- 2 hari yang lalu
- #demo
- #mahasiswa
- #bundaranhi
JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI menilai persoalan dalam sejumlah program prioritas pemerintah bukan sekadar masalah teknis pelaksanaan.
Ketua Departemen Kajian Strategis BEM UI, Namora Siahaan, menyebut persoalan tersebut bersifat struktural dan berpotensi menimbulkan risiko sistemik.
Program yang disorot di antaranya Makan Bergizi Gratis atau MBG serta Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP.
Namora mempertanyakan dampaknya terhadap pembangunan desa ketika dana tersebut digunakan untuk KDMP.
Namora juga mempersoalkan desain KDMP yang menurutnya menggunakan skema koperasi top-down serta skema utang.
Sementara itu, Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fahd Pahdepie, menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah mengalami perubahan sejak pertama kali digulirkan.
Menurut Fahd, perubahan tersebut menunjukkan program terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Fahd juga mengakui adanya persoalan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program.
Menurutnya, perbaikan terus dilakukan sebagai bagian dari evaluasi pemerintah.
Fahd kemudian menyinggung persoalan pada sisi pelaksanaan program, termasuk adanya kasus korupsi yang ditindak dan perbaikan prosedur. Hal serupa juga berlaku pada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/h4gCeXB5HRg
#demo #mahasiswa #bundaranhi
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/686667/bem-ui-kritik-polemik-mbg-dan-kopdes-merah-putih-bakom-pemerintah-terus-evaluasi-rosi
Ketua Departemen Kajian Strategis BEM UI, Namora Siahaan, menyebut persoalan tersebut bersifat struktural dan berpotensi menimbulkan risiko sistemik.
Program yang disorot di antaranya Makan Bergizi Gratis atau MBG serta Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP.
Namora mempertanyakan dampaknya terhadap pembangunan desa ketika dana tersebut digunakan untuk KDMP.
Namora juga mempersoalkan desain KDMP yang menurutnya menggunakan skema koperasi top-down serta skema utang.
Sementara itu, Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fahd Pahdepie, menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah mengalami perubahan sejak pertama kali digulirkan.
Menurut Fahd, perubahan tersebut menunjukkan program terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Fahd juga mengakui adanya persoalan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program.
Menurutnya, perbaikan terus dilakukan sebagai bagian dari evaluasi pemerintah.
Fahd kemudian menyinggung persoalan pada sisi pelaksanaan program, termasuk adanya kasus korupsi yang ditindak dan perbaikan prosedur. Hal serupa juga berlaku pada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/h4gCeXB5HRg
#demo #mahasiswa #bundaranhi
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/686667/bem-ui-kritik-polemik-mbg-dan-kopdes-merah-putih-bakom-pemerintah-terus-evaluasi-rosi
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Terima kasih Anda masih menyaksikan Trosi.
00:03Namora, sebenarnya yang jadi problem adalah programnya, program prioritas tadi, atau pelaksanaannya?
00:09Ya, programnya jelas. Itu kan ada di tutup kami, evaluasi total proyek strategis nasional, termasuk MBG, KDMP, dan lain sebagainya.
00:16Dan ini sebenarnya tendensi dari pemerintah ya.
00:19Misalnya kayak kemarin ketika dibicarakan oleh sebuah abang saya, Bang Rogi Gerung, dan lain sebagainya,
00:25seolah-olah permasalahan itu menjadi permasalahan teknis, bukan permasalahan yang struktural.
00:30Padahal?
00:30Padahal itu jelas adalah permasalahan yang struktural, karena kita melihat, misalnya ambil KDMP saja,
00:36ketika KDMP itu menyandra 58% dari dana desa, coba tanya ke kepala-kepala desanya,
00:42kalau gitu, dana untuk pembangunan jembatan, untuk infrastruktur desa, program-program desa, itu bagaimana?
00:49Ketika itu semua dikunci untuk kooperasi desa merah putih, yang satu, dibuat tanpa dasar hukum yang tepat, hanya melalui impres.
00:56Kedua, merupakan skema kooperasi top-down tanpa adanya partisipasi masyarakat,
01:02sebagaimana seharusnya kooperasi itu seperti itu, ya kan?
01:05Dan ketiga, dia menggunakan skema hutang APBN, keimbara.
01:08Dan itu pertanyaan lagi, kalau misalnya hutangnya tidak bisa dibayar, terus bagaimana?
01:14Apakah akan kolaps, dan lain sebagainya?
01:16Artinya ketika awal penciptuan program tersebut, secara formil dia salah,
01:20dan secara material dia memiliki suatu namanya systemic risk atau risiko sistematik yang sangat besar.
01:26Jadi ini bukan masalah pelaksanaan, dan kami tidak sepakat kalau misalnya itu dibawa ke ranah itu.
01:31Oke, ini bukan semata teknis, tapi dari sisi strukturalnya dianggap ini sudah salah?
01:35Ya, pertama programnya yang menjadi program prioritas nasional,
01:40kami menyebutnya dulu PHTC, Program Hasil Cepat Terbaik,
01:45apa, terbaik cepat maksud saya, sekarang itu PKPN, program yang menjadi prioritas nasional gitu ya.
01:53Bahwa itu masih terdapat banyak problem, masih terdapat banyak kekurangan,
01:59masih terdapat banyak keluhan yang disampaikan oleh penerima manfaat misalnya,
02:05itu juga yang menjadi bahan evaluasi kami secara terus-menerus.
02:09Kita lihat misalnya MBG, MBG ini dari pertama kali digulirkan,
02:14dan harus dicatat misalnya BGN ini kan ada dari pemerintahan sebelumnya juga gitu ya,
02:20sudah ada badan gizi nasional.
02:22Kemudian ketika MBG ini digulirkan pertama kali,
02:25dengan hari ini sudah mengalami transformasi program yang banyak sekali,
02:30dan luar biasa signifikan gitu ya, sampai menjadi bentuk yang seperti sekarang.
02:34Jadi dari sisi programnya sendiri, dia terus-menerus mengalami transformasi sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan.
02:43Padahal dari awalnya dia catat konstitusi mas?
02:45Ya kritiknya adalah misalnya disampaikan kritik,
02:48oh berarti ini di sisi perencanaannya belum maksimal,
02:53di sisi perencanaannya kurang tepat.
02:56Ya itu juga yang menjadi bagian dari yang diakui oleh pemerintah gitu ya,
03:00sehingga ada perbaikan terus-menerus.
03:04Terus yang kedua dari sisi pelaksanaannya dan pelaksananya,
03:07tentu di situ juga ada masalah.
03:08Itu yang menyebabkan pimpinan BGN misalnya bisa ditangkap,
03:13kemudian korupsi yang terjadi di dalamnya ditindak,
03:17kemudian ada perbaikan SOP, ada perbaikan cara melaksanakannya, dan lain sebagainya.
03:22Sama KDKMP juga sama,
03:23Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih terus-menerus diperbaiki,
03:27terus-menerus menjadi concern.
03:28Nah tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah,
03:31di sana terdapat visi besar sebetulnya,
03:33di sana terdapat satu cita-cita yang dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekan.
03:38Oke, nah soal ini dalam menjalankan program strategis nasional,
03:43ada efisiensi juga yang dilakukan.
03:44Nah, tapi di tengah efisiensi ini,
03:47kritik dari masyarakat muncul misalnya saat HUD RI kemarin,
03:50ada pengadaan merpati 305 juta rupiah.
03:53Bagaimana pemerintah menjelaskan ini kepada publik?
03:55Ya sebetulnya kita harus lihat skalanya ya.
03:57Nasional ini kan misalnya,
03:59kita bisa gak membandingkan sebuah program atau sebuah kegiatan skala nasional
04:06dengan ukuran yang pribadi misalnya,
04:09atau ukuran yang lebih kecil kan tidak bisa juga.
04:12Di sana kan kalau kita bicara soal perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia,
04:16dia bukan hanya punya dimensi nasional sebagai kebanggaan nasional,
04:20tapi juga punya dimensi internasional sebagai nasional dignity untuk menyampaikan pesan kepada dunia internasional bahwa Indonesia negara yang berdaulat dan
04:29negara yang punya pride untuk merayakan sesuatu.
04:32Jadi saya kira di sisi itu kita tidak bisa menilai ini sebagai apakah ini efisien atau tidak efisien dan lain
04:41sebagainya.
04:41Efisiensi yang dilakukan itu adalah terhadap hal-hal yang selama ini dilakukan tumpang tindih misalnya.
04:49Tidak, contoh misalnya kenapa Presiden mengumumkan akan membentuk yang tadinya sebelumnya LKPP menjadi badan nanti.
04:57Karena ternyata ditemukan untuk barang yang sama pengadaannya di kementerian dan lembaga di daerah itu bisa beda-beda.
05:04Harinya efisiensi ini kalau menurut Mas Fad gak bisa dibandingkan.
05:07Kalau Mora melihatnya seperti apa?
05:08Karena di media sosial juga ramai tadi misalnya di tengah efisiensi,
05:11tapi untuk perayaan hari ulang tahun dengan budget misalnya untuk merpati 305 juta.
05:16Bisakah ini dibandingkan? Tidakkah sebanding ini dengan efisiensi yang dilakukan ini?
05:19Pemerintah itu tidak pernah efisien selama ini.
05:22Itu hanya menjadi alasan dari pemerintah, dari rezim untuk menarik anggaran dari kementerian-kementerian yang memiliki haknya.
05:31Bagaimana berdasarkan undang-undang kesehatan, mandatory spending 5% dari sektor kesehatan itu sudah dihapuskan.
05:39Sekarang diganti dengan suatu indikator yang tidak bisa di-inforce secara hukum.
05:43Kenapa itu dianggap tidak efisien menurut?
05:45Karena tunggu, maksud saya adalah itu. Itu contoh korban dari alasan itu.
05:50Sedangkan misalnya kalau kita bandingkan dengan data-data kebocoran dana untuk MBG,
05:56kalau misalnya kita bandingkan dengan berapa banyak tadi sih alokasi anggaran untuk tiga kementerian tersebut,
06:02kalau gitu berarti efisiennya itu di mana Mas?
06:06Mas, apalagi satu yang karena saya sebagai mahasiswa, saya rasa saya perlu menyuarakan ini adalah URI.
06:12Tadi Mas bilang bahwa permasalahan yang dilihat oleh pemerintah sehingga butuh efisien tersebut adalah permasalahan tumbang tindih.
06:19Adalah permasalahan mengenai anggaran.
06:22Kalau gitu kenapa sampai ada program namanya Universitas Republik Indonesia
06:27yang tumpang tindih dengan puluhan ribu kampus yang ada di nasional,
06:31yang tumpang tindih dengan sekolah-sekolah yang ada di nasional,
06:33dan juga tumpang tindih dengan LAN yang ada di nasional.
06:36Di saat sekarang kondisi anggaran untuk perguruan-perguruan tinggi itu seminiskul itu.
06:42Itu kan bukti nyata.
06:44Bukti nyata salah satu program-program yang digembur-gemburkan pemerintah
06:47itu menunjukkan bahwa dalam pemerintahan saat ini,
06:50political will itu ada di atas dari efisiensi.
06:53Simple itu.
06:55Mas?
06:55Iya betul, saya kira hal seperti itu tidak boleh terjadi.
06:58URI berarti tidak boleh terjadi.
06:59Yang dilakukan oleh pemerintah justru adalah melakukan alignment terhadap visi besar pendidikan nasional.
07:07Misalnya sekarang yang terjadi adalah...
07:08Urgensi URI tadi kalau yang dipertanyakan.
07:10URI ini kan belum bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tumpang tindih karena belum dieksekusi,
07:15belum di tahap implementasi.
07:17Yang sekarang sudah ada adalah Kepres, keputusan Presiden untuk mengangkat gubernur dan wakil gubernur URI.
07:24Nah nanti pada saat dia akan diimplementasikan,
07:26ya pasti punya perangkat hukum yang harus dipenuhi,
07:30kemudian juga implementasi yang dilakukannya nanti bisa dijudgment setelah dia dilakukan.
07:34Saat ini kan prosesnya masih terus berjalan dan kita harus menunggu
07:38bagaimana otoritas yang dipercaya untuk menangani ini nanti akan melaksanakan programnya.
07:44Saat ini saya belum bisa mengeksplore itu lebih jauh karena belum terjadi.
07:49Nah yang disebut tadi misalnya,
07:51kalau kita bicara pendidikan kan yang dilakukan oleh pemerintahan ini,
07:56yang dilakukan oleh Presiden Prabowo misalnya,
07:58itu memberikan kepastian bahwa pendidikan dasar misalnya bisa diakses oleh semua segmen.
08:05Saat ini itu angka partisipasi anak sekolah di usia pendidikan dasar itu mencapai 99,5 persen.
08:11Sudah bakal menjawab tadi?
08:13Tidak.
08:15Evolusi pendidikan dasar itu sudah ada sejak zamannya suatu sebenarnya,
08:19karena ada wajib pendidikan itu.
08:20Makanya saya bingung kenapa data itu dikreditkan ke Presiden saat ini gitu.
08:25Sekarang pertanyaannya adalah,
08:26ya itu tadi bukti dari pemerintahan saat ini,
08:29ketika rakyat itu dipaksa untuk melihat dahulu kebijakannya jalan,
08:33memangkas anggaran,
08:34dan juga melihat dulu kebijakan tersebut gagal terlebih dahulu,
08:37baru kami boleh mengkritiknya.
08:38Nah, ketika kritik dilakukan oleh berbagai akademisi kemarin,
08:41itu tidak didengar sama sekali.
08:42Bahkan masnya sendiri dan pemerintah tidak bisa menjelaskan kan,
08:45urini urgensinya apa,
08:46urini nanti pos anggaran itu bagaimana,
08:48dan juga nanti pelaksananya itu akan menghasilkan apa.
08:49Ya, karena belum terjadi.
08:51Tapi kita tidak perlu berdebatan dengan uri,
08:52karena masih belum.
08:53Oke, nah tapi sebenarnya pemerintah itu menganggap
08:56mahasiswa atau yang melakukan demonstrasi,
08:58ini sebagai mitra kritik atau enggak sih?
08:59Ya tentu, pemerintah dalam hal ini,
09:01negara bahkan ya,
09:02kalau kita bicara negara,
09:04melihat mahasiswa ini dari dua sudut pandang.
09:07Sudut pandang pertama adalah mahasiswa ini aset bangsa,
09:10jadi masa depan ada di tangan mereka,
09:12jadi kalau muncul mahasiswa-mahasiswa kritis,
09:14dengan daya nalar yang luar biasa,
09:16dengan pemikiran yang jauh ke depan,
09:19kegelisahan yang kuat terhadap penderitaan rakyat,
09:21itu adalah sesuatu yang negara harus memperhatikan itu,
09:25karena negara pada saatnya itu akan dipimpin oleh generasi berikutnya.
09:28Kita bicara masa depan.
09:30Dimensi kedua, kan tidak bisa hanya dilihat sebagai mitra kritis,
09:34memangnya pekerjaan mahasiswa hanya mengkritik, kan tidak.
09:37Mahasiswa juga adalah aset bangsa untuk proses regenerasi
09:41dan kepimpinan masa depan.
09:42Nah kalau misalnya saat ini mahasiswa menyampaikan pendapatnya,
09:46menyampaikan aspirasinya,
09:48tentu negara dalam hal ini memandang mahasiswa atau semua pihak,
09:52baik itu mahasiswa, akademisi, peneliti, dan lain sebagainya,
09:55sebagai mitra untuk sama-sama mewujudkan cita-cita kemerdekaan tadi.
09:59Nah kalau pemerintah menganggap mahasiswa adalah mitra,
10:02terbuka atas kritik, dan melakukan perbaikan,
10:06dimana misnya?
10:07Karena kawan-kawan mahasiswa merasa tidak puas hingga saat ini.
10:10Ya, misnya sesimpel bukan hanya kepada mahasiswa ya,
10:14tapi kepada masyarakat sipil secara keseluruhan.
10:17Pemerintah itu seperti saya sudah katakan,
10:19rasanya pemerintah tidak pekah terhadap permasalahan
10:21yang saat ini dialami oleh masyarakat.
10:23Sesimpel itu, ada gap antara solusi dan program ditaruhkan oleh pemerintah
10:28dengan masalah-masalah real yang ada.
10:30Saya ingin highlight sedikit ya,
10:32karena ini agak kurang ke-highlight di media kemarin,
10:35adalah terkait dengan tuntutan ketiga,
10:37terkait dengan reforma agraria.
10:39Ini ada dua pihak dengan dosa besar.
10:42Pihak pengusaha yang memiliki 68% dari total aset pertanahan di Indonesia.
10:48Dan juga pemerintah yang melalui PSN, salah satunya food estate,
10:53itu sudah, ini catatan dari KPA ya, konsulsium barun agraria,
10:57sudah ikut andil di dalam kurang lebih 69 kasus konflik agraria.
11:02Terakhir terjadi di desa Sukajaya di Bogor.
11:05Jadi, itu dampak langsung loh,
11:09dari sebenarnya katanya pemerintah kita ini pro-petani,
11:13pro-rakiat kecil dan lain sebagainya.
11:15Tapi tanahnya itu dirampas,
11:17kemudian digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya bukan kebutuhan masyarakat sekitar itu,
11:22kemudian dijual menjadi sesuatu yang,
11:25oke ini harus dilaksanakan karena ini adalah cita-cita besar bangsa.
11:28Pertanyaannya adalah cita-cita tersebut kapan terlaksanakan?
11:31Apakah perlu sampai masyarakat kita menderita terlebih dahulu?
11:35Iya, bicara soal reforma agraria, ini kan agenda sejarah ya.
11:39Ini agenda kita sebagai bangsa, sebagai negara yang saya kira ini urgen untuk kita implementasikan.
11:45Misalnya sebelumnya kita, misalnya sertifikasi dianggap sebagai reforma agraria kan bukan.
11:51Sebenarnya reforma agraria harus bisa menyelesaikan masalah penguasaan lahan oleh pihak-pihak tertentu.
11:59Realnya apa ya?
12:00Bahkan termasuk di dalamnya negara.
12:01Realnya baru pertama kali dalam sejarah sejauh ini sudah ada 5,88 juta hektare yang diamankan oleh Satgas PKH.
12:12Dan itu juga yang menjadi cita-cita besar bahwa reforma agraria ini dilakukan.
12:17Kenapa pake tangan terlalu kembali kepada rakyat mas?
12:19Ya kan ini sedang dilakukan dan belum pernah sebelumnya.
12:21Nah itu enggak, karena asetnya masuk ke PNBP yang digunakan untuk apa?
12:25Digunakan untuk mendanai program-program tadi.
12:28Kita tahu permasalahan tentang Satgas PKH semuanya teman-teman.
12:31Dan saya rasa ini tidak perlu terlalu panjang dibahas.
12:33Tapi permasalahan dari Satgas PKH intinya adalah bagaimana pemerintah itu menarik dengan dali reforma agraria tersebut.
12:38Menarik pajak.
12:39Dan kemudian menarik dana untuk masuk ke dalam PNBP.
12:42Ya dananya, tapi kan lahannya 5,88 juta ini bisa diredistribusi.
12:47Ya nanti akan diredistribusi dan ini sedang dalam proses.
12:51Tapi kan perlu diakui disini belum pernah terjadi sebelumnya.
12:54Ada upaya semacam ini.
12:56Upaya yang masif, upaya yang serius.
12:59Dibentuk Satgas PKH yang sudah memiliki kinerja yang bisa disaksikan langsung oleh masyarakat.
13:06Nah sebelumnya, itu yang disebut reforma agraria dianggap sebagai formalitas saja.
13:11Karena sebetulnya tidak menyelesaikan persoalan konflik lahan.
13:14Tidak menyelesaikan persoalan penguasaan lahan oleh korporasi besar.
13:18Nah sekarang pemerintahan yang ini sedang melakukan itu.
13:21Tapi apakah sudah selesai?
13:22Ya pasti belum selesai.
13:23Dan ini yang menjadi yang tadi saya sebut agenda sejarah.
13:26Kritik ini tidak hanya datang dari mahasiswa, tapi juga guru besar, akademisi.
13:29Apakah pemerintah menganggap kritik ini sebagai hal yang serius?
13:33Terima kasih telah menonton!
Komentar