00:00Berikutnya, Saudara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui Bupati Kuantan Singingi Riau, Suhardiman Ambi meninggalkan amplop usai adiensi di kantor
00:08kementeriannya.
00:09Tapi, ia menegaskan telah mengembalikan amplop itu 17 hari sebelum Suhardiman ditangkap KPK.
00:16Juli bilang atau mengaku tidak tahu isi amplop itu dan merasa tidak punya hak untuk mengambilnya.
00:21Karena itu, Juli langsung memerintahkan sang ajudan untuk mengembalikan amplop ke Bupati Kuantan Sing Suhardiman Arbi yang difasilitasi Kapolres Kuantan
00:29Sing.
00:30Juli memastikan siap kooperatif mendukung KPK mengusut dugaan suap jabatan oleh Bupati Kuantan Sing.
00:35Ia juga memastikan tidak pernah menerbitkan keputusan untuk melepas kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain atau APL di Kabupaten Kuantan
00:44Sing Riau itu.
00:49Sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Sing ini.
01:01Tidak ada satu surat pun, tidak ada satu SK pun yang saya keluarkan untuk pelepasan kawasan hutan di Kuantan Sing
01:07ini.
01:08Jadi tidak ada sejengkal kawasan hutan pun di Kuantan Sing ini yang dalam otoritas saya saya keluarkan menjadi non-kawasan
01:16hutan atau APL.
01:19Kita ingat pada Rabu lalu KPK mengungkap temuan dugaan pengumpulan uang dari para petani kooperasi unit desa atau KUD dari
01:27para petani di Kuantan Sing ini Riau.
01:29Temuan terungkap seiring KPK mendalami dugaan suap jabatan oleh Bupati Soehardiman Ampi.
01:34KPK menjelaskan pengumpulan uang merupakan sisa hasil usaha atau penghasilan para petani sebesar ratusan ribu rupiah.
01:41Uang yang terkumpul dipakai untuk mengurus izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kabupaten Kuantan Sing.
01:49KPK tidak menutup kemungkinan memanggil pihak Kementerian Kehutanan untuk mendalami temuan itu.
01:57KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT.
02:09Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang.
02:20Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
02:29Apabila memang diperlukan untuk memperdalam bukti-bukti atau memperkuat fakta-fakta pertemuan-pertemuan yang mendukung nanti pemenuhan unsurnya,
02:40itu akan dilakukan pemanggilan.
02:41Terima kasih telah menonton!
Komentar