00:00Dan media semua, jadi pada siang hari ini kami, saya dengan Mendagri, dengan Ketua KPK, hadir di sini dalam rangka
00:13untuk membuat langkah-langkah
00:18untuk memperkuat penjagaan tindak-penjaga korupsi di lingkungan pemerintah daerah, baik oleh kepala daerah maupun oleh pejabat-pejabat di bawahnya.
00:32Karena ada beberapa kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terkait dengan tindak-penjaga korupsi,
00:43baik yang ditangani oleh KPK maupun ditangani penegak hukum yang lain, seperti halnya kenyaksaan, ada UTT, dan lain-lain.
00:54Sebagai pemerintah dan pengawas kepala daerah sesuai dengan amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang nomor 23, 2014,
01:07di samping langkah-langkah yang sudah kita lakukan, mulai dari retret, awal setelah terkandekan kepala daerah di Lantik,
01:17wakil kepala daerah di Lantik, di situ juga ada pemekalan tentang penjagaan korupsi, integritas, wawasan kebangsaan, dan lain-lain.
01:27Kemudian beberapa sistem juga dibuat untuk penjagaan korupsi, bekerjasama dengan KPK, misalnya membentuk MCP,
01:41monitor untuk crime prevention tindak-penjaga korupsi,
01:46terutusnya dengan kedeputian pencegahan,
01:49kemudian juga membuat sistem untuk monitoring pengawasan keuangan daerah di Kemendagri,
01:57untuk melihat tentang APBD, penyusunan APBD, pelaksanannya APBD,
02:07yang bisa kita monitor secara digital,
02:12kemudian juga ada sistem yang lain kita buat, sistem informasi pemerintahan daerah,
02:18tentang program-program kegiatan daerah,
02:21juga upaya-upaya lain, misalnya dengan Ombudsman,
02:27juga dengan para motivator,
02:32bersama dengan Kemenpan-RP,
02:35ada program namanya berahlak gitu,
02:38kemudian ada juga program-program yang selalu kita sampaikan
02:44dalam rapat-rapat Zoom Meeting dengan Kepala Daerah,
02:48untuk mengingatkan untuk menjauhi tindak-penjaga korupsi,
02:54tidak melaksanakan, tidak melakukan tindak-penjaga korupsi,
02:57namun kita cukup berhati-hatin karena masih ada kasus-kasus yang terjadi,
03:03sebagaimana kita tahu di media misalnya.
03:06Oleh karena itu, pada siang ini,
03:11kita sebelumnya sudah koordinasi,
03:14minta kepada KPK untuk membantu
03:18dalam rangka untuk mencegah terjadi-terjadi korupsi di kalangan pemerintahan daerah.
03:23KPK saya yakin sudah memiliki pemetaan,
03:27modus-modus operandi dan lain-lain,
03:29dan kita berusaha mengeliminir terjadi-terjadi korupsi.
03:34Jadi, mekanisme pencegahan juga kita intensifkan.
03:41Beberapa waktu lalu,
03:44Ketua KPK langsung di Papua sudah
03:48mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Papua
03:50bersama dengan Ibu Wamendagri, Ibu Ripka Haluk,
03:55yang orang asli Papua.
03:57Dan ke depan kita akan datang ke 10 titik, 10 tempat ya,
04:10yang dihadiri nanti oleh kepala daerah, wakil kepala daerah,
04:15kemudian juga DPRD-nya, pimpinan DPRD,
04:21kemudian juga SEGDA, pimpinan perangkat daerahnya,
04:25terutama yang melidangi pekerjaan umum,
04:27pendidikan, kesehatan, keuangan, aset, pengalaman barang,
04:31dan jasa, manajemen pemerintahan,
04:35manajemen sumber daya manusia,
04:36ASN gitu, pelayanan publik,
04:40dan kami juga monitor,
04:44perusahaan menginventarisir
04:47anggaran yang dianggap tidak efisien,
04:50agar diefisiensikan.
04:53Ini yang rencana ke depan,
04:57kita akan tim dari Kementerian Negeri
05:00dan juga tim dari KPK akan bersama-sama,
05:05di samping tentunya upaya perlindakan
05:08tentunya tetap menjadi domen dari pendagang hukum,
05:12khususnya KPK,
05:14tapi kita mengintensifkan upaya pencegahan juga.
05:18Itu kira-kira langkah kita ke depan,
05:21mungkin mulai minggu depan,
05:24putar ke 10 area
05:29yang akan mengkaper seluruh provinsi,
05:33keopaten se-Indonesia.
05:35Selanjutnya kami serahkan kepada
05:37Ketua KPK, Bapak.
Komentar