00:00Pertama, perbandingan hukum program dan pelaksanaannya program makan sekolah bergizi di Eropa,
00:07itu di kasus Finlandia, Sweden, Perancis, Italia, dan Inggris.
00:14Negara-negara Eropa menghadirkan spektrum modal hukum yang beragam dalam penyelenggaraan program makan sekolah.
00:21Dan ini membandingkan kerangka hukum dan kebijakan program makan sekolah di lima negara.
00:27Kemudian nanti juga ada beberapa negara lain, Brazil, India, Jepang, dan satu negara lain lagi.
00:39Pertama, Eropa dulu, lima negara yaitu Finlandia, Sweden, Perancis, Italia, dan Inggris.
00:44Dengan pendekatan yuridis, studi ini menemukan bahwa dasar hukum program mencerminkan model universal berbasis hak sosial
00:53sebagai bagian dari pendidikan, sementara Perancis dan Italia mengandalkan kombinasi regulasi gizi nasional dan otonomi daerah.
01:00Dan Inggris menerapkan model bantuan bertarget.
01:05Perbandingan ini menyoroti pentingnya pengaturan kewajiban negara secara eksklusif dalam undang-undang pendidikan
01:11secara integrasi standar gizi dan regulasi untuk menjamin keberlakuan dan kualitas program.
01:19Perbandingan setiap negara pertama Finlandia model universal berbasis hak subjektif.
01:24Dasar hukum yang berlakunya adalah Basic Education Act 628 tahun 1991-1998 pasal 31.
01:31Undang-undang ini mewajibkan setiap negara peserta didik pada pendidikan dasar mendapatkan makan siang gratis
01:37setiap hari yang diatur dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan gizi.
01:40Kewajiban negara sangat absolut dan universal.
01:45Tidak ada persyaratan pendapatan makan siang, tidak ada persyaratan pendapatan penerima.
01:50Makan siang adalah hak subjektif setiap anak yang terdaftar di sekolah dasar dan menengah pertama.
01:55Cakupannya adalah 100% siswa pendidik dasar, sekitar 900 ribu anak per hari
02:00dan program ini juga mencakup siswa pendidik menengah atas meskipun pengaturannya sedikit berbeda.
02:06Pendanaannya sepenuhnya didanai oleh anggaran pemerintah.
02:08Baik itu anggaran pemerintah daerah maupun pusat.
02:13Pemerintah daerah menerima transfer fiskal dari pemerintah pusat.
02:17Kemudian Swedia, sistemnya adalah universalitas dengan otonomi daerah yang kuat.
02:23Dasar hukumnya adalah Education Act tahun 2010 nomor 800.
02:31Swedia menetapkan bahwa siswa di sekolah dasar negeri berhak atas makan siang bergizi gratis.
02:39Untuk siswa menengah, kewajiban ini bersifat opsional namun lazim dipraktikan.
02:44Kewajiban negara universal untuk jenjang dasar.
02:46Undang-undang memberikan kewajiban kepada penyelenggara sekolah atau munisipalitas untuk menyediakan makanan tanpa biaya kepada siswa.
02:55Cakupannya hampir 100% siswa SD dan mayoritas SMP.
02:59Pendanaan pemerintah daerah mendapat sepenuhnya melalui pendapatan pajak daerah, hibah negara, dan juga dari biaya rata-rata dari negara.
03:08Standar gizi, Swedish National Food Agency, menerbitkan pedoman nasional yang harus dipatuhi oleh dapur sekolah.
03:15Negara Perancis, regulasi gizi nasional, penyelenggaraannya oleh daerah.
03:22Dasar hukumnya adalah tidak ada undang-undang yang tunggal yang mewajibkan penyediaan makan siang gratis universal.
03:27Kerangka hukum berasal dari Code Education serta RET atau Peraturan Menteri tentang standar gizi.
03:34Undang-Undang EGALIM tahun 2018 juga mewajibkan 50% produk berkelanjutan atau berkualitas untuk di kantin sekolah.
03:44Kewajiban negara, pemerintah pusat menetapkan standar gizi yang mengikat secara hukum dan juga pedoman frekuensi penyajian.
03:53Kemudian cakupannya lebih dari 60% siswa menggunakan kantin sekolah dan sekitar 30% siswa menerima subsidi penuh atau besar.
04:01Pendanaan tripartit, orang tua, kemudian negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
04:10Italia, sistemnya desentralisasi dan warisan budaya pangan.
04:14Dasar hukumnya tidak ada undang-undang nasional yang mewajibkan makan siang gratis universal.
04:19Regulasi utama adalah law nomor 59 tahun 1997 tentang otonomi sekolah.
04:25Kemudian ada minister alirikinya tentang pedoman gizi.
04:28Kemudian kewajiban negara, pemerintah pusat, Itali, dan hanya menerapkan pedoman umum tanpa mandat universal gratis.
04:38Pendanaan kombinasi iuran orang tua dan juga subsidi komune dan standar gizi juga ditetapkan oleh pemerintah.
04:46Kemudian kelima adalah model Inggris, model bantuan bertarget pasca pasar.
04:53Dasar hukum tidak ada legal atau atas makan siang gratis universal.
05:01Artinya kerangka hukum terdiri dari Education Act 1996 bagian 512.
05:10School food standard requirement for school food regulation tahun 2014.
05:16Kewajiban negara, negara hanya mewajibkan penyediaan makan gratis untuk kelompok sasaran tertentu.
05:21Semua siswa infan, siswa dari keluarga, penerima manfaat tertentu.
05:27Selain itu, sekolah harus menyediakan fasilitas makan tetapi tidak wajib mensubsidi.
05:34Pendanaan pemerintah Inggris dari pusat dan juga pemerintah daerah.
05:40Dari model perbandingan di atas, model hak universal Nordic, Finlandia, dan Sweden,
05:46makanan sekolah dikonstruksi sebagai hak anak yang melekat pada status sebagai siswa.
05:51Undang-undang pendidikan secara eksplisit menyebutkan kewajiban negara,
05:54pendanaan bersifat struktural dari pajak daerah, pemerintah pusat,
05:57dan model ini menekankan kesetaraan mutlak dan menghapus stigma kemiskinan.
06:02Kemudian model regulasi gizi terpusat dan penyelenggaraan daerah.
06:07Kemudian perbandingan beberapa negara, beberapa negara kembali,
06:15yang terdiri dari negara Jepang, Brazil, dan juga India, serta Amerika Serikat.
06:26Perbandingan dasar hukum struktur anggaran pendidikan dari program makanan bergizi gratis di sekolah
06:30pada empat negara Jepang, Brazil, India, dan Amerika Serikat.
06:33Pada negara Jepang, nama programnya adalah GAKO Kyusoku,
06:40kemudian Brazil, PNAE, Programa Nasional Da Alimento,
06:44India, PM POSAN, Amerika Serikat, NSLP, National School Lunch Program.
06:49Dasar hukumnya, di Jepang, Undang-Undang Makan Siang Sekolah tahun 1954,
06:55Undang-Undang tahun nomor 160 tahun 1954, Brazil, Konstitusi Federal tahun 1988,
07:04India, Putusan Mahkamah Agung tahun 2001, dan Amerika Serikat, Undang-Undang Makan Siang Sekolah Nasional tahun 1946.
07:14Klasifikasi hukumnya, pada negara Jepang, kegiatan pendidikan pasal 1 bukan sekadar bantuan sosial,
07:20melainkan bagian integral dari kurikulum.
07:23Brazil, hak konstitusional warga negara, merupakan penjabaran dari hak asasi manusia.
07:28India, hak dasar untuk hidup, artikel 21 konstitusinya, diperintahkan oleh putusan pengadilan,
07:33dan Amerika Serikat, program kesejahteraan federal, tujuannya mengamankan surplus komoditi pertanian dan menjaga gizi.
07:41Sumber anggaran, negara Jepang, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga orang tua.
07:48Brazil, pemerintah federal, yang ditransfer ke daerah.
07:52Sharing India, sharing pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian.
07:57Sedangkan Amerika Serikat adalah pusat untuk menyediakan dan serta pemerintah federal untuk menyediakannya.
08:07Kemudian, keterkaitan dari analisis empat negara tersebut,
08:13bahwa Jepang makan siang sebagai pembelajaran yang diatur sangat ketat.
08:19Dasar hukumnya tadi, Gako Kiyosoku Ho, Undang-Undang Makan Siang Sekolah,
08:23pasal 1 menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk memajukan perkembangan fisik
08:26dan mental anak-anak yang sehat dan secara eksplisit menyebutkan sebagai bagian dari pendidikan.
08:32Ini fundamental karena menempatkan anggarannya di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan atau MAKS
08:37dan bukan di Kementerian Sosial.
08:39Kemudian, implikasi anggaran dan pendidikan karena dianggap pendidikan,
08:42maka sekolah memiliki tenaga profesional yaitu AYU-KYU atau guru ahli gizi yang berstatus PNS daerah.
08:50Gaji dan pelatihan mereka adalah anggaran pendidikan,
08:53kemudian biaya bahan makanan yang dibayar orang tua dianggap setara dengan iuran buku atau seragam.
08:59Jepang, pendidikannya secara holistik.
09:02Program ini bukan sekedar memberikan makanan,
09:04makan siang adalah waktu pendidikan yang resmi.
09:08Siswa bergiliran menyajikan makanan, belajar tentang nutrisi,
09:11asal-usul, bahan pangan lokal, etika makan,
09:14dan tujuannya membentuk karakter dan kebiasaan hidup sehat,
09:16bukan sekedar untuk makan.
09:20Brazil, konstisionalitas pangan lokal sebagai hak fundamental.
09:23Dasar hukumnya adalah Pasal 208 Konstitusi tahun 1988,
09:28menjamin jaminan makan sebagai hak siswa.
09:31Namun, revolusi hukum menjadi melalui Undang-Undang No. 11.947 tahun 2009.
09:36Undang-undang ini secara revolusional mewajibkan minimal 30 persen dana
09:40dari pemerintah federal digunakan untuk membeli makan langsung dari pertanian keluarga.
09:45Waktunya sudah cukup.
09:46Terima kasih, Yang Mulai.
09:48Silakan.
09:49Prof. Saldi, silakan Yang Mulai.
09:51Saya singkat saja kepada Pak,
09:54tapi bisa dijawab langsung ya, Pak Dr. Parulian.
09:57Dari negara-negara yang tadi diambil sebagai komparasi, Pak Parulian,
10:02itu ada nggak di konstitusinya menentukan mandatory spending 20 persen untuk pendidikan?
10:07Tolong dijawab, Pak.
10:11Tidak ada, Pak.
10:12Oke, terima kasih.
10:13Saya tidak melanjutkan pertanyaan saya.
10:15Yang berikutnya untuk Prof. Sunni, ini boleh dijawab langsung, boleh nanti.
10:22Di poin E, itu kan, poin E angka 4 itu seolah-olah seperti yang dikatakan Yang Mulia Pak Arsul,
10:32MBG bukan komponen utama.
10:34Karena di sini ahli mengatakan program tidak menggantikan,
10:38tidak mengurangi atau mengorbankan komponen utama pendidikan.
10:41Jadi kan ahli mau mengatakan nih, MBG bukan komponen utama, kan?
10:45Oke.
10:46Tapi, di bagian kesimpulan poin 2,
10:50itu seolah-olah ahli menganulir itu.
10:52Dengan mengatakan,
10:54penempatan MBG dalam anggaran pendidikan dapat dipahami sebagai bahagian dari kebutuhan fungsional penyelenggaran pendidikan.
11:02Nah, tolong ini dijelaskan ahli.
11:05Jadi, jangan sudah menegaskan lalu melipir lagi untuk membenarkan sesuatu yang secara konstitusional dipersoalkan penempatannya di dalam anggaran pendidikan.
11:16Terima kasih Pak Ketua.
11:17Silahkan, ahli parulian dulu.
11:22Singkat-singkat, jika ada yang isunya berkelindian bisa langsung dijawab sekaligus.
11:29Baik, terima kasih.
11:30Pertama, pertanyaan apakah ada doktrin yang dikenal di pendidikan terhadap penjaminan seperti ini?
11:39Ada dua doktrin yang kami temukan, yaitu pertama in loco parentis, yaitu bahwa sekolah dan negara sebagai pengganti orang tua.
11:47Dan juga doktrin parents patriae.
11:50Nah, ini negara sebagai pelindung utama bagi warga yang rentan.
11:54Nah, dalam konteks pendidikan ini, bahwa doktrin in loco parentis ini menempatkan guru dan sekolah, guru sekolah dan negara sebagai
12:02pengganti orang tua selama jam sekolah.
12:04Dan dalam perkembangannya, doktrin ini juga meluas dan ketika anak-anak dalam penguasaan negara atau sekolah, seperti sekolah negeri, dari
12:13pagi hingga siang,
12:16maka kewajiban orang tua dalam memberi makan beralih secara hukum kepada negara.
12:23Dan negara tidak dapat memaksakan anak belajar selama 6-7 jam di sekolah tanpa memastikan asupan energi mereka terpenuhi.
12:31Kemudian beberapa pertanyaan terkait dengan perbandingan presentase, ini belum menjadi fokus kami dan mungkin izin nanti kami akan memberikan secara
12:43tertulis
12:43terkait dengan perbandingan masing-masing rasio anggaran di beberapa negara tersebut.
12:48Kemudian beberapa negara yang disebutkan seperti Jepang, India, Brazil, Amerika Serikat, Finlandia, Inggris, kemudian juga Perancis.
12:57Nah, apakah ini apple to apple? Ini kami membandingkannya apple to apple karena fokusnya pada bagaimana setiap negara itu meletakkan
13:09kewajiban anggaran untuk makan siang ini.
13:15Jadi secara overall semuanya hampir dalam sebuah undang-undang tentang pendidikan.
13:23Kalau tadi terkait dengan konstitusi, kami tidak menemukan di konstitusinya.
13:27Tetapi semua secara eksplisit kepada undang-undang pendidikan, kecuali negara Perancis.
13:37Perancis itu tidak secara eksplisit pada pendidikan.
13:41Inggris, Sweden, kemudian beberapa negara lain.
13:44Nah, terkait dengan ada pertanyaan tadi, apakah beberapa gaji guru masing-masing?
13:50Nah, ini juga belum kami fokuskan kepada perbandingan gaji guru.
13:56Kemudian nanti akan kami sertakan.
13:59Terakhir, bagaimana dengan keadaan apakah beberapa negara tersebut dengan kondisi sekolah yang rusak dan juga beberapa sekolah yang amruk?
14:12Mungkin secara eksplisit, India dan Brazil itu masih mempunyai masalah terhadap hal tersebut.
14:20Dan juga, kekhususannya adalah India dan India terutama itu tidak dalam undang-undang edukasi.
14:27Dia dalam putusan makam agung.
14:29Kemudian juga, Brazil itu juga tidak dalam spesifik secara hukum pendidikannya.
14:37Saya rasa itu saja.
14:38Baik, dari...
14:42Terima kasih telah menonton!
Komentar