa terjadi, jangan setiap perbedaan pendapat dianggap musuh.
11:49Jangan setiap perbedaan pendapat dianggap musuh.
11:53Jangan.
11:54Hari ini masih dianggap musuh?
11:56Sebagian besar sudah tidak.
11:57Tapi hal-hal yang penting bahwa apapun perbedaan pertanggap itu harus kita rayakan.
12:01Di era demokrasi ini.
Komentar

Dianjurkan