00:00Kritik tidak hanya dari mahasiswa, guru besar, akademisi, 13 Agustus lalu juga menyuruhkan ini.
00:05Pemerintah menganggap ini hal yang serius nggak mas?
00:07Ya tentu, pemerintah menganggap ini sesuatu yang penting.
00:10Dengan apa?
00:11Dan saya kira kalau kritik ini datang dari masyarakat, dari akademisi, dari mahasiswa, dari kelompok masyarakat sipil.
00:21Saya kira kan basisnya yang harus kita baca, basisnya adalah kepedulian.
00:25Dan basisnya adalah rasa cinta terhadap bangsa dan negara ini.
00:28Dan itu juga yang dilihat pemerintah.
00:30Apa yang sudah dilakukan?
00:31Yang sudah dilakukan adalah dari waktu ke waktu ada banyak ruang untuk bisa berdialog.
00:37Dalam hal ini apakah langsung dengan presiden, dengan para menteri, atau dengan jajaran pemerintah di level daerah dan lain sebagainya.
00:46Dan tentu yang dilakukan pemerintah bahasanya adalah bahasa kebijakan, bukan bahasa dialektika.
00:52Meskipun ini masih dianggap tidak puas oleh rekan-rekan mahasiswa,
00:55Sebenarnya kawan-kawan, Mora, ini sebenarnya apa bare minimumnya?
01:00Di satu titik, teman-teman mahasiswa menganggap bahwa kami sudah tidak perlu lagi turun ke jalan karena sudah ada perbaikan
01:06yang dilakukan.
01:06Apa bare minimum itu?
01:08Di saat tidak dianggap lagi tone deaf pemerintah seperti yang disuarakan di media sosial.
01:13Ada tiga unsur dari partisipasi bermakna sebenarnya bagi masyarakat sipil dalam penentuan kebijakan pemerintah.
01:19Dan satu hal yang selalu luput dilaksanakan oleh pemerintah adalah right to be considered, adalah hak masyarakat untuk dipertimbangkan dalam
01:32pemutusan kebijakan.
01:33Karena itu kan sifatnya kan imaterial.
01:36Jadi itu gampang untuk didalihkan oleh pemerintah.
01:38Tapi itu terbukti lewat apa?
01:39Itu terbukti lewat gap kebijakan tadi.
01:41Dan satu hal lagi, gimana mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemerintah itu mau mendengarkan kritik ketika keputusan dari Mahkamah Konstitusi
01:51nomor 40 tahun 2026
01:52tentang pemisahan anggaran MBG dengan anggaran pendidikan saja tidak didengarkan.
01:56Meskipun memang dia mengatakan di tahun 2028, tapi seharusnya sejak era APBN tahun ini itu sudah ada upaya untuk pengecilan
02:06dan juga efisiensi.
02:07Biar enggak terjadi apa? Biar enggak terjadi shock di anggaran tahun depan ketika dia dipisahkan sepenuhnya dari anggaran pendidikan.
02:15Sekarang kan bebannya kan sekarang berada di pemerintah.
02:18Bolanya ada di pemerintah.
02:19Karena mereka menolak untuk melaksanakan itu dan anggaran BGN masih 240 triliun, masih predator, masih mengambil anggaran pendidikan.
02:27Nanti tahun depan saya sudah bisa mengira ya bahwa ketika kita menuntut lagi-lagi untuk ada efisiensi dan menghentikan MBG,
02:35pasti mereka akan bilang, kasihan loh program ini sudah terlalu besar, ini janji kampanye.
02:40Padahal sudah disuruh sama MK.
02:42Bahkan MK sendiri aja enggak didengarkan bagaimana orang-orang seperti saya, orang-orang seperti mbaknya, orang-orang seperti penonton-penonton
02:50kita di rumah.
02:51Hak untuk didengarkan?
02:53Saya kira pemerintah dipertimbangkan.
02:56Hak untuk dipertimbangkan tadi, right to be considered tadi.
03:00Saya kira itu yang menjadi basis bagaimana kebijakan-kebijakan selama ini dilakukan.
03:04Karena prosesnya itu dilakukan secara benar gitu ya, mekanismenya juga dijalankan berdasarkan perencanaan dilakukan oleh Mbak Penas.
03:14Kemudian ada konsultasi juga dengan DPR dan lain sebagainya.
03:17Saya kira proses untuk pengambilan kebijakan itu bisa kita lihat dan saya kira itu yang menjadi pegangan pemerintah melakukan.
03:26Ini penting karena saya jadi ingat.
03:28Tapi saya disini perlu tegaskan, kan yang harus diperhatikan oleh pemerintah ini sangat kompleks.
03:35Dari Sabang sampai Merauke, pusat sampai daerah, kemudian segmen masyarakat dari atas sampai bawah, kemudian juga dimensi tema atau isunya
03:44banyak sekali.
03:46Dan disitulah kenapa ada yang disebut sebagai prioritas, mana yang diprioritaskan.
03:50Maunya kan menyelesaikan semua, tapi ada keterbatasan ruang fiskal misalnya.
03:55Di situ ada keterbatasan waktu, ada prioritas yang harus diutamakan sih karena sifat urgensi dari penerima manfaatnya.
04:03Saya jadi ingat tulisannya Mas Fad, 2018 generasi awam reformasi harus merawat semangat reformasi ini.
04:10Kalau Mas sekarang jadi aktivis, bakal turun ke jalan nggak dengan kondisi negara saat ini?
04:13Saya kira kita sebagai pelaku demokrasi gitu ya, kan menyadari bahwa ada ruang dan ada peran-peran yang dilakukan.
04:22Ketika misalnya kelompok masyarakat sipil bisa menyampaikan apa? Bisa memberikan kajian, menyampaikan pendapat.
04:30Jika Mas jadi mahasiswa sekarang sebagai aktivis, Anda akan turun ke jalan juga?
04:33Ya akan turun ke jalan.
04:34Demuan apa Mas?
04:34Karena itu ruangnya, karena itu ruangnya.
04:36Ya kira-kira demuan apa kalau masih turun ke jalan?
04:38Ya pasti yang sesuai dengan keadaan masyarakat, yaitu yang diperjuangkan, disampaikan.
04:45Karena tugasnya ketika kita berada di ruang tadi sesuai dengan peran demokrasi misalnya,
04:50itu menyampaikan pendapat, menyampaikan usulan dan lain sebagainya.
04:55Ada juga misalnya yang perannya menjadi pressure group, memberikan pressure.
04:59Ada perannya melakukan proses misalnya partai politik, melakukan rekrutmen politik, melakukan kerja-kerja partai politik.
05:07Nah pemerintah dalam hal ini eksekutif, tugasnya adalah membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan.
05:13DPR tugasnya apa? Tugasnya melakukan legislasi.
05:16Dan bare minimumnya?
05:17Jadi demokrasi itu punya ruang dan punya peran-perannya.
05:19Oke, termasuk yang ditunggu-tunggu adalah hak untuk dipertimbangkan itu bisa dilaksanakan oleh pemerintah.
05:25Terima kasih Mas Namora, terima kasih Bumfad sudah hadir di Rosi.
05:30Sedangkan terima kasih Anda telah menyaksikan Rosi.
05:32Kita jumpa lagi Kamis depan hanya di Kompas TV, independen dan terpercaya.
05:35Saya Friska Klarisa, selamat malam, sampai jumpa.
Komentar