- 5 jam yang lalu
- #karhutla
- #kebakaranhutan
- #kalimantan
- #kabutasap
KOMPAS.TV - Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, mengungkap, kebakaran lahan dan hutan tak terjadi di wilayah perusahaan.
Jumhur bilang, karhutla terjadi di wilayah akses terbuka milik masyarakat.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyatakan telah mengumpulkan 400 perusahaan pemilik konsesi hutan di Indonesia.
Dari pertemuan itu, Kementerian Lingkungan Hidup tak menerima laporan karhutla terjadi di lahan konsesi.
Jumhur bilang, perusahaan sudah mematuhi menerapkan mitigasi berupa sekat kanal agar air mengairi lahan gambut untuk mencegah karhutla.
Dampak kebakaran hutan dan lahan, karhutla, di sejumlah daerah kini semakin parah. Asap karhutla mengepung permukiman hingga sampai ke negara tetangga. Sementara laporan warga terserang infeksi saluran pernapasan terus meningkat.
Mengapa karhutla terus berulang dan bagaimana memastikan dan memperkuat pencegahan hingga penegakan hukumnya? Kita bahas bersama anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB dari Dapil Kalimantan Barat, Daniel Johan, dan Direktur WALHI Kalimantan Selatan 20162024, Kisworo Dwi Cahyono.
Baca Juga BNPB Terus Pantau Situasi Pascagempa NTT, Korban Dievakuasi Menggunakan Helikopter | SAPA MALAM di https://www.kompas.tv/regional/686809/bnpb-terus-pantau-situasi-pascagempa-ntt-korban-dievakuasi-menggunakan-helikopter-sapa-malam
#karhutla #kebakaranhutan #kalimantan #kabutasap
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/686817/full-dpr-dan-eks-direktur-walhi-kalsel-soal-karhutla-kabut-asap-faktor-alam-atau-salah-kelola
Jumhur bilang, karhutla terjadi di wilayah akses terbuka milik masyarakat.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyatakan telah mengumpulkan 400 perusahaan pemilik konsesi hutan di Indonesia.
Dari pertemuan itu, Kementerian Lingkungan Hidup tak menerima laporan karhutla terjadi di lahan konsesi.
Jumhur bilang, perusahaan sudah mematuhi menerapkan mitigasi berupa sekat kanal agar air mengairi lahan gambut untuk mencegah karhutla.
Dampak kebakaran hutan dan lahan, karhutla, di sejumlah daerah kini semakin parah. Asap karhutla mengepung permukiman hingga sampai ke negara tetangga. Sementara laporan warga terserang infeksi saluran pernapasan terus meningkat.
Mengapa karhutla terus berulang dan bagaimana memastikan dan memperkuat pencegahan hingga penegakan hukumnya? Kita bahas bersama anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB dari Dapil Kalimantan Barat, Daniel Johan, dan Direktur WALHI Kalimantan Selatan 20162024, Kisworo Dwi Cahyono.
Baca Juga BNPB Terus Pantau Situasi Pascagempa NTT, Korban Dievakuasi Menggunakan Helikopter | SAPA MALAM di https://www.kompas.tv/regional/686809/bnpb-terus-pantau-situasi-pascagempa-ntt-korban-dievakuasi-menggunakan-helikopter-sapa-malam
#karhutla #kebakaranhutan #kalimantan #kabutasap
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/686817/full-dpr-dan-eks-direktur-walhi-kalsel-soal-karhutla-kabut-asap-faktor-alam-atau-salah-kelola
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengungkap kebakaran lahan dan hutan tak terjadi di wilayah perusahaan.
00:06Jumhur bilang karhutlah terjadi di wilayah akses terbuka milik masyarakat.
00:12Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyatakan telah mengumpulkan 400 perusahaan pemilik konsesi hutan di Indonesia.
00:20Dari pertemuan itu, Kementerian Lingkungan Hidup tidak menerima laporan karhutlah terjadi di lahan konsesi.
00:25Jumhur bilang perusahaan sudah mematuhi menerapkan mitigasi berupa sekat kanal agar air mengairi lahan gambut untuk mencegah karhutlah.
00:41Kebakaran tidak terjadi pada wilayah-wilayah konsesi.
00:46Artinya apa?
00:48Penerima konsesi taat dan patut terhadap perintah regulasi.
00:56Tingjau tinggi muka air tanah.
00:58Kalau 40% senti di bawah, segera buat kanal blocking.
01:05Sekat kanal blocking.
01:09Supaya airnya mengairi gambut yang ada di bawah.
01:13Itu wilayah konsesi.
01:15Karena ada yang memanage.
01:16Tapi kalau hutan yang duantara, kan nggak ada orang di situ.
01:19Jadi itu hal yang berbeda ya.
01:22Alhamdulillah, tapi hari ini tidak ada laporan pemilik konsesi, wilayahnya terbakar.
01:28Nah, yang sekarang terjadi, mohon maaf ya, itu di wilayah open access.
01:33Open access itu yang dimiliki oleh masyarakat.
01:37Dampak kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah kini semakin parah.
01:43Asap karhutlah mengepung permukiman hingga sampai ke negara tetangga.
01:48Sementara laporan warga terserang infeksi saluran pernafasan terus meningkat.
01:52Mengapa karhutlah terus berulang dan bagaimana memastikan dan memperkuat pencegahan hingga penegakan hukum?
01:58Kita bahas bersama anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKB dari Dapil Kalimantan Barat Daniel Johan
02:05dan Direktur Walhi Kalimantan Selatan 2016-2024 Kisworo Dwi Cahyono.
02:11Selamat malam Mas Kisworo, juga Bung Daniel.
02:16Selamat malam, Mbak.
02:17Selamat malam, Friska. Selamat malam, salam sehat semua.
02:20Terima kasih sudah hadir.
02:21Saya ke Mas Kisworo dulu.
02:24Kalau dari temuan Walhi, apa sih yang jadi sebab?
02:27Karena ini bukan tahun pertama, tahun-tahun sebelumnya.
02:31Kita setiap waktunya selalu membahas oa karhutlah.
02:34Apa temuan Walhi?
02:36Ya, artinya ini kan terulang terus gitu kan.
02:40Ya, artinya dari dulu, saya kan dua-dua prioritas jadi Direktur Walhi,
02:452016-2024, termasuk hari ini juga masih.
02:48Jadi, artinya saya selalu menyatakan bahwa pemerintah masih lalai dan gagap dalam penanggulangan bencana.
02:54Padahal jelas ya, bahwa hasap itu kan atau karhutlah ini dari dulu sudah ada.
03:00Jadi, dalam hal proses yang dilakukan pemerintah ini,
03:04kenapa saya bilang lalai dan gagap, jelas kok.
03:06Di Undang-Undang Penanggulangan Bencana itu jelas bahwa proses penanggulangan itu tahapannya kurang lebih ada empat.
03:12Ngomong ada Bang Daniel nih dari Komisi 4 kan supaya nanti untuk pengawasan kan.
03:16Nah, itu terkait kebijakan, ya kan.
03:18Kemudian terkait mitigasi, ya kan.
03:20Kemudian terkait tanggap darurat dan rehab yang keempat.
03:23Jadi, selama ini selalu terjadi pada saat tanggap darurat atau pada saat kejadian.
03:28Jadi, selalu saat kejadian.
03:30Apalagi kami di Kalimantan.
03:32Karena sama-sama Kalimantan nih.
03:33Bang Daniel juga Kalimantan.
03:34Barat kami kasel nih.
03:35Semua jadi langganan.
03:36Kalau hujan banjir, kalau kemarau karhutlah.
03:42Jadi, selalu terulang gitu kan.
03:43Artinya ada apa ini?
03:44Nah, salah satunya adalah asap tadi.
03:47Apalagi Kalimantan atau Sumatera, Riau, kemudian Aceh dan Papua.
03:54Itu tidak jauh dari yang namanya ekosistem rawa gambut.
03:56Yang kebakar di sini, baranya bisa sampai berapa meter atau berapa ratus meter gitu kan.
04:01Baranya di bawah.
04:03Nah, artinya sejak apa itu?
04:04Sejak banyaknya izin-izin monokultur.
04:07Satu jenis tanaman terutama kan.
04:09Yang secara besar.
04:11Kan gitu tuh.
04:12Padahal dari dulu asap sudah ada.
04:13Tanya Bang Daniel tuh di Kalbar.
04:15Apalagi masyarakat ada daya atau siapapun.
04:17Dari dulu memang membakar dengan cara membakar.
04:22Untuk pola tanam gitu kan.
04:23Tapi pada saat asap itu tidak jadi begitu masalah.
04:28Pasca apa?
04:28Pasca banyaknya izin-izin.
04:30Apalagi dulu pengalaman kita jaman Pak Harto.
04:33Ya kan tahun 90-an itu ada PLG.
04:35Reklian Gambut tuh.
04:37Reklian Gambut 1 juta hektare tuh kan.
04:39Kan gitu tuh.
04:40Yang selama ini basah dikeringkan.
04:42Kan gitu tuh.
04:43Oke, mas Kiswa.
04:43Jadi artinya tidak jauh dari situ.
04:45Oke.
04:46Dan Walhi melihatnya ini terbakar apa dibakar?
04:50Ya hampir sama terbakar dan dibakar.
04:53Apalagi termasuk dari siapa tadi statement si Munhur kan siapa tadi.
04:58Katanya nggak ada korporasi.
05:00Ya kalau laporan dari mereka yang nggak ada.
05:02Coba jaga aja data Walhi.
05:03Kami nggak ada sampaikan ke tim Litbang Kompas kan.
05:07Bahwa ada di Kalsel pun ada beberapa korporasi gitu kan.
05:10Yang potensi hotspotnya juga ada gitu kan.
05:14Tapi kalau cuma si laporan perusahaan ya jelas.
05:16Pasti tidak akan melapor kalau ada terkait dengan ini ya.
05:23Nggak mungkin lah kan kalau memang.
05:25Karena itu sengketanya kan luar biasa sengketa hukumnya kan.
05:28Apalagi undang-undang kita dan lain-lain.
05:30Walaupun cuma penegakannya aja tadi kan.
05:32Walaupun kata Kapolda dan lain.
05:34Termasuk dari pemerintah pusat.
05:36Ya kan dalam hal terkait dalam bencana karhutlah ini.
05:40Dari dulu nih mbak dan bapak ibu sekalian ya kan.
05:43Bahkan yang melakukan evakuasi korban asap itu kita di Kalsel dengan teman-teman Kalteng gitu kan.
05:50Dari keluarga kita yang di Kalteng kami evakuasi di Kalsel.
05:54Jadi saya itu di Kalsel bukan dari sibuk mengurusi keluarga kita yang kena karhutlah.
06:01Tapi sibuk mengurusi, mohon maaf, pejabat yang datang ya kan.
06:04Aparat yang datang termasuk Jokowi dulu mendatangkan tiga kapal perang gitu kan.
06:09Tahun 2015-an gitu kan.
06:11Nah itu jadi kita sibuk malah menangani pejabat yang datang.
06:16Padahal kita selama ini perlu keterlibatan dari masyarakat dalam hal penanggulangan bencana pada saat kejadian.
06:24Tapi yang sebelum-sebelumnya termasuk kebijakan dan mitigasi.
06:28Apa yang sudah dilakukan?
06:29Termasuk yang pas karya kan terulang terus tuh.
06:32Termasuk anggaran nih, mumpung ada Bang Daniel nih mbak.
06:35Selama ini anggaran untuk kerusakan lingkungan berapa persen sih?
06:39Dari APBN atau APBD.
06:41Oke pendidikan yang sudah diambil MBG kemarin 20 persen misalnya kan.
06:45APBN, APBD.
06:46Tapi untuk keberangkatan dan lahan atau kalau terjadi kerusakan lingkungan berapa persen sih?
06:52Oke.
06:52Kan gitu tuh?
06:53Termasuk yang selama ini gak kumul HK.
06:55Ya, mumpung ada Bung Danielnya silahkan kita yang jawab.
06:58Itu juga penting juga gitu kan.
07:00Selama ini anggaran terus Bang Daniel.
07:04Apa yang dijawab nih mbak?
07:06Ya, tadi kritiknya soal anggarannya termasuk soal pengawasan dan juga kebakaran lahan yang berulang.
07:12Kalau pemerintah pusat bilang, oh ini tidak ada keterlibatan korporasi.
07:16Tapi Walhi bilang ya tidak mungkin diakui oleh korporasi.
07:18Nah, karena itu kan butuh fungsi pengawasan.
07:21Apa yang dilakukan DPR dalam hal ini?
07:23Ya, pertama tentu secara logika kita agak sulit memahami.
07:28Karena kalau dari peta titik hotspot segitu merah.
07:33Bagaimana kita menjelaskan tidak terjadi di lahan konsesi.
07:36Itu kan mayoritas semua lahan konsesi.
07:38Itu pertama.
07:39Kedua laporan yang kita terima itu lebih dari 60% itu berada di lahan konsesi.
07:46Nah, sehingga salah satu hasil dari rakel terakhir dengan Kementerian Kehutanan.
07:53Salah satunya adalah kita seminggu ini akan menerima laporan secara resmi kepada Komisi 4 lahan-lahan dan seberapa luas kebakaran
08:06lahan yang terjadi di lahan konsesi.
08:08Nah, kepastiannya itu nanti kita tunggu ya dalam seminggu ini.
08:13Nah, yang kedua adalah mayoritas terjadinya kebakaran lahan tentu karena perilaku manusia.
08:24Baik dari konteks kebijakan tidak adanya tata kelola kehutanan, tata kelola lingkungan, tata kelola ekosistem, khususnya tata kelola gambut yang
08:34baik.
08:35Yang kedua memang tindakan-tindakan baik korporasi maupun non-korporasi dalam membuka lahan itu dengan membakar.
08:44Nah, tetapi yang menjadi masalah ini semakin parah karena memang di tengah situasi iklim yang sekarang tidak bersahabat dengan manusia.
08:54Adanya Godzilla El Nino.
08:56Sehingga dari setengah tahun yang lalu, bahkan satu tahun yang lalu, kita sudah mewanti-wanti kepada pemerintah khususnya kepada kementerian,
09:06kehutanan, kementerian terkait untuk benar-benar melakukan mitigasi yang detail.
09:11Karena kalau mitigasinya lemah, antisipasinya lemah, itu akan sangat membahayakan.
09:18Indonesia bukan hanya daerah Indonesia sendiri, bukan hanya menyangkut perekonomian, tetapi juga akan merembet kemana-mana.
09:27Perekonomian, kesehatan, lingkungan hidup, penerbangan, terlalu banyak perkebunan, pertanian, itu semua akan terdampak sangat besar.
09:38Bahkan kalau dari yang 2015 saja, itu kerugiannya bisa lebih dari 200 triliun.
09:44Apalagi sekarang jumlahnya, titik kebakaran ini meningkat 350% dibanding tahun lalu.
09:52Yang kedua adalah masalah rehabilitasi.
09:55Sebenarnya kita sangat bersyukur ya, mungkin dua periode ya, dibangun BRG, Badan Restorasi Gambut.
10:03Kita sempat mengalami panas yang ekstrim, tetapi tidak menimbulkan kebakaran lahan semasif hari ini,
10:12karena kita terbantu dengan program-program BRG, Badan Restorasi Gambut.
10:18Karena dengan adanya BRG, itu suatu tindakan yang cukup efektif, karena tingkat kualitas air gambut itu terjaga dengan baik.
10:28Selain ada program ya, di bidang perekonomian di sekitar masyarakat yang hidup di daerah gambut,
10:34ada program perekonomian yang pada saat dia menjaga gambut, tetapi proses menjaga gambutnya itu juga bisa menghasilkan perekonomian bagi masyarakat.
10:44Tetapi sayangnya, BRG itu sudah dihapus.
10:47Sehingga setengah tahun yang lalu, kita mewanti-wanti juga kepada Kementerian Kehutanan, kepada pemerintah,
10:55setelah BRG dihapus ini, jangan sampai fungsi yang sudah berjalan dengan baik tidak dilanjutkan, apalagi di tengah LNO yang tinggi.
11:04Waktu itu jawabannya, katanya, fungsi BRG yang sudah tidak dilanjutkan itu akan diambil oleh kehutanan.
11:13Tetapi sejauh mana fungsi tersebut berjalan efektif seperti waktu adanya BRG, ya itu yang akan kita perdalam nanti.
11:21Tapi faktanya saat ini, Walhi melihat apakah ada komitmen pemerintah untuk itu.
11:26Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.
11:28Kami kembali.
11:37Kami masih bersama dengan anggota Komisi 4 DPR Fraksi PKB dari Gidapil Kalimantan Barat Daniel Johan
11:43dan Direktur Walhi Kalimantan Selatan 2016-2024, Kisworo Dwi Cahyano.
11:48Mas Kisworo menyambung yang tadi.
11:50Anda melihat atau tidak komitmen pemerintah untuk sama-sama menangani ini bukan hanya soal penanganan pasca, kebakaran lahan dan hutan,
11:58tapi pencegahannya juga?
12:02Ya nanti kita dituduh lagi agen asing atau ronde ireng, bisa kan?
12:06Terlepas itu ya nggak jadi soal lah kan?
12:07Karena ini momentum dari kemerdekaan, Mbak, ya.
12:11NKRI.
12:11Makanya di biglur saya ini, Kalimantan belum merdeka dari asal, kebakaran.
12:15Kan gitu tuh.
12:16Artinya emang penting bahwa apa yang dilakukan pemerintah, saya bilang di awal tadi masih laleh dan gagap,
12:21karena ini tiap tahun terulang.
12:23Kan gitu tuh.
12:23Artinya ada apa ini?
12:24Karena pemerintah ini kan sudah diberi kewenangan, pajak-pajak kita diambil untuk mereka bekerja gitu kan.
12:32Nanti misalkan walhi kenapa nggak ikut memadamkan, selalu kayak gitu tuh.
12:36Ini kan tugas mereka, salah satunya apa?
12:37Mereka diberi kewenangan.
12:39Kan gitu, salah satunya.
12:40Kemudian yang kedua, terkait dengan bagaimana pemerintah pusat dan daerah terkait misi-misi pada saat mencalong.
12:47Ini penting.
12:48Belum lagi nih, selalu sibuk pada saat kejadian.
12:50Contoh hari ini misalnya kami di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
12:53Yang dimunculkan oleh Kompas TV tadi sampai ada kecelakaan dan lain-lain.
12:58Sampai sekarang statusnya juga belum nih.
13:00Apakah sudah masih siaga, kayak gitu kan.
13:03Atau selama ini bagaimana yang rentang.
13:06Ini juga penting.
13:07Apakah pemerintah sudah siap yang rentang contohnya.
13:09Terutama ibu hamil, balita, anak-anak usia sekolah dan lain-lain.
13:14Apakah sudah ada dikeluarkan, misalnya masuknya jam 10 atau diliburkan.
13:18Sampai kapan ini misalnya.
13:20Tapi kalau nggak, apa yang dilakukan?
13:22Cuma ngasih masker aja kan.
13:24Atau biasanya dikasih miras.
13:27Mie dan beras.
13:27Misalnya ini kan sesuatu yang tidak menjadi soal.
13:30Termasuk apa yang disinggung oleh Bang Daniel.
13:32Dulu ada namanya BRG.
13:33Kemudian menjadi BRGM.
13:35Kemudian nggak dilanjutkan.
13:37Misalnya ada apa.
13:37Sekarang dilimpahkan ke kementerian terkait.
13:39Ya bisa saling tunggu atau saling lempar.
13:42Ya akhirnya siapa yang bertanggung jawab?
13:44Korbannya siapa?
13:45Rakyat lagi gitu kan.
13:46Kan gitu tuh.
13:47Artinya penting bahwa dalam momentum ini evaluasi lagi gitu loh.
13:50Evaluasi, izin-izinnya sudah ada.
13:52Baik korporasi maupun daerah-daerah dalam RTRW.
13:56Rencana tata ruang wilayah benar-benar gitu loh.
13:58Jangan R-nya hilang terus nih mbak.
14:00Rencana tata uang jadinya.
14:02Kan rencana tata uang jadinya.
14:14Contoh dulu kami kenapa kok evakuasi korban.
14:17Kemudian bagaimana proses belajar di rumah.
14:21Atau kayak dulu pengalaman kita kasus COVID.
14:23Misalnya kan ini bisa sudah dimunculkan.
14:25Skema-skema bagaimana.
14:27Jangan menunggu nanti ada korban gitu loh.
14:29Termasuk tadi di lalu lintas.
14:31Termasuk di lantas, backpolda, atau pores.
14:35Misalnya oh jam 9 baru boleh masuk.
14:38Misalnya dalam daerah yang rawan ini misalnya.
14:41Terus siapa rambu-rambunya dan lain-lain.
14:43Itu sesuatu hal selain masalah sekolahan.
14:46Termasuk yang rentan tadi itu yang penting.
14:48Itu menurut saya bahwa pemerintah masih rale dan gagah.
14:52Dan ini momentum.
14:53Karena ini fokus ini.
14:54Supaya ke depan sebelum kejadian lagi.
14:57Kita sama-sama.
14:58Wah ini siap kok kalau memang diajak duduk bareng gitu kan.
15:01Kan gitu tuh.
15:01Walaupun alasan pemerintah selalu karena sekarang ini efisiensi dan lain-lain.
15:07Masa rakyat terus yang suruh bergerak gitu kan.
15:10Sudah bayar pajak ya kan.
15:11Harus bergerak lagi ya kan.
15:13Sudah bekerja lagi untuk kabutnya dan lain-lain.
15:17Kalau Walhi bilang bahwa pemerintah masih lalai dan gagah.
15:21Bung Daniel DPR bagaimana mengingatkan pemerintah.
15:24Di sisi lain kan ini butuh langkah cepat.
15:26Kalau misalnya negara tetangga sudah meliburkan sekolah sementara dengan kondisi kabut asap.
15:31Tapi tadi juga Mas Kis bilang bahwa di kita tidak ada tuh apa yang harus dilakukan warga dalam kondisi seperti
15:37ini.
15:38Jangankan bicara soal efek jeranya ya.
15:40Tapi penanganan saat ini saja semestinya kan harus segera oleh pemerintah.
15:45Bung Daniel.
15:46Ya itu menjadi salah satu kesimpulan dari rahasia rakyat kita.
15:50Yang pertama adalah wujud nyata keberpihakan adalah pemerintah segera mencairkan 290 miliar dari Menteri Keuangan untuk dipakai dalam kondisi darurat
16:02mengatasi kebakaran lahan saat ini ya.
16:05Baik di dalam mengatasi kebakaran lahan tetapi juga mengatasi kesehatan yang saat ini sangat parah.
16:12Mungkin hampir lebih dari 100 ribu orang sekarang sudah ngapan-ngapan terkena ISPA.
16:17Yang kedua kan juga harus dilakukan protokol kesehatan.
16:22Dibagikan masker, diumumkan bagaimana anak-anak itu harus kapan sekolah, kapan tidak itu aturannya itu harus ada ya.
16:35Termasuk penerbangan dan yang kedua adalah kita minta keseriusan pemerintah terwujud dari penegakan hukum yang tegas ya.
16:44Kepada seluruh pelaku pelanggaran korporasi maupun non-korporasi itu harus segera ditindak dengan tegas.
16:52Dan kasus-kasus lama yang sudah inkrah itu harus ditunjukkan bisa dieksekusi dengan baik hukumannya.
17:01Karena sudah inkrah tapi tidak tereksekusi. Itu kan sama saja seperti negara, tidak ada.
17:06Nah, yang ketiga kalau situasi tidak semakin membaik, kedaruratan sudah semakin darurat.
17:15Sementara ini baru pertengahan Agustus.
17:18Padahal puncak panas, puncak El Nino itu bulan September sampai awal Oktober.
17:25Berarti kalau belum pucatnya saja kita sudah seperti ini, maka untuk mengantisipasi korban yang semakin meluas,
17:34makanya harus dipikirkan kita harus mendorong pemerintah menyatakan sebagai bencana nasional.
17:40Karena apa? Karena kita meyakini daerah sekarang sudah tidak punya kemampuan provinsi.
17:45Baik secara anggaran maupun secara sumber daya.
17:48Sehingga harus diambil alih oleh pemerintah pusat.
17:51Dan kita berharap tentu Presiden bisa memanggil seluruh Menteri terkait.
17:57Karena ini jangan sampai ada ego sektoral.
18:01Karena setiap ego sektoral itu berdampak terhadap nasibnya masyarakat.
18:07Sehingga jangan semakin banyak korban.
18:09Di datuk saya saja anak-anak kecil sudah lebih dari enam yang meninggal.
18:12Itu yang terlapor ya. Saya nggak tahu kalau yang tidak terlapor.
18:15Jadi kita harus, pemerintah harus bergerak darurat, bergerak cepat dan kilat.
18:23Ada setuju Mas Kis dengan tadi yang disampaikan Bung Daniel
18:27soal anggarannya untuk menangani terutama soal kesehatan,
18:30lalu juga penegakan hukum.
18:33Dan kalau ini belum ditangani dengan baik, harus jadi bencana nasional?
18:38Ya, beberapa hari memang saya sepakat.
18:41Salah-satunya terkait misalnya anggaran tadi.
18:45Tadi di awal saya sampaikan, berapa persen sih anggaran untuk kerusakan lingkungan?
18:50Saya tadi bilang, Mbak, untuk pendidikan kan 20% itu APB-NAPB.
18:54Tapi untuk lingkungan berapa?
18:56Karena selama ini kan dampaknya luar biasa.
18:58Kemudian yang kedua terkait dengan penegakan hukum tadi.
19:02Penegakan hukum yang mana?
19:04Selama ini kan banyak selalu yang sering yang terjadi itu yang masyarakat petani.
19:09Padahal petani masalah perut nih.
19:11Kalau nggak, pemerintah belum menyiapkan tanpa bakar.
19:15Padahal perut.
19:16Masa kalau nggak mereka mau lalahan,
19:18mau nggak mau nih, masalah perut.
19:20Terkait dengan jangan sampai lagi masalah pangan.
19:23Beda kalau korporasi.
19:25Korporasi apa?
19:26Mereka bisnis.
19:26Makanya salah satunya tinggi muka air indikator parameternya.
19:30Apakah perusahaan sawit maupun HTI ya kan?
19:33Atau yang selama ini rawa gambut terutama.
19:36Karena terkait asap kan karena di rawa gambut.
19:38Tinggi muka airnya gimana?
19:39Terkait kanal-kanal yang selama ini sudah dibuka oleh mereka.
19:43Berapa sih tinggi muka air?
19:44Berapa sentimeter sih?
19:45Jangan-jangan udah nggak ada lagi.
19:47Ya wajar.
19:48Potensi kekeringan.
19:49Kemudian menara pandang.
19:52Mereka punya nggak perusahaan itu punya menara pandang?
19:55Satu menara pandang untuk memantau berapa hektare.
19:58Selama ini siapa yang mengecek itu?
20:00Kemudian perusahaan punya nggak tim?
20:02Atau yang dikontrak serius?
20:04Jangan hanya pada saat karhutlah.
20:06Tapi pada saat terjadi sebelum atau pada saat karhutlah.
20:10Mereka memang kontrak misalnya.
20:13Kontrak atau memang karyawan yang memang punya keahlian dalam hal penambangan bencana.
20:18Termasuk tadi bagaimana.
20:21Bagi termasuk eksekusi terkait ingkrah beberapa eksekusi pengadilan gitu kan.
20:27Saya tadi kan sempat nanya aja dengan Bang Dane.
20:29Kemana uangnya ini?
20:30Uang-uang bagi perusahaan yang sama ini harus ganti rugi.
20:33Dari kerusahaan yang beberapa tahun yang lalu.
20:36Sudah lunas belum?
20:37Sudah dibayar belum?
20:38Kemana uangnya?
20:39Jangan-jangan ini menjadi bancahkan lagi.
20:41Kan gitu tuh?
20:42Maka penting dalam moment saya tambahkan lagi bahwa pentingnya ada peradilan khusus kejahatan lingkungan gitu.
20:49Kan gini, tipikor sudah ada.
20:51Pengadilan militer masih ada.
20:53Pengadilan umum, perdata dan masih ada.
20:55Tapi pengadilan khusus kejahatan lingkungan belum ada.
20:58Maka penting saya di momentum ini termasuk siapapun yang melihat atau mendengar ini.
21:03Mumpung ada Bang Daniel komisi 4 untuk disampaikan komisi yang lain.
21:07Harus ada peradilan khusus lagi nih Bang.
21:10Subah ada pengadilannya khusus untuk kejahatan lingkungan hidup.
21:14Kan gitu tuh?
21:14Bukan hanya pengadilan HAM.
21:16Pengadilan lingkungan hidup juga penting gitu kan.
21:18Termasuk harus ada review, audit, injunjen sudah ada.
21:21Jadi ada satu-satu bagian penting menambahkan apa yang disampaikan oleh Bang Daniel.
21:25Termasuk yang BRG sudah dicabut.
21:28Jangan-jangan nanti sektor tadi selain sektor juga saling lempar.
21:32Saling nunggu dan lain-lain.
21:34Akhirnya rakyat jadi korban.
21:36Ada banyak dimensi yang harus dibereskan dalam waktu cepat ini.
21:40Mulai dari penanganan warga, penegakan hukum.
21:43Juga ke depannya agar jangan sampai terulang apa yang harus disiapkan pemerintah.
21:47Dan DPR juga tentunya harus mengawasi.
21:49Walhi tentu saja juga mendorong untuk ini.
21:51Terima kasih atas waktunya Bung Daniel Johan.
21:54Juga Mas Kisoro.
21:55Dwi Cahyona terima kasih saudari.
21:57Tambahan sedikit mbak.
21:59Singat saja Mas Kis karena habis waktunya.
22:01Terkait karena ini momentum.
22:03Ya momentum.
22:04Karena kami dikasih ini mayoritas muslim.
22:07Ini kan maulid nabi nih.
22:09Maksud saya peran toko agama juga penting nih Bang Daniel Agar.
22:12Esekutif.
22:12Esekutif yang menyampaikan.
22:14Kayak hari ini tadi.
22:15Seharusnya ustaz ataupun ulama.
22:19Atau nanti hari minggu dan lain-lain itu toko-toko agama juga menyampaikan juga.
22:23Pentingnya ramadhan di alam.
22:25Ramadhan di seluruh alam.
22:26Jadi peran agama juga penting.
22:27Terima kasih.
22:29Baik agar nilainya semakin masuk ke masyarakat di lini kehidupan.
22:33Terima kasih.
Komentar