00:00Jadi sebenarnya ini Bang Bona ini, apa sih Bang yang melatar belakangnya Bang Bona meminta salinan ijazah milik Pak Jokowi
00:05ini?
00:06Ini gini Mbak, apa, ya saya harus ini ya, ya mungkin katakanlah saya orang yang awalnya percaya bahwa iya aja
00:19beliau itu palsu, eh palsu, maaf asli ya, percaya.
00:23Ya, kenapa saya mempercaya lembaga KPU, namun belakangan saya ragu jadinya, karena ada beredarnya banyak ijazah-ijajah yang disebut punya
00:34Pak Jokowi,
00:35terus dianalisis di Medsos, dengan varian data yang begitu berpariatif ya, saya temukan ada sekitar 8 variatif lah ijazah ya.
00:47Ternyata yang terakhir terkonfirmasi itu dari pintu belakang katanya kan, dari orang-orang yang mungkin nggak tahu juga, artinya kalau
00:55pintu belakang nggak tahu juga benar atau tidak ya.
00:58Nah, saya pikir saya kan peliti ya, artinya seperti saya dari filosofi saya yang bilang kalau sampah di anestesis akan
01:04menghasilkan lebih banyak sampah lagi,
01:05maka saya harus memilah sampai ini. Ternyata setak satupun data yang beredar di pasar itu adalah data yang palit, yang
01:14levelnya itu sekunder atau bila perlu primer.
01:19Nah, pertanyaannya kan sederhana, Pak Jokowi kan memang tidak pernah mengupload sendiri yang secara resmi ijazahnya ke publik.
01:28Yang mengupload itu justru dian sandi, yang menurut saya juga, dia nggak, bukan orang yang tepat untuk memvalidasi bahwa itu
01:35punya Pak Dian Sandi.
01:37Seperti itu, akhirnya saya pikir saya harus mendapatkan data ini untuk saya uji.
01:43Nah, pertanyaannya kan sederhana, kalau aslinya nggak ada, berarti kan saya butuh yang primer ya, turunan dari yang asli, atau
01:52yang sekunder.
01:55Yang turunan dari yang primer.
01:57Nah, ketemulah saya, tersangka apa, suspek bahwa yang punya ijazah data primer ataupun sekunder itu adalah pertama kalau di Andri,
02:07di Arsip,
02:09lembaga Arsip, kalau di tingkat pusat itu namanya Andri, tingkat daerah itu namanya LKD, lembaga karsipan daerah.
02:16LKD ini terdana ada dua lagi, ada yang di Provinsi DKI Jakarta, pada saat beliau menjadi pejabat gubernur DKI,
02:26dan menjadi di, waktu itu ikut caleg ya, calon gubernur, dan juga ada di LKD kota Solo.
02:36Pada saat beliau mencalonkan jadi wali kota, dan pada saat mereka jadi wali kota, beliau jadi wali kota.
02:43Ini tersangka utama.
02:44Nah, dan keduanya adalah KPU-nya sendiri, KPU Pusat, KPU DKI, dan KPU Kota Solo.
02:53Nah, tentunya kan ini lembaga publik, dan yang saya minta dokumen publik.
02:56Maka saya harus memakai tools, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
03:04Memintanya itu harus ada melalui tahapan resmi.
03:07Melalui Undang-Undang Pelayanan Publik juga ada di situ namanya PPID,
03:12Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
03:15Saya minta ini, setiap lembaga karsipan daerah, Andri,
03:21KPU, KPUD, DKI, KPU Solo.
03:23Saya minta semuanya ini.
03:25Itu, jadi syukur-syukurnya, walaupun panjang ya,
03:30akhirnya saya dapat data ini, data yang kemarin, yang tanggal 11 itu,
03:35yang sangat dinantikan seluruh rakyat Indonesia.
03:38Ini bukan hanya apa ya, bukan menurut saya ini sangat-sangat krusial.
03:45Kenapa? Ini berdampak hukum dan sosial yang luas.
03:51Di mana dampak hukumnya, sampel-sampel yang lain jadi tergeser.
03:57Sampel-sampel lain jadi malu sendiri, mundur sendiri.
04:00Kenapa? Ternyata yang resmi itu seperti ini.
04:03Kan gitu kan?
04:04Terus yang dampak sosialnya, ya kita sekarang sudah,
04:09saya lihat perdebatan di publik itu sudah enak.
04:11Sudah bicara mengacu ke sampel resmi punya KPU tadi.
04:17Dikit-dikit yang ini ditampilkan.
04:18Nggak ditampilkan lagi yang saya bilang itu,
04:20yang ada 8 sampel yang nggak jelas kabarnya dari mana.
Komentar