- 2 hari yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran sekitar Rp31 triliun dalam RAPBN 2027 untuk proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu menjadi P3K penuh waktu.
Kebijakan tersebut direncanakan berlangsung bertahap selama tiga tahun, termasuk untuk sekitar 500 ribu P3K guru. Pemerintah menyebut kebijakan ini tidak akan memberikan tekanan signifikan terhadap defisit APBN 2027 yang ditargetkan sekitar 2,4 persen terhadap PDB.
Baca Juga FULL! WALHI & Pakar IPB Soal Karhutla Berulang: Usut Dugaan Peran Korporasi | KOMPAS PAGI di https://www.kompas.tv/video/687264/full-walhi-pakar-ipb-soal-karhutla-berulang-usut-dugaan-peran-korporasi-kompas-pagi
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufikurahman menilai kebijakan ini menjadi kabar baik bagi kesejahteraan dan kepastian kerja guru, tetapi harus disertai pemetaan kebutuhan, evaluasi kompetensi, serta distribusi guru yang tepat.
Dari sisi fiskal, pemerintah disarankan mengutamakan realokasi belanja berproduktivitas rendah, skema pembagian beban pusat-daerah berdasarkan kapasitas fiskal, dan penerapan bertahap agar perubahan status P3K tidak berubah menjadi beban permanen yang menekan APBN dan APBD.
Produser: Prayogi Haro
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/687266/full-indef-soroti-fiskal-soal-purbaya-siapkan-rp31-t-untuk-guru-p3k-jadi-penuh-waktu-kompas-pagi
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:08Intro
00:11Senteri Keuangan Purbaya Yudhya Sadewa telah mengalokasikan anggaran senilai 31 triliun rupiah
00:17untuk pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian atau P3K paru waktu menjadi penuh waktu.
00:26Purbaya memastikan alokasi ini telah disiapkan dalam rancangan APBN 2027
00:32termasuk dengan alokasi untuk proses pengadaan CPNS untuk P3K penuh waktu yang ingin menjadi PNS.
00:40Purbaya bilang kebijakan pengangkatan dan juga seleksi CPNS 2027
00:45tidak akan membuat beban tambahan signifikan bagi APBN dengan potensi defisit
00:51di kisaran target pemerintah 2,4% terhadap PDB.
00:55Menteri Keuangan menambahkan proses pengangkatan P3K paru waktu menjadi penuh waktu
01:00akan dilakukan secara bertahap selama 3 tahun.
01:04Jumlahnya akan mencapai 500 ribu P3K paru waktu khusus untuk guru.
01:13Lama anggaran tapi sudah terkenali kita bisa realokasi dari bagian tempat untuk tahun depan kan.
01:18Jadi anggaran APBN defisitnya tidak berubah jadi cukup amat.
01:22Masih 2,4% kalau untuk P3K yang paru waktu menjadi penuh waktu bagian tempat pusat
01:33itu anggaran sekitar 31 triliun kita sudah siapkan.
01:37Nanti yang lainnya akan dilakukan secara bertahap ke depan.
01:41Tapi kita sudah amankan anggarannya.
01:48Saya lupa jumlahnya berapa puluh ribu ya.
01:51Lupa saya jumlahnya.
01:52Saya lupa jumlahnya maaf.
01:53Soalnya angkanya berubah-ubah terus.
01:56Tapi nanti totalnya yang dalam kan ada setahun, ada yang tiga tahun bertahap.
02:02Itu soal totalnya berapa?
02:04500-600.
02:051 ribu kalau nggak salah secara bertahap.
02:09Jadi itu kita harapkan memberi kepastian kepada para guru pekerja P3K.
02:15Jadi nggak usah khawatir lagi ke depan.
02:20Pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian atau P3K paru waktu ke penuh waktu
02:25diperlukan anggaran sebesar 31 triliun pada tahun 2027.
02:29Apa yang harus pemerintah cermati agar tidak menjadi resiko fiskal berkepanjangan?
02:35Kompas Bisnis pagi ini akan membahasnya bersama dengan M. Rizal Taufikur Rahman,
02:39selaku Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan daring.
02:44Selamat pagi, Mas Rizal. Apa kabar?
02:46Selamat pagi, Mbak Diana. Baik, Alhamdulillah.
02:50Oke, dan Anda dari studio, Mas Rizal, ini menjadi perhatian pemerintah yang akan mengontorkan anggaran 31 triliun
02:56tentu bisa dikatakan kabar baik ya.
02:59Tapi kalau menurut Anda potensi dampak positifnya terhadap kesejahteraan P3K apa, Mas Rizal?
03:05Ya, saya kira ini angin segar gitu ya bagi para guru
03:11karena justru saya kira perlu diperhatikan memang perubahan status ini mereka ya
03:20di mana terkait dengan masalah selama ini layanan dasar ya
03:26yang memang terjadi ketimpangan kesejahteraan dan juga kepastian kerja guru ya.
03:31Namun kebijakan ini tentu jangan berhenti pada perubahan status administratif.
03:36Pemerintah harus memastikan gitu ya bahwa tambahan belanja benar-benar menjawab
03:42kekurangan dan ketimpangan distribusi guru ya antar wilayah ya maupun antar bidangnya.
03:47Jadi persoalan pendidikan Indonesia sebenarnya bukan hanya jumlah guru ya
03:53tetapi justru distribusi, kompetensi, produktivitas dan juga kualitas pembelajaran.
04:00Untuk itu saya kira keputusannya ada keputusan yang saya kira sangat baik ya
04:06dan memang perlu diapresiasi dan harapannya perubahan status ini memang
04:11idealnya adalah disertai dengan pemetaan kebutuhan berbasis sekolah ya
04:17kemudian juga evaluasi kompetensi dan juga mekanisme redistribusinya.
04:22Jangan sampai daerah tertentu misalnya mengalami surplus guru
04:26sementara daerah tertentu contoh misalnya 3T dan sekolah tertentu tetap kekurangan.
04:32Nah untuk itu hemat saya ya dari sisi fiskal memang tambahan anggaran untuk guru
04:39lebih mudah dipertanggungjawabkan apabila menghasilkan return berupa peningkatan kualitas SDM.
04:44Tetapi indikator keberhasilannya ya bukan berapa banyak guru yang berubah status
04:50yang melayangkan apakah kesihatan guru ini meningkat nggak?
04:54Kualitas mengajarnya lebih baik nggak?
04:56Misalnya ketimpangan distribusi berkurang nggak?
04:59Dan hasil belajar siswa meningkat nggak?
05:01Itu saya kira menjadi catatan penting.
05:04Oke, menjadi periode ke depan adalah menangani ketimpangan
05:08dan pertanyaannya adalah kesejahteraan guru meningkat atau tidaknya.
05:12Berarti yang harus diperhatikan.
05:13Berarti salah satu yang harus diperhatikan selain itu Mas Lizard adalah mengenai pengelolaan negara
05:17agar tidak menjadi risiko fiskal ke depannya dan juga berkepanjangan.
05:22Apa saja yang harus diperhatikan berarti?
05:25Betul.
05:26Jadi Rp31.000.000.000 itu memang saya kira bukan pada titik perubahan status guru
05:33tetapi sebaiknya membuat APBN ini sama sekali bukan tanpa defisit.
05:41Tetapi mencegah kebijakan ini memperlebar defisit dan menambah tekanan fiskal struktura.
05:47Meski Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa ini tidak terlalu berpengaruh.
05:52Saya kira punya pengaruhnya hanya saja caranya adalah bagaimana tambahan belanja tersebut
05:58jangan otomatis dibiayai dengan hutang baru.
06:01Itu penting ya.
06:02Jadi pemerintah perlu melakukan budget switchingnya mengurangi belanja yang redah produktivitasnya
06:08kemudian menekan belanja administratif dan program yang tumpang tindih
06:12kemudian mengalihkan ruang tersebut untuk belanja guru gitu ya.
06:17Jadi bukan sekedar additional spending tetapi spending reprioritization gitu ya
06:25atau pengeluaran yang direprioritasi.
06:28Nah dari sisi penerimaan tambahan kewajiban yang permanen memang idealnya ditopang oleh penerimaan yang juga sustain.
06:37Nah fokusnya memang bukan pada menaikkan tarif pajak ya secara agresif
06:41tapi memperluas basis pajak, meningkatkan tepatuhan dan juga menutup tax gap-nya.
06:47Oke yang jadi harus diperhatikan disini adalah jangan sampai ada hutang baru begitu yang tadi Mas Rizal katakan.
06:52Tapi kalau kita mengingat lagi apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhya Sadewa bilang
06:57tambahan anggaran untuk proses peralihan status ini dilakukan melalui relokasi anggaran dari berbagai pos yang ada.
07:04Apakah ini cukup menjawab kekhawatiran akan potensi beban fiskal Mas Rizal?
07:09Ya saya kira tentu perubahan status ini memang harus melalui relokasi gitu ya.
07:16Maka tekanan terhadap APBN relatif dapat diminimalkan ya.
07:21Karena pemerintah tidak menciptakan tambahan belanja baru gitu ya.
07:27Tapi justru tambahan belanja yang bersih.
07:30Namun lagi-lagi ya kualitas realokasinya menjadi kunci nih.
07:34Dana sebaiknya diambil dari belanja yang low impact.
07:37Program tadi yang saya sebutkan tumpang tindih, belanja administratif ya.
07:42Atau juga kegiatan dengan tingkat penyerapan dan multifier-nya rendah.
07:47Jangan justru mengurangi belanja pendidikan lain yang produktif itu ya.
07:51Jadi jangan mengurangi belanja pendidikan lain yang produktif seperti peningkatan kualitas sekolah atau pelatihan guru,
07:59sarana pembelajaran maupun program peningkatan kompetensi.
08:03Prinsipnya adalah expenditure switching ya 31 triliun rupiah ini tambahan untuk guru yang harus diimbangi oleh pengurangan 31 triliun pada
08:15pos yang tidak atau kurang produktif.
08:18Sehingga total belanja dan defisit akan tetap atau tidak bertambah.
08:23Tetapi karena belanja gaji guru akan menjadi kewajiban berulang, ya realokasi tersebut juga harus berasal dari ruang fiskal yang sustain,
08:32ya bukan sekedar pemotongan belanja satu kali.
08:35Nah, dengan demikian kita melihat realokasi ini memang lebih sehat dibanding menambah utang.
08:43Tetapi harus realokasi yang meningkatkan kualitas belanja negara bukan sekedar memindahkan tekanan fiskal dari satu pos ke pos yang lain.
08:55Salah satu caranya tadi juga Mas Rizal menyinggung anggarannya bisa jadi program yang low impact ya.
09:01Berarti skema pembiayaan berkelanjutan seperti apa yang dinilai ideal untuk diterapkan dalam hal ini?
09:06Kita tanda dulu jawabannya Mas Rizal, kita akan kembali usaha jidat.
09:09Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara.
09:25Kembali lagi di Kompas Bisnis, Saudara.
09:27Masih bersama dengan kami, I.M. Rizal Taufiku Rohman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef.
09:32Mas Rizal, kita menyambung yang tadi, skema pembiayaan berkelanjutan seperti apa yang dinilai ideal untuk bisa menjaga fiskal.
09:40tentunya tetap aman dalam alokasi anggaran P3K paru waktu menjadi tetap?
09:46Ya artinya menjaga defisit anggaran tidak berubah.
09:50Yang ditakjarkan di Rizal Taufiku Rohman, itu sebesar.
09:56Dan kombinasi yang paling ideal adalah bagaimana kombinasi realokasi belanja yang permanen
10:03dengan sharing budget antara pusat dan daerah
10:08dan juga penerapan secaranya bertahan.
10:11Bukan pembiayaan utang bahagian.
10:14Pertama, misalnya kita lihat, karena kenaikan status guru itu menciptakan belanja pegawai yang berkelanjutan,
10:21maka sumber dananya yang harus berasal dari pos yang berkelanjutan.
10:25Artinya apa?
10:27Pemerintah perlu melakukan desain reprioritas mengurangi belanja rutin yang rendah.
10:33Pertama, yang berkelanjutan, yang berkelanjutan, yang berkelanjutan,
10:37mungkin layarnya juga lemah, gitu ya.
10:40Kemudian berkelanjutan tinggi, termasuk juga berkejangan-perkejangan dinasial,
10:44tidak berkelanjutan, dan juga program dengan serapan dan berkelanjutan.
10:48Jadi, jangan mengandalkan sal, atau windfall komoditas,
10:54atau sekali pakai untuk membiayai kewajiban yang permanen.
11:00Yang kedua, perlu skema cost sharing yang jelas antara APBN dan PPT.
11:05Pemerintah pusat dapat menanggung sebagian besar beliaya tersisi pada awal.
11:11Terutama, bagi daerah dengan kapasitas fiskal lemah.
11:14Sementara daerah dengan fiskal yang kuat dapat menanggung porsi lebih besar secara bertahap.
11:20Ini tentu akan lebih proporsional daripada skema seragam,
11:24karena kemampuan fiskal antara daerah juga berbeda.
11:27Yang ketiga adalah implementasinya sebaiknya bertahap berdasarkan kebutuhan guru,
11:32daerah kekurangan tenaga pendidikan, kemudian juga PPT, dan juga pembenkerjannya.
11:38Nah, dengan cara ini, kebutuhan Rp31 triliun,
11:42tidak langsung menjadi tekanan penuh dalam satu tahun,
11:46dan pemerintah memiliki ruang mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas pendidikan secara bertahap.
11:52Jadi, skema yang paling ideal untuk menjaga fiskal atau defisif fiskal adalah rekalokasi sistem.
12:00Ditambah kos seru antara perusahaan dan daerah,
12:03yang umbes juga passing multi-years-nya.
12:06Dan prinsip utamanya, belanja pegawai yang permanen harus biayai dari penerimaan atau penghematan yang juga permanen.
12:14Bukan dari petang atau sumber-sumber tempore.
12:18Oke, tapi begini Mas Rizal, jika memang idealnya yang tadi dikatakan Mas Rizal adalah harus ada kejelasan ya,
12:24pembagian porsi beban antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,
12:28namun di sisalan kita tahu pemerintah daerah juga saat ini terseok-seok dengan anggaran yang mereka punya.
12:32Jalan tengahnya bagaimana Mas Rizal?
12:35Ya, yang pasti, apa kembalikan kepada persoalan kapasitas fiskal antara daerahnya yang sangat limpang.
12:45Jadi, karena misalnya, kan daerah itu sekarang berbeda-beda.
12:49Ada yang memang fiskalnya ada kapasitas yang berlebih, ada yang sedang, ada yang sangat lemah.
12:56Nah, untuk itu, tema kos sering ini memang tidak bisa dibuat seraga.
12:59Jadi, di dalam situasi seperti ini, maka pemerintah tentu harus memilah dan memilih mana daerah yang tadi,
13:08karena siklas fiskal tinggi, mana yang rendah dan yang sama sekali, apa namanya, lama.
13:18Nah, ini memang tentu betul, kan memiliki resiko mengurangi belanja layanan publik lainnya,
13:27terutama di daerah, dan juga membayar belanja pegawai.
13:30Seperti saat ini, misalnya peti kisah di daerah, kan sebetulnya.
13:33Nah, tetapi skema yang lebih tepat lagi adalah,
13:37pemerintah yang mesti peninjau pula alokasi fiskal yang dibangun di 2027.
13:47Jadi, asimetris yang berdasarkan kapasitas fiskal daerah, katakanlah,
13:52dengan melalui pengurangan TKD, ya,
13:55atau juga katakanlah DBH-nya yang saat ini masih ditahan,
14:00ya diberikan, gitu ya.
14:01Jangan ditahan, ya.
14:03Bahkan sudah sampai 2025.
14:05Nah, itu kan juga belum dibayar, kan.
14:07Untuk itu, maka pemerintah pusat harus menanggung porsi lebih besar
14:12untuk daerah yang berkapasitas fiskal rendah dan kebutuhan buru tinggi.
14:18Sementara daerah terakhir dengan PAD dan kapasitas fiskal kuat,
14:22ya dapat menanggung porsi lebih besar.
14:24Nah, tentu komparsional, maknanya, ya.
14:27Dan transfer ke daerah dapat menjadi instrumen untuk melakukan,
14:30apa namanya, ekualisasi, desentralisasi fiskal.
14:35Nah, catatan yang paling penting adalah
14:37bagaimana, apa namanya,
14:41mandat anva andin ini, ya,
14:45di mana pusat itu menetapkan perubahan status
14:47dan konsekuensinya penghasilan terhadap daerahnya juga berpengaruh.
14:54Untuk itu, daerah kemudian dibebani
14:56pembiayaan tanpa tambahan ruang fiskal yang memendai itu.
15:00Itulah yang kemudian hanya memindahkan kepanin fiskal
15:03dari APBN ke APBD.
15:06Jadi, khawatiran itu memang harus dimitigasi, ya.
15:09Jadi, mungkin prinsipnya bukan sekedar 50 persen pusat daerah,
15:15tetapi bagaimana burden sharing berdasarkan fiskal kapasitas,
15:20kemudian kebutuhan buru, ya,
15:22kemudian fiskal gap masing-masing daerah.
15:25Jadi, dengan demikian,
15:27kesejahteraan buru diharapkan bisa jauh lebih baik, ya,
15:31tanpa menghormankan kesehatan fiskal daerah
15:34maupun kualitas pelayanan publik lainnya.
15:37Oke, saya tangkap poinnya, Mas Rizal,
15:39bebannya masih berada di pemerintah pusat,
15:41melihat lagi kesanggupan dari masing-masing daerah.
15:43Kita beralih ke transmisi guru,
15:45P3K paru waktu untuk bisa menjadi penuh, Mas Rizal.
15:48Tadi kan disampaikan Mas Rizal adalah,
15:50idealnya adalah dilakukan bertahap, ya.
15:52Nah, apakah perlu dari proses ini verifikasi
15:55ataupun seleksi juga dilakukan
15:57untuk P3K paru waktu menjadi P3K penuh?
16:02Ya, saya kira harus dilakukan, ya.
16:06Jadi, bagaimana transisi guru P3K paru waktu
16:10menjadi P3K penuh waktu ini,
16:12prosesnya sebaiknya tidak otomatis
16:14hanya karena tersedia anggaran, ya.
16:17Ada beberapa hal penting yang harus dicermati.
16:20Pertama, pemetaan kebutuhan guru secara real
16:23dan juga terintegrasi, holistik, ya.
16:26Dalam makna tentu peningkatan kualitas SDM, ya.
16:33Nah, setelah mana yang kekurangan guru,
16:35mata pelajaran apa, berapa beban mengajar,
16:38bagaimana distribusi guru antar daerah.
16:42Jadi, basisnya kebutuhan guru, ya,
16:47bukan semata jumlah P3K paru waktu yang tersedia.
16:50Itu penting.
16:51Yang kedua adalah,
16:52perlu dilakukan verifikasi dan evaluasi
16:55guru P3K paru waktu berdasarkan apa,
16:57nasa kerjanya, kualifikasinya,
17:01kompetensinya, kinerjanya,
17:03dan juga pemenuhan beban kerjanya.
17:06Mereka yang memenuhi, ya,
17:07kebutuhan over policy dan standarnya,
17:10ya, tentu kemudian harus diprioritaskan
17:13menjadi P3K penuh, gitu, ya.
17:16Nah, dengan demikian,
17:17transisinya kan tetap berbasis meritokrasi
17:20dan kebutuhan pelayanan pendidikan.
17:22Yang ketiga adalah,
17:23pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan formasi
17:26dan menghitung konsekuensi belanja pegawainya.
17:30Nah, pemerintah pusat kemudian melakukan
17:32sinkronisasi kebutuhan formasi
17:33dengan kebutuhan atau kemampuan APBN dan APBD.
17:37Ya, disinilah saya kira tambahan
17:40dana pemerintah pusat dapat digunakan
17:42untuk menutup fiscal gap-nya,
17:44yang justru jadi masalah sekarang.
17:46Terutama bagi daerah yang kebutuhan guru tinggi,
17:49tapi kapasitas fiskalnya rendah.
17:51Yang terakhir adalah,
17:53sebaiknya dilakukan secara passing atau bertahap.
17:56Prioritas pertama adalah daerah yang mengalami
17:59kekurangan guru paling besar.
18:01Guru dengan beban mengajar tinggi.
18:03Dan bidang studi yang mengalami short text.
18:07Nah, setelah dievaluasi fiskal dan kinerja
18:11capupannya maka perlu diperluas.
18:13Nah, dengan demikian idealnya memang
18:15P3 akan penuh waktu itu
18:17melihat pemetaan kebutuhan,
18:19kemudian dievaluasi kompetensi atau kinerjanya,
18:22setelah itu penetapan informasinya,
18:25setelah itu verifikasi kemampuan fiskal,
18:27baru P3 akan penuh waktu akan teruduh.
18:31Yang penting memang bukan otomatisasi P3K menjadi PNS,
18:35tetapi P3K penuh waktu ini tetap berstatus
18:39untuk menjadi PNS,
18:41karena tentu ada mekanisme pengadaan dan persyaratan PNS tersendiri.
18:45Saya kira itu.
18:46Oke, sebenarnya dari pemerintah sudah punya rencana
18:49untuk pengangkatan ini akan dilakukan secara bertahap,
18:51seperti yang tadi Mas Dizal bilang,
18:53selama tiga tahun.
18:54Tiga tahun ini, Mas Dizal.
18:55Apakah menurut Anda tentang waktu yang terlalu panjang
18:58atau memang sudah pas?
19:01Ya, saya kira dalam masa transisi penuh waktu,
19:05kalau kemudian dirancang tiga tahun,
19:08justru secara bisnisnya lebih rasional ya,
19:10dibandingkan dilakukan sekaligus.
19:12Skemanya bisa dibuat tadi,
19:14misalnya, pertama prioritas dan pemerintahan.
19:17Pemerintah menangkat kelompok paling prioritas,
19:19daerah kekurangan buru,
19:20buru dengan perubahan kerja penuh,
19:23misalnya gitu ya,
19:24masa kerja panjang,
19:25kasihan juga ya,
19:26panjang tapi nggak diangkat-angkat atau tidak jelas gitu ya,
19:30kompetensinya yang sesuai ya.
19:32Jadi pada yang sama tentu,
19:33pemerintahan kebutuhan buru secara nasional
19:36dan kapasitas fiskal secara daerah,
19:38setiap daerahnya.
19:39Kemudian yang kedua adalah,
19:41perluasan berbasis evaluasi.
19:44Jadi transisinya diperluas pada kelompok berikutnya,
19:46yakni setelah mengevaluasi dampak tahun pertama
19:50terhadap BPN atau ABBD,
19:52distribusi gurunya,
19:53kualitasnya,
19:54dan kemampuan fiskal daerah.
19:55Yang ketiga adalah,
19:56penyelesaian dan normalisasi.
19:58Nah, sisa guru yang memenuhi persyaratan,
20:00dialihkan menjadi pengukuh waktu,
20:03dan setelah itu pembiayaan masuk ke baseline BPN dan ABBD,
20:06yang tentu saja formatnya format sistem gitu ya,
20:10tidak temporer lagi.
20:11Sehingga bisa dilakukan menjadi program transisi ini.
20:16Jadi keuntungan skema tiga tahun,
20:18memang fiskal shocknya lebih kecil,
20:20dibanding dengan sekaligus,
20:21dan pemerintahan mempunyai waktu,
20:23memperbaiki distribusi guru,
20:25ya perubahan status,
20:26dapat dikaitkan dengan kinerja dan kebutuhan.
20:29Ada satu hal yang memang,
20:30tiga tahun ini juga perlu dicermati,
20:34sejak awal memang pemerintah harus menghitung total vikos,
20:37ya itu berapa seluruh guru menjadi penuh waktu.
20:41Bukan hanya kebutuhan anggaran di tahun pertama,
20:44jangan sampai tahun pertama itu terlihat murah,
20:48tetapi pada tahun kinerja,
20:50atau yang ketiga belanja-belanja melonjang menjadi pahal,
20:53dan itu menjadi beban permanen APBN dan ABBD.
20:56Ini tentu perhitungan di awal itu harus betul-betul presisi,
21:01dan juga, apa namanya, valid begitu ya,
21:05sehingga pada saat mantri dibuat tahun,
21:07tiga tahun kemudian,
21:08justru temporali harus tidak membebani
21:12terhadap fiskal pusat maupun di daerah.
21:14Oke, diperlukan perhitungan yang matang
21:16dan juga presisi tadi yang disampaikan oleh Mas Rizal,
21:19kita lihat bagaimana penerapan yang ke depan.
21:20Terima kasih sudah berbagi waktu
21:22dan juga insight yang bersama kami di Kompas Bisnis.
21:24M. Rizal Taufiku Rahman,
21:26Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indep.
21:28Selamat pagi, Mas Rizal.
21:29Assalamualaikum.
Komentar